BAB II BAHAN RUJUKAN
2.1
Anggaran Anggaran merupakan satu yang penting di dalam manajemen
karena
merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun di organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Bahkan, di akuntansi pemerintahan dibuat pencatatan anggaran, mengingat anggaran adalah bagian penting dalam aktivitas pemerintahan. Keuangan Negara di Indonesia masih menyimpan sejumlah persoalan. Persoalan mendasar paling tidak ada dua. Pertama, pengertian keuangan negara masih diperselisihkan pengertian dan ruang lingkupnya, apakah hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD). Kedua, belum ada perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan DPR-RI untuk mengganti peraturan lama Indishe Comptabiliteitswet (ICW) yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 UUD 1945 yang telah direvisi dua kali, setiap tahun Pemerintah harus mengajukan APBN kepada DPR-RI untuk disetujui. Apabila tidak disetujui, digunakan APBN tahun sebelumnya. Sedemikian penting arti APBN di dalam penyelenggaraan negara sehingga diatur di dalam konstitusi.
2.1.1
Pengertian Anggaran Menurut M. Nafarin (2007:11) adalah : “Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”. Menurut Wildavsky dalam buku Bahtiar Arif (2001:14) “Anggaran sebagai catatan masa lalu (a record of the past), rencana masa depan (a statement about the future), mekanisme pengalokasian sumber daya (a mechanism for allocating resourses), metode untuk pertumbuhan (a method for securing grouth), alat penyaluran pendapatan (an angine of income distribution), mekanisme untuk negosiasi (a mechanism through whit unitsbergain over conflicting goals, make side payments,and try to motivate oneanother to accomplish their objectives), harapan aspirasi strategi organisasi (organization’s expectations, aspirations, and strategies), satu bentuk kekuatan control (a from of power), dan alat atau jaringan komunikasi (a signal or network of communication)”.
Berdasarkan pernyataan di atas, anggaran dapat diringkas menjadi: a. Rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja; b. Gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan; c. Alat pengendalian; d. Instrument politik; e. Disusun dalam periode tertentu.
2.1.2
Pengertian Penganggaran Menurut Tendi dan Sri (2007:3) adalah : “Penganggaran (budgeting) menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan sendiri, implementasi dari rencana tersebut sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaan rencana itu”. Menurut Bahtiar, Muklis dan Iskandar (2001;15) adalah : “Penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja Negara yang cendrung tanpa batas”.
2.1.3
Klasifikasi Anggaran Menurut Tendi dan Sri (2007:6), anggaran berdasarkan ruang lingkup
terbagi menjadi : a. Anggaran Komprehensif (Comprehensive Budget), yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang menyeluruh yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan. Anggaran komprehensif mempunyai 2 komponen pokok, yaitu : 1) Subtantive Plan Merupakan rencana yang mencerminkan tujuan apa yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang beserta strategi yang dipakai serta asumsi-asumsinya.
2) Financial Plan Merupakan penjabaran dari segala hal yang direncanakan seperti yang tercantum dalam substantive plan, menjadi suatu anggaran keuangan yang diharapkan. b. Anggaran Parsial (Partial Budget), yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup terbatas yang mencakup sebagian dari kegiatan perusahaan.
Anggaran berdasarkan fleksibilitasnya dibagi menjadi: a. Anggaran Tetap (Fixed Budget), yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dimana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost, dan expense serta tidak diadakan revisi secara periodik. b. Anggaran Berkelanjutan (Continues Budget), yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dimana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost, dan expense tetapi diadakan revisi secara periodik dan ditambahkan anggaran untuk satu triwulan pada periode anggaran berikutnya.
Berdasarkan jangka waktu, anggaran dapat dibagi menjadi : a. Anggaran jangka pendek, yaitu anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan untuk satu periode akuntansi (biasanya 1 tahun) yang akan datang. Anggaran ini terdiri dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pemakaian bahan langsung, anggaran pembelian bahan
baku, anggaran upah langsung, anggaran biaya overhead, anggaran persediaan bahan baku dan bahan jadi, anggaran biaya penjualan dan promosi, anggaran biaya administrasi, anggaran harga pokok barang yang dijual, anggaran rugi/laba yang diproyeksikan, anggaran sisa laba yang diproyeksikan anggaran pendapatan dan pengeluaran lain-lain, anggaran tambahan modal, anggaran kas, piutang, dan daftar neraca yang diproyeksikan. b. Anggaran jangka panjang, yaitu anggaran yang menunjukkan rencana investasi dalam satu tahun anggaran dengan waktu lebih dari satu tahun.
2.1.4
Fungsi Anggaran Menurut Tendi dan Sri (2007:5), anggaran berfungsi untuk :
1. Perencanaan (Planning) a. Membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, sebelum merencanakan kegiatan, manajer mengadakan penelitian dan pengamatan-pengamatan terlebih dahulu. Kebiasaan membuat rencanarencana akan menguntungkan semua kegiatan. b. Mengarahkan seluruh tenaga dalam perusahaan yang menentukan arah atau kegiatan yang paling menguntungkan agar anggaran yang disusun untuk waktu panjang dan skedule yang teratur akan sangat membantu dalam mengerahkan secara tepat tenaga-tenaga kepala bagian, salesman, kepala cabang, dan semua tenaga operasional.
c. Untuk membantu atau menunjang kebijaksanaan-kebijaksanaan (polities) perusahaan. d. Menentukan
tujuan-tujuan
perusahaan,
manajemen
yang
dapat
menentukan tujuannya secara jelas dan logis (dapat dilaksanakan) adalah manajemen yang akan berhasil. e. Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. Seorang majikan yang baik tidak akan pernah mengabaikan atau tidak mempedulikan kesejahteraan pegawainya. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang baik akan mengakibatkan dapat dihindarkannya kelebihan dan kekurangan tenaga kerja. f. Mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif dengan disusunnya perencanaan yang terperinci dapat dihindarkan biaya-biaya yang timbul karena kapasitas yang berlebihan. Pemakaian alat-alat fisik yang efektif dan ekonomis akan membantu tujuan akhir perusahaan yaitu mendapat keuntungan yang diharapkan sesuai rencana. 2. Koordinasi (Coordinating) a. Membantu mengkordinasi faktor manusia dengan perusahaan. Dalam beberapa situasi mungkin faktor manusia dengan perusahaan ini adalah yang terpenting. Seringkali terjadi kasus dimana manajer tidak tau apa yang dilakukan di tahun-tahun mendatang. Akibatnya kadang-kadang manajer frustasi dan merasa makin lama semakin tidak mampu mengatasinya. Penyusunan rencana yang terperinci (berupa anggaran) membantu manajer mengatasi masalah itu, sehingga ia kembali merasa
adanya hubungan antara kemampuannya dengan perusahaan yang dipimpinnya. b. Menghubungkan aktivitas perusahaan dengan trend dalam dunia usaha. Dalam penelitian-penelietian yang telah dilakukan tampak bahwa trend keuntungan yang telah didapat oleh perusahaan tergantung juga kepada keadaan dunia usaha pada umumnya. Karena itu dengan disusunnya anggaran, dapat dinilai apakah rencana tersebut sesuai dengan keadaan dunia usaha yang akan dihadapi. c. Menempatkan
penggunaan
menguntungkan,
dalam
perusahaan.
Sebelum
mempelajari
terlebih
arti
modal
seimbang
membelanjakan dahulu
pada
saluran-saluran
dengan
uangnya,
saluran-saluran
yang
program-program perusahaan
mana
yang
harus paling
menguntungkan atau paling sesuai dengan program perusahaan. d. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi. Setelah rencana yang baik disusun dan kemudian dijalankan, kelemahankelemahan dapat dilihat untuk kemudian diperbaiki. 3. Pengawasan (Controlling) Pengawasan dapat melaksanakan tugasnya melakukan evaluasi (menilai) atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana anggaran dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (jika ada penyimpangan yang merugikan).
4. Motivasi Anggaran memotivasi para pelaksananya dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan. 5. Komunikasi Meliputi menyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, rencana, pelaksanaan, dan penyimpangan yang terjadi. 6. Pendidikan Anggaran mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya.
2.1.5
Tujuan Penyusunan Anggaran Menurut Tendi dan Sri (2007:6), tujuan penyusunan anggaran adalah :
1. Untuk menyatakan harapan/sasaran perubahan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah apa yang hendak dicapai manajemen. 2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. 3. Untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. 4. Untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya.
5. Untuk menyediakan alat pengukur dan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi.
2.1.6
Prosedur Penyusunan Anggaran Biaya Operasional Di dalam garis besarnya, prosedur penyusunan anggaran berjalan paralel
dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab operasional. Anggaran biaya operasional harus diajukan oleh para manajer dan setiap tanggung jawab di atasnya untuk evaluasi, disetujui, dan dikonsolidasi. Persetujuan akhir dari rencana biaya tersebut merupakan tanggung jawab dari manajer puncak. Pada dasarnya prosedur penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan tiga cara : a. Otoriter (Top Down) Dalam metode ini anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan dan anggaran inilah yang harus dilaksanakan bawahan tanpa keterlibatan bawahan dalam penyusunannya. Bawahan tidak diminta keikutsertaannya dalam menyusun anggaran. b. Demokrasi (Bottom Up) Dalam metode ini anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Penyusunan anggaran yang akan dicapai di masa yang akan datang sepenuhnya diserahkan pada para karyawan. c. Campuran (Top Down dan Bottom Up) Dalam metode ini perusahaan menyusun anggaran yang dimulai dari atasan yang kemudian selanjutnya dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan.
Pada umumnya prosedur penyusunan anggaran terdiri dari empat tahap, yaitu : 1. Tahap Penentuan Pedoman Anggaran Anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Dengan demikian anggaran dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran. Tahun anggaran biasanya dimulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang sama. Sebelum penyusunan anggaran, terlebih dahulu manajemen puncak (direktur atau komisaris) melakukan dua hal yaitu : a. Menetapkan rencana perusahaan, seperti tujuan, kebijakan, asumsi sebagai dasar tujuan penyusunan anggaran. b. Membentuk penyusunan panitia anggaran yang terdiri dari direktur sebagai ketua, manajer keuangan sebagai sekertaris, dan manajer lainnya sebagai anggota. 2. Tahap Persiapan Anggaran Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan (sales budget) terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan (sales forecast). Setelah menyusun ramalan penjualan, manajer pemasaran bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun : a. Anggaran Penjualan Setelah itu manajer produksi bekerja sama dengan manajer keuangan dan manajer umum menyusun : -
Anggaran biaya produksi
-
Anggaran biaya pabrik
-
Anggaran persediaan
-
Anggaran utang usaha
Anggaran tersebut dibuat berdasarkan anggaran penjualan yang dibuat oleh manajer pemasaran. b. Anggaran Beban Administrasi dan Umum Setelah itu manajer keuangan bekerja sama dengan para manajer lainnya untuk menyusun : -
Anggaran laba rugi
-
Anggaran neraca
-
Anggaran kas
-
Anggaran lainnya
Dalam tahap persiapan anggaran ini biasanya diadakan dalam rapat antar bagian yang terkait saja. 3. Tahap Penentuan Anggaran Pada tahap penentuan anggaran semua manajer beserta direksi mengadakan rapat kegiatan : a. Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran. b. Koordinasi penelaahan komponen anggaran. c. Pengesahan dan pendistribusian anggaran.
4. Tahap Pelaksanaan Anggaran Untuk kepentingan pengawasan setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan kepada direksi.
2.1.7
Prinsip Penyusunan Anggaran Menurut Tendi dan Sri (2007:9), prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi
dan ditaati agar suatu anggaran dapat disusun dan direncanakan sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut : 1. Management involvement Keterlibatan manajemen dalam peyusunan rencana mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan. 2. Organizational Adaption Suatu rencana harus disusun berdasarkan struktur organisasi dimana ada ketegasan wewenang dan tanggung jawab. Seorang manajer tidak dapat memindahkan tanggung jawab atas suatu pekerjaan walaupun dia dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada bawahannya. 3. Responsibility Accounting Agar rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus didukung adanya suatu system responsibility accounting yang polanya disesuaikan dengan pertanggungjawaban manajemen keuangan perusahaan.
4. Good Orientation Penetapan tujuan dan realistis akan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. 5. Full communication Suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan secara efektif apabila antara tingkatan manajemen mempunyai pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan sasaran yang akan dicapai. 6. Realistic Expectation Dalam perencanaan, manajemen harus menghindari konservatisme dan optimism yang berlebihan yang menjadikan sasaran tidak dapat dicapai. Jadi manajemen
harus
menetapkan
sasaran
yang
realistis
artinya
yang
memungkinkan dapat dicapai. 7. Timeliness Laporan-laporan mengenai realisasi rencana harus diterima manajer yang berkompeten tepat pada waktunya agar informasi tersebut berguna bagi manajemen. 8. Flexibel Application Perencanaan tidak boleh kaku tetapi harus terdapat celah untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. 9. Reward and Punishment Manajemen harus melakukan penilaian kinerja manajer berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Jadi manajer yang kinerjanya di bawah
atau melebihi standar harus dapat diketahui sehingga pemberian suatu reward atau punishment oleh manajemen menjadi transparan.
2.2
Pengertian Biaya Pengertian biaya menurut Armanto Witjaksono (2006:6) adalah : “1) Biaya adalah suatu sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu; 2) Sebagian akuntan mendefinisikan biaya sebagai satuan moneter atas pengorbanan barang dan jasa untuk memperoleh manfaat di masa kini atau masa yang akan datang”.
2.2.1
Klasifikasi Biaya Menurut Alan Jayaatmaja (2006:3) biaya-biaya dapat diklasifikasikan
dengan berbagai cara. Untuk keperluan data biaya yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen perusahaan, biaya-biaya dapat diklasifikasi biaya sebagai berikut : 1. Kegiatan Utama Perusahaan Kegiatan operasional dalam perusahaan manufaktur terdiri atas biaya manufaktur dan biaya komersial. Biaya-biaya tersebut diuraikan sebagai berikut : a) Biaya produksi : biaya yang digunakan untuk kegiatan produksi b) Biaya pemasaran : biaya yang digunakan untuk kegiatan pemasaran c) Biaya administrasi dan umum : biaya untuk kegiatan selain pemasaran dan produksi
2. Periode Akuntansi Biaya yang dikeluarkan bila dihubungkan dengan lamanya manfaat terdiri dari : a) Capital expenditure b) Revenue expenditure 3. Volume Produksi Penjualan biaya yang dikeluarkan dihubungkan dengan volume produksi atau penjualan terdiri dari : a) Variabel cost Biaya berubah proposional dengan perubahan volume b) Semi variabel cost Biaya berubah tidak proposional dengan perubahan volume c) Fixed cost biaya tidak berunah walaupun volume berubah sampai range tertentu 4. Objek Biaya Objek biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas dan lain-lain dimana biaya diukur dan dibebankan. a) Biaya langsung (Direct cost) b) Biaya tidak langsung (Indirect cost)
2.2.2
Biaya Operasional Menurut Munandar (2007:21) : “Budget operasional (operating budget), ialah Budget yang memuat taksiran-taksiran yang berkaitan dengan kegiatankegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang”.
Menurut M. Nafarin (2007:32) : “Anggaran operasional (operational budget) adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Contoh : anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, dan anggaran beban usaha”.
Anggaran operasional meliputi : 1. Anggaran Proyeksi Rugi Laba Dalam anggaran ini dihitung atau ditaksir besarnya laba, baik menurut bagian, maupun jenis produk maupun laba secara keseluruhan. 2. Anggaran Pembantu Rugi Laba (Income Statement Supporting Budget) Anggaran ini meliputi seluruh anggaran kegiatan-kegiatan yang menyokong penyusunan suatu laporan rugi/laba (Income Statement), terdiri dari : a. Anggaran penjualan Intinya anggaran penjualan ini akan menggambarkan jumlah penerimaan yang diterima dari penjualan-penjualan pada periode-periode yang akan datang. b. Anggaran produksi Anggaran ini disusun untuk dengan mengacu kepada anggaran penjualan, anggaran produksi ini terdiri dari beberapa sub anggaran, sebagai berikut :
-
Anggaran bahan baku langsung
-
Anggaran tenaga kerja langsung
-
Anggaran biaya overhead pabrik
3. Anggaran biaya distribusi Anggaran ini disusun untuk semua jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memasarkan/mendistribusikan hasil produksinya.
2.2.3
Penyusunan Anggaran Biaya Operasional Dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 bahwa prosedur
penyusunan anggaran biaya operasional dalam suatu organisasi biasanya dikoordinasikan oleh Komite Anggaran dan Departemen Anggaran. Anggaran biaya operasional harus dapat membedakan bagian-bagian
yang dapat
dikendalikan dan anggaran tersebut harus dilihat secara rinci setiap periode. Pada saat membuat atau mengembangkan anggaran anggaran biaya operasional untuk setiap pusat, tanggung jawab para manajer harus mengikuti pedoman-pedoman umum yang telah dibentuk oleh manajer puncak, program-program operasional dan pertimbangan manajer itu sendiri. Karena luasnya aktivitas adalah mustahil bilamana program-program kerja ini disusun oleh seorang petugas saja. Demikian juga karena pelaksanaannya nanti akan melibatkan seluruh bagian dari berbagai jenjang dan dengan berbagai keahlian yang berbeda, maka penyusunan anggaranpun perlu melibatkan berbagi inti dari berbagai fungsi operasional perusahaan.
Prosedur penyusunan anggaran biaya operasional secara umum adalah sebagai berikut : 1.
Menganalisa informasi masa lalu dan lingkungan eksternal yang diantisipasi untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesimpulan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan.
2.
Menyusun perencanaan yang strategis dan program-program kerja untuk menentukan tujuan perusahaan.
3.
Mengkomunikasikan tujuan organisasi jangka panjang khususnya dalam hal biaya operasional, strategi dan program-program kerja.
2.3
Realisasi Anggaran
2.3.1
Tujuan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
akuntansi pemerintahan, tujuan dari pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara periode. Perhitungan antara anggaran dan realisasinya menunjukan tingkat kecapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur biaya operasional dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran membandingkan realisasi biaya operasional dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan
anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebabnya terjadi perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan.
2.3.2
Manfaat Informasi Realisasi Anggaran Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 laporan
realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai anggaran biaya operasional dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi perusahaan, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan : a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja dalam hal efisien efektivitas penggunaan anggaran. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan perusahaan dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan pengguna sumber daya ekonomi.
a. Telah dilaksanakan secara efesien, efektif, dan ekonomis. b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran. c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau prosedur yang berlaku dijalankan.
2.4
Penyusunan dan Pengujian RUU-APBN Menurut Bahtiar, Muklis, Iskandar (2001:36), prinsip-prinsip di dalam
penyusunan APBN sebagai berikut : a. Prinsip Keterbukaan APBN harus disusun secara terbuka, diketahui oleh rakyat (DPR-RI) dalam bentuk persetujuan yang diberikan, serta hasilnya dipublikasikan ke khalayak ramai di dalam Berita Negara setelah persetujuan oleh DPR-RI didapatkan dan disahkan oleh pemerintah. b. Prinsip periodik APBN disusun untuk setiap periode tertentu
dan dipertanggungjawabkan
sesuai dengan APBN periode yang relevan. c. Prinsip pembebanan anggaran pengeluaran APBN membebankan belanja secara bruto tidak dalam nilai bersih dan disesuaikan dengan mata anggaran pengeluarannya. d. Prinsip fleksibelitas APBN disusun dengan asumsi-asumsi tertentu sehingga apabila ada perubahan di dalamnya dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. e. Prinsip preabel APBN disusun sebelum pelaksanaannya
f. Prinsip kecermatan APBN disusun dengan secermat mungkin sehinggan meniadakan adanya kesalahan di dalam perhitungan. g. Prinsip kelengkapan dan universalitas. Semua pos pendapatan dan belanja telah dimasukkan di dalam APBN yang disusun pemerintah. h. Prinsip komprehensif APBN telah memperhitungkan semua kegiatan pendapatan dan belanja Negara selama periode tertentu. i. Prinsip terinci APBN disusun terinci sesuai dengan klasifikasi anggaran yang dibuat. j. Prinsip anggaran berimbang APBN disusun dengan memperhatikan jumlah pendapatan dan belanja dalam periode tertentu. k. Prinsip pendapatan yang tetap (continue) APBN disususn dengan menekan pada peningkatan pendapatan dalam negeri dibanding dengan belanja rutin (tabungan pemerintah). l. Prinsip anggaran yang setiap tahunnya ada kenaikan APBN disusun dengan jumlah pendapatan dan belanja meningkat setiap tahun dan memperhatikan tabungan pemerintah seperti di atas.
2.4.1
Pelaksanaaan Anggaran Belanja Belanja Negara dalam APBN merupakan batas tertinggi untuk tiap jenis
pengeluaran. Oleh karena itu, pimpinan departemen/lembaga pemerintah nondepartemen tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran yang tidak tersedia dalam APBN. Selain itu, juga tidak diperkenankan melakukan pengeluaran selain dari tujuan diadakannya belanja tersebut. Pengeluaran yang dilakukan di departemen/lembaga pemerintah nondepartemen berdasarkan bukti yang sah dan otorisasi yang telah diberikan, berupa SKO maupun dokumen yang diberlakukan sebagai SKO (DIK/DIP). Pengeluaran atas beban APBN dilakukan dengan memperhatikan standar yang telah ditetapkan secara berkala oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan non departemen. Pelaksanaan anggaran belanja dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yaitu : a) Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyatratkan b) Efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan setiap departemen/ lembaga pemerintah non-departemen. c) Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan potensi nasional.
2.4.2
Pengawasan dan Pemeriksaan Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan APBN dilakukan oleh BPK –
RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Departemen, dan Inspektorat Wilayah Pemerintahan Daerah. Pengawasan dan
pemerintahan tersebut dilakukan atas pelaksanan APBN oleh aparat pengawasan tersebut. Sesuai dengan amanat UUD 1945, pasal 23 Ayat (5) seperti telah disebutkan sebelumnya, dibentuklah BPK-RI.tindak lanjut pelaksanaannya, diatur di dalam Undang-undang No.5 tahun 1973. Ruang lingkup tugas BPK RI dituangkan dalam Pasal 2 UU tersebut yaitu untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara dan semua pelaksanaan APBN. Pemeriksaan operasional oleh BPK-RI dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun setiap tahun. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah perolehan dan penggunaan dana APBN telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan, efisien, efektif, dan ekonomis.
