BAB I PENDAHULUAN. yang kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonominya. Untuk dapat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonominya. Untuk dapat mewujudkannya terdapat berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Salah satu cara yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebayak mungkin investor asing untuk masuk ke negaranya. Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Untuk mengarah kesana, sejak awal negara-negara tersebut dihadapkan kepada minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke dalam negeri. 1 Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan bagi ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri. 1

Syahyu Yulianto,”Pertumbuhan investasi asing di Kepulauan Batam: antara dualisme kepemimpinan dan ketidakpastian hukum, http://jurnal.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act= tampil&id= 45342 Diakses tanggal 12 Juli 2010.

Universitas Sumatera Utara

Penanaman modal asing secara langsung adalah merupakan suatu fenomena yang riil dalam konteks pembangunan negara-negara berkembang, karena penanaman modal asing merupakan salah satu pilihan pembiayaan pembangunan yang belum dapat dipenuhi oleh negara-negara berkembang. Selain menghasilkan devisa secara langsung bagi negara, kegiatan penanaman modal secara langsung menghasilkan manfaat yang sangat signifikan bagi negara tujuan penanaman modal (host country) karena sifatnya yang permanen/jangka panjang. 2 Penanaman modal asing secara langsung juga memberi andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Penanaman modal asing merupakan salah satu bentuk utama transaksi bisnis internasional. Di banyak negara, peraturan pemerintah tentang penanaman modal asing berbentuk persyaratan joint venture yaitu persyaratan bahwa penanaman modal asing harus berbentuk joint venture dengan perusahaan lokal untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan, 3 juga antara dua perusahaan asing atau lebih seperti yang terjadi di Indonesia. Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti

2

Asmin Nasution,”Transparansi dalam Penanaman Modal”,(Medan: Pustaka Bangsa Press,2008), hlm 1. 3 Jonh W.Head, ”Pengantar Umum Hukum Ekonomi”,(Jakarta:Proyek Elips, 1997), hlm 91.


mendorong pertumbuhan bisnis, adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun teknologi permesinan, dan menciptakan lapangan kerja. Dibukanya peluang bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka dengan sendirinya dibutuhkan perangkat hukum untuk mengatur pelaksanaanya, agar investasi yang diharapkan memberikan keuntungan yang besar dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Sejarah Orde Baru selama periode 1966-1997 telah membuktikan betapa pentingnya peran investasi lansung khususnya asing (Penanaman Modal Asing) sebagai salah satu motor penggerak pembangunan dan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. 4 Landasan hukum penanaman modal di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengikutinya. Diantaranya adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing jo Undangundang No. 11 Tahun 1970, Undang-undang No. 6 Tahun 1968 jo Undangundang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dengan lahirnya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal melahirkan secercah harapan dalam iklim investasi di Indonesia, karena selama ini undang-undang penanaman modal yang ada dianggap sudah tidak memadai lagi sebagai landasan hukum untuk menarik investor.5

4

Tulus Tambunan, ”Kendala Perizinan Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang Perlu di Lakukan Pemerintah”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 26 No. 4, Tahun 2007, hlm 35. 5 www.kppod.com, akses 10 Juli 2010.


Pengaturan penanaman modal yang ada dalam Undang-undang No.25 Tahun 2007 merupakan hasil evaluasi terhadap ketentuan penanaman modal yang ada sebelumnya dengan memperhatikan sikap dan keinginan serta harapan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, tentunya dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional di atas kepentingan para penanam modal/investor yang bersangkutan. 6 Dalam ketentuan Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal selanjutnya disisebut UUPM, menyatakan bahwa “Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesi. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”. 7 Salah satu syarat dari badan hukum asing untuk menjadi perseroan terbatas adalah badan hukum asing itu harus melakukan kerja sama dengan badan hukum domestik. Kerjasama antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dituangkan dalam joint venture agreement. 8 Mengadakan joint venture agreement merupakan langkah awal dalam membentuk perusahaan joint venture. Di mana dalam

joint venture agreement berisikan kesepakatan para pihak tentang

kepemilikan modal, saham, peningkatan kepemilikan saham penyertaan, keuangan, kepengurusan, teknologi dan tenaga ahli, penyelesaian sengketa yang mungkin akan terjadi, dan berakhirnya perjanjian joint venture. Pengusaha asing dan pengusaha lokal membentuk suatu perusahaan baru yang disebut perusahaan

6

Asmin Nasution, Op.Cit, hlm. 121-122. Indonesia, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembar Negara Nomor 67. Tahun 2007. Pasal 5 ayat 2. 7


joint venture di mana mereka menjadi pemegang saham yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Landasan pembentuk perusahaan joint venture tersebut adalah joint venture agreement dan ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Joint venture agreement juga dibentuk berdasarkan asas-asas perjanjian yang berlaku universal, seperti Freedom of Contract, Consensus, Pacta Sun Servanda dan Good Faith. Joint Venture Agreement di Indonesia tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, joint venture agreement harus memenuhi ketentuan sahnya sebuah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian yang dibuat secara sah menurut pasal 1338 KUHPerdata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain terpenuhinya asas-asas hukum perjanjian untuk sahnya sebuah perjanjian, juga diharuskan bahwa perjanjian tidak boleh atau dilarang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Oleh karena itu agar joint venture agreement tersebut mengikat para pihak, maka persyaratan-persyaratan menurut Hukum Perjanjian sebagaimana terdapat dalam Buku III KUHPerdata dan asas-asas hukum perjanjian harus terpenuhi. Dalam hal kerja sama dalam bentuk joint venture, yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu joint venture agreement adalah mengenai aspek-aspek tanggung jawab para pihak, adanya efisiensi dalam operasi usaha, adanya keuntungan yang nyata, dan tentu juga harus adanya hubungan yang adil diantara

8

Salim HS, Budi Sutrisno,” Hukum Investasi di Indonesia”. (Jakarta: Rajawali Pers,


para pihak. Kesumuanya itu harus dinyatakan dengan tegas dalam joint venture agreement. Sebagai konsekuensi dari suatu joint venture ialah timbulnya berbagai permasalahan, salah satunya masalah kontraktual antara pihak asing dan pihak nasional dalam membuat joint venture agreement. Oleh karena itu dalam membuat joint venture agreement, aspek hukum harus sangat diperhatikan dan para pihak harus berhati-hati dalam penyusunan kontak joint venture , agar celahcelah kekosongan hukum dalam joint venture agreement dapat dihindari. Bilamana terjadi sengketa sehubungan dengan pelaksanaan dan realisasi dari perjanjian joint venture, maka acuan pertama adalah melihat kepada hukum yang berlaku (applicable law/governing law) dan penyelesaian sengketa (settlement of disputes) yang telah disepakati dan dipilih oleh para pihak dalam joint venture agreement baik menyangkut pilihan hukum (choice of law) maupun pilihan forum (choice of forum) yakni hukum mana dan lembaga mana yang akan dipilih dan disepakati para pihak sebelumnya dalam joint venture agreement yang berwenang dan digunakan dalam menilai dan menyelesaikan sengketa yang timbul berkenaan dengan penanaman modal tersebut, baik sengketa antara investor asing dengan partner lokal maupun antara investor asing dengan pemerintah lokal (local government, host country). Satu hal yang sering menjadi pertimbangan para calon investor, jika ia ingin menanamkan modalnya di luar negeri adalah, eksistensi lembaga penyelesaian sengketa antara investor dengan negara tuan rumah. Sebenarnya

2008), hlm. 175.


secara konvensional di negara manapun di dunia ini telah tersedia lembaga penyelesaian sengketa yakni lembaga peradilan. Hanya saja, jika penyelesaian sengketa antara investor dengan negara tuan rumah diselesaikan lewat lembaga peradilan ada keraguan di kalangan investor asing. Dengan kata lain tingkat objektifitas lembaga penyelesaian sengketa tersebut diragukan. 9 Di Indonesia ada kecendrungan para investor memilih penyelesaian sengketa penanaman modal di luar pengadilan. Masalah penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia secara tegas telah di jabarkan dalam UUPM. Jika diperhatikan secara seksama dalam UUPM, tampak bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan ruang untuk penyelesaian sengketa penanaman modal antara Pemerintah Republik Indonesia melalui lembaga arbitrase.

B. Rumusan Masalah Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pengaturan joint venture agreement menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan menurut Hukum Perjanjian di Indonesia (KUHPerdata)? 2. Permasalahan apa yang mungkin timbul dari suatu joint venture agreement? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam joint venture agreement?

9

Sentosa Sembiring,”Hukum Investasi”,(Bandung: Nuansa Aulia, 2010) hlm. 177.


C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah teruraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui gambaran mengenai unsur-unsur perjanjian dalam joint venture agreement ditinjau dari Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menurut hukum perjanjian di Indonesia. 2. Untuk mengetahui gambaran mengenai permasalahan apa yang mungkin timbul dari joint venture agreement. 3. Untuk mengetahui mengenai penyelesaian sengketa dalam joint venture agreement.. Selain untuk mencapai tujuan, penulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara umum yaitu bagi perkembangan kemajuan hukum di Indonesia. Secara khusus, penulisan skripsi ini diharapkanakan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Secara teoritis Hasil penelitian hukum yang kemudian dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum di Indonesia secara umum. Diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan gambaran mengenai unsur-unsur perjanjian dalam joint venture


agreement ditinjau dari aspek yuridis, baik menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Juga diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat menjelaskan mengenai proses terjadinya joint venture dan memberikan gambaran mengenai ketentuanketentuan yang diatur dalam suatu joint venture agreement,

memberikan

gambaran mengenai permasalahan apa yang mungkin timbul dari kluasul-klausul dalam joint venture agreement dan menjelaskan mengenai proses penyelesaian sengketa dalam penanaman modal asing. 2. Secara praktis Penelitian yang tertuang dalam skripsi ini di harapkan bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum di Indonesia terutama bagi para pengusaha dalam negeri maupun para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga diharapkan terciptanya suatu iklim perinvestasian yang lebih baik di Negara Republik Indonesia. Diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat tentang arti pentingnya penanaman modal asing bagi pembangunan nasional, sehingga proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan sebaik dan terciptanya suatu kondusivitas hukum investasi di Negara Republik Indonesia.

D. Keaslian Penulisan Pada dasarnya penulis membuat tulisan ini dengan melihat pada sendisendi perkembangan hukum saat ini dan mengaitkannya dengan dasar-dasar hukum yang bersumber dari berbagai literatur. Penulisan karya ilmiah ini ditulis


dengan menggunakan literatur-literatur dan bahan bacaan dari berbagai macam referensi yang diperoleh penulis dari perpustakaan maupun toko buku dan beberapa diantaranya diperoleh dari internet serta berita-berita yang tersiar melalui media masa. Penulis dapat menjamin keaslian penulisan karya ilmiah ini, penulis telah memastikan bahwa di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tidak ada judul karya ilmiah yang dalam hal ini dimaksudkan untuk skripsi yang sama dengan apa yang ditulis oleh penulis. Keaslian tulisan ini adalah murni dari hasil karya penulis tanpa menjiplak karya tulis milik orang lain. Sebelum dilakukan penulisan, penulis telah membaca dan mengecek semua bahan dan data mengenai skripsi yang ada di lingkungan Fakultas Hukum USU Medan, sehingga penulis meyakini bahwa penulisan ini merupakan tulisan asli dari penulis.

E. Tinjauan Pustaka Dalam ketentuan Bab I Pasal 1 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) mendefinisikan Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 10 Lebih lanjut untuk pengaturan penanaman modal asing yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia dalam

10

Indonesia, Op.cit., Ps 1


pelaksanaanya dapat menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. 11 Ketentuan mengenai penanaman modal asing merujuk pada ketentuan dalam pasal lain dalam UUPM, yaitu pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 12 Adapun mekanisme pemodalannya dapat dilakukan dengan cara: a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. Membeli saham; c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Pengertian penanaman modal asing dalam UUPM No. 25 Tahun 2007, hanyalah mencakupi penanaman modal asing yang bersifat langsung (foreign direct investment). Penanaman modal langsung diartikan bahwa pemilik modal menanggung resiko dari investasi tersebut dan pemilik modal secara langsung menjalankan perusahaannya yang besangkutan di wilayah Republik Indonesia. Pasal 37 ayat 1 UUPM mengisyaratkan bahwa ketentuan–ketentuan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan sebelumnya masih diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM yang baru. 13 Dengan adanya pasal 37 bayat 1 ini maka peraturan-peraturan pelaksana yang didasari oleh undang-undang yang ada sebelumnya masih dapat diberlakukan. Salah satunya adalah Keputusan

11

Ibid Ps 1 ayat 3


Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 10/SK/1985 Jo Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008, mengisyaratkan bahwa salah satu syarat permohonan pananaman modal asing adalah Agreement of Joint Venture Agreement yang harus disertakan dalam permohonan. Partisipasi modal nasional dalam perusahaan penanaman modal asing telah menjadi suatu kebiasaan umum baik di negara-negara yang sedang berkembang maupun di negara-negara maju. Hal ini merupakan pencerminan nasionalisme dibidang ekonomi dan merupakan keinginan untuk menghindari ketergantungan pada kontrol asing terhadap perekonomian mereka. Strategi termudah untuk dapat melakukan hal tersebut adalah pemberlakuan ketentuan adanya joint venture. Hal ini merupakan salah satu cara efektif untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha. Istilah joint venture menurut Dhaniswara adalah kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka. Dalam arti ini pengertian joint venture mengarah kepada pembentukan suatu badan hukum, sedangka dalam pengertian lain yang lebih luas, pengertian joint venture tidak saja mencakup suatu kerja sama dimana masing-masing pihak melakukan penyetoran yang lebih longgar, yang kurang permanen sifatnya, serta tidak harus melibatkan partisipasi modal seperti tecnical assistance agreement, license agreement dan lain-lain. 14

12

Ibid, Ps 5 ayat 2 Ibid, Pasal 37 ayat 1. 14 Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal,(Jakarta;PT RajaGrafindo Persada), 2007, hlm. 161 13


Istilah joint venture agreement sengaja tidak diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagaimana dikenal dengan usaha patungan, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi salah pengertian, karena usaha patungan sendiri dapat saja berbentuk joint venture, joint enterprise, kontrak karya, production sharing, penanaman modal dengan DICS-rupiah (Debt investment Convension Schema), penanaman modal dengan kredit investasi dan portofolio investment. 15 Joint venture agreement merupakan salah satu dasar dalam pendirian suatu perusahaan joint venture, karena dalam joint venture agreement ini mengatur tentang pengendalian perusahaan, proporsi modal, pengaturan pembagian keuntungan, bentuk hukum dari joint venture, serta pengaturan mengenai pengakhiran perjanjian. Joint venture agreement merupakan suatu bentuk perjanjian. Istilah perjanjian tersebut adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Akibat dari peristiwa ini maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 16 Lebih lanjut M Yahya Harahap menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang

15

Aminudin, hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, (Ujung Pandang: Lembaga Penerbit Universitas Hasanudin, 1990), hlm. 10. 16 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005) Cet. 21, 2005. hlm. 1


memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. 17 Menurut pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Kata Sepakat: merupakan suatu keadaan dimana telah terjadinya suatu kesesuain kehendak diantara para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dan kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas, arti dari bebas itu sendiri adalah bebas dari segala paksaan, kekhilafan, dan penipuan sebagaimana tercantum dalam pasal 1321 KUHPerdata. 2. Kecakapan: adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki kewenagan dalam bertindak secara hukum baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya, dalam pasal 1330 KUHPerdata ditentukan bahwa pihak-pihak yang tidak cakap, yaitu 1) orang-orang yang belum dewasa, 2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, 3) orang-orang perempuan atau orang-orang yang dolarang untuk membuat perjanjian. Akan tetapi ketentuan yang menyebutkan tentang perempuan sebagai pihak yang tidak cakap dicabut dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa seorsng istri adalah cakap membuat perjanjian. 3. Hal Tertentu: merupakan objek dalam perjanjian atau dapat disebut sebagai prestasi yang diperjanjikan harus jelas, dapat dihitung dan dapat diketahui jenisnya.

17

M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986) hlm.6.


4. Sebab yang Halal: merupakan isi dari suatu perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

F. Metode Penelitian Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah mempergunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang menggunakan jenis data skunder. Alat

penumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini

adalah studi dokumen yang dilakukan melalui data tertulis berupa hasil olahan pihak lain. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup: 1. Bahan Hukum Primer: yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan. 18 2. Bahan Hukum Sekunder: yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undangundang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, makalah, skripsi, tesis maupun disertasi. 3. Bahan Hukum Tertier: Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti misalnya, kamus dan ensiklopedia. Selain itu juga buku mengenai metode

18

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI-Press,2005), Cet.3, 2005. hlm. 52.


penelitian hukum untuk memberikan penjelasan mengenai teknik penulisan skripsi. 19

G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab yang menjelaskan dan menggambarkan permasalahan secara terpisah tetapi merupakan satu kesatuan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah joint venture agreement, pokok permasalahan yang berkaitan dengan Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian, tinjauan pustaka dan serta sistematika penulisan.

BAB II

Menguraikan tentang tinjauan umum mengenai penanaman modal menurut Undang-undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, sejarah penanaman modal di Indonesia, jenis-jenis penanaman modal, pengaturan penanaman modal asing di Indonesia yang terdiri dari peraturan nasional dan internasional dan bentuk kerja sama penanaman modal.

19

Soekanto, Soerjono. Op.Cit., hlm 52


BAB III

Membahas dan menjelaskan tentang joint venture agreement, struktur dan pengaturan joint venture agreement.

BAB IV

Menbahas dan menjelaskan mengenai aspek hukum perjanjian dalam perjanjian joint venture, klausul-klausul dalam joint venture agreement yang dapat menimbulkan suatu permasalahan dan penyelesaian sengketanya.


BAB I PENDAHULUAN. yang kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonominya. Untuk dapat

Recommend Documents