1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Anggaran merupakan salah satu elemen yang penting dalam sistem pengendalian pemerintah. Penganggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan dari programprogram yang dibiayai dari uang publik. Melalui anggaran, akan diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. pemerintah,
Implementasi
diperlukan
dari
kewajiban
akuntabilitas
kinerja
pertanggungjawaban
instansi
mulai
dari
perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan atas tugas dan fungsinya dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk penetapan anggaran. Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran melibatkan beberapa pihak manajemen tingkat atas (top level management) sampai manajemen tingkat bawah (lower level management). Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) dalam Mursyid (2011), terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran, yaitu top-down (pendekatan dari atas ke bawah), bottom-up (pendekatan dari bawah ke atas), dan pendekatan lain yang merupakan gabungan dari kedua pendekatan tersebut, yaitu pendekatan
1
2
partisipasi. Pendekatan top-down adalah pendekatan penyusunan anggaran yang hampir seluruhnya dilakukan oleh manajemen level atas, sedangkan manajemen level menengah dan bawah hanya sebagai pelaksana anggaran saja. Pendekatan bottom-up adalah pendekatan penyusunan anggaran yang dilakukan oleh manajemen level bawah kemudian dilanjutkan oleh manajemen level menengah dan disahkan oleh manajemen level atas. Sedangkan pendekatan partisipasi merupakan penyusunan anggaran bersamasama yang dilakukan oleh manajemen level bawah dan level atas. Menurut
Brownell
dalam
Supanto
(2010),
partisipasi
pengganggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut. Menurut Harefa dalam Apriyandi (2011), anggaran merupakan alat manajemen yang sangat penting untuk mengkomunikasikan rencana-rencana manajemen di dalam suatu organisasi, mengalokasikan sumber daya, dan mengkoordinasikan aktivitas. Selain itu, anggaran juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Menurut Supanto (2010), bahwa salah satu kondisi yang dapat menyebabkan senjangan anggaran yaitu karena adanya informasi yang asimetri. Bagi tujuan perencanaan, anggaran yang dilaporkan seharusnya sama dengan kinerja yang diharapkan. Namun, karena informasi bawahan lebih baik daripada atasan, sehingga bawahan mengambil kesempatan dari
3
partisipasi penganggaran dengan memberikan informasi yang bias dari informasi pribadi mereka, serta membuat budget yang mudah dicapai, sehingga terjadilah senjangan anggaran (yaitu dengan melaporkan anggaran dibawah kinerja yang diharapkan). Karena terdapat informasi asimetri, maka proses penyusunan anggaran secara partisipasi sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan, dengan penyusunan anggaran partisipatif dapat terjadi pertukaran informasi. Baik antara atasan dengan bawahan (secara vertikal), maupun antara manajemen yang sama (secara horizontal). Semakin besar informasi asimetri, semakin besar dibutuhkan partisipasi dalam proses penganggaran. Diharapkan dengan partisipasi penganggaran akan dapat mengurangi terjadinya informasi asimetri. Variabel lain yang mempunyai pengaruh terhadap kecenderungan bawahan untuk melakukan partisipasi dalampenyusunan anggaran adalah motivasi. Dalam hal ini yang akan dibahas lebih lanjut adalah motivasi pada kepentingan pribadi. Davis dan Newtrom (1994 : 88) dalam Supanto (2010) menyatakan bahwa setiap karyawan memiliki tujuan yang berbeda dan mereka akan terdorong untuk bekerja apabila mereka memiliki keyakinan bahwa pekerjaan mereka akan berhasil. Komitmen organisasi merupakan komitmen dari masing-masing individu dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk bersikap loyal atau tidak loyal terhadap perusahaan. Individu yang mempunyai komitmen yang tinggi akan berpandangan positif dan berusaha melakukan yang terbaik bagi organisasi (Porter et al., 1974; Angel dan Perry, 1981 dalam Yanti, 2008).
4
Komitmen organisasi yang tinggi, dapat meningkatkan partisipasi dalam penyusunan anggaran. Sehingga, jika komitmennya rendah, partisipasi dalam penyusunan anggaran juga rendah. Karena individu yang memiliki komitmen organisasi yang rendah cenderung untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada organisasi. Kementerian Agama berupaya menetapkan sasarannya untuk menjadi organisasi yang memiliki lingkungan kerja positif di mana setiap individu dapat mengembangkan seluruh potensinya. Pimpinan dituntut kemampuannya
untuk
menerjemahkan
perubahan
dalam
lingkungan
eksternal maupun lingkungan internal organisasi, menjadi nilai-nilai utama bagi anggotanya. Proses perubahan ini akan sukses apabila pimpinan mampu melakukan
perubahan
secara
terencana,
sehingga
semua
anggota
mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk beradaptasi dengan perubahan. Pusdiklat Tenaga Teknis dan Administrasi Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama merupakan bagian dari satuan kerja di bawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Badan Litbang dan Diklat masuk ke dalam Badan Penelitian & Pengembangan dan Pendidikan & Pelatihan Kementerian Agama. Pusdiklat Tenaga Teknis dan Administrasi Pendidikan
dan
Keagamaan
Kementerian
Agama
memiliki
tugas
melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan administrasi di lingkungan Kementerian Agama.
5
Pusdiklat Tenaga Teknis dan Administrasi menggunakan anggaran dalam
mengarahkan
memfokuskan
pada
manajemen
puncak
keputusan-keputusan
(Kepala strategik
Pusdiklat) dan
untuk
memberikan
wewenang kepada bawahan untuk operasional harian. Namun, jika anggaran yang dibuat pada tahun sebelumnya ternyata realisasinya banyak yang tidak sesuai atau terdapat budgetary slack, maka keputusan yang dibuat dapat menghambat tujuan organisasi. Budgetary slack dapat dilihat dari perbedaan yang signifikan antara jumlah anggaran dengan realisasi yang diserap (daya serap) Pusdiklat Tenaga Teknis dan Administrasi Pendidikan dan Keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari penyerapan anggaran tahun 2010-2012.
Tabel 1.1. Daya Serap Anggaran Tahun 2010-2012 Pusdiklat Tenaga Teknis dan Administrasi Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama Pusdiklat Tenaga Pusdiklat Teknis Administrasi Anggaran Rp. 53.342.228.000,Rp. 36.813.495.000,Tahun Realisasi Rp. 49428.304.325,Rp. 29.564.697.048,2010 Daya Serap 92,66 % 80,31 % Anggaran Rp. 49.550.846.000,Rp. 34.179.229.000,Tahun Realisasi Rp. 35.348.603.773,Rp. 27.952.627.618,2011 Daya Serap 71,34 % 81,78 % Anggaran Rp. 45.670.084.000,Rp. 31.860.148.000,Tahun Realisasi Rp. 35.893.386.933,Rp. 13.674.423.595,2012 Daya Serap 78,59 % 42,92 % Sumber: Laporan Keuangan Internal Pusdiklat Tenaga Teknis dan Administrasi Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama Unit Kerja
6
Budgetary slack dapat menyebabkan revisi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-KL) dilakukan secara terus-menerus. Maka, sulit untuk memperoleh informasi dalam penyusunan RKA-KL tahun selanjutnya. Hal ini juga dapat menghambat visi, misi dan tujuan dari organisasi. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengindikasikan hasil yang masih saling bertentangan mengenai hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan senjangan anggaran. Hasil penelitian ini mungkin dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara keduanya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Budy (2013), Rosalina (2011), Latuheru (2005) dan Supanto (2010) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran memiliki pengaruh terhadap budgetary slack (senjangan anggaran). Hasil
penelitian
Budy
(2013),
Rosalina
(2011),
Latuheru
(2005),
menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Namun menurut Supanto (2010), bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap budgetary slack. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengembangkan hasil penelitian Supanto (2011) dengan judul analisis pengaruh partisipasi penganggaran terhadap budgetary slack dengan informasi asimetri, motivasi, budaya organisasi sebagai pemoderasi studi kasus pada Politeknik Negeri Semarang. Namun pada penelitian ini, peneliti memodifikasi dengan menggunakan variable komitmen organisasi dan dengan membuat partisipasi penyusunan anggaran sebagai variabel intervening.
7
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Informasi Asimetri, Motivasi dan Komitmen Organisasi terhadap Budgetary Slack dengan Partisipasi Penyusunan Anggaran sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pusdiklat Tenaga Teknis dan Administrasi Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama)”.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah
informasi
asimetri,
motivasi
dan
komitmen
organisasi
berpengaruh terhadap partsipasi penyusunan anggaran? 2. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap budgetary slack?
1.3. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh informasi asimetri, motivasi dan komitmen organisasi terhadap partisipasi penyusunan anggaran
dan pengaruh partisipasi penyusunan
anggaran terhadap budgetary slack.
1.4. Manfaat Penelitian Hasil-hasil dari kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi kepentingan praktis manajemen pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi
8
kepemimpinan dan pengembangan pengetahuan dalam kajian atau riset. Manfaat penelitian dapat dirinci sebagai berikut: 1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat dalam memperdalam pengetahuan peneliti, menambah wawasan, dan mengetahui pengaruh informasi asimetri, motivasi, dan komitmen organisasi terhadap budgetary slack serta hubungannya dengan partisipasi anggaran. 2. Bagi Pusdiklat Tenaga Teknis dan Administrasi Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama, Khusunya untuk pihak manajemen atau Kepala Bidang dan Sub Bidang, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan informasi sebagai bahan perimbangan dalam penyusunan anggaran. 3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.
