BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Otonomi daerah adalah produk kebijakan pelimpahan wewenang dan
implementasi desentralisasi yang diberikan kepada pemerintah daerah. Kebebasan (kewenangan) yang dimiliki oleh pemerintah daerah memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri dalam hal pelaksanaan, pengelolaan dan pengoptimalan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Diberlakukannya otonomi daerah diharapkan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah dan dapat menciptakan stabilitas kemandirian yang kokoh. Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan otonomi
daerah
dan
harus
dipahami
sebagai
wujud
keterwakilan
(representativeness) produk kebijakan (Willianto, 2015). Partisipasi masyarakat itu sendiri dapat diwujudkan (representative) melalui proses pemilihan (election) yang baik, keikutsertaan di dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh kepala daerah. Pelaksanaan kebijakan itu sendiri akan menjadi langkah terbaik untuk mengatasi dan sekaligus meningkatkan akselerasi dari pembangunan ekonomi di daerah. Setiap daerah kabupaten/kota diberi keleluasaan dalam mengembangkan kreatifitas untuk mengidentifikasi sumber-sumber pajak baru bagi daerahnya masing-masing, sehingga harus ada keberanian dari aparatur daerah untuk
1
2
mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru tersebut. Hanya saja perlu diperhatikan jangan sampai sumber-sumber pendapatan baru tersebut berbenturan dengan jenis-jenis pajak yang telah ditetapkan oleh pusat. Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai prinsip pajak yang baik, tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi atau menghambat mobilitas masyarakat, lalu lintas barang dan jasa antar daerah. Penerimaan pajak memiliki peranan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Keberhasilan penerimaan pajak merupakan salah satu ukuran keberhasilan perpajakan, karena kesesuaiannya dengan fungsi budgeter pajak (pembiayaan). Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dimiliki daerah untuk membiayai roda pembangunan daerah, dan salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Diharapkan dengan pajak daerah mampu meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 2 tentang jenis pajak kabupaten/kota telah diklasifikasikan pajak-pajak yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Terdapat 11 (sebelas) macam pajak daerah yang pemungutannya menjadi wewenang pemerintah kabupaten antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Diantara pajak daerah tersebut ada 4 (empat) jenis pajak baru bagi daerah hasil dari perluasan basis pajak yaitu Pajak
3
Sarang Burung Walet sebagai pajak kabupaten/kota, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat. Penelitian tentang pajak daerah sebelumnya pernah dilakukan oleh Kusdianto (2015). Dalam penelitiannya tersebut memperhitungkan efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis melakukan penelitian ini dengan maksud untuk melengkapi penelitian sebelumnya, yaitu menganalisis pajak daerah dengan menggunakan perhitungan rasio efektivitas, kontribusi, serta pertumbuhan untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan penerimaan pajak daerahnya. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang sedang berkembang dan bertumbuh. Terdapat segudang potensial yang mendukung perekonomian di Kabupaten Banyuwangi antara lain, Pabrik Semen Bosowa, Indocement, PG Glenmore, PT. Lundin Industry Invest (perakitan kapal militer), pertambangan emas gunung tumpang pitu dan belerang kawasan ijen, pengalengan ikan di muncar, potensi kepariwisataan dan sumber daya kelautan, UMKM seperti industri kerajinan batik gajah oling, dll. Kabupaten Banyuwangi terus berupaya menjadi kabupaten potensial dari segi pariwisata, industri, dan jasa. Upaya tersebut dilakukan dengan mengembangkan pembangunan daerah dan fasilitas yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi serta menargetkan untuk pemungutan pajak yang efektif dan memaksimalkan sumber-sumber pajak daerah agar dianggap berhasil dalam kemandirian mengatur dan mengelola rumah
4
tangganya sendiri. Berdasarkan fenomena ini penulis tertarik melakukan penelitian
dengan
mengambil
judul
“Analisis
Tingkat
Keberhasilan
Penerimaan Pajak Daerah Ditinjau Dari Efektivitas, Kontribusi, Dan Pertumbuhan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi”. 1.2
Rumusan Masalah Salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dilihat dari penerimaan
pajak daerah. Pajak daerah memiliki andil besar dalam membiayai roda pembangunan serta memiliki peranan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)
karena
kesesuaiannya
dengan
fungsi
budgeter
pajak
(pembiayaan). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka pokok permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana tingkat keberhasilan penerimaan pajak daerah ditinjau dari efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan selama tahun 2011-2015? 2. Faktor apakah yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam penerimaan pajak daerah? 1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Menganalisis tingkat keberhasilan penerimaan pajak daerah ditinjau dari efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan. 2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam penerimaan pajak daerah.
5
1.4 Manfaat Penelitian Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 1. Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi Dispenda untuk nilai tingkat efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan penerimaan pajak daerah. 2. Dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang, memungkinkan penelitian ini masih ada kekurangan yang perlu diteliti kembali. 3. Sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya implementasi teori di lapangan yang berkaitan pajak daerah.
