BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Tanah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, karena tanah tempat berlangsungnya segala bentuk kegiatan manusia.dan perbuatan hukum lainnya yang melekat hak serta kewajiban dari manusia (orang). Hakikatnya seluruh tanah yang berada di Indonesia itu dikuasai oleh Negara Republik Indonesia disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik, atau berada dalam wilayah teritorial NKRI dikuasai, diatur, dikelola dan didistribusikan oleh Negara, atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolaannya, untuk dipergunakan bagi memakmurkan,atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya. Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu bentuk tindakan untuk mewujudkan tujuan tersebut ialah dengan melakukan pembangunan disegala bidang, seperti pembangunan untuk sarana dan prasarana kepentingan publik dan untuk pelayanan dibidang kesehatan misalnya pembangunan rumah sakit dan pembangunan sarana prasarana lainnya yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 1
masyarakat secara adil dan merata. Agar pembangunan berhasil maka diperlukan partisipasi dari masyarakat secara optimal, baik partisipasi dalam hal pikiran, ide, tenaga, dana dan hal lainnya yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan itu. Masalah tanah merupakan masalah hak atas tanah yaitu masalah hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatankeberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah proritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Selain itu, tanah juga memiliki nilai ekonomis serta berfungsi sosial, oleh karena itu segala kepentingan pribadi hak atas tanah harus dikesampingkan guna kepentingan umum. Hal ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapatkan ganti rugi yang dapat berbentuk uang, penggantian tanah maupun fasilitas lainnya yang layak dan adil. Kebijakan Pengadaan tanah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Selain itu, kebijakan tentang pengadaan tanah juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan
Ketiga
Penyelenggaraan
atas
Peraturan
Pengadaan
Tanah
Presiden Bagi
Nomor
71
Pembangunan
tahun
2012
Untuk
tentang
Kepentingan
Umum.Dengan adanya kebijakan - kebijakan tersebut diharapkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan baik dan teratur sebagaimana yang diharapkan. Didalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit memberikan definisi
Rumah Sakit
ialah institusi
pelayanan
kesehatan
yang 2
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sedangkan Rumah Sakit Daerah berarti institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan bersumber dari APBD. Dalam pengadaan tanah tersebut harus memperhatikan hak dan keseimbangan hak atas tanah yang
dikuasai oleh perseorangan. Berarti dalam pengadaan tanah untuk
kepentingan umum diusahakan dengan cara yang seimbang dan ditempuh melalui musyawarah dengan pihak pemegang hak atas tanah. Jika upaya melalui musyawarah tidak tercapai dan tidak menemukan jalan keluar antara pemerintah dengan pihak pemegang hak atas tanah, sedangkan tanah tersebut benar - benar dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum (publik), dapat ditempuh dengan cara pencabutan hak atas tanah sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan benda - benda yang ada diatasnya. Pada dasarnya secara filosofis tanah pada awalnya tidaklah diberikan kepada perorangan. Jadi tidak benar seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, yang benarnya ialah dia hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah itu selama dikuasainya.1 Dalam pengadaan tanah juga menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak diatur dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria yang erat kaitannya dengan pembebasan hak milik atas tanah yang
1
Soedaryo solmin, ,StatusHak dan Pengadaan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm 82.
3
dimiliki oleh masyarakat, baik yang telah dikuasai dengan hak berdasarkan hukum adat maupun hak-hak lainnya. Proses ganti rugi dalam pengadaan tanah merupakan hal terpenting dalam proses pelaksanaannya karena menyangkut hak yang akan diterima oleh masyarakat pada umumnya dan secara pribadi pada khususnya. Agar proses tersebut berjalan dengan semestinya, terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap segala keterangan dan data - data yang diajukan dalam tafsiran besarnya ganti kerugian yang diterima. Sehingga apabila telah terjadi suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi,maka setelah itu baru bisa dilakukan pemberian ganti rugi dilanjutkan dengan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah yang bersangkutan. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan salah satu upaya dari pemerintah Daerah kota Bukittinggi dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan dibidang kesehatan kepada masyarakat secara maksimal sebagai sarana kepentingan umum2. Pembangunan Rumah Sakit Daerah ini mendapatkan apresiasi yang baik dari Pemda Kota Bukittinggi yang akan dibangun di daerah Batarah, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Namun, pada proses pengadaan tanah dalam pembangunan rumah sakit ini pada awalnya terdapat permasalahan dalam hal persetujuan masyarakat untuk memberikan tanahnya kepada Pemda Kota Bukittinggi. Latar belakang dibangunnya Rumah Sakit Umum Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khusunya pada bidang kesehatan , agar tidak perlu lagi pergi ke rumah sakit yang letaknya cukup jauh dari daerah kelurahan Manggis Ganting ini sehingga dapat mendapatkan pelayanan kesehatan 2
www.sumbar.antaranews.comdiakses pada tanggal 12 mei 2015 pukul 13.30 WIB
4
secara optimal oleh Pemda kepada masyarakat. Namun, dalam pembangunan Rumah Sakit Daerah ini terdapat permasalahan yang berakibat lambatnya proses pembangunan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masyarakat yang menguasai tanah tidak sepakat untuk memberikantanahnya kepada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk pembangunan akses atau jalan masuk menuju Rumah Sakit tersebut. Selain itu, permasalahan yang timbul dalam pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD Kota Bukittinggi ini juga disebabkan karena adanya peralihan peruntukkan lahan, dimana rencana semula lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi ini ialah diperuntukkan untuk pembangunan gedung Kantor DPRD Kota Bukittinggi. Namun, karena terdapat permasalahan hukum pada saat realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan gedung DPRD ini yang dilatarbelakangi oleh adanya kesepakatan antara Eksekutif dan Legisltaif dan juga disebabkan adanya persoalan hukum yang dilakukan oleh walikota Bukittinggi periode 2000 – 2009. Sehingga lahan yang dipergunakan untuk pembangunan gedung DPRD Kota Bukittinggi ini dialih fungsikan menjadi lokasi untuk pembangunan Rumah Sakit Daerah ( RSUD ) Kota Bukittinggi3 agar lahan tersebut tidak terbuang sia - sia. Tidak hanya permasalahan hukum itu saja yang melatar belakangi lambatnya pembangunan RSUD Kota Bukittinggi, adapun alasan pendukung lainnya ialah bahwa tidak tersedianya akses atau jalan masuk menuju Rumah Sakit Umum Daerah tersebut yang merupakan sarana penting agar RSUD tersebut berdiri sempurna. Dengan adanya peralihan peruntukkan lahan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi tentu Pemda Kota 3
www.skyscrapercity.com ----- Project and development kota Bukittinggi hlm 47.
5
Bukittinggi harus mengkaji mengenai beberapa hal seperti penetapan lokasi untuk pembangunan RSUD ini, dan studi kelayakan lahan terkait akan dibangunnya RSUD , tidak hanya itu Pemda Kota Bukittinggi juga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Bukittinggi agar pembangunan RSUD ini berjalan sesuai dengan program pembangunan daerah Kota Bukittinggi. Pengadaan Tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi ini erat kaitannya dengan usaha Pemerintah Daerah Bukittinggi dalam mengupayakan agar masyarakat dapat memberikan atau melepaskan hak atas tanahnya kepada Pemda untuk pembangunan Rumah Sakit Daerah tersebut. Melalui musyawarah akhirnya masyarakat atau pihak yang berkaitan langsung dengan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah tersebut bersedia menyerahkan hak atas tanah yang ia kuasai kepada Pemda dengan ketentuan pihak yang bersangkutan menerima ganti rugi yang sesuai. Berbeda halnya dengan pembebasan lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan jalan masuk menuju RSUD tersebut, dimana masyarakat pemilik tanah tidak mau menyerahkan tanahnya kepada Pemda dengan alasan besarnya ganti rugi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tidak sesuai dengan indeks harga relative. Akan tetapi, jika memperhatikan jumlah APBD kota Bukittinggi pada tahun 2015 ini yang mencapai Rp.605,7 M.4 tentu pelaksanaan pemberian ganti rugi dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ini dapat segera terlaksana. . Oleh karena itu, dengan munculnya berbagai masalah didalam pembangunan Rumah Sakit Daerah tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian dipihak masyarakat, namun pembangunan rumah sakit ini sendiri juga tidak berjalan lancar dan terbengkalai. 4
www.RRI.co.id. Edisi 12 Mei 2015 diakses pada tanggal 12 mei 2015 pukul 13.00 WIB
6
Berdasarkan uraian diatas dan ketentuan - ketentuan yang ada penulis berkeinginan mengkaji, memahami dan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat karya ilmiah dengan judul “PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEBAGAI ASSET DAERAH KOTA BUKITTINGGI”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu : 1. Bagaimana proses peralihan peruntukkan tanah hasil pengadaan dari pembangunan Kantor DPRD menjadi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi ? 2. Bagaimana proses penetapan lokasi dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi ysng berasal dari pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi ? 3. Bagaimana proses pengadaan tanah tambahan dalam pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Bukittinggi yang sebelumnya untuk pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi ?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan penulis sebelumnya tujuan penulisan karya ilmiah ini ialah :
7
1. Untuk mengetahui proses peralihan peruntukan tanah hasil pengadaan dari pembangunan Kantor DPRD menjadi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi. 2. Untuk mengetahui proses penetapan lokasi dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi ysng berasal dari pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi. 3. Untuk mengetahui proses pengadaan tanah tambahan dalam pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Bukittinggi yang sebelumnya untuk pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi. D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Manfaat Teoritis a. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis di bidang ilmu hukum pada umumnya,khususnya Hukum Agraria dan sumber daya alam di Fakultas Hukum Universitas Andalas. b. Untuk mengembangkan ilmu hukum di bidang Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam dilingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat.
2. Manfaat Praktis a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai asset daerah Kota Bukittinggi.
8
b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian sengketa yang timbul terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai asset daerah Kota Bukittinggi.
E. Metode Penelitian 1. Pendekatan Masalah Pendekatan yang dilakukan, berupa yuridis empiris, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang diperoleh data dari data primer.5Melihat kepada norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya, dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian, atau singkatnya pendekatan ini melihat hukum dalam praktek. 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai asset daerah Kota Bukittinggi. 3. Sumber dan Jenis Data a. Sumber Data 1. Penelitian Kepustakaan ( Library Research)
5
Soemitro dalam Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineke Cipta, Jakarta,2003, hlm. 56.
9
Bersumber pada buku atau buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Studi kepustakaan dilakukan dibeberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber dan bacaan lainnya.6 2. Penelitian Lapangan ( field research ) Penelitian
dilakukan
di
lapangan,
yaitu
melaluiKantor
Tata
Pemerintahan (Tapem) Kota Bukittinggi, Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi serta instansi atau pihak-pihak lain yang terkait didalamnya. b. Jenis Data 1. Data Primer Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yakni Kantor Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Bukittinggi, Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi serta instansi lain yang terkait dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai asset daerah Kota Bukittinggi. 2. Data Sekunder Data yang diperoleh dari bahan-bahan seperti bahan hukum atau dengan kata lain data sekunder merupakan data yang telah terolah dan biasanya diperoleh dari kepustakaan dan bahan hokum .Data sekunder ini dapat berupa : 6
Soemitro dalam soejono dan Abdurrahman,OpCit.
10
a. Bahan Hukum Primer 1. Undang- Undang Dasar 1945. 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 6. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 7. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan
Tanah
Bagi
Pembangunan
Untuk
Kepentingan Umum. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 10. Peraturan
Menteri
Kesehatan
1204/MENKES/SK/K/2004
Republik
tentang
Indonesia
Persyaratan
Nomor
Kesehatan
Lingkungan Rumah Sakit. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 13. Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaataan Barang Milik Negara 14. Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 15. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-352-2007 tentang Pembentukan Pantia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi. 16. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45.207-2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi. 17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan - keterangan mengenai peraturan- peraturan perundang - undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para Sarjana Hukum, literature - literatur hasil pemikiran yang dipublikasikan, makalah, jurnal- jurnal hukum dan lain- lain.7
7
Soemitro dalam Soejono dan Abdurrahman, Op. Cit, hlm57.
12
c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, serta browsing internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan dalam penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Singkatnya bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder8
4. Populasi dan Sampel Penelitian a. Populasi Penelitian Populasi adalah keseluruhan dari objek atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini, adalah seluruh pemilik tanah yang tanahnya digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi. b. Sampel Penelitian Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian dan diperlukan penyusunan kerangka sampling. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sample, maksudnya adalah dengan tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi untuk terpilih sebagai sample, tetapi sample telah ditentukan sebelum berdasarkan
kriteria
atau
pertimbangan
tertentu,
sampel
dikumpulkan,
8
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,jakarta :Kencana Prenada Media Grup,2009,hlm93
13
berdasarkan informasi dari pihak Kantor Tata Pemerintahan, Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi. 5. Teknik Pengumpulan Data a. Studi dokumen Dalam hal ini penulis memperoleh data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. b. Wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dan responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.9 Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan ditanya kepada narasumber, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan diluar daftar pertanyaan yang telah dibuat dan orangorang yang diwawancarai pada penelitian ini adalah Kepala Bagian dari Tata Pemerintahan Kota Bukittinggi, Kepala Bagian dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. 6. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis ialah di daerahBatarah, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota
9
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 2008, hlm 196.
14
Bukittinggi karena di daerah tersebut akan dibangun Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan sarana kepentingan umum sehingga pemerintah daerah harus menyediakannya.
Selain
itu,
peneliti
memilih
pengadaan
tanah
untuk
pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi ini karena peneliti merasa terdapat beberapa permasalahan yang harus dikaji dan dibahas lebih lanjut.
7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data a. Pengolahan data Pengolahan data dengan caraediting, yaitu data yang diperoleh akan di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data- data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Data yang diperoleh diolah, dengan proses editing, kegiatan editing ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi, atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan sehingga tersusun secara sistematika dan didapat suatu kesimpulan. b. Analisis Data Menganalisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dimana hasil penelitian baik data primer, maupun data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Sehingga pada akhirnya ditarik kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan dan selanjutnya dikaitkan dengan Peraturan Perundang–undangan terkait, teori hukum dan pendapat-pendapat para pakar hokum. 15
