BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia mampu berkomunikasi dan mengutarakan pendapat dengan sesamanya. Bahasa bukan hanya digunakan sebagai media untuk berkomunikasi secara verbal antara kedua pihak atau lebih, tetapi juga dapat digunakan sebagai “senjata” untuk mengetahui informasi yang ia butuhkan. Bahasa yang dituturkan oleh penutur mengandung maksud dan tindakan-tindakan tertentu yang ditujukan kepada mitra tutur. Hal ini dikarenakan dalam proses bertutur yang melibatkan lebih dari satu pihak mengandung aspek-aspek situasi ujar yang meliputi (a) yang menyapa (penyapa) atau yang disapa (pesapa), (b) konteks sebuah tuturan, (c) tujuan sebuah tuturan, (d) tuturan sebagai bentuk tindakan atau kegiatan: tindak ujar, dan (e) tuturan sebagai produk tindak verbal (Leech, 1993: 19-20). Menurut Leech (1993: 2), makna yang yang terkadung dalam tuturan yang dihasilkan oleh penutur dalam sudut pandang pragmatik adalah intended meaning ‘makna yang diinginkan oleh penutur’ yaitu maksud yang ada dalam pikiran penutur pada waktu menyampaikan gagasannya kepada mitra tuturnya dalam suatu kesempatan berkomunikasi, dan ‘interpreted meaning’makna yang diinterpretasikan oleh lawan tutur’ yang ada dalam pikiran mitra tuturnya pada waktu mengolah dan membuat interpretasi informasi yang disampaikan 1
2
kepadanya dalam suatu proses bertutur. Dapat disimpulkan bahwa dalam proses bertutur, setiap tuturan yang dihasilkan oleh penutur mengandung makna yang disampaikan kepada mitra tutur. Leech (1993: 21) berpendapat pula bahwa sebuah tuturan dapat digolongkan percakapan apabila memenuhi beberapa persyaratan, yakni (a) dilakukan tidak untuk keperluan tertentu, (b) sesama partisipan mempunyai kedudukan yang sama, (c) partisipan dalam jumlah kecil, (d) giliran berbicaranya cukup pendek, dan (e) topik yang dibicarakan hanya untuk kepentingan partisipan saja, bukan untuk orang yang bukan partisipan dalam percakapan tersebut. Dalam sebuah percakapan yang melibatkan dua orang atau lebih, masingmasing peserta tutur harus memahami perannya masing-masing. Sebuah percakapan akan berlangsung dengan baik apabila masing-masing peserta tutur mematuhi bagian-bagian yang terdapat di dalam sebuah percakapan wacana percakapan (conversation analysis) yang terdiri atas giliran wicara (turn-taking), pasangan berdampingan (adjacency pairs), tahapan percakapan (sequences). Dalam sebuah percakapan, apabila salah satu peserta tutur tidak menghiraukan bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah percakapan maka akan mengganggu proses percakapan yang sedang terjadi, seperti pada kutipan percakapan
yang
terjadi
dalam
persidangan
pidana
No.
Perkara
195/Pid.B/2015/PN/Yyk Selasa 11 Agustus 2015 di Pengadilan Negeri Yogyakarta berikut.
3
(1) 1.1 Hakim Ketua
: Belum terjawab pertanyaan saya! Kenapa jalan Mentri Supeno itu dipilih untuk arak-arakan konvoi pulang ke rumah Saudara? 1.2 Saksi Kedua : Karena gini Pak, karena kalau lewat jalan lain kan mengganggu... [Hakim Ketua memotong tuturan Saksi Kedua] 1.3 Hakim Ketua : Kosek, tadi kan sudah disebutkan ke rumah Saudara itu ada alternatif selain Mentri Supeno. Ada jalan mana lagi dari Kridosono? Sesi I, (07:02) – (07:23). Contoh tuturan di atas merupakan contoh giliran wicara (turn taking) yang terjadi dalam sebuah percakapan. Pada tuturan (1.1), penutur melontarkan sebuah pertanyaan kepada mitra tuturnya kemudian memersilahkan mitra tuturya untuk memberikan respon berupa tuturan (1.2). Penutur menandakan bahwa giliran wicaranya hampir selesai melalui isyarat verbal, yaitu dengan memberi jeda yang lama dan tidak membuat usaha untuk berbicara lagi. Namun pada tuturan (1.3), penutur tidak menghiraukan Transition-Relevance Place (TRP) yang ada pada percakapan sehingga terjadi interupsi. Interupsi yang terjadi diakibatkan karena penutur tidak mau mengunggu TRP dalam tuturan (1.2). Percakapan yang melibatkan dua orang atau lebih mengandung sebuah tuturan yang dinamakan pasangan berdampingan (adjacency pairs), seperti yang terdapat pada kutipan percakapan berikut. (2) 2.1 Hakim Anggota 1 : Saudara melihat Arif Nugroho melakukan pemukulan pada waktu di area parkir Mirota? 2.2 Saksi Ketiga : Tidak, Pak. Saya tidak lihat. Lihatnya cuma ada keributan gitu. 2.3 Hakim Anggota 1 : Jadi tidak lihat secara langsung ya siapa yang memukul siapa? 2.4 Saksi Ketiga : Tidak, Pak. 2.5 Hakim Anggota 1 : Silahkan, Pak.
4
[Hakim Anggota 2 mengganggukkan kepala] Sesi II, (31:03) - (31:37). Percakapan di atas melibatkan tiga partisipan yaitu hakim anggota pertama sebagai penutur serta saksi ketiga dan hakim anggota dua sebagai mitra tutur. Percakapan dimulai dengan sesi tanya-jawab oleh hakim anggota pertama dengan saksi ketiga pada tuturan (2.1) sampai tuturan (2.5) yaang berisi pertanyaan mengenai pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi di area parkir Mirota Kampus jalan Mentri Supeno. Pada tuturan (2.5) hakim anggota pertama yang telah menyelesaikan sesi tanya-jawab dengan saksi ketiga kemudian mempersilahkan giliran wicara kepada hakim anggota kedua. Tuturan hakim anggota pertama yang mempersilahkan hakim anggota kedua untuk mengambil alih percakapan merupakan salah satu bentuk pasangan berdampingan penawaran yang menimbulkan respon penerimaan. Sebuah percakapan yang melibatkan dua orang atau lebih akan berlangsung dengan lancar apabila terjalin kesepahaman antarpeserta yang terlibat. Kesepahaman tersebut dapat terjadi apabila masing-masing peserta dapat bekerja sama dengan baik dalam menanggapi dan mengutarakan pendapatnya. Kerja sama yang terjalin tersebut dikembangkan oleh Grice ke dalam sebuah prinsip kerja sama. (3) 3.1 Penasihat Hukum 2 : Itu GERAJI berarti di situ kegiatannya memang mengaji atau ada hal-hal lain? 3.2 Saksi Kedua : Jadi dulu kan memang dibentuk untuk kegiatan mengaji, setiap malam Rabu dulu ada, setiap seminggu sekali malam Rabu. Tapi kemudian sesepuh kami meninggal, kemudian vakum.
5
3.3 Penasihat Hukum 2 : Untuk Terdakwa ini rajin enggak ikut mengaji? 3.4 Saksi Kedua : Ya tidak terlalu aktif. Sesi II, (53:26) - (54:12). Prinsip kerja sama yang terdapat dalam cuplikan tuturan tersebut dalam pematuhan terhadap maksim kualitas. Percakapan bermula saat penasihat hukum kedua meminta keterangan saksi kedua mengenai Kelompok Mengaji Partai Persatuan Pembangunan (GERAJI) pada tuturan (3.1). Saksi kedua menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum kedua dengan memberikan pemaparan yang lengkap dan sesuai fakta pada tuturan (3.2). Tuturan (3.2) oleh saksi kedua tersebut sesuai dengan maksim kulitas pada prinsip kerja sama Grice karena saksi kedua memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta. Peneliti memilih untuk menganalisis percakapan dalam ranah hukum, khususnya persidangan pidana, dikarenakan percakapan yang terjadi dalam persidangan pidana memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan jenis percakapan lain. Pertama, peserta tutur yang terlibat dalam percakapan dalam persidangan pidana berbeda dengan percakapan lainnya, khususnya dalam penelitian ini persidangan pidana agenda mendengarkan keterangan saksi, baik dari segi jumlah maupun kedudukan masing-masing peserta tutur. Jumlah peserta tutur dalam persidangan pidana dengan agenda mendengarkan keterangan saksi sekurang-kurangnya terdiri dari tujuh peserta tutur yang meliputi hakim ketua, hakim anggota pertama, hakim anggota kedua, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, dan saksi. Selain dari segi jumlah, masing-masing peserta tutur yang terlibat dalam percakapan dalam persidangan pidana memiliki kedudukan yang berbeda. Misalnya, kedudukan hakim ketua lebih tinggi dibandingkan jaksa
6
penuntut umum. Hakim ketua bertindak sebagai pemimpin sidang dan memegang peran aktif sebagai interogator sehingga porsi hakim ketua dalam percakapan lebih dominan dibandingkan dengan peserta persidangan lainnya. Kedua, terdapat pergantian peran sebagai penutur dan mitra tutur percakapan dalam persidangan pidana. Misalnya, ketika hakim ketua bertanya kepada saksi pertama maka peran penutur adalah hakim ketua dan mitra tutur adalah saksi pertama, namun ketika jaksa penuntut umum bertanya kepada saksi pertama maka peran penutur adalah jaksa penuntut umum dan mitra tutur adalah saksi pertama. Ketiga, persidangan pidana termasuk dalam tahapan perkara pidana dalam pengambilan putusan perkara sehingga persidangan pidana merupakan suatu proses yang penting dan wajib dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat di dalamnya (Poernomo, 1988: 21-22). Oleh karena itu, menurut Marcellino (1993), percakapan dalam persidangan pidana bukanlah aktivitas yang acak (random) maupun tak bertujuan (aimless), melainkan suatu aktivitas yang memperagakan keteraturan (regularity) dan pola (pattern). Hal ini mengindikasikan bahwa tuturan yang terdapat dalam percakapan dalam persidangan pidana bukan hanya tuturan-tuturan biasa yang sekedar menanyakan informasi terkait perkara yang disidangkan, namun tuturantuturan tersebut juga berisi mengandung strategi-strategi tuturan dengan berbagai tujuan.
7
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi: a. Bagaimanakah giliran wicara percakapan dalam persidangan pidana agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri Yogyakarta? b. Bagaimanaan pasangan berdampingan percakapan dalam persidangan pidana agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri Yogyakarta? c. Bagaimanakah tahapan percakapan dalam persidangan pidana agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri Yogyakarta? d. Bagaimanakah penggunaan prinsip kerja sama dalam persidangan pidana agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri Yogyakarta? 1.3 Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini secara terperinci adalah sebagai berikut: a. Mendeskripsikan giliran wicara percakapan dalam persidangan pidana agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. b. Mendeskripsikan pasangan berdampingan percakapan dalam persidangan pidana agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. c. Mendeskripsikan tahapan percakapan dalam persidangan pidana agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. d. Mendeskripsikan penggunaan prinsip kerja sama dalam persidangan pidana agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
8
1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini membahas mengenai percakapan dalam ranah hukum khususnya antara hakim, jaksa, penasihat hukum, saksi, dan terdakwa diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat mendalami perkembangan pragmatik khususnya yang berkaitan dengan percakapan sebagai fenomena pragmatik. Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis karena dengan memahami teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pragmatik khususnya percakapan. b. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi institusi pengadilan terutama hakim, jaksa, penasihat hukum, saksi, dan terdakwa dalam berkomunikasi sebagai acuan untuk mempermudah peristiwa tutur yang terjadi di dalam persidangan tindak pidana. 1.5 Tinjauan Pustaka Penelitian tentang percakapan pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dalam berbagai ranah. Setidaknya ada lima penelitian mengenai percakapan, penelitian pertama adalah penelitian yang telah telah dilakukan oleh Paul Drew, Jhon Chatwin, dan Sarah Collin pada tahun 2011 yang ditulis dalam jurnal berjudul “Conversation Analisysis: A Method for Research into Interaction Between Patients and Health-Care Professional”. Mereka menggunakan analisis percakapan untuk menganalisis percakapan antara tenaga medis (dokter dan
9
perawat) dan pasien. Dalam penelitiannya, dihasilkan kesimpulan bahwa walaupun kesuksesan pelayanan kesehatan sangat bergantung pada faktor biomedis dalam pendiagnosaan dan perawatan, komunikasi juga berperan vital terutama mengenai cara tenaga medis dalam hal ini dokter berkomunikasi dengan pasien ketika memeriksa dan menyampaikan diagnosa. Penelitian mengenai percakapan juga pernah dilakukan oleh Nugroho (2002) dengan judul “Analisis Percakapan dalam Chatting”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa struktur percakapan di dalam chatting terdiri dari dua jenis, yaitu struktur lengkap dan struktur tidak lengkap. Dalam penelitiannya, Nugroho juga berkesimpulan bahwa pergantian giliran wicara di dalam chatting berupa pergantian giliran wicara tidak teratur dan pergantian giliran wicara teratur. Selain itu, Nugroho juga berpendapat bahwa tindak tutur yang ditemukan dalam chatting berupa tindak tutur direktif, tindak tutur ekpsresif, tindak tutur komisif. Penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Fahkruddin (2000) dengan judul “Percakapan di dalam Acara Hikmah Fajar Rajawali Citra Televisi Indonesia”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa percakapan dalam acara Hikmah Fajar Rajawali Citra Televisi Indonesia terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu pembuka, percakapan inti, dan penutup. Tindak tutur yang ditemukan adalah tindak tutur asertif, tindak tutur direktif, tindak tutur komisif, dan tindak tutur ekspresif. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Farahmi (2013) dengan judul “Analisis Wacana Percakapan dalam Komedi Situasi The IT
10
Crowd Seri I”. Farahmi menyimpulkan bahwa percakapan dalam komedi situasi termasuk dalam dialog kompleks dengan satu pertukaran atau dialog kompleks dengan dua pertukaran atau lebih. Farahmi juga menyebutkan bahwa terdapat halhal yang secara alamiah mengganggu organisasi Conversation Analysis (CA) yang terdiri dari turn-taking, adjacency pairs, dan sequences. Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khatimah (2013) dengan judul “Analisis Percakapan Terhadap Wawancara Antara Oprah Winfrey, Barack Obama, dan Michelle Obama dalam Acara The Oprah Winfrey Show”. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ditemukan rangkaian pembuka dan penutup percakapan yang terdiri lebih dari satu kali, hal ini disebabkan adanya jeda iklan dalam sebuah acara yang ditayangkan di televisi. Tumpang tindih yang terjadi dalam percakapan yang melibatkan lebih dari dua pertisipan dapat diminimalisir karena topik pembicaraan terkait dengan partisipan. Selain itu ditemukan pula bahwa persitiwa percakapan tidak lepas dari pengaruh sosial budaya Amerika, yaitu pandangan terhadap pujian. Kelima penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keempat penelitian tersebut mengkaji mengenai percakapan dalam peristiwa tutur. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan cara menganalisis data yang berbeda di setiap penelitian tersebut. Relevansi dari kelima penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu objek penelitian yang sama-sama mengkaji mengenai percakapan. Tinjauan
11
pustaka tersebut saling mendukung satu sama lain mengenai analisis percakapan dalam berbagai ranah. 1.6 Landasan Teori 1.6.1 Percakapan Menurut Cutting (2008: 26), percakapan adalah sebuah wacana di mana terjadi negosiasi atau interaksi antara penutur dan mitra tutur. Percakapan biasanya bersifat tidak resmi dan tidak terencana sehingga secara spontan terjadi di antara penutur dan mitra tutur. Ada beberapa syarat bahwa sebuah tindak tutur dapat digolongkan ke dalam jenis percakapan, yakni (a) dilakukan tidak untuk keperluan tertentu, (b) sesama partisipan mempunyai kedudukan yang sama, (c) partisipan dalam jumlah kecil, (d) giliran berbicaranya cukup pendek, dan (e) topik yang dibicarakan hanya untuk kepentingan partisipan saja, bukan untuk orang yang bukan partisipan dalam percakapan tersebut. 1.6.2 Analisis Percakapan (Conversation Analysis) Analisis percakapan merupakan suatu pendekatan dalam mempelajari suatu percakapan pada sebuah ranah perilaku sosial manusia (Cutting, 2008: 26). Analisis percakapan termasuk pendekatan bottom-up yang dalam menganalisisnya bermula dari percakapan itu sendiri dan memungkinkan data tersebut menentukan strukturnya sendiri. Analisis percakapan memandang percakapan sebagai suatu hal yang linier, peristiwa yang berlangsung terungkap sedikit demi sedikit dan
12
menyiratkan negosisasi kerja sama antara peserta tutur selama percakapan berlangsung, demikianlah sebuah percakapan dipandang sebagai sebuah proses. 1.6.2.1 Giliran Wicara (Turn-taking) Dalam percakapan yang melibatkan dua pihak atau lebih, giliran wicara (turn-taking) menduduki peran yang penting. Melalui giliran wicara, akan diketahui seberapa besar hak bicara dari masing-masing peserta tuturan. Menurut Levinson (1983: 296) dalam sebuah aktivitas percakapan masing-masing peserta tutur mempunyai hak berbicara yang sama (bebas dalam berbicara), tidak ada yang mengatur hak berbicara masing-masing peserta tutur tersebut. Hal yang senada juga dipaparkan oleh Cutting (2008:28) bahwa dalam sebuah percakapan dibutuhkan kerja sama antarpeserta tutur dengan cara bergantian. Apabila penutur yang satu berbicara maka mitra tutur lainnya mendengarkan, namun terkadang dapat menyela. Hal yang paling penting dalam giliran wicara adalah harus memperhatikan Transition-Relevance Place (TRP) seperti yang dikemukakan oleh Van Rees (1992: 24) berikut. 1. “At the first transition-relevance place, the current speaker may hand the floor to another speaker indicated by him; the next speaker is obliged to take his turn.” Penutur mempersilahkan mitra tuturnya untuk memberikan respon dan mitra tutur yang ditunjuk berkewajiban untuk menggantikan gilirannya atau memberikan respon. 2. “If the current speaker does not select another speaker, the next speaker may at the same point take his turn, but he is not obliged to do so.” Jika penutur tidak mempersilahkan mitra tutur untuk menggunakan gilirannya
maka mitra tutur tetap boleh menggunakan gilirannya
meskipun dia tidak diwajibkan untuk itu.
13
3. “If no next speaker takes the turn at tthis point, he first speaker may continues his turn, but he is not obliged to do so.” Jika tidak ada mitra tutur yang menggunaan giliran wicaranya maka penutur sebelumnya boleh melanjutkan giliran wicaranya, tetapi dia tidak diwajibkan untuk melakukannya. Menurut Finegan (1992:317), penutur menandakan bahwa giliran wicaranya hampir berakhir melalui isyarat verbal dan nonverbal. Isyarat verbal dapat berupa suatu kalimat yang diakhiri dengan question tag atau dengan menggunakan ekspresi-ekspresi. Tanda lain yang bisa digunakan untuk mengakhiri giliran wicara yaitu dengan memberi jeda yang lama dan tidak membuat usaha untuk berbicara lagi. Namun, lama jeda yang dibutuhkan untuk menandai berakhirnya giliran wicara berbeda di setiap budaya. Isyarat nonverbal yaitu dengan membuat gerakan tangan atau dapat pula dengan menatap interlokutor untuk memberi isyarat yang bermakna penyerahan giliran wicara kepada interlokutor. Ketika TRP tidak terpenuhi, tumpang tindih dan interupsi akan terjadi. Tumpang tindih terjadi ketika mitra tutur memprediksi bahwa suatu giliran wicara hampir usai dan kemudian ia mulai bertutur sebelum penutur sebelumnya benarbenar selesai. Wooffitt (2005: 30) menambahkan tumpang tindih juga dapat terjadi ketika ada semacam “bentrokan” manakala penutur selanjutnya memulai berbicara pada TRP bersamaan dengan penutur saat ini yang menambahkan beberapa kata di akhir tuturannya, tetapi tidak bermaksud untuk melanjutkan atau mempertahankan giliran wicaranya. Interupsi terjadi ketika penutur tidak mau menunggu TRP.
14
1.6.2.2 Pasangan Berdampingan (Adjacency Pairs) Struktur percakapan lainnya adalah pasangan berdampingan (adjacency pairs) yaitu bentuk ujaran yang berdampingan, misalnya pertanyan-jawaban, salam-salam, penawaran-penerimaan, dan sebagainya. Menurut Finegan (1992: 30), sebuah tuturan dikatakan sebagai pasangan berdampingan apabila memiliki karakteristik
sebagai
berikut,
pertama,
kedua
bagian
tuturan
tersebut
berdampingan dan diutarakan oleh penutur yang berbeda. Apabila terjadi interaksi yang diakibatkan oleh penutur yang mengutarakan suatu tuturan sebelum menjawab pertanyaan yang terlebih dahulu dilontarkan maka cenderung terdengar janggal dan bahkan dapat menyebabkan kemarahan dari pihak yang memberi pertanyaan. Hal ini disebabkan karena pasangan berdampingan tersebut tidak berkaitan satu sama lain. Kedua, kedua bagian tuturan tersebut berurutan. Dalam percakapan sehari-hari, sebuah tuturan disampaikan dikarenakan adanya tuturan sebelumnya yang mengawali sebuah percakapan. Tuturan yang disampaikan dalam sebuah percakapan mendapatkan umpan balik (feed back) sehingga tuturantuturan tersebut berurutan satu sama lain. Ketiga, antara bagian pertama dan kedua tuturan harus sesuai untuk menghindari tuturan yang ganjil. Levinson (1983: 336) merumuskan korelasi isi dan bentuk respon (giliran wicara kedua) terhadap tuturan pada giliran wicara pertama dalam pasangan berdampingan seperti pada tabel berikut.
15
Tabel 1. Korelasi Antara Konten dan Format dalam Pasangan Berdampingan FIRST PARTS: request
offer/invite
assessment
question
blame
SECOND PARTS: preferred:
acceptance
acceptance
agreement
expected answer
denial
dispreferred:
refusal
refusal
disagreement
unexpected admission answer or non-answer
Pada tabel di atas, terlihat bahwa terdapat sejumlah pasangan berdampingan yang terdiri dari respon yang diharapkan (preferred) dan yang tidak diharapkan (dispreferred). Bentuk pasangan berdampingan dalam suatu percakapan tidak selalu seperti apa yang diinginkan dan diharapkan oleh penutur, misalnya respon yang diinginkan dari sebuah tuturan pertanyaan adalah jawaban, namun tidak menutup kemungkinan apabila respon dari pertanyaan tersebut dapat berbentuk penolakan. Senada dengan apa yang diutarakan oleh Levinson mengenai respon yang diharapkan (preferred) dan yang tidak diharapkan (dispreferred), Cutting (2008:29) berpendapat bahwa terdapat sejumlah pasangan berdampingan yang terdiri dari respon yang diharapkan (preferred) dan yang tidak diharapkan (dispreferred). Pasangan berdampingan terdiri atas delapan jenis, yaitu: 1. Pertanyaan akan Menimbulkan Respon Jawaban. 2. Penawaran akan Menimbulkan Respon Penerimaan.
16
3. Persilaan akan Menimbulkan Respon Penerimaan. 4. Pengonfirmasian akan Menimbulkan Respon Pengiyaan/Pembenaran. 5. Usulan akan Menimbulkan Respon Persetujuan. 6. Sambutan/sapaan akan Menimbulkan Respon Sambutan/ Sapaan. 7. Keluhan akan Menimbulkan Respon Permintaan Maaf. 8. Penyalahan akan Menimbulkan Respon Sangkalan. 1.6.2.3 Tahapan Percakapan (Sequences) Dalam sebuah percakapan, sebelum mengutarakan maksud inti, partisipan percakapan pada umumnya akan mengutarakan hal-hal lain yang berfungsi sebagai pembuka dalam percakapan terlebih dahulu kemudian masuk ke inti percakapan. Cutting (2008: 31) membagi urutan bicara “these can be presequence, insertion sequence, and opening and closing sequence” bagian ini terdiri dari pra-urutan, sisipan dalam urutan, dan pembuka serta penutup urutan. Pra-urutan (pre-sequence) adalah kalimat awal dalam sebuah urutan percakapan yang terdiri dari kalimat ajakan awal (pre-invitations), kalimat permintaan awal (pre-request), dan kalimat
pemberitahuan awal (pre-
announcements). Sisipan dalam urutan (insertion sequence) adalah kalimat tambahan dalam percakapan yang digunakan pada bagian tengah urutan percakapan, yang bersifat bebas, artinya boleh digunakan bila perlu. Pembuka urutan (opening sequence) adalah kalimat pembuka dalam percakapan yang berupa kalimat salam, pertanyaan mengenai mitra tutur, dan sebuah referensi tentang hal yang sudah terjadi. Penutup urutan (closing sequence) adalah kalimat perpisahan yang berada di akhir urutan percakapan.
17
1.6.3 Prinsip Kerja Sama Percakapan dapat berlangsung dengan baik apabila terjalin kesepahaman dan kerjasama antara penutur dan mitra tutur. Oleh karena itu, Grice (dalam Nadar, 2009:24) mengembangkan prinsip kerjasama sebagai berikut. a. Maksim Kuantitas (Maxim of Quantity) : Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta tutur memberikan tuturan sebanyak yang dibutuhkan oleh mitra tuturnya. Penutur atau mitra tutur tidak diperbolehkan memberikan informasi berlebihan yang melebihi kebutuhan. b. Maksim Kualitas (Maxim of Quality) Maksim kualitas mengharuskan setiap peserta tutur untuk mengatakan hal yang sebenarnya, maksudnya agar penutur tidak memberikan informasi yang keliru atau salah. c. Maksim Relevansi (Maxiom of Relation) Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta tutur memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. d. Maksim Cara (Maxim of Manner) Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak ambigu, dan tidak berlebih-lebihan, serta runtut.
18
1.6.4 Konteks Menurut Mulyana, (2005: 21) konteks ialah situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi. Konteks dapat dianggap sebagai sebab dan alasan terjadinya suatu pembicaraan/dialog. Konteks menggambarkan proses terjadinya peristiwa tutur (language event). Mey (1993:38) meyebutkan bahwa pentingnya sebuah konteks adalah untuk menghindari ambiguitas dalam bahasa, baik secara tertulis maupun secara oral, konteks bersifat dinamis, bukan statis. Konteks harus dipahami sebagai sesuatu yang terdapat di sekitar penutur, dalam arti luas, yang memungkinkan para penutur dalam proses komunikasi untuk berinteraksi dan membuat ekspresi linguistik tersebut dapat dimengerti dalam interaksi mereka. Mey (1993: 38) juga menyatakan bahwa konteks sangat berbeda dari bahasa ke bahasa. Hal ini sering terlihat dalam kasus-kasus ketika terdapat instruksi yang sama muncul berdampingan dalam dua atau lebuh bahasa, terdapat perbedaan yang signifikan, baik dalam pemilihan kata-kata maupun panjang pesan. Konteks bukan hanya merupakan referensi atau pemahaman mengenai sesuatu. Namun, konteks juga daat memberikan tuturan kita makna yang lebih dalam. Selain itu, konteks juga angat penting dalam menentukan nilai yang tepat untuk fenomena seperti praduga, implikatur, dan seluruh rangkaian konteks berorientasi fitur. 1. Konteks situasional Adalah konteks yang hadir secara fisik, yaitu di dalam situasi di mana interaksi berlangsung. Dalam konteks ini, para penutur hanya
19
membicarakan mengenai sesuatu yang dapat mereka lihat atau mengerti ketika percakapan dilaksanakan. Penutur dapat menunjukkan sesuatu yang dapat dilihat oleh lawan tutur, atau membicarakan sesuatu saat itu saja. Mislanya ketika A berkata ‘this is the scar that i got yesterday.’, sambil di berkata demikian, dia menunjuukan bekas luka itu kepada B lawan bicaranya. 2. Konteks pengetahuan latar belakang Dapat berupa konteks kultural (pengetahuan umum yang diketahui oleh semua anggota percakapan) maupun interpersonal (spesifik dan mungkin pengetahuan pribadi tentang sejarah penutur itu sendiri). a.
Konteks kultural Dalam konteks ini, penutur dan mitra tutur menetapkan bahwa mereka adalah bagian dari kelompok yang sama sehingga mereka berangapan bahwa hal yang meraka maksud sudah diketahui oleh anggota kelompok (Sperber dan Wilson, 1995).
b.
Konteks interpersonal Adalah pengetahuan yang diperoleh melalui interaksi verbal atau kegiatan bersama dan pengalaman yang sebelumnya terjadi, termasuk pengetahuan pribadi mengenai mitra tutur. Dalam konteks ini, penutur sudah menceritakan kepada mitra tutur. dalam percakapan yang terjadi sebelumnya sehingga mitra tutur tidak akan bertanya lagi tentang hal yang sedang dibicarakan.
20
3. Konteks ko-tekstual Adalah konteks dari teks itu sendiri. Para penutur beranggapan bahwa setiap orang dalam percakapan tersebut memiliki pengetahuan yang cukup mengenai apa yang mereka bicarakan. Dalam konteks ini, penutur menggunakan kata ganti dan sudah dimengerti oleh mitra tutur. Jadi, ketika membicarakan sebuah hal, penutur hanya menyebutkan sekali saja dan selanjutnya hanya diganti dengan kata ganti. 1.6.5 Implikatur Kridalaksana (2011: 91) mendiskripsikan implikatur percakapan sebagai makna yang dipahami oleh peserta tutur tetapi tidak atau kurang terungkap dalam apa yang diucapkan. Nababan (1987: 28) menjelaskan bahwa konsep implikatur dipakai untuk menerangkan perbedaan yang sering terdapat antara “apa yang diucapkan” dengan apa yang diimplikasikan”. Levinson (1983) yang dikutip oleh Nadar (2009: 61) menjelaskan bahwa implikatur merupakan bagian terpenting dalam pragmatik karena implikatur memberikan penjelasan eksplisit tentang cara bagaimana dapat mengimplikasikan lebih banyak dari apa yang dituturkan. Wijana (1996: 38) menerangkan bahwa implikatur bukan merupakan bagian tuturan yang mengimplikasinya sehingga hubungan tuturan yang mengandung implikatur dan tuturan dari lawan tuturnya bukan merupakan konsekuensi mutlak. Maksudnya adalah dari suatu tuturan, dimungkinkan muncul beberapa implikatur yang berbeda. Levinson (1983) memelalui Nababan (1987:28-30) menjabarkan empat kegunaan konsep implikatur, yaitu:
21
1) Konsep implikatur memungkinkan penjelasan fungsional yang bermakna atas fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh teori linguistik. 2) Konsep implikatur memberikan suatu penjelasan yang tegas/eksplisit tentang bagaimana mungkinnya bahwa apa yang diucapkannya secara lahiriah berbeda dari apa yang dimaksud dan bahwa pemakai bahasa itu mengerti (menangkap) pesan yang dimaksud. 3) Konsep implikatur dapatmenyederhanakan pemerian semantik dari perbedaan
hubungan
antar
klausa,
walaupun
klausa-klausa
itu
dihubungkan dengan kata-kata struktur yang sama. 4) Beberapa butir dasar-dasar implikatur dapat menerangkan berbagai macam fakta/gejala yang secara lahiriah kelihatan tidak berkaitan dan/atau berlawanan (seperti metafora). Implikatur selalu disampaikan implisit sehingga untuk memahami konteks tuturan tersebut yang termuat dalam ujaran sebelumnya. Dalam memahami suatu tuturan yang mengandung implikatur, seseorang harus melalukan
interpretasi
pada
tuturan-tuturan
tersebut.
Nadar
(2009:60)
menjelaskan bahwa dalam menginterpretasikan suatu implikatur penutur tidak dapat melepaskan konteks percakapan yang mencangkup topik percakapan, peserta percakapan dan latar belakang peserta percakapan. 1.7 Metode Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomena yang memang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya,
22
sehingga yang dihasilkan berupa perian bahasa (Sudaryanto, 1993: 62). Sementara itu, penelitian ini bersifat kualitatif karena baik data maupun hasil yang disajikan bukan berupa angka, tetapi berupa deskripsi atau penjelasan dengan kata-kata. Melalui metode ini, peneliti akan meneliti percakapan antara hakim, jaksa, penasihat hukum, saksi, dan terdakwa dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta. 1.7.1
Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode simak yang dikembangkan dengan teknik dasar sadap dan teknik lanjutan berupa teknik rekam dan teknik catat. Peneliti dalam upaya mendapatkan data menyadap penggunaan bahasa para hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa, dan saksi. Selanjutnya, teknik sadap dapat dilengkapi dengan pencatatan atau perekaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara terbuka maupun tersembunyi, sehingga dapat diperoleh data kebahasaan yang berupa tuturan-tuturan kebahasaan. 1.7.2
Metode Analisis Data Metode analisis data dilakukan dengan teknik kontekstual, yakni dengan
menerapkan dimensi-dimensi konteks dalam menafsirkan data yang telah berhasil dikumpulkan, diidentifikasi, dan diklasifikasikan. Metode analisis kontekstual ini dapat disejajarkan dengan metode analisis padan. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini berupa teknik dasar yaitu teknik pilah unsur penentu dan teknik lanjutan teknik hubung banding. Teknik pilah unsur penentu adalah teknik analisis data dengan cara memilah-milah satuan kebahasaan yang
23
dianalisis dengan alat penentu yang berupa daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh penelitinya (Sudaryanto, 1993: 1). Daya pilah dalam penelitian ini adalah daya pilah pragmatis, yaitu daya pilah yang menggunakan mitra tutur sebagai penentu. Teknik lanjutan teknik hubung banding adalah teknik analisis data dengan cara membandingkan satuan-satuan kebahasaan yang dianalisis dengan alat penentu berupa hubungan banding antara semua unsur penentu yang relevan dengan semua unsur satuan kebahasaan ditentukan (Sudaryanto, 1993:27). Jenis teknik hubung banding yang digunakan adalah teknik hubung banding menyamakan hal pokok, yaitu teknik analisis data yang alat penentunya berupa daya banding menyamakan hal pokok di antara satuan-satuan kebahasaan yang ditentukan sentitasnya (Kesuma, 2007:54). 1.7.3
Metode Penyajian Data Data yang disajikan dalam penelitian ini menggunakan metode formal
dan informal. Metode formal yaitu metode penyajian data dengan menggunakan tanda dan lambang-lambang, sementara metode informal menggunakan kata-kata biasa dalam penyajiannya (Sudaryanto, 1993: 145). Tanda atau lambang yang digunakan terkait dengan huruf sebagai singkatan nama dan istilah (HK, JPU, TR, dan lainnya) dan lambang sebagai transkripsi percakapan (=, //, (), dan lainnya). Sedangkan, metode informal digunakan untuk mendeskripsikan data dengan katakata biasa. 1.8 Sistematika Penyajian Penelitian ini akan disajikan dalam bab. Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
24
tinjauan pustaka, landasar teori, metode penelitian, dan sistematika penyajian. Bab II berisi pemaparan mengenai giliran wicara (turn-taking) percakapan dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Bab III menjelaskan pasangan berdampingan (adjacency pairs) percakapan dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Bab VI menguraikan tahapan percakapan (sequences) dan penggunaan prinsip kerja sama dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
