BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia, keberadaan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana BUMN merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dalam produksi barang dan jasa yang bermutu tinggi bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Di satu pihak, BUMN berperan sebagai perintis kegiatan usaha dan penunjang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan, sementara di sisi lain BUMN berfungsi sebagai unit usaha komersial yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat, sehingga menjadikan BUMN sebagai organisasi yang unik. Untuk mengoptimalkan dua peran yang berbeda tersebut serta mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, maka BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme melalui pembenahan pengurusan dan pengawasan. Dalam Bab I Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan bahwa pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang selanjutnya disebut dengan GCG dengan tujuan supaya perusahaan dapat meningkatkan profesionalismennya untuk mempertahankan eksistensinya. Sebelumnya, beberapa peraturan tentang kewajiban menerapkan
1
Universitas Sumatera Utara
2
GCG di lingkungan BUMN telah diberlakukan sepanjang tahun 2002. Pada tanggal 4 Juni 2002 diberlakukan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit bagi BUMN. Peraturan tentang komite audit tersebut ditindak lanjuti dengan memberlakukan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang tentang penerapan praktek GCG pada BUMN. Peraturan tersebut telah mengalami dua kali perubahan dan yang terakhir diperbaharui pada tanggal 6 Juli 2012 dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang lebih rinci bagi BUMN dalam menerapkan GCG berdasarkan prinsip-prinsip transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), serta kewajaran (fairness). Walaupun penerapan prinsip GCG dalam suatu BUMN telah berlangsung lama di Indonesia, namun dalam penerapannya masih saja ditemukan masalah dan hambatan baik dari segi internal maupun eksternal. Semenjak krisis ekonomi pertengahan tahun 1997, pelaksanaan GCG menjadi isu yang mengemuka dalam bidang bisnis di Indonesia terutama pada perusahaan milik pemerintah. Akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan pada masa itu, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu lembaga yang tak luput dari dampak perbaikan pelaksanaan GCG. Seperti yang diberitakan oleh Okezone Pada 26 Mei 2015, hingga akhir tahun 2014,
Universitas Sumatera Utara
3
tercatat bahwa Kementrian BUMN harus mengawasi 119 perusahaan dengan total aset mencapai Rp. 4.500 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bagaimana pentingnya pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong pembangunan nasional. Pasalnya, bila ditotal aset BUMN sangatlah potensial. Hal ini disampaikan Jokowi ketika menghadiri peluncuran program transformasi Bank-Bank Pembangunan Daerah (BPD), di Istana Negara, Jakarta Selatan (26/5/2015). Jokowi mengatakan, dua minggu lalu dirinya mengumpulkan para direksi BUMN sekitar 119 perusahaan dengan total aset mencapai Rp. 4500 triliun. Dengan pengawasan perusahaan yang begitu banyak membuat kinerja BUMN dinilai belum memadai. Selain itu, dalam Pedoman BUMN terlihat masih rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan modal yang ditanamkan. Berdasarkan data tersebut, pengelolaan BUMN yang tercermin dari tingkat modal terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Namun, pada tingkat pendapatan dan laba BUMN mengalami dinamika dalam setiap pertumbuhan yang terjadi
setiap tahunnya. Sehingga BUMN tidak
layaknya seperti usaha bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan. Dari sekian banyaknya masalah yang dihadapi BUMN dalam penerapan GCG, PT. PGN (Persero) Tbk terus berupaya untuk menjadi perusahaan yang mengimplementasikan GCG dengan baik semenjak tahun 2003 berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Hal itu dibuktikan dengan terpilihnya PT. PGN (Persero) Tbk menjadi yang terbaik dalam LACP’s Annual Report Competition untuk Sektor Utilities – Gas Worldwide dan masuk ke dalam Top 100 Worldwide Winners pada tahun 2011 diikuti dengan penghargaan lainnya. Kriteria penilaian yang didapatkan oleh PGN meliputi: first impression
Universitas Sumatera Utara
4
(29 dari 30); report cover (10 dari 10); letter to stakeholders (10 dari 10); report narrative (10 dari 10); report financial (10 dari 10); creativity (10 dari 10); message clarity (10 dari 10); information accesbility (10 dari 10), sehingga PGN mendapatkan nilai 99 dari maksimal nilai 100. Hal tersebut didasari karena PT. PGN (Persero) Tbk menerapkan prinsip GCG dengan meningkatkan pengendalian internal. Diharapkan keduanya dapat saling melengkapi untuk mendukung ketercapaian visi dan misi perseroan. Penerapan dan pemantauan prinsip GCG sendiri menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direksi melalui Divisi Organisasi dan Proses Bisnis berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh PT. PGN (Persero) Tbk. Untuk meningkatkan penerapan prinsip GCG menjadi lebih baik, PT. PGN (Persero) Tbk Ditribusi WIlayah III sedang melakukan transformasi, mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2015 PGN telah melakukan perubahan visi dan misi, dan logo perusahaan dan struktur organisasi. Namun dalam penyesuaian perubahan tersebut menjadi hal yang tidak mudah untuk insan PGN karena berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara, beberapa pegawai merasakan beberapa kendala dengan adanya transformasi tersebut seperti terhambatnya penyampaian komunikasi dengan pimpinan dikarenakan terbentur oleh sistem organisasi yang terpusat. Selain itu, adanya perampingan struktur organisasai menyebabkan kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing departemen juga belum ada kepastian yang tetap mengingat perubahan masih bisa terjadi lagi.
Universitas Sumatera Utara
5
Berdasarkan penerapan prinsip GCG yang dilakukan di lingkungan internal PT. PGN (Persero) Tbk Distribusi Wilayah III, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan
judul
“Implementasi
Prinsip-Prinsip
Tata
Kelola
Perusahaan yang Baik di Lingkungan Internal PT. PGN (Persero) Tbk Distribusi Wilayah III Sumatera Utara” B.
Fokus Masalah Dalam penelitian kualitatif perlu dibuat batasan masalah yang berisi fokus
atau pokok permasalahan yang akan diteliti, agar peneliti dapat fokus pada lingkup penelitian sehingga cakupan pembahasan tidak terlalu umum dan mencegah ketidakjelasan informasi. Penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di lingkungan internal PT. PGN (Persero) Tbk Distribusi Wilayah III Sumatera Utara yang terdapat pada Peratutan Menteri Nomor : 09/MBU/2012 Bab II Pasal 3 dengan melihat kendala-kendala yang dihadapi dan keterkaitan diantara keduanya. C.
Rumusan Masalah Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi
rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Bagaimana penerapan prinsipprinsip Good Corporate Governance di lingkungan internal PT. PGN (Persero) Tbk Distribusi Wilayah III Sumatera Utara?”. D.
Tujuan Penelitian 1. Untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana penerapan prinsipprinsip Good Coporate Governance di lingkungan internal PT. PGN (Persero) Tbk Distribusi Wilayah III Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
6
2. Untuk menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsi-prinsip Good Corporate Governance di lingkungan internal PT. PGN (Persero) Tbk Distribusi Wilayah III Sumatera Utara. E.
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberi manfaat: 1. Secara subyektif, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, dan sistematis dalam mengembangkan kemampuan penulis dalam karya ilmiah. 2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmiah dan menjadi sumber referensi bagi pembaca. 3. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. PGN (Persero) Tbk Distribusi Wilayah III Sumatera Utara dalam hal penerapan prinsip-prinsip Good Coporate Governance.
Universitas Sumatera Utara
