1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Polemik yang terjadi di Indonesia sekarang ini, masih belum bisa
memulihkan keadaan ekonomi negara sepenuhnya. Dalam menghadapi masalah tersebut dibutuhkan peran pemerintah untuk tetap memajukan perekonomian nasional. Salah satu yang dapat diambil adalah dengan menjalankan rangkaian kebijakan penyesuaian di bidang ekonomi, sehingga dengan adanya hal tersebut diharapkan dunia usaha dapat kembali berperan dalam proses pembangunan bangsa. Perlu diketahui bahwa negara kita memiliki kekayaan yang cukup melimpah yang ditangani atau dikelola oleh BUMN. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1997 (BLBI Perspektif Hukum, Politik dan ekonomi:2003) yang menyatakan bahwa kebijakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang utama dunia sepenuhnya mengambang dan ditentukan oleh mekanisme pasar menyebabkan spekulasi yang terus menerus berkembang di lingkungan BUMN. Kemudian pemerintah melakukan kebijakan pengetatan likuiditas dengan jalan memindahkan dana milik BUMN dari bank-bank komersial ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pada tahun 1998, dari 159 BUMN dengan ribuan anak perusahaannya, yang diperkirakan menguasai asset sebesar Rp 461,5 triliyun hanya mampu meraih keuntungan sebesar Rp 11,8 triliyun atau mencapai Return On Asset
2
(ROA) hanya sebesar 2,56%, angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan bunga deposito bank saat itu, Sehingga pada saat ini banyak BUMN yang masuk dalam program privatisasi yang ditangani oleh pemerintah. Hingga pada tahun 2000, BUMN yang diperkirakan memiliki total asset sebesar Rp 861,52 triyun hanya mampu menghasilkan keuntungan sebesar Rp 13,34 trilyun atau dengan Return On Asset (ROA) sebesar 1,55%. Dan selama 5 tahun terakhir tingkat Return On Asset (ROA) BUMN Indonesia hanya berkisar antara 1,55% sampai dengan 2,39%. Tabel 1.1 Kinerja BUMN Dilihat Dari Perolehan Laba KINERJA BUMN DILIHAT DARI PEROLEHAN LABA (Juta Rupiah) Tahun Total Asset Laba Bersih ROA (%) 1997 425,971.407 7,310.092 1,72 1998 461,556.394 14,226.201 2,56 1999 607,022.845 14,271.101 2,35 2000 861,520.494 13,336.582 1,55 2001 845,186.151 20,182.469 2,39 www.bumn_ri.co.id., April 2001
Setelah kelonjakan BBM yang diikuti lonjakan suku bunga BI Rate dari level sekitar 8% menjadi 12,75% (Agustus 2006), dunia usaha merasa terpukul dari dua sisi : terbebani kenaikan biaya produksi dan biaya bunga, sekaligus kemerosotan daya beli konsumen akibat inflasi yang meroket, sehingga mengalami paceklik penjualan. Sampai saat ini tercatat beberapa perusahaan BUMN yang terpaksa harus dipindah kepemilikan ke tangan asing padahal perusahaan tersebut menangani hajat hidup masyarakat Indonesia.
3
PT. INTI (Persero) Bandung adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa engineering yang berfokus pada Infocom system and Technology Integration (ISTI). Yang diharapkan dalam perkembangan usahanya PT. INTI berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan teknologi informasi dan komunikasi dengan kualitas yang baik. Perusahaan ini menghasilkan produk jasa berupa perangkat jaringan telekomunikasi. Dalam menjalankan aktivitas usahanya PT. INTI berusaha memberikan citra sebagai perusahaan negara yang dapat bekerja dengan produktif dan efisien, dan menghasilkan keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Semakin
pesat
perkembangan
suatu
perusahaan
akan
membawa
konsekuensi semakin kompleksnya masalah yang dihadapi dan semakin luas pula aktivitas yang dijalankannya. Hasil penjualan berkaitan dengan bagaimana mengelola biaya pemasaran, walaupun beban usaha yang sangat signifikan menentukan besarnya laba adalah biaya produksi tetapi secara keseluruhan biaya pemasaran pun ikut menentukan besar kecilnya laba yang dihasilkan perusahaan
TABEL 1.2 ANGGARAN DAN REALISASI BIAYA PEMASARAN TAHUN 2001-2005 PT. INTI (PERSERO) BANDUNG Tahun 2001 2002 2003 2004 2005
BIAYA PERMASARAN ANGGARAN REALISASI 13,731.00 18,102.70 27,151.03 20,053.30 22.058,63 23.264,53 24.462,49 16.533,79 21.802,09 23.560,38
Sumber : PT. INTI (Persero) Bandung (data diolah kembali)
SELISIH 4371,70 (7097,73) (1205,90) 7928,70 1758,29
4
Berdasarkan data anggaran dan realisasi biaya pemasaran tahun 2001-2005 dapat diketahui adanya penyimpangan yang terjadi, yang menguntungkan maupun yang merugikan. Pada tahun 2001 realisasi biaya pemasaran berada di atas besaran biaya yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 4371,70. Hal ini dikarenakan biaya-biaya yang terjadi didalamnya mengalami peningkatan, seperti biaya tenaga kerja dan biaya administrasi yang terus meningkat. Sedangkan pada tahun 2002 dan 2004 realisasi yang terjadi berada di bawah besaran biaya yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 7097,73 dan Rp 7928,70. Hal ini dikarenakan adanya penurunan dalam biaya promosi dan biaya pemeliharaan. Sedangkan pada tahun 2003 dan 2005 realisasi yang terjadi tidak jauh berbeda dengan yang telah dianggarkan. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan anggaran dan realisasi biaya pemasaran PT. INTI per biaya yang dikeluarkan pada tabel 1.3 sebagai berikut :
5
6
Tidak optimalnya pengendalian biaya pemasaran menunjukkan kurang tepatnya perhitungan dan erat kaitannya dengan informasi yang didapat sebagai masukan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu informasi merupakan suatu kebutuhan bagi manajemen perusahaan dalam mengurangi resiko ketidakpastian dalam mencapai tujuan perusahaan. Kenaikan biaya pemasaran dapat juga berimbas pada kemerosotan daya beli masyarakat/konsumen. Agar dapat memasarkan produk dengan sukses, perusahaan harus menggunakan konsep pemasaran yang baik, yaitu bagaimana memenuhi keinginan konsumen dan pelanggan. Kondisi tersebut menggerakkan manajer perusahaan untuk memperluas perhatiannya ke arah bagaimana pemasaran produk dihasilkan dengan lebih baik daripada perusahaan lain. Aktivitas pemasaran menjadi salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam operasional perusahaan. Untuk memasarkan hasil produksi atau jasa perusahaan, maka diperlukan adanya perencanaan, koordinasi dan pengendalian yang memadai bagi perusahaan tersebut terhadap kegiatan pemasaran tersebut. Perencanaan dan pengendalian merupakan faktor yang sangat penting karena dengan perencanaan dan pengendalian yang mantap membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Pengendalian merupakan fungsi terakhir dalam proses manajemen sama halnya dengan perencanaan, pengendalian juga harus dilakukan secara terus menerus. Salah
satu
langkah
dari
pengendalian
biaya
pemasaran
yaitu
membandingkan rencana biaya pemasaran terhadap realisasinya. Pengendalian akan berhasil apabila didukung oleh manusia yang mengoperasikannya. Untuk
7
mengefisienkan biaya pemasaran dan mengefektifkan pendapatan usaha ini, sistem pengendalian manajemen memegang peranan penting. Hal ini perlu dilakukan untuk mengendalikan kinerja (performance) dari suatu kegiatan pada unit-unit perusahaan yang merupakan sebuah pusat pertanggungjawaban (responsibility center). Dalam
upaya
melaksanakan
pengendalian
terhadap
pusat
pertanggungjawaban tersebut, pimpinan memerlukan suatu laporan mengenai aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh setiap pusat pertanggungjawaban, yang disebut
dengan
memungkinkan
laporan pimpinan
pertanggungjawaban.
Dibuatnya
laporan
dapat
organisasi
mana
menelusuri
ini yang
bertanggungjawab atas terjadinya inefisiensi. Dalam akuntansi pertanggungjawaban perusahaan dibagi ke dalam beberapa pusat pertanggungjawaban, dan setiap pusat pertanggungjawaban dipimpin oleh seorang manajer. Akuntansi pertanggungjawaban dipakai karena dimungkinkan
organisasi
untuk
merekam
setiap
aktivitas-aktivitas
dan
mengetahui unit-unit yang bertanggungjawab terhadap suatu aktivitas dan menentukan bagaimana suatu organisasi atau perusahaan yang tidak berjalan baik. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya terhadap efektifitas pengendalian biaya pemasaran pada PT. INTI (Persero) Bandung.
8
1.2
Rumusan dan Batasan Masalah Dalam latar belakang disebutkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban
dimaksudkan sebagai alat bantu dalam pengendalian perusahaan yang memfokuskan proses aktivitasnya pada setiap pusat-pusat pertanggungjawaban sebagai unit-unit yang ada dalam struktur organisasi perusahaan yang dibagi tugas dan
wewenang.
Yang
pada
akhirnya
tugas
tersebut
akan
dinilai
pertanggungjawabannya. Mengingat bahwa biaya pemasaran merupakan salah satu faktor dalam penentuan besar kecilnya pendapatan yang didapat perusahaan, maka departemen pemasaran sebagai pusat biaya perlu mendapat perhatian manajer dalam melakukan pengendalian biaya operasional perusahaan, khususnya pada biaya pemasaran. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membatasi masalah penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya pada departemen pemasaran di PT. INTI (Persero) 2. Bagaimana pengendalian biaya pemasaran dilaksanakan oleh departemen pemasaran di PT. INTI (Persero) 3. Seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya terhadap efektivitas pengendalian biaya pemasaran (Persero)
pada PT. INTI
9
1.3
Maksud danTujuan Penelitian
1.3.1
Maksud Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari data-
data yang diperoleh dari perusahaan berupa anggaran biaya pemasaran dan realisasi biaya pemasaran PT. INTI (Persero), untuk kemudian diolah, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya terhadap efektifitas pengendalian biaya pemasaran dalam periode tahun 20012005.
1.3.2
Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:
1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya pada departemen pemasaran di PT. INTI (Persero). 2. Untuk mengetahui pengendalian biaya pemasaran yang dilaksanakan oleh departemen pemasaran di PT. INTI (Persero). 3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya terhadap efektifitas pengendalian biaya pemasaran pada PT. INTI (Persero).
1.4
Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:
10
1. Bagi penulis, agar dapat mengembangkan ilmu dan pengalaman dimana penulis dapat membandingkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan khususnya mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya dan pengendalian biaya pemasaran. 2. Bagi pihak lain, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pembanding atau dasar penelitian lebih lanjut berkaitan dengan tema penelitian ini. 3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan sebagai sumbangan
pemikiran
maupun
saran
bagi
penerapan
akuntansi
pertanggungjawaban pusat biaya dalam proses penyusunan anggaran biaya pemasaran sehingga dapat menentukan kebijakan yang diambil.
1.5
Kerangka Pemikiran Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatannya mengarah pada
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sehingga harus sejalan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perusahaan harus memberdayakan segenap potensi yang dimilikinya, misalnya: lokasi perusahaan yang strategis, peluang pasar dan sumber daya manusia yang handal. Masing-masing perusahaan memiliki kompleksitas berbeda dalam pengendalian manajemen, makin besar skala perusahaan akan semakin komplek. Pengendalian manajemen bersifat menyeluruh dan terpadu, artinya lebih mengarah ke berbagai upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi
11
terpenuhi. Pengelolaan perusahaan memerlukan pelaksanaan tanggungjawab manajerial secara terus menerus, tanggung jawab seperti ini sering disebut sebagai fungsi manajemen. Dalam perkembangan dunia usaha seperti sekarang ini menuntut kemampuan pimpinan/manajer untuk melakukan pengendalian langsung terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan semakin terbatas, sehingga pimpinan membutuhkan suatu alat bantu dalam perencanaan dan pengendalian perusahaan yaitu dengan menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sebagai bagian dari akuntansi manajemen. Welsch,
Hilton
dan
Gordon
(dalam
Purwatiningsih,
2000:36)
mengemukakan akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut: Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah salah satu dari beberapa dasar perencanaan dan pengendalian laba yang terdapat dalam suatu proses manajemen, komitmen manajerial, stuktur organisasi, proses perencanaan (strategis dan taktis), proses pengendalian, saluran komunikasi, akuntansi berdasarkan tanggung jawab, prinsip pengecualian dan suatu program manajemen perilaku.
Sedangkan pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2001:188) sebagai berikut: Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan penghasilan dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan dari biaya dan penghasilan yang dianggarkan.
Dari
definisi
di
atas
dapat
disimpulkan
bahwa
akuntansi
pertanggungjawaban merupakan bagian dari akuntansi manajemen, yang
12
mengumpulkan dan melaporkan informasi akuntansi untuk masing-masing pusat pertanggungjawaban, mulai dari perencanaan sampai pada penilaian dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban terdapat dua hal pokok yaitu pembagian organisasi ke dalam unit yang dikenal sebagai pusat pertanggungjawaban dan sistem pelaporan mengenai informasi akuntansi baik yang masih merupakan rencana/anggaran maupun yang sebenarnya. Pusat pertanggungjawaban biasanya diklasifikasikan ke dalam tanggung jawab keuangannya seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001:427) yaitu: 1. 2. 3. 4.
Pusat Biaya (Cost Center) Pusat Penghasilan (Revenue Center) Pusat Laba (Profit Center) Pusat Investasi (Investment Center)
Manajemen yang baik perlu menyadari pentingnya pengelolaan biaya dalam suatu sistem usaha. Setiap perusahaan akan mengeluarkan biaya yang dibutuhkan dalam setiap aktivitas utamanya. Mulyadi (2002:8) mengemukakan bahwa “Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”. Salah satu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah biaya pemasaran. Biaya pemasaran timbul karena adanya kegiatan pemasaran yang merupakan kegiatan pokok perusahaan dalam menyampaikan produk selaku produsen kepada konsumen.
13
Menurut Supriyono (2000:200) biaya pemasaran adalah : Biaya pemasaran adalah meliputi semua kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemasaran atau kegiatan untuk menjual barang dan jasa perusahaan kepada para pembeli sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas sesuai dengan fungsi pemasaran.
Biaya pemasaran bukan hanya biaya penjualan produk saja tetapi meliputi biaya-biaya lain yaitu: biaya iklan, biaya pergudangan, biaya pengepakan, biaya pengiriman dan biaya penagihan. Setelah aktivitas pemasaran dilaksanakan sesuai dengan anggaran, maka perusahaan harus melakukan tindakan pengendalian terhadap efektivitas pencapaian biaya pemasaran tersebut. Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin tercapainya kesesuaian antara pelaksanaan sebenarnya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu perusahaan akan tercapai. Dalam pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban, harus dibuat ketentuan yang memungkinkan pengakumulasian biaya per departemen dengan mengikuti struktur organisasi sebagai dasar pengendalian biaya, salah satunya dengan cara membandingkan rencana yang dibuat sebelum kegiatan pemasaran dilakukan dengan biaya sesungguhnya terjadi dalam proses pemasaran. Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil yang optimal dengan mengoptimalkan kegiatan pemasaran. Dengan demikian diharapkan akuntansi pertanggungjawaban dapat membantu manajemen dalam menunjang pelaksanaan pengendalian biaya pemasaran.
14
Pengendalian biaya pemasaran merupakan keseluruhan dari prosedurprosedur aktivitas dan tindakan-tindakan untuk menjamin agar biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari adanya proses dengan biaya yang sudah ditetapkan sebelumnya. Efektifitas menurut Doyle (2000:92) adalah “Sesuatu yang dikerjakan secara benar sesuai dengan sasaran yang harus dicapainya”. Sedangkan menurut James A.F Stoner (dalam Edy Sukarno, 2002:9) adalah “Kemampuan untuk mengerjakan yang benar (to do the right things)”. Perusahaan dalam melakukan tindakan pengendalian terhadap biaya, khususnya biaya pemasaran akan berjalan efektif dengan menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dimana setiap rencana, pencapaian tujuan dan evaluasi terhadap realisasi biaya pemasaran dilakukan oleh pusat pertanggungjawaban yang dalam hal ini dilakukan oleh departemen pemasaran. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka paradigma dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.
Gambar 1.1 Paradigma Penelitian
Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pusat Biaya
Efektivitas Pengendalian Biaya Pemasaran
15
1.6 Asumsi dan Hipotesis 1.6.1
Asumsi Menurut Suharsimi Arikunto (2002:59) Asumsi yaitu suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti, maka dari itu harus direncanakan dengan jelas yang bertujuan untuk: 1. Memperkuat permasalahan 2. Membantu penelitian dalam memperjelas, menetapkan objek penelitian, wilayah pengambilan data dan instrumen data. Untuk memperoleh titik pangkal dalam penelitian ini diperlukan suatu
asumsi agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Maka asumsi penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Kondisi eksternal perusahaan di luar departemen produksi (pusat laba, pusat penghasilan, pusat investasi) dianggap tidak mempengaruhi pengendalian biaya pemasaran. 2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan akuntansi pertanggungjawaban di luar pengendalian biaya pemasaran dianggap konstan.
1.6.2
Hipotesis Hipotesis merupakan petunjuk yang memudahkan penulis dalam
mengumpulkan dan menganalisis data sehingga memegang peranan penting dalam suatu penelitian ilmiah. Sugiyono (2006:81) menyatakan bahwa “Hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi, melalui data-data sampel”. Sedangkan menurut Winarno Surakhmad (2000:81), “Hipotesis adalah sebuah kesimpulan, tetapi kesimpulan itu belum final masih harus dibuktikan
16
kebenarannya. Hipotesis adalah dugaan yang dianggap dasar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang lebih lanjut”. Bertitik tolak dari permasalahan dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1 : rs
hitung > rs tabel, maka terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penerapan
akuntansi
pertanggungjawaban
pusat
biaya
terhadap
efektivitas pengendalian biaya pemasaran, maka hipotesis diterima. H0 : rs
hitung < rs tabel, tidak terdapat pengaruh antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya terhadap efektivitas pengendalian biaya pemasaran, maka hipotesis ditolak.
