BAB I PENDAHULUAN. (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, David Kairupan mengatakan: PMA dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai suatu tujuan yaitu menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera dengan perekonomian yang ada saat ini, salah satu caranya yaitu dengan investasi (penanaman modal) baik yang dilakukan oleh investor domestik maupun investor Asing. 1 Kerjasama antara modal asing dan nasional dapat diadakan dalam bidang usaha yang terbuka bagi modal asing. Kerjasama ini cenderung menggunakan bentuk perusahaan joint venture. Kesepakatan antara investor asing dan nasional dituangkan dalam perjanjian joint venture, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam membuat anggaran dasar perusahaan joint venture. 2

1

David Kairupan, Aspek Penanaman Modal Asing di Indonesia, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), hal. 15. 2 Budiman Ginting, Hukum Investasi: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007), hal. 1.

1 Universitas Sumatera Utara

Secara teoritis dapat dikemukakan kehadiran investor asing disuatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas (multiplier effect). Manfaat yang dimaksud yakni kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja dinegara penerima modal, dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak, adanya alih teknologi (transfer of technology) maupun alih pengetahuan (transfer of know how). 3 Pentingnya peranan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia terefleksi dalam tujuan yang tertera dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai landasan hukum positif bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Menciptakan lapangan kerja Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri 8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3

Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hal. 23-24.

Universitas Sumatera Utara

Keberadaan penanaman modal asing di Indonesia sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kebutuhan pendanaan tersebut tidak hanya dapat diperoleh dari sumber-sumber pendanaan dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Hal itu menyebabkan penanaman modal asing menjadi salah satu sumber pendanaan luar negeri yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan sektor riil yang pada gilirannya diharapkan berdampak pada pembukaan lapangan kerja secara luas. 4 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengartikan penanaman modal adalah “segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”. Kemudian pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur para pihak yang ikut serta dalam Penanam modal yaitu “perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing”. Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan bagi ekonomi maupun politik Indonesia, dimana investasi melalui modal asing secara langsung lebih baik dari pada penarikan dana melalui pinjaman luar negeri sebab melalui penanaman modal asing secara langsung, pertumbuhan ekonomi 4

Ibid., hal. 15.


Indonesia dapat dikontrol lebih mudah karena para investor asing tunduk pada ketentuan hukum di Indonesia, sedangkan pinjaman luar negeri Indonesia akan dikenai aturan-aturan yang berasal dari pihak pemberi pinjaman. Diketahui pula bahwa penanaman modal asing secara langsung adalah merupakan suatu fenomena yang riil dalam konteks pembangunan di negara-negara berkembang salah satunya Indonesia, selain menghasilkan devisa secara langsung bagi negara, kegiatan penanaman modal secara langsung menghasilkan manfaat yang sangat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian domestik Indonesia, sebab tujuan penanaman modal dengan sifat yang permanen/ jangka panjang menciptakan lapangan

kerja,

meningkatkan

pembangunan

ekonomi

yang

berkelanjutan,

meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Selain penanaman modal asing, terdapat pula Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang pada dasarnya juga memberikan efek positif terhadap perekonomian bangsa. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah “kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri”. Mekanisme penanaman modal asing di Indonesia berdasarkan UndangUndang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu; melalui pendirian perusahaan PMA, melalui pembelian saham dan


melalui restrukturisasi. Dari ketiga mekanisme tersebut, pada kenyataannya yang sering timbul permasalahan adalah dalam hal pembelian saham. Pembelian saham atas suatu perusahaan bukan PMA atau perseroan terbatas oleh pihak asing atau perusahaan PMA dapat mengakibatkan status perusahaan target yang sahamnya dibeli tersebut berubah menjadi PMA. Jual beli saham tersebut tentunya melalui proses tertentu sesuai dengan peraturan yang ada. Proses masuknya modal asing melalui pembelian saham suatu perusahaan perseroan terbatas secara umum haruslah memenuhi ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 58 menyebutkan Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Sedangkan Pasal 59 menyebutkan Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. Pada sisi lain pembelian saham oleh pihak asing juga tidak dapat dilalukan sembarangan karena menyangkut dengan bidang-bidang usaha yang diperbolehkan untuk dijalankan. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang


Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal membatasi bidang usaha-usaha tertentu bagi kegiatan penanaman modal asing. Perpres tersebut juga mengatur mengenai pembatasan kepemilikan asing dalam perusahaan di Indonesia. Terbukanya kesempatan pihak asing untuk membeli saham perusahaan PMDN tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan bidang usaha apa yang diperbolehkan untuk dijalankan. Apabila terdapat ketentuan berapa persen perusahaan PMA boleh memiliki saham di bidang usaha tersebut, maka tidak seluruh saham dapat dijual kepada pihak asing khususnya PMA. Permasalahan lain yang timbul dari pembelian saham atas perusahaan PMDN tersebut adalah terkait dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Hak suara yang dimiliki seorang pemegang saham minoritas tentu saja tidak sebanding dengan pemegang saham mayoritas. Tidak selalu pemegang saham minoritas memiliki kepentingan yang sama dengan pemegang saham mayoritas, namun dikarenakan kepemilikan saham yang kecil pemegang saham minoritas selalu disisihkan atas hak suara yang dimilikinya. Masalah-masalah yang muncul atas pembelian saham perusahaan PMDN oleh pihak asing tentu saja menjadi kajian yang menarik sehingga dalam hal ini sangat perlu dan penting untuk diteliti untuk melihat sejauh mana peraturan-peraturan yang ada dapat memberikan kepastian hukum dalam proses jual beli saham suatu perusahaan PMDN oleh pihak asing dan juga sejauh mana peraturan-peraturan yang


ada dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam menjaga hak suaranya atas suatu perusahaan PMDN.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan 3 (tiga) permasalahan yang akan diteliti, yaitu: 1. Bagaimana pembelian saham secara akuisisi pada perusahaan bukan PMA oleh warga negara asing atau badan hukum asing? 2. Bagaimana kedudukan hukum perusahaan bukan PMA setelah sahamnya dibeli (diakuisisi) oleh warga negara asing atau badan hukum asing? 3. Bagaimana pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap pembelian saham (akuisisi) bukan PMA oleh warga negara asing atau badan hukum asing?

C. Tujuan Penelitian 1. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan pembelian saham secara akuisisi pada perusahaan bukan PMA oleh warga negara asing atau badan hukum asing. 2. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan kedudukan hukum perusahaan bukan PMA setelah sahamnya dibeli (diakuisisi) oleh warga negara asing atau badan hukum asing.


3. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap pembelian saham (akuisisi) bukan PMA oleh warga negara asing atau badan hukum asing. D. Manfaat Penelitian Adapun dilakukan penelitian untuk memberikan manfaat kepada semua, berikut manfaatnya: 1. Manfaat teoritis Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat/ kontribusi terhadap para akademisi maupun masyarakat umumnya serta dapat menambah khasanah ilmu hukum Penanaman Modal di Indonesia. 2. Manfaat praktis Penelitian ini memberikan informasi kepada praktisi hukum, perusahaan, maupun masyarakat mengenai kegiatan pembelian saham perusahaan bukan PMA maupun PMA baik masyarakat Indonesia atau pihak asing di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan data yang ada dan melalui penelusuran yang telah dilakukan di kepustakaan Universitas Sumatera Utara dan kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara maka penelitian yang berkenaan dengan judul “Akibat Hukum Pembelian Saham Perusahaan Bukan Penanaman Modal Asing Oleh Warga


Negara Asing atau Badan Hukum Asing” belum pernah di angkat sebagai judul penulisan tesis. Namun demikian terdapat beberapa penelitian yang menyangkut kepemilikan saham asing sebagai berikut: 1. Analisis Hukum Terhadap pembelian kembali saham Sebagai Bentuk Pengambilalihan Perseroan Terbuka Dan Go Private Perusahaan oleh Fitri Wahyuni (077005097) 2. Kepemilikan Saham Asing dan Pengaturannya Pada Perbankan Nasional oleh Annur Parlindungan (097005076) 3. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Pelaksanaan Tender Offer oleh Suhatma Arsyad (027005055) Dari beberapa tulisan yang pernah ditulis tersebut diatas, secara umum pembahasan yang akan ditulis tidaklah memiliki kesamaan. Namun kesamaan bisa saja timbul akibat sumber kutipan atau buku-buku yang menjadi sumber metode penulisan, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun dan apabila dikemudian hari ternyata penelitian ini melanggar asas-asas keilmuan tersebut maka peneliti bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Kerangka Teori dan Konseptual 1. Kerangka Teori Penelitian tesis ini menggunakan teori hukum perjanjian. Teori ini dipergunakan karena pada dasarnya pengalihan hak atas saham kepada Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing didasarkan pada hubungan hukum perjanjian antara para pihak. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih


mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih 5 dalam karangan memiliki arti persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masingmasing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu 6. Sedangkan menurut Pakar Hukum Perjanjian R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 7 Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara kedua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hokum, dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati atau dijalankan 8. Pasal 1313 KUHPerdata mengartikan suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menguraikan mengenai empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah, yaitu kesepakatan, kecakapan, obyeknya tertentu dan sebab yang halal. Keempat unsur tersebut selanjutnya oleh ilmu hukum digolongkan ke dalam dua unsur pokok

5

Guse Prayudi, Seluk Beluk Perjanjian Yang Penting Untuk Diketahui: Mulai Dari A-Z, (Yogyakarta: Pustaka Pena, 2007), hal. 1. 6 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa), hal. 580. 7 Op. Cit, hal. 1. 8 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 34.


yang menyangkut unsur subjektif yaitu kesepakatan dan kecakapan dan unsur objektif yaitu obyeknya tertentu dan sebab yang halal. Selanjutnya, didalam KUHPerdata memberikan hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama mereka memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang dimuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut. Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. “Semua perjanjian” berarti perjanjian apapun, diantara siapapun. Dalam Pasal 1338 KUHPerdata pada intinya memberikan kebebasan bagi tiap-tiap subjek hukum untuk melakukan kontrak dengan muatan materi yang disepakati oleh kedua belah pihak, kebebasan tersebut meliputi isi, bentuk maupun hukumnya. Hukum kontrak mengenal asas kebebasan berkontrak (the principle of freedom of the parties), kebebasan berkontrak merupakan alasan yang ideal bagi keseimbangan bergaining power di antara pihak-pihak yang melakukan kontrak, tidak adanya perbuatan yang tidak adil yang dilakukan terhadap sebagian besar kepentingan ekonomi masyarakat. 9 Kontrak yang dilakukan para pihak meskipun adanya suatu kebebasan dalam hal materi kontraknya, namun harus adanya suatu batas-batas yang melekat didalamnya. Dengan kata lain penerapan terhadap asas kebebasan berkontrak 9

A.G.Guest, Law of Contract, (Oxford University Press, London, 1979), hal. 3-4.


mempunyai konsekuensi yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public policy), kepatutan serta kesusilaan atau tidak melanggar itikad baik serta undang-undang. Pembelian saham yang merupakan perbuatan ekonomis bagi para pihak, dan menimbulkan aturan serta menciptakan hak dan kewajiban tersebut selanjutnya juga tidak terlepas dari peraturan yang bersifat khusus, dimana untuk melakukan jual beli saham tidak terlepas dari aturan jual beli saham dalam sebuah perusahaan. Pembelian saham perusahaan bukan PMA, merupakan suatu sistem jual beli yang harus memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada tentang penjualan, pembelian maupun penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Pasal 5 Ayat (3) UndangUndang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseoran Terbatas dilakukan dengan membeli saham. Aturan jual beli saham ini tidak dapat dilepaskan dengan syarat sahnya perjanjian yang disesuaikan dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Benda bergerak memiliki pengertian benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga dan sebagainya. Dengan demikian kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. 10

10

P.N.H Simanjuntak.Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. (Jakarta: Penerbit Djambatan),

hal. 206.


Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian dari benda bergerak itu yaitu suatu barang bergerak yang dapat berpindah sendiri atau karena dipindahkan. 11 Mengenai jenis dari benda bergerak tersebut, telah dirangkum dengan jelas dalam Pasal 510 sampai dengan Pasal 518 KUHPerdata, yaitu: 1.

Contoh barang-barang bergerak seperti kapal, perahu, sampan tambang dan tempat penimbunan kayu, Pasal 510 KUHPerdata.

2.

Yang dianggap sebagai barang bergerak seperti hak pakai hasil dan hak pakai barang bergerak, hak atas bunga, perikatan dan tuntutan, bukti saham atau saham, Pasal 511 KUHPerdata.

3.

Barang

bergerak

bersyarat

dalam

arti

apabila

dalam

undang-undang

dipergunakan alam istilah barang bergerak, maka benda-benda yang disebutkan dalam pasal ini adalah dianggap sebagai barang bergerak, Pasal 512 KUHPerdata 4.

Semua dianggap barang bergarak selama menurut ketentuan disebut sebagai barang bergerak, Pasal 514 KUHPerdata.

5.

Istilah mebel atau perabotan rumah tangga meliputi segala sesuatu yang menurut Pasal sebelumnya termasuk istilah perkakas rumah, Pasal 515 KUHPerdata.

6.

Semua istilah rumah yang ada didalam rumah disebut sebagai benda bergerak, Pasal 516 KUHPerdata.

7.

Segala perhiasan rumah disebut sebagai benda bergarak, Pasal 517 KUHPerdata.

8.

Istilah 'rumah yang bermebel’ atau 'rumah beserta mebelnya’ hanya meliputi perhiasan rumah. 11

Pasal 509 KUHPerdata.


Peralihan benda bergerak menurut KUHPerdata adalah suatu hal yang dapat dilakukan mengingat benda memiliki ciri cara pemindahan yang berlainan. 12 Menurut Subekti, bahwa benda memiliki sifat melekat, yaitu mengikuti benda bila ini dipindahtangankan (droit de suite) 13. Berdasarkan azasnya, benda bergerak dapat dialihkan kepada pihak lain, karena benda: 14 1. Dapat dipindahkan Semua hak kebendaaan dapat dipindahkantangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindahtangankan. Namun orang yang berhak juga dapat menyanggupi bahwa ia tidak akan memperlainkan barangnya. Akan tetapi, berlakunya oleh Pasal 1337 KUHPerdata yaitu tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan. 2. Asas individualiteit Objek dari hak kebendaan selalu suatu barang yang dapat ditentukan. Artinya orang hanya dapat sebagai pemilik barang yang berwujud yang merupakan kesatuan: rumah, meubel, hewan. Jadi orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan menurut jenis dan jumlahnya.

Benda bergerak memiliki makna bahwa benda tersebut dapat berpindah atau dapat dipindahkan. Berpindah atau dapat dipindahkan memiliki arti bahwa benda tersebut berpindah atau dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa mengubah wujud dari benda tersebut. Berbeda dengan peralihan benda bergerak yang memiliki arti berpindahnya kepemilikan atas benda tersebut. Peralihan kepemilikan

12

P.N.H Simanjuntak. Op. Cit., hal. 211. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1987), hal. 87. 14 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 36-40. 13


bermakna kepemilikan suatu benda telah berpindah karena adanya perjanjian, kewarisan atau karena undang-undang seperti pailit. Diberikannya kebebasan dalam menentukan suatu perjanjian yang tersebut dalam Pasal 1338 KUHPerdata, memberikan peluang yang besar bagi setiap orang untuk menentukan jenis perjanjian termasuk dalam perjanjian jual beli saham tersebut. Dengan kata lain, perjanjian jual beli saham telah dilindungi oleh KUHPerdata khususnya dalam Pasal 1338, akan tetapi tetap saja tidak dapat keluar dari syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa saham merupakan benda bergerak dan dapat memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal yang sama disebutkan kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan terhadap pemegangnya, hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Karena saham tergolong sebagai benda bergerak dari kekayaan suatup erseroan, maka saham dapat dipakai sebagai jaminan kebendaan. Dimana pada prinsipnya sistem hukum jaminan terdiri dari jaminan kebendaan (zakelijke zekerheids) dan jaminan perorangan (persoonlijke zekerheids). Bila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa prinsip kebebasan berkontrak berlaku dalam penanaman modal di Indonesia, dimana setiap orang atau badan hukum, warga negara dalam negeri juga warga negara asing dapat menanamkan modalnya baik secara langsung maupun tidak


langsung, mendirikan badan hukum atau dengan cara membeli saham atau dengan cara lain yang ditentukan oleh undang undang. Sedangkan

adanya

pembatasan

dalam

kontrak

sebagaimana

yang

dimaksudkan adalah dengan adanya batasan dari bentuk-bentuk usaha yang terbuka dan boleh untuk dijalankan bagi warga negara dalam negeri atau yang terbuka untuk luar negeri. Prinsip perlindungan hukum bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada diatas negara dan diatas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat indivudualistik dari konsep Barat. 15

15

Ibid., hal. 41.


Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep rechtstaat dan ”rule of the law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Philipus

M

Hadjon

mengemukakan

bahwa

perlindungan

hukum

menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang represif, seperti penanganan perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Begitu juga dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang perlindungan hukum juga membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat represif. 16 Perwujudan sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat dilihat dalam peraturan mengenai, perlindungan hukum terhadap pemilik saham minoritas dalam sebuah perusahaan bukan PMA yang sahamnya dibeli oleh warga negara asing atau badan hukum asing, contohnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perlindungan hukum yang diberikan berkaitan dengan direksi

16

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 38.


ataupun komisaris yang melanggar fiduciary duty, sehingga merugikan pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan bukan PMA yang sahamnya dibeli oleh warga Negara asing atau badan hukum asing.

2. Kerangka Konsep Pentingnya suatu kerangka konsep dalam sebuah tulisan karya ilmiah agar menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran yang ganda, sehingga dengan adanya konsep sebuah tujuan tulisan dapat tersusun baik sehingga memungkinkan untuk memperjelas istilah yang nantinya akan dipakai dan ditulis. Kerangka konsep juga dapat diartikan dengan defenisi operasional, yang menerangkan dan mengantarkan sebuah pengertian-pengertian, yang bertujuan meluruskan tulisantulisan yang dipergunakan. Dalam menjawab permasalahan maka tesis ini menggunakan pengertian atau istilah operasional adalah sebagai berikut: a. Saham adalah instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perseroan, serta bukti kepemilikan seseorang terhadap sebuah perusahaan. 17 b. Pembelian saham adalah semua perbuatan hukum yang menyebabkan peralihan hak atas saham. 18

17

M. Irsan Hasanuddin, & Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Prenada, 2006), hal. 188. 18 Iswi Hariyani, Sefianto, cita yustisia, Marger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hal. 173.


c. Pembelian saham secara langsung adalah pembelian saham yang dilakukan tidak melalui bursa efek. 19 d. Akuisisi

adalah

pengambilalihan

suatu

kepentingan

pengendalian

perusahaan oleh suatu perusahaan lain. 20 e. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. 21 f. Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 22 g. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 23

19

Ibid. 20

Munir Fuady, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO (Berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti:2008), hal. 3. 21 Molengraaff dalam buku, Sudaryat Permana, Bikin Perusahaan Itu Gampang, (Yogyakarta: MedPress, 2009), hal. 2. 22 Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Ketentuan Umum. 23 Pasal 1 angka 3Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Ketentuan Umum.


h. Pihak asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan bukan warga Indonesia. 24 i. Perusahaan bukan PMA adalah perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas atau perusahaan penanaman modal dalam negeri. j. Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yangdapat memiliki hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri. 25

G. Metode Penelitian Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu mengumpulkan data mengenai akibat pembelian saham suatu perusahaan bukan PMA oleh pihak asing serta prosedur dalam pembelian saham tersebut, dengan demikian diperoleh jawaban bagi permasalahan yang sedang diteliti. Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. 26 Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dikenal dalam penelitan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut: 24

http://dkbuisness.blogspot.com. R. Subekti 26 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum cetakan ke-3, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011), hal. 17. 25


1. Jenis dan sifat penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum, 27 dikatakan juga analisis yuridis normatif pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, yaitu proses berpikir mulai dari pernyataan yang umum menuju peryataan yang khusus (spesifik) dengan menggunakan logika yang dapat diterima. 28 Dengan demikian, penggunaan jenis penelitian ini akan menghasilkan jawabanjawaban terkait dengan akibat hukum pembelian saham suatu perusahaan bukan PMA oleh pihak asing. Jenis metode penelitian hukum normatif sering juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan yang mana bahan pustaka atau data sekunder menjadi bahan sumber data utama 29. Sifat dari penelitian tesis ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum30 dalam hal ini yang berkaitan dengan pembelian saham suatu perusahaan bukan PMA oleh pihak asing. Dalam penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan Undangundang (statute approach) yaitu dilakukan dengan mengkaji semua Undang-undang

27

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 282. 28 Moh. Mahfud MD, ‎Taufiq Ismail, ‎Sri Sultan Hamengkubuwana X, Prosiding Kongres Pancasila IV, Yogyakarta: 2012, hal. 232. 29 Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat cetakan ke-13, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hal. 13-14. 30 Soerjono Seokanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 63.


dan pengaturan yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain dan seterusnya. Oleh karena penelitian tesis ini didasarkan pada pendekatan undangundang (statute approach) maka materi yang digunakan untuk penelitian lebih lanjut bersumber dari peraturan perundang-undangan.

2. Sumber data Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitan ini maka dipergunakan data sekunder yang mana sumber data hukum sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sebagai berikut penjelasannya: a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer dari penilitian ini terdiri dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.


b. Bahan hukum sekunder Merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari buku-buku, makalah, majalah di bidang hukum dan artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini. c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan encyclopedia hukum serta bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian tesis ini menggunakan studi pustaka yang memiliki arti bahwa data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data skunder yang ditabulasi kemudian disistemasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi.

4. Analisis data Pengolahan sumber bahan hukum hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat


klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan penafsiran dan konstruksi. 31 Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Analisa secara kualitatif dimaksudkan untuk menganalisa dengan penjelasan dalam bentuk interpretasi yang dituangkan dalam suatu kalimat atau teks sehingga memberikan penjelasan yang mempresentasikan hasil dari data yang diperoleh. Berdasarkan analisa terhadap substansi pembahasan dalam penulisan ini, maka dapat dilakukan penfasiran dengan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum. Hasil dari interpretasi yuridis ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam penulisan ini secara lengkap.

31

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 195.


BAB I PENDAHULUAN. (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang

Recommend Documents