BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perkembangan dunia perbankan begitu cepat, dengan berbagai macam jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan yang kompetitif. Banyak bank yang didirikan oleh konglomerat -yang merupakan grup usaha- setelah banyak menyerap dana masyarakat mereka menyalurkannya kepada grup usahanya sendiri. Dana yang terserap dari masyarakat luas -yang seharusnya disalurkan kembali kepada yang berhak secara obyektif guna memacu pemerataan dan pertumbuhan pembangunan nasional, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Perbankan masih jauh realisasinya dari yang diharapkan. Sehingga seakan-akan bank ini menjadi mesin pencetak uang untuk menambah modal dan memperlancar bisnis grupnya sendiri. Sering kali analisis kredit yang dilakukan oleh bank tidak memenuhi standar Pedoman/peraturannya dituliskan oleh BI dan sangat tidak obyektif. Bank sebagai lembaga kepercayaaan adalah maksud dan tujuan, serta dasar dan sifat utama dari Lembaga Perbankan. Dalam Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) Pasal (1) ayat(2) menyatakan:
Universitas Sumatera Utara
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat.” Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi Bank dalam sistem hukum perbankan di Indonesia sebagai perantara (intermediary) bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank berdasarkan pasal tersebut dinamakan “simpanan”, sedangkan penyalurannya kembali dari bank kepada masyarakat dinamakan “kredit”. Pengertian kredit ini tertuang dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang berbunyi : “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pin jam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”
Dewasa ini dalam masyarakat sering terdengan adanya kasus penagihan utang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih utang (debt collector) dalam menagih hutang dengan cara dan memakai kekerasan. Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihannya, penagih utang ( debt collector) yang diperintah oleh bank terhadap kredit yang bermasalah akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Apabila penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan dikembalikan, Namun bila tidak di lunasi tentu saja barang itu akan lenyap. Perbuatan debt collector yang dapat dikategorikan tindak pidana (jika telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam KUHP seperti; jika penagih utang (debt collector) tersebut melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik nasabah, Pasal 406 KUHP). Dari uraian di atas, maka dapat dibuat suatu karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Debt Collector Terhadap Kredit Bermasalah.”
B. Perumusan Masalah Permasalahan adalah merupakan kenyataan yang dihadapi oleh pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada permasalahan hal yang diluar permasalahan.
Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1. Apa yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah?
Universitas Sumatera Utara
2. Bagaimana upaya mencegah kredit bermasalah? 3. Bagamana Penyelesaian Kredit bermasalah oleh debt collector? 4. Bagaimana perilaku debt collector dalam menagih utang?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian Tujuan penelitian skripsi yang akan dilakukan adalah:
a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit bermasalah b. Untuk mengetahui upaya mencegah kredit bermasalah. c. Untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah oleh debt collector. d. Untuk mengetahui perilaku debt collector dalam menagih utang. 2. Manfaat penelitian Adapun manfaat penelitian skripsi yang akan dilakukan adalah: a. Sebagai bahan masukan teoretis untuk menambah pengetahuan dan pemahaman hukum debt collector terhadap kredit bermasalah . b. Untuk menerapkan pengetahuan secara praktis agar masyarakat mengetahui bagaimana proses penagihan debt collector terhadap kredit.
D. Keaslian Penelitian Adapun judul tulisan ini adalah Tinjauan Yuridis Debt Collector Terhadap Kredit Bermasalah. Judul skripsi ini belum pernah ditulis dan diteliti dalam bentuk yang sama di perpustakaan Fakultas Hukum USU, sehingga tulisan ini asli, atau dengan kata lain tidak
Universitas Sumatera Utara
ada judul yang sama dengan mahasiswa fakultas hukum USU. Dengan demikian ini keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
E. Tinjauan Kepustakaan Dalam perkembangannya kata kredit berubah makna menjadi pinjaman. Memang diakui bahwa pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur dilandasi kepercayaan, bahwa pada suatu waktu tertentu pinjaman tersebut dikembalikan ditambah imbalan jasa tertentu. Pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. “Dalam pengertian kredit ada terdapat pengertian transfer antara waktu sekarang dengan waktu yang akan datang. Dengan demikian didefinisikan sebagai suatu hak untuk menggunakan uang dalam batas waktu tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.” 1
1
Muchdarsyah Sinungan, Dasar dan Teknik manajemen kredit, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 67
Universitas Sumatera Utara
Kredit berarti suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi. Pada hakekatnya pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan oleh Bank sebagai pemberi kredit, dimana prestasi yang diberikan benar-benar sudah diyakini akan dapat dibayar kembali oleh penerima kredit sesuai dengan syarat yang telah disetujui bersama. 2
Gejala kredit bermasalah adalah : a. Adanya penyimpangan dari ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit/perjanjian pinjaman biasa dilakukan oleh kreditur atau debitur. b. Adanya penurunan kondisi keuangan debitur yang kelihatan dari keterlambatan pembayarannya. c. Adanya perbuatan dari debitur yang mulai kurang kooperatif dengan mulai menunggak dan membayar tidak tepat waktu. d. Adanya penyampaian data atau informasi dan laporan yang tidak benar atau sama sekali tidak ada laporannya. e. Adanya penurunan nilai dan kualitas serta kuantitas asset dan agunan yang telah ditentukan dalam perjanjian. f. Adanya pergantian pengurusan tanpa persetujuan kreditur baik jabatan, pemegang saham maupun posisi-posisi yang penting. g. Adanya penjualan pribadi atau keluarga yang dibawa kedalam perusahaan atau permasalahan diantara pengurus. h. Adanya gugatan dari dalam perusahaan sendiri atau dari luar perusahaan. i. Adanya permasalahan tenaga kerja atau perburuhan yang mengganggu kestabilan perusahaan. 3 Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepercayaan, yang sering menjadi sumber malapetaka bagi kreditur sehubungan dengan kredit. Berbagai unsur seperti suku bunga, Jaminan/Agunan,
2
Thomas Suyatno, et. Al. Dasar-dasar Perkreditan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1999, hal. 44 3 Irman, Tb, Anatomi Kejahatan Perbankan, Penerbit AYYCCS Group, Jakarta 2006, hal. 147
Universitas Sumatera Utara
perjanjian kredit dalam perundang-undangan/peraturan perlu mendapatkan perhatian, karena dalam kenyataannya kurang memuaskan untuk menyelesaikan permasalahan kredit. 4 Selain itu, dalam pemberian kredit usaha, pihak bank juga mensyaratkan adanya penjaminan. Sebagai penjaminan yang utama adalah nilai dan kelayakan usaha yang akan dibiayai dengan kredit yang dimohonkan. Apabila nilai dan kelayakan usaha bank kurang menjamin pengembalian kredit maka bank mensyaratakan harus menjamin pengembalian kredit yang berupa jaminan kebendaan. 5 Sehubungan hukum hutang piutang uang pada saat jatuh tempo, ternyata pihak debitur masih belum dapat melunasi hutangnya. Pihak kreditur dalam melakukan penagihan piutangnya tersebut, kemudian menggunakan cara-cara kekerasan-keributan dan paksaan dengan maksud agar debitur menjadi takut atau malu dan bersedia menyerahkan barang miliknya kepada kreditur sebagai pembayaran hutangnya. Tiga masalah yang sering dikomplain oleh konsumen terhadap bank penerbit kartu kredit, yaitu masalah bunga tagihan kartu kredit, penyampaian informasi yang tidak transparan oleh bank penerbit dan masalah penagih hutang (debt collector). Masalah lainnya adalah debt collector. Kemungkinan terburuk bagi penunggak tagihan kartu kredit adalah di kunjungi satu atau beberapa orang debt collector. Mereka inilah yang akan melakukan penagihan. Perilaku debt collector saat ini masih menjadi masalah serius yang belum ada penanganannya. Di satu sisi konsumen merasa
4
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi, Cetakan ke enam, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 92 5 Arisson Hendry, Et, al, Perbankan Syariah Perspektif Praktisi, Muamalat Institute, Jakarta, 1999, hal. 67
Universitas Sumatera Utara
terganggu dengan ulah penagih utang tersebut. Di sisi lain debt collector sebagai utusan bank bertanggung jawab atas tunggakan-tunggakan utang yang bisa merugikan bank. Masalahnya, belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang debt collector. Saat ini yang ada hanya sebatas pada aturan bank masing-masing. Tetapi yang terjadi di lapangan, mereka itu (debt collector) melakukan hal-hal di luar kesepakatan antara bank dan agen. Beberapa tindakan debt collector bahkan sudah mengarah pada tindakan pidana. Misalnya, membuat onar, meneror baik secara langsung maupun telepon, bahkan sampai mengancam akan membunuh nasabah. Meskipun fakta ini dalam ruang lingkup pelaksanaan hubungan keperdataan, namun perbuatan kreditur yang bersifat kekerasan memaksa membuat keributan, terhadap debitur tersebut, maka perbuatan menagih hutang dengan cara memaksa ini adalah merupakan perbuatan pidana ex Pasal 368 ayat (1) KUHP Pidana yaitu pemerasan.
F. Metode Penelitian Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada referensinya dengan masalah yang diajukan. Jenis penelitian atau metode pendekatan yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis6 normatif) atau disebut penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka. Penelitian hukum yang digunakan pendekatan hukum normatif di maksudkan untuk mendapatkan data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif.
6
Soerjono soekanto, Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat, Raja Grafindo Persada,Jakarta 2003,hal 13-14
Universitas Sumatera Utara
Penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hokum, tidak saja yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan ataupun keputusan-keputusan
pengadilan, tetapi juga norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pengumpulan data ini merupakan landasan utama dalam menyusun skripsi,di dasarkan atas sesuatu penelitian yang menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 1. Penelitian kepustakaan (Library Research) Dalam metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) ini dilakukan dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan skripsi ini. 2. Penelitian lapangan (Field Research) Penelitian lapangan ini penulis lakukan dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti guna memperoleh bahan-bahan maupun data-data yang konkrit sesuai dengan yang dibutuhkan dengan cara wawancara yang ditujukan kepada CITIFINANCIAL CITIBANK Medan.
G. Sistematika penulisan Untuk memudahkan pemahaman terhadap materi dari skripsi ini dan agar tidak terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab dan tiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa sub-sub bab.
Adapun bab-bab yang dimaksud adalah sebagai berikut: BAB I.
Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian
Universitas Sumatera Utara
Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. BAB II.
Tinjauan Umum Tentang Debt Collector, dalam bab II ini, dikemukakan Pengertian Debt Collector, Tata cara Penagihan oleh Debt Collector, Solusi Penanganan Debt Collector, Keuntungan dan Kerugian pengguna Debt collector.
BAB III.
Tinjauan Kredit, Bab ini berisikan tentang Pengertian dan Jenis-jenis Kredit, Prosedur Pemberian Kredit Perbankan, Sasaran pengembangan kredit, dan Pengamanan kredit.
BAB IV.
Tinjauan Yuridis Debt Collector Terhadap Kredit Bermasalah. Bab ini berisi tentang Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah, Penyelesaian kredit bermasalah oleh Debt Collector, dan Perilaku Debt Collector dalam menagih utang.
BAB V.
Bab ini adalah merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, dimana dalam bab V ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis
Universitas Sumatera Utara
