BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai sebuah organisasi perlu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam menjalankan aktifitasnya agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Fungsi manajemen selalu didahului dengan keharusan adanya aktivitas perencanaan sebagai penentu arah dan pedoman kegiatan organisasi.
Output dari aktivitas
perencanaan ini akan menjadi dasar pelaksanaan fungsi manajemen yang lain, termasuk fungsi pengendalian (controlling). Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat
Daerah
(SKPD)
diwajibkan
menyusun
2
(dua)
dokumen
perencanaan pembangunan yang terdiri dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Perangkat
Daerah
Kerja
(Renja SKPD). Renstra SKPD merupakan dokumen
perencanaan taktis strategis selama 5 (lima) tahun disusun berdasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan strategis Pemerintah Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun. Sedangkan Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD, merupakan dokumen perencanaan taktis operasional selama 1 (satu) tahun. Renja Inspektorat Kabupaten ini akan dipergunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan
kegiatan operasional sekaligus
sebagai tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat
Kabupaten Wonogiri Tahun
2016.
1
B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD adalah : 1. Maksud Sebagai pedoman dan penentu arah bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2016. 2. Tujuan Tersedianya dokumen perencanaan taktis operasional sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2016.
C. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 2
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor; 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata (Lembaran
Daerah
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri
Kabupaten
Wonogiri
Tahun
2008
Nomor
12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri; 15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 97 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015
Dalam Renja tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Wonogiri melaksanakan satu urusan wajib yaitu urusan pemerintahan umum yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan, apabila dibandingankan antara program dan kegiatan dalam Renstra, Renja 2015 dengan realisasi program dan kegiatan dalam DPA tahun 2015 sebagai berikut :
NO
I
PROGRAM / KEGIATAN
Program
Peningkatan
Pengawasan
TARGET
DALAM
DALAM
RENSTRA
RENJA 2015
RELIASASI APBD 2015
Sistem
Internal
Pengendalian
TARGET
dan
Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah 1
Pelaksanaan
pengawasan
120 Obyek
75 Obyek
72 obyek
10 Aduan
10 aduan
internal secara berkala Penanganan
kasus/aduan di 20 aduan
lingkungan Pemerintah Daerah Tindak lanjut
hasil temuan 175 LHA
100 LHA
100 LHA
pengawasan Reviu
laporan
keuangan 1 kali
2 kali
1 kali
20 obrik
16 obrik
-
-
1 PKPT
1 PKPT
400 Temuan
400 Temuan
Pemkab Wonogiri Pengawasan
atas 40 obrik
penyelenggaraan Pemerintahan Desa / KelurahanKoordinasi evaluasi
Monitoring pelaksanaan
dan 2 laporan Inpres
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan
Korupsi. Penyusunan
Program
Kerja 1 PKPT
Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2016 Inventarisasi data temuan hasil 550 temuan pemeriksaan
4
Pengumpulan dan pengelolaan 1 kali
1 kali
-
10 LHE
10 LHE
8 kali
8 kali
20 sekolah
12 sekolah
1 kali
1 kali
1 kali
1 LHA
4 LHA
2 LHA
1 kegiatan
1 kegiatan
4 LHA
2 LHA
34 orang
34 orang
34 orang
34 orang
14 Auditor
19 Auditor
LP2P Evaluasi
Laporan 25 LHE
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah Koordinasi Pengawasan
Yang 8 kali
lebih Komprehensif Melaksanakan
pemeriksaan 40 sekolah
khusus dana BOS SD Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah Pemeriksaan khusus DAK Pengendalian
manajemen 1 kegiatan
pelaksanaan kebijakan KDH Pemeriksaan
khusus 1 LHA
pendapatan 2
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya Manusia 1
Bimbingan
teknis
/
kursus -
singkat/ pelatihan / sosialisasi 3
Program
Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Pelatihan
Pengembangan 42 orang
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Penilaian angka kredit Jabatan 23 auditor Fungsional Auditor
Terdapat beberapa kegiatan yang target maupun anggarannya tidak sesuai yang ditetapkan dalam Renstra maupun Renja, hal ini disebabkan antara lain : 1. Adanya penetapan alokasi plafon anggaran pada saat menyusun RKA. 2. Adanya rasionalisasi pada saat pembahasan KUA PPAS maupun pembahasan APBD oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Wonogiri.
5
BAB III RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016
A. Visi dan Misi Dalam menetapkan Renja Tahun 2016, mendasarkan pada Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 – 2015. Visi Inspektorat adalah ”Mewujudkan Penerapan Kepemerintahan yang baik (Good Governance) melalui Pengawasan Fungsional yang Profesional” Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 2 misi yaitu : 1. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan daerah yang baik dan terciptanya aparatur yang bersih; 2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan manajemen.
B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Berdasarkan misi 1 ditetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah; 2. Menciptakan aparatur pemerinah daerah yang bersih. Untuk Misi 2 ditetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Mengembangkan Kebijakan Pengawasan yang efisien dan efektif; 2. Meningkatkan integritas aparatur pengawas fungsional. Dengan mendasarkan misi dan tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2. Peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah; 4. Peningkatan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; 6
5. Tersedianya arah kebijakan pelaksanaan pengawasan fungsional; 6. Peningkatan kecepatan penanganan kasus / pengaduan masyarakat; 7. Terciptanya aparatur pengawas fungsional yang profesional.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan dalam Renstra sebagai berikut : 1. Urusan Pemerintahan Umum a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan strategis sebagai berikut : 1) Melaksanakan pemeriksaan reguler (Audit Operasional); 2) Melaksanakan pemeriksaan kasus / aduan masyarakat; 3) Melaksanakan inventarisasi temuan hasil pengawasan; 4) Melakukan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; 5) Melaksanakan reviu laporan keuangan Pemkab Wonogiri; 6) Melaksanakan
Pemeriksaan
atas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/ Kelurahan; 7) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); 8) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan LP2P; 9) Melaksanakan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 10) Menyelenggarakan Gelar Pengawasan Daerah; 11) Mengadakan tindaklanjut hasil temuan pengawasan; 12) Melaksanakan pemeriksaan khusus dana BOS; 13) Melaksanakan pemeriksaan khusus DAK; 14) Melaksanakan pemeriksaan khusus pendapatan; 15) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.
7
b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan strategis sebagai berikut : 1) Mengikutsertakan
auditor
dan
aparatur
pengawasan
dalam
pelatihan-pelatihan (PKS), Studi Banding, dll; 2) Melaksanakan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Auditor. c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dilaksanakan dengan mengikutsertakan auditor dan aparatur pengawasan dalam bimbingan teknis/kursus singkat/pelatihan/sosialisasi. 2. Program yang ada pada setiap SKPD a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1) Menyediakan jasa surat-menyurat; 2) Menyediakan biaya komunikasi, sumber daya air dan listrik; 3) Menyediakan
biaya
pemeliharaan
dan
perijinan
kendaraan
dinas/operasional; 4) Menyediakan jasa kebersihan kantor; 5) Menyediakan alat tulis kantor; 6) Menyediakan barang cetakan dan penggandaan; 7) Menyediakan komponen instalasi listrik; 8) Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor; 9) Menyediakan bahan bacaan dan buku peraturan; 10) Menyediakan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu; 11) Menyediakan fasilitas dan biaya rapat dan konsultasi ke luar daerah; 12) Menyediakan fasilitas dan biaya rapat dan konsultasi ke dalam daerah; 13) Menyediakan jasa tenaga kerja non pegawai. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan kendaraan dinas operasional; 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor (mebelair); 8
3) Pengadaan peralatan gedung kantor (komputer); 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 6) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; 7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor; 8) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair; 9) Rehab sedang/berat gedung kantor. c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : 1) Penyusunan laporan/data kepegawaian. d. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 1) Menyusun laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan; 2) Menyusun LAKIP SKPD; 3) Menyusun Renja SKPD; 4) Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP SKPD.
Sedangkan untuk indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dana indikatif dan
prakiraan
maju
beserta
sumber dana yang dibutuhkan
untuk menjalankan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.
9
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015. Selanjutnya akan dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyediaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016. Keberhasilan
pelaksanaan
program-program
kegiatan
sebagaimana
tertuang dalam Renja SKPD ini sangat tergantung dari kesungguhan dan usaha keras semua jajaran di lingkungan Inspektorat Kabupaten Wonogiri dan dukungan dari seluruh stake holder baik dari jajaran eksekutif, legislatif maupun peran aktif masyarakat. Akhirnya semoga Rencana Kerja yang telah kami susun ini, bisa dilaksanakan dengan baik, lancar dan selamat. Amin.
Wonogiri, INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI
HERNOWO NARMODO,S.H.,M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19610308 199011 1 001
10