BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pelayanan publik merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara adil dan merata sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaran pelayanan publik ini tidak hanya dari sektor Pemerintah saja, tetapi juga dari sektor privat. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009, disebutkan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang dan jasa publik serta pelayanan administratif termasuk juga pendidikan, pengajaran, pekerjaan, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah sering sekali muncul berbagai permasalahan yang membuat masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan yang ada. Pelayanan yang berbelit-belit, munculnya pungutan liar, sikap pegawai yang tidak ramah dan sopan, lambat serta pelayanan yang mahal menjadi alasan masyarakat enggan untuk mengurus segala sesuatu ke birokrasi terkait. Buruknya pelayanan publik ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saja, bahkan
1
2
Deputi layanan publik KemenPAN-RBpun juga berpendapat yang sama: (http://www.jpnn.com) “Layanan publik masih banyak yang buruk. Beberapa kali saya ikut Pak Menteri sidak, banyak pelayanan publik yang perlu diperbaiki. Pak Menteri datang, dan disambut dengan komplain pengunjung,”
Penyelenggaran pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah salah satunya adalah pelayanan dalam bidang administratif kependudukan, yaitu serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan
melalui
pendaftaran
penduduk,
pencatatan
sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pelayanan dalam bidang kependudukan ini menyangkut hajat hidup orang banyak mulai dari mereka lahir hingga meninggal. Pelayanan administrasi kependudukan menjadi salah satu tugas negara yaitu untuk menerbitkan sebuah akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematain, akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, kartu keluarga, dan menyediakan blangko KTP-el. Akta kelahiran sebagai salah satu produk layanan kependudukan merupakan akta catatan sipil terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang menjadi hak identitas bagi setiap anak dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan berlandaskan pada UndangUndang No. 24 tahun 2013. Akta kelahiran terdiri dari tiga jenis, yaitu akta kelahiran umum, akta kelahiran istimewa, dan akta kelahiran
3
dispensasi. Masing-masing akta kelahiran digolongkan berdasarkan jarak waktu pelaporan dengan kelahiran. Prosedur pembuatan akta kelahiran diawali dari surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/ Dokter/ Bidan, surat perkawinan, surat dari kelurahan, dan fotocopy Kartu Keluarga (KK). Setiap warga negara yang lahir diwajibakan dalam UndangUndang untuk memiliki akta kelahiran. Akta ini sangat berguna bagi kehidupan nantinya, yaitu untuk membuat Kartu tanda penduduk, kartu keluarga, mendaftar sekolah, menikah, warisan, dan lain sebagainya. Kepemilikan akta kelahiran juga menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas warga negaranya. Bukan itu saja, akta kelahiran juga merupakan bukti pengakuan legal kewarganegaraan seseorang dan sebagai jaminan atas kedudukan dan status hukum seseorang dalam negara. Mengingat pentingnya akta kelahiran ini, sudah seharusya masyarakat mempunyai
kesadaran
untuk
mengurus
akta
kelahiran.
Namun
kenyataannya masih banyak ditemui kurangnya kesadaran masyarakat mengenai arti penting sebuah akta kelahiran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, tidak hanya dipengaruhi karena sistem pelayanan berbelitbelit dan mahal, tetapi juga didasari pada akses pelayanan yang sulit dijangkau oleh masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus akta kelahiran untuk anaknya juga dirasakan oleh Menteri Sosial melalui kutipan berikut ini (www.liputan6.com) :
4
“Saat ini, 43 juta anak Indonesia tidak memiliki akta kelahiran, sehingga bisa menjadi kendala serius untuk mewujudkan cita-cita mereka di masa depan, seperti tidak bisa masuk sekolah negeri, sulit menjadi anggota TNI/Polri dan sebagainya, ” Dengan melihat fenomena yang ada seharusnya birokrasi terkait senantiasa bersifat terbuka dalam memberikan pelayanan. Pemerintah harus siap menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan memahami dan mengetahui betapa pentingnya sebuah akta, dan merekapun akan mempunyai kesadaran untuk membuatkan akta kelahiran bagi anak mereka. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pelaksanaan penyedia berbagai macam pelayanan bidang kependudukan memegang peranan penting dalam pembuatan akta kelahiran. Di Kabupaten Karanganyar sendiri permasalahan mengenai kepemilikan akta kelahiran juga dirasakan. Pada kenyataannya masih ada beberapa anak di Kabupaten Karanganyar yang belum memiliki akta kelahiran, yaitu sebesar 28,37 % (Tabel 1.1). Padahal disisi lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Karanganyar
terus
berinovasi
untuk
meningkatkan
pelayanannya dalam pembuatan akta kelahiran, yaitu dengan adanya Mobil RATNA (Rakyat Trdaftar Negara Aman) dan dibentuknya tim klarifikasi dan konfirmasi permohonan pencatatan akta kelahiran lebih dari 60 hari.
5
Tabel 1.1 Data kepemilikan Akta Kelahiran Per 30 Juni 2015 Persentase No
Kecamatan
Jumlah Anak
Jumlah Kepemilikan Akta
Belum Memiliki Memiliki Akta (%) Akta (%)
1
Jatipuro
2.721
1.806
66,4
33,6
2
Jatiyoso
3.048
2.124
69,7
30,3
3
Jumapolo
3.481
2.492
71,6
28,4
4
Jumantono
4.288
3.187
74,3
25,7
5
Matesih
4.078
3.113
76,3
23,7
6
Tawangmanggu
4.094
2.892
70,6
29,4
7
Ngargoyoso
3.064
2.127
69,4
30,6
8
Karangpandan
3.809
2.940
77,2
22,8
9
Karanganyar
7.192
5.254
73,1
26,9
10
Tasikmadu
5.182
3.510
67,7
32,3
11
Jaten
6.517
4.763
73,1
26,9
12
Colomadu
5.078
3.601
70,9
29,1
13
Gondangrejo
6.651
4.863
73,1
26,9
14
Kebakkramat
5.397
3.711
68,8
31,2
15
Mojogedang
6.132
4.213
68,7
31,3
16
Kerjo
3.347
2.431
72,6
27,4
17
Jenawi
2.278
1.663
73
27
76. 357
54.690
71,63
28,37
Jumlah
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar
6
Dengan melihat luasnya wilayah Kabupaten Karanganyar yang memiliki 17 kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menyiapkan mobil RATNA (Rakyat Terdaftar Negara Aman) yang digunakan untuk memberi pelayanan kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan khusus menyediakan mobil layanan RATNA (Rakyat Terdaftar Negara Aman) yang setiap bulannya berkeliling ke beberapa kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang letaknya berjauhan dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yaitu Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso,
Jumapolo,
Tawangmanggu,
Ngargoyoso,
Colomadu,
Gondangrejo, Kerjo, dan Jenawi. Dan untuk kecamatan-kecamatan yang mudah dijangkau seperti Kecamatan Jumantono, Matesih, Kebakramat, dan Karangpandan mereka hanya melakukan kunjungan dengan mobil RATNA (Rakyat Terdaftar Negara Aman) beberapa bulan sekali. Mobil RATNA (Rakyat Terdaftar Negara Aman) ini melayani segala bentuk pelayanan
administrasi
kependudukan
khususnya
pembuatan
akta
kelahiran. Hal ini dikarenakan pembuatan akta lahir harus dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak bisa dilakukan di Kecamatan saja. Dengan adanya Mobil Ratna ini, masyarakat dapat mengurus dan membuat akta kelahiran yang langsung jadi hari itu juga. Selain itu, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar juga mempunyai tim klarifikasi dan konfirmasi permohonan pencatatan akta kelahiran lebih dari 60 hari. Tim ini bertugas melakukan
7
verifikasi berkas permohonan pembuatan akta dan melakukan sidang klarifikasi dan konfirmasi permohonan. Bahkan tim yang khusus dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar ini juga langung terjun ke lapangan, dimana mereka akan meminta informasi kepada lingkungan sekitar dari pemohon. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam penerbitan akta kelahiran terutama aspek legalitas maupun kebenaran terhadap data yang dilampirkan dalam akta kelahiran. Terbentuknya tim ini didasari banyaknya permohonan akta kelahiran
dengan
dokumen
pendukukungnya
palsu,
anak
yang
dimohonkan akta tersebut bukanlah anak kandungnya atau anak itu merupakan
anak
diluar
pernikahan
yang
syah
(www.disdukcapilkaranganyar.com). Dengan melihat keseriusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam pelayanan akta kelahiran dengan memberikan pelayanan keliling dengan mobil RATNA (Rakyat Terdaftar Negara Aman) dan membentuk tim Klarifikasi dan Konfirmasi pencatatan akta kelahiran lebih dari 60 hari. Maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar kepada masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran.
8
B. Rumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, dalam penelitian ini rumusan masalah penelitiannya yaitu : “Bagaimana Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar?”
C. Tujuan Penelitian Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah di tuliskan di atas, maka penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam pembuatan akta kelahiran.
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pelayanan publik yang berkaitan dengan kualitas pelayanan jasa. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, yaitu : a. Bagi Instansi terkait : Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kualtas pelayanan, khususnya pada pelayanan kependudukan.
9
b. Bagi peneliti
: Untuk menambah pengetahuan peneliti
yang berhubungan dengan permasalahan kualitas pelayanan.
