BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Otonomi Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (Haris, 2007) Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri dengan bertanggungjawab. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Peran ini tidak tingan, tetapi juga tidak membebani daerah secara berlebihan. Karena itu dalam rangka otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat, dengan keleluasaan berprakarsa dan berkreasi dari pemerintah daerah. Visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup interaksinya yang utama: politik, ekonomi, serta sosial dan budaya (Haris, 2007) Di bidang politik, karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah
Universitas Sumatera Utara
yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Demokratisasi pemerintah juga berarti transparansi kebijakan. Artinya, untuk setiap kebijakan yang diambil, harus jelas siapa yang memprakarsai kebijakan itu, apa tujuannya, berapa ongkos yang dipikul, siapa yang akan diuntungkan, apa resiko yang harus ditanggung, dan siapa yang harus bertanggung jawab jika kebijakan itu gagal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karir politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif. Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinlan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan prosses peijinan usaha dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyakar ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Di bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memlihara harmoni sosial pada saata yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.
Universitas Sumatera Utara
Salah satu bentuk otonomi daerah adalah adanya pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Dengan perkataan lain, hakikat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah dan daerah otonom baru yang terbentuk itu pada arasnya merupakan suatu entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Secara normatif pembentukan suatu daerah otonom baru dapat diadakan oleh Pemerintah antara lain melalui pemekaran daerah otonom. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 4 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Ahab, 2012)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU Pemda), pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, diharapkan
atau
dapat
penggabungan menciptakan
sebagaimana tertuang
dalam
beberapa
kemandirian berbagai
daerah.Pemekaran daerah.
perundangan
Tujuan
wilayah
pemekaran
dimaksudkan
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :
Universitas Sumatera Utara
1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat 2) Percepatan pertumbuhan kehidupan demokras 3) Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah 4) Percepatan pengelolaan potensi daerah 5) Peningkatan keamanan dan ketertiban
6) Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah Otonomi daerah dalam konteks ekonomi bermakna sebagai perluasan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengejar kesejahteraan dan memajukan dirinya. Ini akan secara signifikan mengurangi beban pemerintah pusat dan pada saat yang sama menciptakan iklim yang kompetitif diantara daerah-daerah secara kreatif menemukan cara-cara baru mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya. Masyarakat di daerah yang semakin sejahtera akan menyadari bahwa kondisi yang mereka nikmati itu adalah berkah dari kebijakan desentralisasi yang diluncurkan oleh pemerintah pusat (Haris, 2007). Dengan adanya otonomi daerah, telah diberikan kebebasan kepada regional agricultural servicesuntuk mengambil inisiatif dalam mendesain kebijakan spesifik lokal sementara itu pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian bertanggung jawab hanya pada penyusunan dan manajemen strategi, kebijakan nasional dan standar-standar. Dengan dukungan anggarran yang besar, diharapkan pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya serta kebabasan yang lebih besar untuk mengembangkan kebijakan spesifik lokal (Saragih, 2005). Kementrian Pertanian berperan dalam menetapkan program-program dan kebijakan-kebijakan pengaturan, standar, dan norma yang terkait dengan program
Universitas Sumatera Utara
nasional pembangunan pertanian. Program pembangunan pertanian yang didukung anggaran APBN sektor pertanian lebih dari 80 persen telah dialokasikan ke daerah, yang secara operasional program pembangunan pertanian sebagian besar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Saragih, 2002). Menurut (Suryanto, 2014) , proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut (Badan Pusat Statistik,2014) jumlah kabupaten di Sumatera Utara pada tahun 2002 berjumlah 13 kabupaten, pada tahun 2003 sampai 2006 berjumlah 18 kabupaten. Tahun 2007, 2008 dan 2009 kembali mengalami pemekaran wilayah sehingga masing – masing tahun berjumlah 21 kabupaten, 23 kabupaten dan 25 kabupaten. Jumlah kabupaten di Provinsi Sumatera hingga tahun 2013 berjumlah 25 kabupaten. Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ibukotanya Gunung Tua dengan tanggal terbentuk pada 10 Agustus 2007 dengan landasan hukum Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 37 tahun 2007. Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 9 kecamatan, yaitu Batang Onang, Dolok, Dolok Sigompulon, Halongonan, Hulu Sihapas, Padang Bolak, Padang Bolak Julu, Portibi, Simangambat.
Universitas Sumatera Utara
Mata pencaharian di bidang pertanian hampir di seluruh Kabupaten Padang Lawas Utara seperti tanaman padi, sedangkan perkebunan yang paling cocok adalah karet, ubi kayu, sawit dan tanaman palawija (Hariani,2013) Tanaman bahan makanan yang sudah berproduksi di kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 tercatat padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelei, dan kacang hijau (BPS,2014). Padi merupakan tanaman bahan makanan yang hasil produksinya (beras) dijadikan sebagai salah satu bahan makanan pokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Input dalam usahatani padi sawah merupakan faktor yang sangat menentukan jumlah dan kualitas produksi usahatani. Input usahatani padi sawah terdiri dari lahan,pupuk, tenaga kerja, pestisida dan bibit. Sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang dimana hampir seluruh mata pencaharian di bidang pertanian berasal dari tanaman padi, maka luas lahan yang diusahakan untuk usaha tani padi di Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami peningkatan setiap tahun. Menurut (BPS,2014), luas lahan sawah di Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 52, 11 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lahan pertanian terluas berada di kecamatan Padang Bolak dan terbesar kedua berada di kecamatan Portibi. Jenis pengairan sawah di kabupaten ini sebagian besar merupakan tadah huujan yaitu sebesar 41,85 persen, irigasi sederhana PU sekitar 32,25 persen, irigasi teknis sebesar 15,58 persen dan sisanya sebesar 10,08 persen merupakan pengarian setengah teknis. Padi sawah merupakan tanaman bahan makanan utama dengan luas panen mencapai 21.284 Ha. Dibanding tahun sebelumnya, luas panen tahun 2013 mengalami kenaikan mencapai 6,18 persen, dan produksi padi sawah
Universitas Sumatera Utara
dan padi ladang tahun 2013 mencapai 89.670 ton, naik 1,24 persen dari tahun sebelumnya. Berikut tabel perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah di Kabupaten Padang Lawas Utara Tabel 1. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2009-2013 Padi Sawah
Tahun 2009
2010
2011
2012
2013
Produksi (Ton)
15.463
14.471
65.156
80.955
89.670
Luas Lahan (Ha)
15.080
12.642
13.947
20.093
21.284
59.5
60.0
41.04
41.63
41.67
Produktivitas (Kw/Ha)
Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Dari tabel 1, dapat dilihat terjadi perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah di Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun 2009 – 2013. Luas lahan panen padi sawah sebelum terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara atau ketika sebelum adanya pemekaran wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2005 yaitu 81.660 ha , tahun 2006 yaitu seluas 67.942 ha, dan pada tahun 2007 yaitu seluas 68.902 ha. Perkembangan luas tanam padi sawah berdampak pada perkembangan kebutuhan input padi sawah yang digunakan dalam usahatani padi sawah di Kabupaten Padang Lawas Utara. Semakin luas lahan yang diusahakan maka jumlah pupuk,tenaga kerja, pestisida dan bibit akan semakin meningkat. Peningkatan permintaan input padi sawah (pupuk, lahan, tenaga kerja, pestisida dan bibit) akan berdampak pada peningkatan harga input padi sawah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Universitas Sumatera Utara
Input padi sawah terdiri dari pupuk, lahan, tenaga kerja, pestisida dan bibit. Setiap tahunnya harga input padi sawah akan mengalami perkembangan. Dengan adanya pemekaran wilayah kabupaten Padang Lawas Utara pemerintahan Padang Lawas Utara mengambil kebijakan yang tidak membebani petani padi sawah. Salah satu bentuk kebijakan daerah dalam sektor pertanian yaitu menyiapkan anggaran yang digunakan untuk mensubsidi para petani, seperti subsidi bibit, pupuk dan pestisida. Dana yang digunakan untuk anggaran subsidi petani berasal dari APBD. Subsidi pupuk diharapkan mampu mengatasi kesulitan petani dalam mendapatkan pupuk. Tahun 2005 Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk urea bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp. 1.150 / kg atau Rp 57.500 / zak , dan pada tahun 2006
Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk urea bersubsidi menurut
Peraturan Menteri Pertanian NOMOR 04/Permentan/SR.130/02/2006 yaitu Rp. 1.200 / kg atau Rp 60.000 / zak , sedangkan harga pupuk urea non subsidi berkisar antara Rp 2.100 / kg – Rp 2.500 / kg atau Rp 105.000 / zak – Rp 125.000 / zak. Harga pupuk urea yang dibayarkan petani padi sawah di Kabupaten Padang Lawas Utara berkisar antara Rp 1.600 / kg – 2.100 /kg. Apakah dengan adanya pemekaran wilayah mampu mempengaruhi usaha tani padi sawah secara signifikan atau tidak, maka peneliti tertarik untuk membahas bagaimana perbandingan usaha tani sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Dengan fokus penelitian pada “Analisis Perbandingan Usaha tani Padi Sawah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah di Kabupaten Padang Lawas Utara”
Universitas Sumatera Utara
1.2 Identifikasi Masalah 1) Bagaimanakah perkembangan luas lahan sawah irigasi teknis, semi teknis dan non teknis sebelum dan sesudah pemekaran wilayah di daerah penelitian? 2) Bagaimanakah perbandingan produksi dan produktivitas lahan sawah irigasi teknis, semi teknis dan non teknis sebelum dan sesudah pemekaran wilayahdi daerah penelitian? 3) Bagaimanakah perbandingan harga input produksi padi sawah (pupuk, lahan, tenaga kerja, pestisida dan bibit) sebelum dan sesudah pemekaran wilayah di daerah penelitian? 4) Bagaimanakah perbandingan pendapatan petani padi sawah sebelum dan sesudah pemekaran wilayah di daerah penelitian? 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui perbandingan luas lahan sawah irigasi teknis, semi teknis dan non teknis sebelum dan sesudah pemekaran wilayah di daerah penelitian 2) Untuk mengetahui perbandingan hasil produksi dan produktivitas padi sawah irigasi teknis, semi teknis dan non teknis sebelum dan sesudah pemekaran wilayah di daerah penelitian. 3) Untuk mengetahui perbandingan harga input produksi padi sawah (pupuk, lahan, tenaga kerja, pestisida dan bibit) sebelum dan sesudah pemekaran wilayah di daerah penelitian
Universitas Sumatera Utara
4) Untuk mengetahui perbandingan pendapatan petani padi sawah sebelum dan sesudah pemekaran wilayah di daerah penelitian 1.4 Manfaat Penelitian 1) Manfaat penelitian bagi petani padi sawah di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai informasi mengenai perkembangan usahatani sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. 2) Sebagai bahan masukan bagi penelitian yang serupa selanjutnya
Universitas Sumatera Utara
