BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Natuna adalah sebuah gugusan kepulauan di bagian paling utara Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan propinsi terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan langsung berbatasan dengan Singapura, Malaysia,dan Vietnam.1 Dengan total luas wilayah 141.901 km2 atau lebih tiga kali luas Provinsi Sumatera Barat. Tapi dari total luas kabupaten tersebut, 138.666 km2 (97,6%) merupakan lautan dan hanya 3.232,2 km (2,4%) saja berupa daratan dari 271 pulau besar dan kecil di kawasan itu. Pulau yang terbesar di Natuna adalah Pulau Bunguran. Pulaupulau lainnya yang lebih kecil di antaranya Pulau Jemaja, Pulau Serasan, Pulau Midai, Pulau Bintang dan Pulau Sedanau di bagian Selatan, serta Pulau Laut di Utara yang lebih dekat ke Vietnam daripada ke Batam. Sejarah Natuna tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau yang pada awal kemerdekaan dulu merupakan bagian Provinsi Sumatera Tengah yang berpusat di Bukittinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah, tanggal 18 Mei 1956, yang menggabungkan Kepulauan Riau ke dalam Wilayah Republik Indonesia, Kepulauan Riau diberi status Daerah Otonomi Tingkat II yang dikepalai Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi 4 kewedanaan.
1 Suhartati M. Natsir, M. Subkhan, Rubiman, dan Singgih P.A. Wibowo, “Komunitas Foramenifera Bentuk diI Peraian Kepulauan Natuna”, dalam Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, Vol. 3, No. 2, Hal. 21-31, Desember 2011
1
Salah satu kewedanaan itu bernama Kewedanaan Pulau Tujuh yang tak lain adalah wilayah Kabupaten Natuna sekarang, meliputi Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tembelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur. Kabupaten Natuna sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, sebagai hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau (Kepri). Awalnya Kabupaten Natuna terdiri dari 6 kecamatan, setelah dua kali pemekaran, kini terdiri dari 12 kecamatan. Jumlah penduduknya menurut Sensus 2010 sekitar 69.000 jiwa.2 Wilayah Kepulauan Natuna dekat dengan zona konflik yang kerap menimbulkan perhatian dari dunia internasional. Tak lain konflik yang penulis maksud disini adalah konflik Laut Tiongkok Selatan. Laut Tiongkok selatan terletak di kawasan Samudera Pasifik terbentang dari Singapura dan Selat Malaka di barat daya hingga Selat Taiwan di timur laut. Kawasan ini meliputi lebih dari 200 pulau kecil, bebatuan, dan karang yang sebagian besar berada di rangkaian kepulauan Paracel dan Spratly. Rangkaian kepulauan inilah yang seringkali diperebutkan sehingga menimbulkan ketegangan politik dari beberapa negara di sekitarnya. Laut Tiongkok Selatan pada dasarnya merupakan no man’s island karena kawasan ini pada dasarnya tidak dimiliki oleh siapapun melainkan digunakan sebagai jalur perdagangan internasional.3 Kawasan
Laut
Tiongkok
Selatan
dikelilingi
oleh negara
pantai,
2
http://harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9603:Natuna-kabupatenterkaya-di-kepri&catid=7:rantau&Itemid=72 diakses 19/09/2014 pukul 16:27 3 http://www.jpf.or.id/id/jepang-indonesia-dan-konflik-laut-cina-selatan diakses 19/09/2014 pukul 16:29
2
diantaranya Taiwan, RRT, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Potensi sumber daya alam dan jalur perdagangan laut internasional menjadi kawasan ini menjadi jalur tersibuk untuk dilalui oleh pedagang regional ataupun internasioanl. Hal ini, menjadi ancaman bagi negara regional di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Penguasaan jalur pelayaran di Laut Tiongkok Selatan memiliki makna tersendiri bagi Tiongkok dan Amerika Serikat (AS).4 Kawasan Laut Tiongkok Selatan memiliki empat gugusan, yakni pulau Pratas, Paracel, Maccalesfield, dan pulau Spratly.
Dari kempat pulau yang ada di
wilayah ini, pulau Spratly dan pulau Paracel merupakan dua pulau yang saling diperebutkan. Pulau Spartly diperebutkan dan diklaim oleh enam negara, yakni Brunei, Filipina, Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Malaysia.5 Sedangkan pulau Paracel dan Pratas dikendalikan oleh Taiwan dan Tiongkok. Pada awalnya, sengketa atas pulau Spratly dan Paracel telah melibatkan banyak negara seperti Jepang, Prancis, Inggris, Vietnam,
Malaysia,
Filipina,
Taiwan,
dan
Brunei.
Persengketaaan dimulai sejak Tiongkok mengklaim bahwa seluruh gugus pulau yang berada di kawasan Laut Tiongkok Selatan adalah kepemilikannya termasuk Spratly Island dan Paracel Island.6 Dari sisi geografis penguasan Laut
Auslin, Michael, “Security in the Indo-Pacific Commons: Toward A Regional Security”, Washington D.C: American Enterprise Institute Press, 2010 5 Alwi, Dato Mohammad Ali Bin, “The Conflicting claims in the South Tiongkok Sea”, Carlisle: USAWC, 1991 6 Bononpriwan Lalita, “The South Tiongkok Sea dispute: Evolution, Conflict Management And Resolution” paper for ICIRD 2012 conference, diakses di https://www.academia.edu/5178245/The_South_China_Sea_dispute_Evolution_Conflict_Management 4
3
Tiongkok Selatan oleh Tiongkok tidak dapat diterima secara rasional mengingat kawasan ini berada ribuan kilometer dari daratan Tiongkok. Namun Tiongkok mengklaim kedua pulau tersebut atas adanya penemuan situs-situs peninggalan, dokumen, dan peta kuno oleh nelayan Tiongkok. Penemuan benda-benda arkeolog ini diperkirakan sejak zaman Dinasti Han (206-220 SM).7 Sedangkan bagi negara pantai yang mengklaim kedua pulau itu masuk wilayah negaranya berkaitan dengan batas kontinen dan merupakan tempat mata pencaharian bagi nelayan tradisional di kawasan yang bersengketa. Indonesia bersikap netral tidak memiliki masalah tentang konflik Laut Tiongkok Selatan ini. Kementerian Luar Negeri mengatakan tidak ada masalah dengan Tiongkok mengenai status Natuna. Secara resmi, Tiongkok dan Indonesia tidak berseteru atas kedaulatan kepulauan tersebut. Menurut media okezone, keduanya sepakat wilayah itu termasuk dalam Provinsi Kepulauan Riau.8 Hal ini terlihat pada konfrensi pers sesaat setelah menerima kunjungan dengan Jenderal Tiongkok Fan Changlong di Jakarta pada 24 Juli 2014. Terkait konflik Laut Tiongkok Selatan ini, Indonesia menyatakan bahwa posisinya netral. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan posisi Indoesia terkait sengketa laut Tiongkok selatan dan laut Tiongkok timur."Indonesia tidak terlibat dalam sengketa laut Tiongkok
selatan
atau
Laut
Tiongkok
Timur,".
Indonesia
mengugkapkan
_and_Resolution pada 10/10/2014 pukul 10:15 7 Cossa A. Ralph, “Security Implications of conflict in the South Tiongkok Sea: Exploring Potential Triggers of Conflict”, dimuat di PacNet Newsletter, No. 16, April 1998 8 http://news.okezone.com/read/2014/07/24/411/1017495/menhan-ri-tak-terlibat-konflik-lautTiongkok-selatan diakses 10/10/2014 pukul 10:45
4
keinginannya yaitu terciptanya zona damai, stabilitas keamanan dan bebas untuk dilewati.9 Namun pada kenyataannya Tiongkok telah menyatakan klaim wilayah atas Natuna. Klaim ini berdasarkan peta terbaru Republik Rakyat Tiongkok dengan garis putus-putus melintasi wilayah Natuna. Tiongkok memang mengakui jika mereka memperbaharui peta. Pembaruan itu tampak dari makin luasnya cakupan garis putusputus yang direncanakan sebagai wilayah baru Tiongkok.10 Hal ini diperkuat oleh pernyataan
Asisten Deputi I Kementerian Koordinator Politik Hukum dan
Keamanan, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Masekal Pertama TNI Fahru Zaini. Fahru Zaini menyatakan bahwa Tiongkok telah memasukan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, kedalam peta wilayah mereka. "Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok telah mengklaim wilayah perairan Natuna sebagai wilayah laut mereka. Klaim sepihak ini terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara negara Tiongkok dan Filipina. Sengketa ini, akan berdampak besar terhadap keamanan laut Natuna," tegas Fahru Zaini saat berkunjung ke Natuna.11 Tiongkok telah menggambar peta laut Natuna di Laut Tiongkok Selatan, masuk peta wilayahnya dengan nine dash line atau garis terputus, bahkan dalam paspor terbaru milik warga Tiongkok juga sudah tercantum.12 Nine dash line sendiri merupakan
9
http://news.detik.com/read/2014/07/24/132233/2647025/10/menhan-tegaskan-posisi-ri-netral-soalsengketa-laut-china-selatan?nd772204btr diakses 10/10/2014 pukul 10:23 10 http://www.jpnn.com/read/2014/06/29/243071/Peta-Baru-Tiongkok-Bikin-TNI-Waspada- diakses 05/11/2014 pukul 06:15 11 http://www.antaranews.com/berita/423685/china-klaim-wilayah-natuna diakses 10/10/2014 pukul 10:55 12 http://www.aktual.co/hukum/233137kemenkopolhukam-rrc-klaim-wilayah-Natuna diakses
5
garis imajiner dimana wilayah dalam garis tersebut merupakan daerah yang menjadi kepemilikan dari Tiongkok. Garis Batas ini pertama kali secara resmi diterbitkan pada peta pemerintah Nasionalis Tiongkok pada tahun 1947 dan selanjutnya dikeluarkan di bawah pemerintahan Komunis. Meskipun Kementrian Luar Negeri Tiongkok tidak pernah mengungkapkan arti nine dash line secara resmi, meskipun dalam peta Tiongkok garis putus putus ini berubah menjadi garis utuh ketika Tiongkok menggunakannya sebagai garis perbatasan darat.13 Nine dash line juga menunjukkan bahwa sebagian dari Kepulauan Natuna adalah milik Tiongkok. Seorang sarjana Malaysia mencurigai bahwa Tiongkok memiliki ambisi untuk menyertakan seluruh Laut Tiongkok Selatan kedalam wilayahnya.14 Kementerian Luar Negeri Tiongkok memilih untuk tidak berkomentar terkait nine dash line. Jika mereka mengakui bahwa garis putus-putus mewakili batas perairan teritorial (atau perairan bersejarah Tiongkok), mereka akan berada dalam posisi yang sulit dalam masyarakat internasional, tetapi jika mereka menyangkal bahwa garis putus-putus mewakili batas perairan teritorial (atau perairan Tiongkok) mereka akan dikecam sebagai pengkhianat oleh warganya.
19/09/2014 pukul 14:52 13 Sato, koichi, “China’s Territorial Claims at Sea: The East China and South China Sea”, 2011 dikutip dari Hainansheng Ditu [Map of Hainan Province], Zhongguo Ditu Chubanshe, Xinhuashudian, Beijing, April 1988, B. A. Hamzah, “China’s Strategy,” Far Eastern Economic Review, 13 August 1992, p.22 14 Ibid
6
Gambar 1 Grafik perluasan nine dash line Tiongkok :
Besarnya ambisi Tiongkok terhadap klaim wilayah-wilayah yang berada disekitaran Laut Tiongkok Selatan, menyebabkan kawasan-kawasan strategis seperti, Spartly, Pacarel, bahkan Natuna menjadi bagian dari daerah nine line dash Tiongkok. Melihat kasus klaim Tiongkok sebelumya, tahun 1988 Tiongkok melakukan Ekspansi ke kepulauan Spratly. Ekspansi dilakukan dengan mengadakan instalasi militer secara besar-besaran pada kepulauan Spratly. Pada tahun 1988 pula tercatat konflik Tiongkok-Vietnam dimana pada saat itu terjadi pendudukan di kepulauan Spratly dan Paracel dengan mengusir paksa Vietnam. Hal ini semakin diperkuat dengan upaya de
7
jure yaitu dengan menerbitkan UU tentang Laut Teritorial dan Contiguous Zone yang memasukkan Kepulauan Spratly sebagai wilayahnya.15 Jika Tiongkok melakukan hal serupa setelah adanya klaim dari Tiongkok atas Natuna tentu hal ini akan menjadi masalah bagi kedaulatan Wilayah Indonesia. Hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk meneliti “Strategi Indonesia dalam Mengamankan Natuna dari Klaim Tiongkok”
B. Pokok Permasalahan Berdasarkan dari apa yang telah dipaparkan pada latar belakang, dimana Tiongkok terus memperluas klaimnya ke kawasan Asia Tenggara dan wilayah Natuna. Klaim tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia. Hal ini memberikan pertanyaan yakni : Bagaimana respon Indonesia terhadap klaim Natuna oleh Tiongkok?
15
http://luar-negeri.kompasiana.com/2011/06/21/kepulauan-spratly-asean-vs-china/ diakses 29/09/2014 pukul 15:27
8
C. Kerangka Pemikiran Teori kebijakan luar negeri Studi mengenai politik internasional seringkali didominasi oleh studi mengenai kebijakan luar negeri. Studi tersebut memusatkan perhatian pada deskripsi kepentingan, tindakan dan unsur kekuatan negara. Kebijakan (politik) luar negeri adalah tindakan konkrit yang digunakan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional. Tujuan kebijakan luar negeri sebenarnya adalah fungsi dari tujuan negara. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihatdari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Secara terperincitujuan kebijakan luar negeri dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuatkeputusan serta dikendalikan untuk mengubah kebijakan atau mempertahankan kebijakan perihal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional.16 Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atauunit politik internasional lainnya dan dikendalikan dalam rangka mencapaitujuan spesifik nasional dalam terminologi national interest.17 Lebih jauh, Holsti menjelaskan lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktifitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagi dalam kondisiinternal yang menopang formulasi
16
Perwita, A.A Banyu dan Yani, Yamyan Muhammad, “ Pengantar Ilmu Hubungan Internasional ”,Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, hal.49-51 17 Ibid
9
tindakan tersebut.18 Menurut Holsti, kebijakan luar negeri memiliki tiga komponen yang mencerminkan kepentingan yang lebih luas19, yaitu: (1) Sebagai sekumpulan orientasi (as a cluster of orientation), suatu pedoman untuk mengahadapi kondisi eksternal yang menuntut pembuat keputusan dan tindakan berdasarkanorientasi prinsip dan tendensi umum yang terdiri dari sikap, persepsi dan nilaiyang dijabarkan dari pengalaman sejarah dan kondisi strategis penentu posisinegara dalam politik internasional, (2) Sebagai seperangkat komitmen danrencana untuk bertindak (as a set of commitments to and plans for action), berupa rencana dan komitmen konkrit termasuk tujuan dan alat yang spesifik untuk mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten denganorientasi kebijakan luar negeri, (3) Sebagai bentuk perilaku atau aksi (as a formof behaviour ), berupa langkah nyata berdasarkan orientasi umum, dengan komitmen dan sasaran yang lebih spesifik, yang berhubungan dengan kejadian dan situasi di lingkungan eksternal.
Teori strategi Untuk lebih masuk ke kasus Natuna ini penulis menggunakan Teori strategi dari John Lovell. Strategi adalah suatu langkah yang digunakan untuk memenangkan suatu pertempuran. Dalam sebuah strategi terdapat bermacam macam taktik. Karena strategi merupakan kumpulan dari perencanaan, pengaturan, serta susunan dari teknik
18 19
Ibid Ibid
10
agar bisa memenangkan pertempuran. Namun pada zaman modern ini strategi tidak lagi hanya tentang perang, tetapi lebih kepada cara untuk memenumi kebutuhan kepentingan suatu negara berdasar kepentingan nasionalnya. Makna dan definisi strategi menurut John Lovell dalam bukunya Foreign Policy in Perspective : “Strategi adalah langkah-langkah atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam suatu situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan”. “Any predesigned set of moves or series of decisions, in a competitive situation where the outcomes is not governed purely by change”.20 Dalam politik luar-negeri,
strategi
merupakan pola perencanaan yang
digunakan para pembuat keputusan untuk memajukan serta mencapai kepentingannasionalnya dengan disertai usaha mencegah negara lain melakukan tabrakan atau menghambat tercapainya kepentingan itu. John P Lovell membagi strategi atas dua komponen yaitu komponen ofensif (bentuk untuk mendapatkan perolehan dan keuntungan) dan
komponen defensif (bentuk untuk mencegah kehilangan atau
kerugian).21 Dalam analisis strategi pada politik luar negeri, pembuat keputusan harus mengetahui situasi dan menentukan sasaran yang hendak dituju. Teori strategi Lovell, Jonh P. “Foreign Policy in Persfective”, New York: Rinehart & Winston, 1970 Muhammad Iqbal M, “Upaya Indonesia Mengurangi Ketergantungan Sistem Pertahanan Udara Terhadap Amerika Serikat”, dikutip dari Teori, Etika, Kebijakan Hubungan Luar Negeri oleh Teuku May Rudy, Bandung: Angkasa, 1993 dan Mohtar Mas’oed, “Studi Hubungan-Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi”, Pusat antar Universitas-StudiSosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal 90 20 21
11
didasarkan atas pertimbangan pembuat keputusan dalam rangka memperhitungkan untung dan rugi dalam pencapaian tujuan strategi itu sendiri.22 Indonesia dapat membuat berbagai macam strategi atau kebijakan untuk dapat mengamankan Natuna dari klaim Tiongkok. Namun strategi atau kebijakan ini ditentukan oleh beberapa faktor dan hal tersebut dapat berpengaruh bagi hasil dari kebijakan atau strategi Indonesia. Untuk menggambarkan strategi Indonesia dalam mengamankan Natuna penulis menggunakan Tipologi strategi politik luar negeri John Lovell. Tipologi ini mendukung kita untuk berteori bahwa tipe strategi yang diambil oleh suatu negara bisa dijelaskan dengan menelaah penilaian para pembuat keputusan tentang strategi lawan dan perkiraan mereka tentang kemampuan sendiri. Disini kita juga punya empat dimensi, yang setelah dipertemu-silangkan menghasilkan empat tipe strategi: Confrontation, Accomodation, Leadership, dan Concordance.23 Penilaian Tentang Strategi Lawan
Lebih Perkiraan
Mengancam
Mendukung
Confrontation
Leadership
Kuat
Kemampuan Sendiri
Lebih
Accomodation Concordance
Lemah
22 23
Ibid Mohtar Mas’oed, “ilmu hubungan internasional disiplin dan metodologi, LP3ES, 1994
12
Dari tipologi strategi diatas dapat dilihat bahwa dalam menentukan kebijakan luar negeri, suatu negara memiliki beberapa pilihan dalam merespon suatu tindakan dari negara lain. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Confrontation atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan konfrontasi adalah sikap berhadap-hadapan langsung, permusuhan, pertentangan, atau cara menentang musuh maupun kesulitan dengan berhadapan langsung dan secara terang-terangan. Bila suatu negara melihat kemampuan dalam negerinya lebih kuat dari pada negara lawan dengan posisi mengancam terhadap kepentingan nasional negara yang lebih mempunyai kekuatan maksimum maka sikap konfrontatif menjadi pilihan untuk mengamankan posisi tawar luar negerinya. kekuatan yang bisa dilakukan berupa kekuatan militer, kekuatan ekonomi serta kekuatan politik. Bentuk strategi konfrontatif bisa dilakukan melalui embargo, boikot dan serangan militer.24 Accomodation atau Akomodasi adalah penyesuaian manusia dalam kesatuan sosial untuk menghindari dan meredakan interaksi ketegangan dan konflik atau penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok manusia untuk meredakan pertentangan.25 Strategi ini merupakan cara yang baik untuk menghindari konflik terbuka dengan lawan yakni dengan melakukan penyesuaikan aksi atau kebijakannya dimana dalam proses penyesuaian kebijakan ini kedua pihak yang terlibat melakukan sebuah upaya diplomasi atau upaya lain yang bersifat menghindari
Muhammad Siddiq, “Strategi Timor Leste dalam Upaya Masuk sebagai Anggota Penuh ASEAN Tahun 2009-2011, UMY, 2012 dikutip dari Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, Diplomasi Kebudayaan, Yogyakarta, Ombak, 2007 25 Kamus Besar Bahasa Indonesia online diakses di kbbi.web.id pada19/10/2014 pukul 17:30 24
13
aksi penggunaan militer yang biasa disebut usaha soft-power. Istilah
leadership
strategy menunjukkan adanya posisi pen gawasan melalui cara persuasi dan tawar-menawar daripada melalui cara kekerasan (walaupun kadangkala cara kekerasan mungkin saja da pat dikombinasikan dengan cara persuasi). Pada tipe startegi ini suatu negara mengganggap kapabilitasnya superior dan strategi negara bangsa lain mendukung. Concordance strategy mengacu pada adanya suatu kepentingan yang saling menguntungkan. Namun, menyadari bahwa kapabilitasnya relatif lebih rendah daripada negara A, maka para pembuat ke putusan negara B akan berusaha untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan negara A dengan cara
menghindari
pembuatan kebijakan luar negeri
yang dapat menimbulkan
konflik dengan negara A, dan negara B akan bertingkah laku selaras dengan initiatif -initiatif negara A.26 Melihat adanya ancaman yang muncul dari Tiongkok, serta menyadari kondisi kekuatan Tiongkok yang lebih kuat dari Indonesia baik dari sisi militer dan ekonomi.27 Indonesia yang posisinya lebih lemah akan mengambil langkah akomodasi sesuai dengan Tipologi Strategi Luar negeri John Lovell yang dipaparkan sebelumya, dimana negara yang perkiraan kemampuannya lebih lemah mendapat ancaman dari negara yang lebih kuat akan merespon ancaman tersebut dengan tindakan akomodasi. Tindakan akomodasi ini pada umumnya menggunakan
Yanyan Mochamad Yani, Drs., MAIR., Ph.D, “Perspektif-Perspektif Politik Luar Negeri : Teori dan Praksis” diunduh dari pustaka.unpad.ac.id/wp content/uploads/2010/06/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri.pdf 27 Lihat tabel 1 perbandingan kemampuan negara Tiongkok dengan Indonesia pada lampiran 26
14
pendekatan negosiasi, diplomasi atau upaya-upaya yang bersifat defensif sebagai bentuk untuk mencegah kehilangan atau kerugian. Dengan posisi lawan yang lebih kuat dengan tindakan mengancam, maka Indonesia akan menghindari langkah konfrontatif dan memilih menggunakan langkah akomodatif. Dimana Indonesia terus melakukan opsi dalam kebijakan tersebut seperti melakukan perundingan dengan negara pengklaim, latihan militer bersama negara negara lain, penambahan kuota militer di wilayah tersebut, serta rencana pembangunan pangkalan militer untuk mencegah klaim tiongkok atas Natuna lebih lanjut. Tindakan defensif Indonesia disini berupa upaya negosiasi bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok, menunjukkan pada dunia internasional bahwa Natuna adalah milik Indonesia, serta memperkuat penjagaan militer di wilayah Natuna. Upaya-upaya diatas merupakan langkah untuk mempertahankan Natuna tanpa harus melakukan konfrontasi dengan Tiongkok.
D. Hipotesa Respon Indonesia terhadap klaim Natuna oleh Tiongkok adalah dengan cara: 1. Terus meningkatkan pengamanan kawasan teritorial dengan cara membuat beberapa kebijakan-kebijakan, seperti membangun pangkalan militer di daerah natuna, dan melalukan latihan militer gabungan bersama negara lain. 2. Mengingat kemampuan Tiongkok yang berada diatas Indonesia, untuk mempertahankan Natuna dari klaim oleh Tiongkok maka Indonesia tidak akan mengambil aksi konfrontasi. Indonesia akan mengambil tidakan 15
akomodasi yaitu dengan menggunakan jalan defensif. Tindakan Indonesia berupa negosiasi bilateral, memperkenalkan Natuna kepada dunia Internasional, serta penguatan penjagaan militer di wilayah Natuna.
E. Jangkauan Penelitian Dalam rangka menghindari luasnya pembahasan dalam penelitian ini dan untuk mencegah penjelasan yang tidak fokus, maka penulis membatasi penelitian dalam rentang waktu mulai dari tahun 1988 yaitu dimana pada saat itu Tiongkok mulai mengukuhkan kedaulatannya kawasan Laut Tiongkok Selatan dengan cara membangun instalasi militer dan menempatkan pasukannya untuk berlatih dan menjaga pulau spratly. Mulai tahun tersebut penulis beranggapan bahwa Tiongkok mulai bertindak agresif dalam kawasan Laut Tiongkok Selatan. Namun penulis juga akan membahas peristiwa-peristiwa di luar rentang waktu tersebut selama masih memiliki korelasi dengan permasalahan yang dibahas.
F. Tujuan Penelitian Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Menjelaskan mengenai apa saja yang melatarbelakangi konflik Laut Tiongkok Selatan. 2. Memberikan informasi yang sistematis mengenai
upaya-upaya Indonesia
dalam mengamankan Natuna. 16
G. Metode pengumpulan data Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, Yan metode analisis data untuk mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari data-data sekunder berdasarkan pada kualitasnya yang kemudian digambarkan dalam bentuk susunan kalimat. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan metode library Research (penelitian kepustakaan), dimana pengumpulan data diambil dari buku-buku dan sejumlah literatur, jurnal penelitian, artikel, maupun berita-berita yang dimuat dalam berbagai media massa maupun media elektronik yang relevan dengan penelitian ini.
17
H. Sistematika Penulisan I. Secara sistematis penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Bab I
: Didalam Bab I pada skripsi ini akan dibahas latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori (teori yang digunakan oleh penulis untuk mendukung skripsi), hipotesis (dugaan sementara untuk menjawab rumusan masalah), tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, sistematika penulisan.
Bab II
: Bab II dari skripsi ini mulai memasuki pembahasan. Didalam bab ini akan diawali dengan pembahasan mengenai hubungan Indonesia terhadap konflik Laut Tiongkok Selatan dan klaim Tiongkok terhadap perairan Natuna
Bab III
: BAB III dari skripsi ini akan dibahas mengenai Politik Luar Negeri Indonesia terhadap kasus konflik Laut Tiongkok Selatan.
Bab IV
: BAB IV dari skripsi ini akan dibahas tentang kebijakan Indonesia mengamankan Natuna dari klaim Tiongkok.
Bab V
: Bab terakhir dari skripsi ini adalah kesimpulan yaitu, mengenai inti dari keseluruhan skripsi.
18
