BAB I PENDAHULUAN. Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis

Renstra 2013-2018 Kecamatan Delang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Delang Tahun 2013-2018, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.

1


Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi : -

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

-

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.

-

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

-

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

-

Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

-

Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

-

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas

2


daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Delang, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Lamandau. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Lamandau.

2.1

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD sebagaimana mengacu kepada RPJMD

Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180)

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3


6.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);

7.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

4


16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D); 21. Peraturan Daerah

Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Daerah

Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E)

3.1

Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Delang Tahun 2013 – 2018 selanjutnya disebut RENSTRA

Kecamatan Delang Tahun 2013 – 2018 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Lamandau. 5


Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Delang ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Delang guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunya rencana strategis Kecamatan Delang ini adalah : 1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana KinerjaTahunan Kecamatan Delang; 2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang; 3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, singkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Lamandau khususnya Kecamatan Delang; 4. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan; 5. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Delang yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel. 6. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

4.1

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Delang tahun 2013-2018 secara garis besar disusun

dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan 6


Bab II Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Delang 2.1

Tugas, Fungsidan Struktur Organisasi Kecamatan Delang

2.2

Sumber Daya SKPD

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 3.1

Identifikasi Permasalahan BerdasarkanTugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3

Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

Bab V

4.1

Visi dan Misi

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3

Strategi dan Kebijakan

Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja Skpd Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Bab VII Penutup

7


BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN DELANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Delang Kecamatan Delang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Delang mempunyai fungsi: 1.

Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan;

2.

Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Umum di Wilayah Kerja Kecamatan;

3.

Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

4.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kerja Kecamatan;

5.

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah desa dan/atau Kelurahan;

6.

Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan/Kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 8


3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati/Walikota; 4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; 5. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan 6. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati/Walikota; 7. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 9. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan; 10. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota; 11. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 12. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; 13. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah; 14. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan; 15. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan 16. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota; 17. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; 18. Melakukan percepatan pencapaian stándar pelayanan minimal di wilayahnya; 19. Melakukan pebinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; 9


20. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; 21. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Struktur organisasi Kecamatan Delang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau terdiri dari : a. Camat; b. Sekretariat Kecamatan, membawahi : 1. Sub Bagian Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan f.

2.1.1

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Camat Camat mempunyai tugas memimpin, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan dan

mengevaluasi, serta melaporkan jalannya kegiatan Pemerintahan diwilayah kecamatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi : 1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat 2. Pengoordinasian upaya peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan 4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 10


5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

2.1.2

Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas merencanakan kegiatan penyusunan program dan

penyelenggaraan tugas masing-masing seksi secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Kantor Kecamatan.Sekretariat mempunyai fungsi : 1. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan program, anggaran

belanja dan

pelaporan; 2. Pelaksanaan urusan kepegawaian; 3. Pelaksanaan urusan keuangan; 4. Pelaksanaan urusan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan; 5. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan; dan Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2.1.2.1. Sub Bagian Keuangan; Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. Pengelolaan penyusunan rencana anggaran rutin; b. Pelaksanaan Penyusunan administrasi keuangan dan Laporan Keuangan; c. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan Bendahara Pengeluaran dan bendahara gaji. 11


d. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas

2.1.2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk keperluan urusan surat menyurat, perlengkapan, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, inventarisasi barang serta perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, peningkatan disiplin, kesejahteraan pegawai, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi perundang-undangan.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 1. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat; 2. Penyelenggaraan urusan perlengkapan/inventaris barang dan urusan rumah tangga; 3. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas; 4. Pelaksanaan administrasi kepegawaian; 5. Penyusunan Daftar urutan kepegawaian; 6. Pelaksanaan disiplin dan kesejahteraan pegawai; 7. Pelaksanaan organisasi, tatalaksana, formasi jabatan dan analisis jabatan; 8. Penghimpunan bahan peraturan perundang-undangan; dan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.

2.1.3

Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, menyiapkan, dan

melaksanakan serta membuat laporan dalam urusan Pemerintahan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : 1. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 2. Fasilitasi Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 12


3. Pemberian Rekomendasi dan Perijinan tertentu yang mencakup tugas Seksi Pemerintahan; 4. Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kependudukan; 5. Fasilitasi Penyelenggaraan kerja sama antar desa dan Penyelesaian perselesihan antar desa; 6. Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat Kecamatan; 7. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa; 8. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

2.1.4

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan

kegiatan, menyiapkan, dan melaksanakan serta membuat laporan dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi : 1. Pembinaan Idiologi negara dan kesatuan bangsa; 2. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta kemasyarakatan; 3. Pelaksanaan serta Pengaturan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) diwilayah Kecamatan; 4. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan terhadap Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di wilayah Kecamatan.

2.1.5

Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas merencanakan kegiatan,

menyiapkan, dan melaksanakan serta membuat laporan dalam urusan Ekonomi dan Pembangunan.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi : 1.

Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di tingkat Kecamatan;

2.

Fasilltasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan; 13


Pengoordinasian,

3.

pembinaan,

dan

pengawasan

serta

pelaporan

langkah-langkah

penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; 4.

Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di tingkat Kecamatan;

5.

Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan, dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;

6.

Pembinaan serta pengawasan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS);

7.

Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan Program Beras Miskin (Raskin) di tingkat Kecamatan; Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan,

8.

pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;

2.1.6

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kepala Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

merencanakan kegiatan, menyiapkan, dan melaksanakan serta membuat laporan dalam urusan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakatmenyelenggarakan fungsi : 1.

Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;

2.

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

3.

Fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

4.

Pembinaan Lembaga Adat dan suku terasing;

5.

Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;

6.

Penanggulangan masalah sosial.

14


7.

Pembinaan dan Pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;

8.

Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat

15


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU

LAMPIRAN Nomor Tanggal

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU : 16 Tahun 2008 : 19 Juni 2008

CAMAT

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI EKONOMI & PEMBANGUNAN

SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM

SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

16


2.2. Sumberdaya Kantor Kecamatan Delang Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia.

Jadi, manusia

merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Pegawai Kecamatan Delang berjumlah 14 orang, terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

40% 35% 30% 23%

25%

21%

20% 14% 14%

15% 10%

7%

7%

7%

5% 0%

0%

0%

0%

0%

I/a

I/b

I/c

I/d

II/a

0%

0%

0%

0%

0% II/b

II/c

II/d

III/a III/b

III/c

III/d IV/a IV/b IV/c IV/d

17


GAMBAR II.1 GRAFIK PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

TABEL II.1 DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

Golongan / Ruang

Sekretariat

Seksi Pemerinta han

Seksi Ketentrama n dan Ketertiban Umum

Seksi Ekonomi dan Pembangun an

Seksi Kesejahtera an Sosial & Pemberdaya an Masyarakat

Jumlah

Total

I/a

L -

P -

L -

P -

L -

P -

L -

P -

L -

P -

L -

P -

-

I/b

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I/c

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I/d

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II/a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II/b

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

2

1

3

II/c

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

2

II/d

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

2

III/a

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

III/b

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III/c

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

2

1

3

III/d

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

IV/a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV/b

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

IV/c

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV/d

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV/e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

2

3

2

-

1

-

2

-

-

2

8

5

13

TOTAL

5

2

1

2

2

13

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian ( Maret 2014)

Jika melihat data pada tabel II.1, maka masih terdapat kekurangan jumlah pegawai untuk melengkapi struktur organisasi, kekurangan tersebut data dilihat pada tabel II.2. 18


TABEL II.2 SUSUNAN JABATAN YANG BELUM TERISI No

Jabatan

Esselon

1

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

III

2

Kasubag Umum dan Kepegawaian

IV

3

Kasubag Perencanaan dan Keuangan

IV

TABEL II.3 DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan

Sekretariat

Seksi Ekonomi dan Pembangu nan

L

P

L

3

1

1

1

1

P

Seksi Pemerintah -an

L

P

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

L

P

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

L

P

Jumlah

Total

L

P

6

1

7

1

2

3

2

1

3

9

4

13

SD SLTP SLTA

1

1

D1 D2 D3 S1

1

1 1

1

1

S2 S3 3 2 2 2 Jumlah Total 5 2 2 Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian ( Maret 2014)

2

2

13

19


57%

60%

50%

40%

30% 19%

20%

10%

5% 0%

0%

0%

0%

D1

D2

0%

0%

S2

S3

0% SD

SLTP SLTA

D3

S1

GAMBAR II.3 GRAFIK PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pada tabel di bawah ini merupakan gambaran mengenai jenis bidang ilmu yang dimiliki oleh pegawai di antaranya adalah : TABEL II.4 PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL No

Jabatan

Pendidikan

Jumlah

1

Kepala Kantor Kecamatan

S1.Adm. Pemerintahan

1 Orang

2

Sekretaris Camat

SLTA

1 Orang

3

Kasi. Pemerintahan

S1-Peternakan

1 Orang

4

Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

S1-Hukum

1 Orang

5

Kasi. Ekonomi dan Pembangunan

S1-Perikanan

1 Orang

6

Plh. Kasubag Umum dan Kepegawaian

DIII- Akuntansi

1 Orang

7

Plh. Kasubag Keuangan

DIII-Pertanian

1 Orang

8

Staf

D-III SMA

1 Orang 5 Orang

20


Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Kecamatan Delang memiliki jumlah pegawai yang terbatas dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya, selain itu jumlah pegawai jugaharus bertambah.

2.2.1 Sarana dan Prasarana Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja kantor. Saat ini, jumlah perlengkapan Kecamatan Delangcukupmemadai.Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai (sumber : pengurus barang, Desember 2014) :

TABEL II.5 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

No.

Jenis

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KIB A (Tanah) Tanah Bangunan Exp Gedung UDKP Tanah Exp Kantor Wedana Tanah Bangunan Rumah Dinas Camat Lama Tanah Bangunan Kantor PKK Tanah Bangunan Kantor Camat Tanah Bangunan Kantor Kelurahan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 12. 13. 14. 15. 16. 17.

KIB B (Mesin dan Peralatan) Mini Bus Kijang Accu/Listrik Tenaga Surya Radio SSB Kursi Tamu/Sofa Mobil Dinas Operasional Sepeda Motor Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Kursi 1 Biro Meja Tamu Kursi Lipat Kursi Plastik Flasdisk TV “21” Digital dan antenna Parabola Papan Tulis White Board Handycam

Jumlah (Unit) 1 Bidang 1 Bidang 1 Bidang 1 Bidang 1 Bidang 1 Bidang

1 1 1 4 1 7 8 1 4 100 40 5 2 2 4 3

Kondisi (Baik/Rusak) Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Kurang baik, Kelurahan Rusak Rusak 3 Baik, 1 Rusak Berat Baik Baik 7 baik, 1 rusak Baik Baik Baik, 50 Kecamatan 50 Kelurahan Baik Baik 1 Baik, 1 rusak 1 Baik, 1 rusak Baik 2 Baik , 1 Rusak Berat

21


18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Kamera Digital Laptop Komputer PC Printer Mesin Tik Stabilizer /UPS Jam Dinding Lemari Kayu Kipas Angin Air Conditioner (AC) Meja Komputer Meja Kerja (meja panjang) Meja Kerja ½ Biro Filling Kabinet Wireless Mesin Pemotong Rumput Generator Ranjang Olympic Dispenser Meja Makan Kompor Gas Lemari Pakaian Rak Piring Piring Gelas Gorden Teralis Kulkas Alat GPS Mesin Faximile Tenda Pameran Taplak Meja Pompa Air Sound System Proyektor (LCD) Printer Dotmatik Unit Power Supply

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

KIB C (Gedung dan Bangunan) Bangunan Ex Gedung UDKP Bangunan Gedung PKK Kelurahan Bangunan Ex Kantor Kelurahan Bangunan Gedung PKK Kecamatan Bangunan Rumah Jabatan Camat (Lama) Pagar Keliling+ Pintu Gerbang Rumah Camat lama Bangunan Gedung Sekolah TK Bangunan Rumah Jabatan Camat (baru) Bangunan Gudang Bulog Bangunan Kantor Kelurahan Bangunan Kantor Camat Pagar Kantor Kelurahan Pagar Kantor Kecamatan Bangunan Aula Kantor Camat Bangunan Pagar Keliling Kantor Camat Bangunan Rumah Kopel Pegawai

2 7 6 8 6 6 5 2 16 2 1 7 24 12 3 4 1 1 4 2 1 1 1 1 Set 4 4 1 1 1 1 6 1 1 Set 1 1 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Baik, 1 Rusak Berat 6 Baik, 1 Rusak Berat Baik 6 Baik, 2 Kurang Baik 4 Baik, 2 Rusak Berat Baik Baik Baik Baik Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Baik 2 Baik 2 Rusak Berat Rusak Berat Baik, Rumjab 3 Baik 1 Rusak Berat 1 Baik 1 Rusak Berat Rusak Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Rusak Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)

22


1.

Instalasi Listrik

2 Paket

Baik

KIB E (Aset Tetap Lainnya / Buku)

NIHIL

KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan)

NIHIL

2.3 Kinerja Pelayanan Kinerja Pelayanan di Kecamatan Delang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Disamping Kinerja Kecamatan Delang sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Delang sebagaimana tersebut di bawah ini : Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

-

Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;

-

Memberikan kesempatan kepada aparat desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;

-

Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;

-

Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;

-

Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat Kecamatan;

-

Fasilitasi pemilihan Kepala Desa;

-

Fasilitasi pemekaran Desa baru yaitu Desa Perigi Raya dan Nanga Pemelontian;

23


Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan :

-

Melakukan penataan dan penertiban PKL di Jalan Djagui Mamud;

-

Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;

-

Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);

-

Monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan Balsem di wilayah Kecamatan Delang;

-

Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga;

-

Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;

-

Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan Delang;

2.4 Tantangan Pengembangan Pelayanan Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi : 1.

Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;

2.

Mobilisasi penduduk datang yang cukup banyak, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;

3.

Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos; Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi : 1.

Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

2.

Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan pembanguan;

3.

Terdapatnya pengusaha yang banyak bergerak di bidang perkebunan Karet;

4.

Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Trans Kalimantan Tengah ke Kalimantan Barat merupakan peluang bagi pertumbuhan penduduk dan perekonomian/perdagangan;

24


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 .Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Delang antara lain : 1.

Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;

2.

Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur di kecamatan dengan kemampuan teknis tertentu;

3.

Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;

4.

Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;

5.

Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;

6.

Wilayah Kabupaten Lamandau yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan insfrastruktur masyarakat secara lebih memadai;

7.

Lemahnya sistem administrasi / kerasipan surat – surat penting;

8.

Masih kurangnya sumber pendukung peningkatan sumber daya aparatur.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Delang sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lamandau.

25


Visi Kabupaten Lamandau: ”TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, TERLAKSANANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BEBAS DARI KKN YANG DILANDASI KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA”

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Kecamatan Delang. Hal ini ditunjukkan melalui: Misi 1 :

Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera;

Misi 2 :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri;

Misi 3 :

Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun;

Misi 4 :

Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau;

Misi 5 :

Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa;

Misi 6 :

Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya;

Misi 7 :

Mewujudkan tatakelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani;

Misi 8 :

Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi 9 :

Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan;

Misi 10 :

Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

26


Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau tersebut di atas memberikan arahan bagi seluruh SKPD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Delang, yaitu: a. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani; c. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olah raga, adat dan budaya; d. Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau;

3.3.

Penentuan Isu – isu strategis Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II dan permasalahan yang ada di lingkungan

Kecamatan Delang maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut : 1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Lamandau; 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus dipacu agar partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan 27


pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Lamandau yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normative harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika dan ativitas masyarakat; 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan Kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

28


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi

4.1.1. Visi Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencermin kanapa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi. Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Delang di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018, maka visi Kecamatan Delang tahun 2013 – 2018 adalah: ” Meningkatnya Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Pelayanan Prima kepada Publik sebagai wujud Pemerintahan yang Bersih”. Diharapkan dengan terumuskannya visi Kecamatan Delang, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen Kantor Kecamatan Delang untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

4.1.2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : 29


a.

Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

b.

Meningkatkan sumberdaya manusia yang profesional dalam pelaksanaan Pelayanan Publik dan menerapkan tata kelola kepemerintahan yang efektif serta efisien;

c.

Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah;

d.

Meningkatkan martabat masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, seni dan budaya;

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 adalah : 1.

Memfasilitasi

kegiatan

keagamaan

untuk

meningkatkan

keimanan

dan

ketaqwa-

anterhadapTuhan Yang Maha esa; 2.

Mengembangkan sistem manajemen dan pengelolaan tata pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntable;

3.

Memfasilitasi, membina dan monitoring masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;

4.

Membina, mendukung dan menfasilitasi potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta melestarikan adat dan seni budaya lokal.

30


4.2.2. Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Delang dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound). Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 adalah: 1. Meningkatnya kualitas dan prestasi dalam kegiatan keagamaan menjadi 100% pada tahun 2018 2. Meningkatnya system manajemen dan pengelolaan tata pemerintahan menjadi 75% pada tahun 2018. 3. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan 4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dalam kegiatan olahraga dan Festival Seni Budaya menjadi 90% pada tahan 2018.

4.3

Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan

strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

31


Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

32


TABEL IV.1 KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 – 2018 KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU

VISI

Meningkatnya masyarakat yang sejahtera melalui pelayanan prima kepada Publik sebagai wujud pemerintahan yang Bersih

MISI I

Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

TUJUAN Memfasilitasi kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwa-anterhadapTuhan Yang Maha esa MISI II Mengembangkan sistem manajemen dan pengelolaan ketatausahaan dan tata pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntable

SASARAN Meningkatnya kualitas dan prestasi dalam kegiatan keagamaan

INDIKATOR Cakupan pelaksanaan kegiatan rohani

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE2014 2015 2016 2017 2018 80%

80%

80%

80%

80%

Meningkatkan sumberdaya manusia yang profesional dalam pelaksanaan Pelayanan Publik dan menerapkan tata kelola kepemerintahan yang efektif serta efisien Meningkatnya system manajemen dan pengelolaan ketatausahaan dan pemerintahan yang baik

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

80%

80%

80%

80%

80%

Pameran Pembangunan

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

-

100%

100%

-

100%

Tingkat ketepan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Tingkat kepatuhan pegawai

33

Renstra 2013-2018 Kecamatan Delang MISI III

Memfasilitasi , membina dan monitoring masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah

MISI IV Membina, mendukung dan memfasilitasi potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta melestarikan adat dan seni budaya lokal

Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah

Meningkatnya partisifasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Cakupan desa/kelurahan yang berperan aktif dalam pembangunan

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan PKK aktif

80%

80%

80%

80%

80%

-

100%

100%

100%

100%

Cakupan Aparatur Desa Dan Anggota Linmas Yang Memahami Tugas Dan Fungsinya

Meningkatkan martabat masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, seni dan budaya Meningkatnya kuantitas dan kualitas dalam kegiatan olahraga dan Festival Seni Budaya

Jumlah kegiatan kebudayaan yang diikuti Cakupan cabang oleh raga yang diikuti

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

12

13

14

15

16

34


Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi Kecamatan Delang sebagai berikut: 1. Sasaran Strategi

1 : Meningkatnya kualitas dan prestasi dalam kegiatan keagamaan : Pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu: a) Pemberian penghargaan (reward) kepada peserta lomba yang berprestasi b) Pemberian penghargaan bagi pelatih c) Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi peserta lomba 2.

Sasaran Strategi

2 : Meningkatnya system manajemen dan pengelolaan penatausahaan yang baik : Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

3.

a)

Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan.

b)

Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment)

c)

Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai

Sasaran Strategi

3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan : Pembinaan dan Pendampingan kepada warga masyarakat di wilayah Kecamatan Delang secara terpadu dan berkesinambungan

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksan akan strategi ini, yaitu: a) Pendampingan pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa/Kel. b) Pembinaan dan pendampingan pada saat pelaksanaan BBGRM c) Pendataan produk-produk lokal di wilayah Kecamatan Delang d) Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Desa 4.

Sasaran Strategi

4 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas dalam kegiatan olahraga dan Festival Seni Budaya. : Pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan 35


Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu: a) Pemberian penghargaan (reward) kepadapeserta lomba yang berprestasi b) Pemberian penghargaan bagi pelatih c) Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi peserta lomba

36


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau yang direncanakan untuk Periode Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada lampiran 1.

37


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Delang yang menjadi alat ukur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi No.

Indikator

Kinerja Awal

Kondisi Akhir Tahun 2018

2014

2015

2016

2017

2018

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Tahun 2013

1.

Jumlah kegiatan kebudayaan yang diikuti

2.

Cakupan cabang olehraga yang diikuti

11

12

13

14

15

16

16

3.

Cakupan pelaksanaan kegiatan rohani

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

4.

5.

Cakupan desa/kelurahan yang berperan aktif dalam pembangunan Cakupan PKK aktif Cakupan aparatur desa dan anggota

6.

linmas yang memahami tugas dan fungsinya

38


BAB VII PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang berupa rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rancangan Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Delang. Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Renstra Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Lamandau 2013-2018 : ”TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, TERLAKSANANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BEBAS DARI KKN YANG DILANDASI KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA”.

-----Amien-----

39

BAB I PENDAHULUAN. Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis

Recommend Documents