1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pajak merupakan pembayaran yang diwajibkan kepada setiap warga Negara kontraprestasinya tidak langsung. Penerimaan pajak bagi suatu pos penerimaan yang penting. Pada banyak Negara berkembang, sering kali pajak menjadi pos peerimaan terbesar, seperti halnya Indonesia. Menurut Rochmat Soemitro (1988), pajak merupakan penerimaan Negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintahan, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu Negara. Pemerintah
Indonesia
dalam
melaksanakan
kegiatannya
sangat
memerlukan dana yang jumlahnya semakin tahun semakin meningkat. Dana yang dibutuhkan oleh pemerintah tersebut dapat diperoleh melalui penerimaan Negara yang berasal dari dalam negeri. Menurut Mardiasmo (2003:1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbale (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Upaya
untuk
meningkatkan
penerimaan
pajak
adalah
dengan
melaksanakan reformasi perpajakan. Sebagai salah satu bentuk reformasi
2
perpajakan adalah implementasi modernisasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembenahan organisasi, tugas, dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak menjadi system pelayanan yang lebih system pelayanan yang lebih intensif kepada Wajib Pajak. Dalam perpajakan nasional, cost of living atau perlambang biaya hidup minimum selama satu tahun diwujudkan dalam bentuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Oleh karena itu, PTKP merupakan bagian tak terpisahkan dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi. Semua wajib pajak wajib mengetahui besaran PTKP agar tidak salah dalam menuaikan kewajiban perpajakan. Menurut self assessment system,Wajib Pajak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memperbaharui pemahaman tentang hak dan kewajiban secara mandiri. Tidak semata-mata menggantungkan diri kepada pemerintah (Indrajaya Burnama, 2012) Besaran Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UdangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Terkait dengan pernyataan Presiden dan Menteri Keuangan memutuskan untuk menetapkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor: 122/PMK.010/2015 Penyesuaian Besarnya
Penghasilan
Tidak
Kena
Pajak
dengan
mempertimbangkan
perkembangan dibidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat.
3
Sejarah perkembangan PTKP sendiri telah diatur sejak peraturan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 dan terus mengalami perubahan hingga saat ini. Tentu ini menyesuaikan pula dengan keadaan ekonomi di Indonesia yang terus berkembang. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas hidup minimum yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dapat hidup layak sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh seseorang untuk dapat hidup layak sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga subjek pajak perlu diperhatikan. PTKP merupakan salah satu fasilitas dalam pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan ini. PTKP bersifat variatif disesuaikan dengan kondisi wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang telah menikah dan belum menikah ataupun yang telah memiliki anak, memiliki jumlah yang berbeda secara proposional. Fenomena yang peneliti ambil yaitu dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya harga kebutuhan pokok, pemerintah telah menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi mulai tahun 2015. Dengan kenaikan ini, besarnya PTKP bagi WP orang pribadi menjadi sebesar Rp 36 juta per tahun atau Rp 3 juta per bulan, naik Rp 11,7 juta atau sebelumnya sebesar Rp 24,3 juta per tahun. Pemerintah berharap, kenaikan PTKP ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, hal ini juga
4
diharapkan dapat menjadi insentif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, yang didorong melalui peningkatan konsumsi masyarakat. (Liputan6.com). Adapun langkah kebijakan penyesuain PTKP yang dilakukan pemerintah yaitu memperhatikan perkembangan terkini perekonomian nasional yang sedang dalam kondisi perlambatan terutama akibat ekonomi global yang sedang dalam situasi ketidakpastian dan gejolak, Pemerintah, melalui instrumen kebijakan fiskal telah berupaya keras untuk mendorong kinerja perekonomian. Dari sisi spending (pengeluaran negara), berbagai program kesejahteraan sosial untuk mendukung daya beli masyarakat, khususnya golongan bawah, sudah banyak digulirkan, seperti Program Raskin, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan lain-lainnya. Selain itu, melalui sisi pengeluaran, peningkatan belanja infrastruktur yang cukup besar juga diharapkan menjadi pengungkit bagi bergeraknya perekonomian dan penciptaan lapangan kerja. (www.kemenkeu.go.id: 2015). Dari sisi penerimaan, melalui instrumen perpajakan Pemerintah juga telah memberikan beberapa kebijakan insentif perpajakan (tax allowances, tax holiday, BM DTP, dll) yang diharapkan dapat memberikan stimulus bagi dinamika perekonomian nasional. Yang paling mutakhir, Pemerintah baru saja meluncurkan kebijakan penyesuaian besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya sebesar Rp24,3 juta menjadi sebesar Rp36 juta untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. Ketentuan mengenai PTKP ini sendiri diatur dalam Pasal 7
5
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan terkait penyesuaian PTKP ini, maka secara efektif besaran PTKP baru tersebut mulai berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak PPh OP untuk tahun Pajak 2015 atau per 1 Januari 2015. (www.kemenkeu.go.id: 2015) Ada beberapa pertimbangan pokok penyesuaian besaran PTKP di tahun ini. Pertama,untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan, khususnya di tahun 2013 dan 2014 sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM. Kedua, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penyesuaian
Upah
Minimum
Propinsi
(UMP)
dan
Upah
Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah. Ketiga, terkait kondisi perekonomian terakhir yang menunjukkan tren perlambatan ekonomi, khususnya terlihat pada Q1 2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,7%, terutama akibat dampak perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia. Pemerintah sedang berupaya keras untuk mendorong naiknya kembali laju pertumbuhan ekonomi di paruh kedua tahun ini melalui naiknya permintaan domestik dengan tetap mendorong daya beli masyarakat. Pemerintah menyadari
6
bahwa saat ini kita tidak bisa mengandalkan sisi eksternal untuk mendorong kinerja ekonomi, sehingga Pemerintah mencoba mendorong permintaan domestik melalui investasi maupun konsumsi masyarakat. Kinerja investasi diharapkan dapat terdorong melalui belanja infrastruktur yang meningkat besar, sementara itu konsumsi masyarakat dapat terungkit melalui kebijakan penyesuaian PTKP dan berbagai program bantuan sosial. Dengan demikian diharapakan keduanya dapat menahan melemahnya kinerja sisi eksternal (perdagangan internasional). Kenaikan PTKP ini tentu saja berdampak tidak saja pada penerimaan pajak itu sendiri tetapi juga pada perekonomian secara luas. Dari sisi penerimaan pajak, naiknya PTKP berarti akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga konsekuensinya adalah berpotensi menurunkan penerimaan PPh orang pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh apabila tidak dilakukan penyesuaian. Namun demikian, pemerintah memandang perlu untuk memberikan stimulus ekonomi guna mendorong peningkatan permintaan agregat pada saat kondisi ekonomi sedang dalam perlambatan, sekaligus mendorong membesarnya tax base dari PPN sehingga pada gilirannya berdampak pada kenaikan penerimaan PPN. Berdasarkan data historis, kenaikan besaran PTKP tidak mempengaruhi terjadinya penurunan penerimaan secara nominal dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan PTKP tersebut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan
7
penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, yang bersifat sementara. Meskipun kenaikan PTKP mempunyai potensi memperlambat pertumbuhan penerimaan pajak, akan tetapi dari sisi ekonomi makro diharapkan kenaikan PTKP ini akan berdampak positif. Naiknya PTKP berdampak pada naiknya pendapatan siap belanja (disposable income) sehingga pada gilirannya akan mendorong permintaan agregat baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PTKP ini diharapkan dapat menjadi stimulus tambahan bagi perekonomian nasional di paruh kedua tahun 2015 dan tahun berikutnya.(www.kemenkeu.go.id). Sebagaimana diketahui bahwa PTKP adalah unsure pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Dengan semakin besarnya pengurang, maka pajak akan semakin kecil. Kenaikan PTKP ini sepertinya diharapkan untuk menciptakan multiplier effect dibidang perpajakn. Semakin banyak orang yang berbelanja akan membuat korporasi penghasilan produk, berlomba-lomba menghasilkan produk barang dan jasa untuk dikonsumsi. Sehingga omzetnya bertambah demikian juga dengan labanya yang kemudian nantinya akan dipajaki (Andi Candra, 2012).
8
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “PENGARUH KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TERHADAP PERUBAHAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN” (Studi empiris pada KPP PRATAMA SUMEDANG) 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan pada latar belakang dan ditinjau dari beberapa penelitian mengenai pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Perubahan Penerimaan Pajak Penghasilan maka penulis mengidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat berpengaruh terhadap Perubahan Penerimaan Pajak Penghasilan. 2. Seberapa besar pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Perubahan Penerimaan Pajak Penghasilan.
1.2 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai Pengaruh yang signifikan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Perubahan Penerimaan Pajak Penghasilan.
9
1.4 Kegunaan Penelitian Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian diatas memberikan manfaat sebagai berikut:
1.4.1
Manfaat Teoritis Pengembangan ilmu pengetahuan : 1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan Informasi bagi para pembaca yang ingin lebih menambah wawasan pengetahuan khusus di bidang Perpajakan 2. Sebagai sarana penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis dari bangku kuliah dengan yang ada di dunia kerja dan sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan ini. 3. Memberikan tambahan wawasan bagi penulis terutama mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Perubahan Penerimaan Pajak Penghasilan
1.4.2
Manfaat Praktis Bagi lembaga yang terkait :
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Perubahan Penerimaan Pajak Penghasilan.
10
1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian Penulis akan melaksanakan penelitian pada KPP Pratama Sumedang Jalan Ibrahim Adjie No. 372 (d/h Jalan Kiara Condong) Bandung 40275. Penelitian ini dilakukan pada Desember 2015 sampai Januari 2016.
