BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

2014 BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ketentuan tersebut termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam tataran implementasi amanat tersebut, telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. Hal ini merupakan kewajiban bagi Badan/Dinas/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Bandung untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Page 1

2014

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung adalah lembaga teknis daerah berbentuk badan dan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kepegawaian, dengan tugas pokoknya adalah membantu walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan dan pengelolaan administrasi pegawai, pembinaan pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai. Perencanaan

pegawai

merupakan

salah

satu

langkah

awal

pelaksanaan manajerial kepegawaian yang sangat penting dilakukan karena semua kinerja organisasi tergantung kepada perencanaan. Perencanaan wajib dilakukan, adapun hasil pencapaian target perencanaan bisa saja gagal, tetapi tanpa perencanaan berarti sudah merencanakan kegagalan. Dari analog tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pegawai Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini menjadi tugas dan wewenang Badan Kepegawaian Daerah sudah sepatutnya bisa merencanakan pegawai antara lain perencanaan kebutuhan pegawai, perencanaan kebutuhan penempatan pegawai dan perencanaan ideal jumlah pegawai pada suatu SKPD. Demikian pula pengelolaan administrasi pegawai merupakan salah satu syarat yang sangat penting, karena kebutuhan dokumen administrasi merupakan suatu hal yang wajib guna memudahkan pemetaan kekuatan dan kelemahan dari pegawai-pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dengan pemetaan pegawai yang valid, maka akan memudahkan memilah pembinaan pegawai melalui klasifikasi kelebihan dan kekurangan dari pegawai-pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga sasaran yang dituju oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung akan lebih terarah dan tepat sasaran. Pegawai Pemerintah Kota Bandung harus lebih unggul dan lebih handal dibandingkan dengan pegawai pada pemerintah kota/kabupaten lainnya khususnya di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena Kota Bandung merupakan Kota terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga kualitas pegawai Pemerintah Kota Bandung menjadi barometer kualitas sumber daya aparatur bagi pegawai di pemerintah kota/kabupaten lainnya. Dalam Bandung,

rangka maka

peningkatan

fungsi

utama


kualitas Badan

pegawai

Pemerintah

Kepegawaian

Daerah

Kota perlu Page 2

2014 melaksanakan pembinaan pegawai secara efektif dan efisien, dengan kata lain dilaksanakan tata laksana yang jelas, transparan dan dapat dipercaya dengan ditunjang oleh sumber daya manusia aparatur yang profesional serta berkualitas. Untuk

mewujudkan

aparatur

yang

profesional

dan

berkualitas

merupakan salah satu tugas yang sangat berat bagi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung untuk mengelola, membina, mendidik dan melatih kinerja seluruh aparatur menuju tata pemerintahan yang baik (good governance). Upaya-upaya reformasi aparatur yang telah ditempuh salah satunya adalah

penataan

pegawai.

Upaya

pengembangan

kepegawaian

dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen di bidang kepegawaian, penyusunan pedoman pelaksanaan manajemen kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian kepegawaian,

serta

pembangunan

sistem

informasi

manajemen

kepegawaian. Berbagai upaya tersebut belum mampu membangun suatu sistem

manajemen

kepegawaian

yang

dapat

mewujudkan

PNS

sebagaimana diharapkan, karena hal itu dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis baik di luar lingkup kepegawaian seperti; arah kebijakan nasional kepegawaian, kondisi politik pemerintahan dan derasnya tuntutan masyarakat atas pelayanan aparatur serta kondisi global dan teknologi. Mengingat hal tersebut, dipandang perlu untuk segera disikapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, melalui berbagai upaya yang mengarah pada penciptaan kondisi sistem manajemen kepegawaian yang mampu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil perlu dirumuskan perencanaan kebijakan khususnya pada lingkup kepegawaian. Perencanaan kebijakan kepegawaian tidak bisa terlepas dari silabus perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Secara harfiah pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan


Page 3

2014 untuk

mempercepat

terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan salah dalam aplikasinya menyusun rencana strategis (renstra) dan untuk opersionalisasinya disusun rencana kerja (renja) yang merupakan amanat

Undang–Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang

ditempuh

dengan

mendorong

partisipasi

masyarakat

untuk

menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung ke dalam program dan kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Badan Kepegaian Daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung. Rencana

kerja

merupakan

terjemahan

perencanaan

tahunan

Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah di bidang kepegawaian yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan percepatan pewujudan aparatur yang profesional, handal dan religius.


Page 4

2014 1.2. Landasan Hukum Dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung senantiasa mengacu kepada Peraturan Perundangundangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 3. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang–undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 9. Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;


Page 5

2014 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

25 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang; 19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; 20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 22. Peraturan

Daerah

Kota

Bandung

Nomor

12

Tahun

2007

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturah Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung; 23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025;


Page 6

2014 24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20092013; 25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013; 27. DaerahPeraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung; 28. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang Perubahaan keenam atas Perwal Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan.

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung Tahun 2014 adalah dalam rangka melaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional,

dalam

rangka

menjaga

konsistensi

dan

keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2014 adalah : 1) Sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran berbasis kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung tahun 2014.


Page 7

2014 2) Sebagai panduan bagi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai sasaran.

1.4.

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung tahun 2014

ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012 Bab ini menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, Riviu terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2014 Bab ini menjelasan telaahan terhadap kebijakan-kebijakan nasional, tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD.

BAB IV PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun 2014


Page 8

2014 BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

U kerja

ntuk

mengetahui

pelaksananaan (renja)

tahun

rencana

2012,

maka

dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah dengan cara menghitung penilaian atas

keberhasilan

dan

atau

kegagalan

pelaksanaan

kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator.

Selanjutnya

dilakukan

evaluasi

kinerja

dari

pelaksanaan

kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Evaluasi pelaksanaan Renja pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung tahun 2012 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung diuraikan dalam tabel 2.1 berikut ini :


Page 9

2014

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kota Bandung

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)

1

2

3

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011

4

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2012

Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2012

Target Realisasi (%) 2012

6

7

8 (7/6)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2013

9

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d tahun Target (berjalan tahun n-1) Renstra 2013 (%) 11 = 10= (5+7+9) (10/4)

1.20.1.20.09.01.01

Progra m

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat aparatur Pemerintah Kota Bandung

1.20.1.20.09.01.01 .01

Kegiat an

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya pendukung kegiatan surat menyurat

12 bulan

100%

100%

12 bulan

12 bulan

100%

1.20.1.20.09.01.01 .02

Kegiat an

Penyediaan jasa komunukasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi (internet)

12 bulan, jasa internet

12 bulan

100%

12 bulan, jasa internet

12 bulan

100%

1.20.1.20.09.01.01 .06

Kegiat an

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya STNK kendaraan Dinas/Operasional

12 bulan, 36 perpanjangan STNK kendaraan dinas/ operasional

97.30%

37 STNK kendaraan operasional

37 STNK kendaraan operasional

100%

1.20.1.20.09.01.01 .08

Kegiat an

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan, jasa STNK kendaraan operasional (37 kendaraan dinas/ operasinal) 100%

100%

100%

12 Bulan

12 bulan

100%


100%

Page 10

2014

1

2

1.20.1.20.09.01.01 .09

Kegiat an

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.09.01.01 .10

Kegiat an

Penyediaan alat tulis kantor

1.20.1.20.09.01.01 .11

Kegiat an

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.09.01.01 .12

Kegiat an

1.20.1.20.09.01.01 .13

Kegiat an

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.09.01.01 .14

Kegiat an

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20.1.20.09.01.01 .15

Kegiat an

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.09.01.01 .17

Kegiat an

Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.09.01.01 .18

Kegiat an

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.09.01.02

Progra m

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

1.20.1.20.09.01.02 .05

Kegiat an

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional


Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis menulis Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

1 paket

1 paket

100%

80%

80%

11 = (10/4) 100%

1 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 Paket

100%

1 paket

1 paket

1 paket (blanko gaji, profil BKD TA 2012 dan pencetakan blanko-blanko lainnya)

100%

3 paket

3 paket

100%

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya penyediaan makan minum tamu, rapat dan harian pegawai Terlaksananya pelayanan bagi aparatur BKD untuk melasksanakan rakor dan konsultasi ke luar daerah

1 paket

5 paket

5 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

2 paket

2 paket

100%

5 paket

5 paket

100%

1 paket

12 bulan

12 bulan

50%

2 paket

2 paket

100%

1 paket

12 bulan

12 bulan

50%

1 paket bahan bacaan

1 paket bahan bacaan

100%

1 paket

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

1 paket

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

- 4 kendaraan roda 4 - 2 kendaraan roda 2

- 1 kendaraan roda 4 - 6 kendaraan roda 2

6 unit kendaraan bermotor roda 2

85.71%

3

4

5

6

7

8 (7/6)

9

10= (5+7+9)

Page 11

2014

1

2

3

1.20.1.20.09.01.02 .10

Kegiat an

Pengadaan Mebeulair

Terlaksananya pengadaan meubelair

1.20.1.20.09.01.02 .12

Kegiat an

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Terlaksananya pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

1.20.1.20.09.01.02 .22

Kegiat an

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20.1.20.09.01.02 .24

Kegiat an

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20.1.20.09.01.02 .26

Kegiat an

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


4

1 paket

1 set Meja rapat 2 set Sofa 11 unit Lemari buku

100%

2 jenis

2 jenis

11 = (10/4) 100%

6 paket

10 unit Komputer/PC 13 unit Komputer notebook 17 unit Printer 1 unit Scanner 1 unit CPU 8 unit UPS/stabilizer 1 set Software komputer 20 Unit Telepon dan 1 mesin PABX

100%

6 paket

6 paket

100%

1 paket

1 paket (Pelaburan plafon, plitur kayu dan pemasangan wallpaper serta perbaikan partisi)

100%

2 gedung

2 gedung

100%

6 paket

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional berupa penyediaan bbm, penggantian oli dan suku cadang dan service kendaraan Tidak Terlaksananya dikarenakan efisiensi anggaran dan kondisinya masih layak untuk digunakan

100%

4 item

4 item

100%

0%

2 item

2 item

100%

5

1 paket

1 paket

6

1 paket

7

8 (7/6)

9

10= (5+7+9)

Page 12

2014

1

2

3

4

5

6

1.20.1.20.09.01.02 .42

Kegiat an

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 paket

1.20.1.20.09.01.02 .52

Kegiat an

Dekorasi ruang kantor

Terlaksananya dekorasi ruang kantor

12 bulan

1.20.1.20.09.01.03

Disiplin Pegawai

1.20.1.20.09.01.03 .

Progra m Kegiat an

Pengadaan Mesin Kartu Absensi

Terlaksananya Pengadaan Kartu Absensi

1.20.1.20.09.01.03 .

Kegiat an

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Bagi PNS di lingkungan BKD

1 paket

1.20.1.20.09.01.03 .

Kegiat an

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi PNS di lingkungan BKD

1 paket

1.20.1.20.09.01.04

Progra m

Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

1.20.1.20.09.01.04 .03

Kegiat an

Pemindahan tugas PNS

1.20.1.20.09.01.05

Progra m

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.09.01.05 .02

Kegiat an

Sosialisasi peraturan perundang-undangan


1 paket

2 unit

1 paket (rehabilitasi 3 ruang gedung kantor untuk ruang diklat, ruang rapat dan ruang widyaiswara) 12 bulan

100%

2 item

2 item

11 = (10/4) 10%

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Tidak terlaksananya pengadaan mesin kartu absensi masing-masing 2 stel pakaian dinas bagi 99 orang aparatur BKD pakaian batik tradisional bagi 100 orang aparatur BKD

0%

1 paket

1 paket

100%

100%

100 stel

98 orang

98%

100%

100 orang

98 oranf

98%

7

8 (7/6)

9

10= (5+7+9)

Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi

100%

1 paket

3 kali pelantikan

4 kali pelantikan

120%

1 tahun

>= 3 kali pelantikan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

100%

2 kali sosialisasi peraturan perundangundangan dan sosialisasi hukuman disiplin

3 kegiatan

3 kegiatan

100%

1 tahun

1 tahun

100%

100%

Page 13

2014

1

2

1.20.1.20.09.01.05 .03

Kegiat an

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.09.01.06

Progra m

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.09.01.06 .01

Kegiat an

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.09.01.06 .02

Kegiat an

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.20.1.20.09.01.06 .04

Kegiat an

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20.1.20.09.01.32

Progra m


3

Kegiat an

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Kegiat an

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

1.20.1.20.09.01.32 .03

Kegiat an

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah


6

7

8 (7/6)

9

10= (5+7+9)

11 = (10/4) 100%

100%

100% aparatur BKD

12 bulan aparatur di BKD mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundangaundangan

12 bulan untuk bimbingan teknis sebanyak 30 orang

100%

12 bulan

12 bulan

Terlasananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran

100%

1 dokumen LAKIP 2010


1 dokumen LAKIP BKD Tahun 2011

100%



100%

1 dokumen Lapkeu BKD Semesteran TA 2012

100%



100%

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

100%

1 dokumen Laporan Keuangan Semesteran BKD TA 2012 1 dokumen Laporan Keuangan BKD Tahun 2011

100%

1 dokumen Lapkeu BKD Akhir Tahun 2012

1 dokumen Lapkeu BKD Akhir Tahun 2012

100%

100%

1 dokumen LAPKEU 2010

100% Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD

Diklat Dalam Jabatan 1.20.1.20.09.01.32 .02

5

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

Diklat Prajabatan 1.20.1.20.09.01.32 .01

4

1.540 orang Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi

1 dokumen Laporan keuangan BKD Akhir Tahun 2011

205 orang 666 orang

205 orang

204 orang

99,51%

755 orang

498 orang

502 Orang

100,80%

636 orang

636 orang

100%

89 orang

124 orang

128 orang

103,23%

60 orang

60 orang

100%

580 orang

314 orang

521 orang

165,92%

336 orang

336 orang

100%

Page 14

2014

1

2

3

5

6

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan fungsional

86 orang

60 orang

192 orang

320%

240 Orang

240 Orang

8 dokumen:

5 dokumen rencana pembinaan karier pegawai, terdiri dari:

5 dokumen rencana pembinaan karier PNS

100%

10 dokumen 2 kegiatan

10 dokumen 2 kegiatan

1 paket, terdiri dari - Pemutakhiran database pegawai = 14,838 orang - Scan foto PNS = 8.000 orang - 1 modul pengembanga n simpeg

1 paket, terdiri dari:

1 Paket, terdiri dari:

1 paket

1.20.1.20.09.01.32 .04

Kegiat an

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

1.20.1.20.09.01.33

Progra m


1.20.1.20.09.01.33 .01

Kegiat an

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Tersusunnya dokumen pembinaan karier PNS

1.20.1.20.09.01.33 .02

Kegiat an

Seleksi Penerimaan CPNS

Terlaksananya rekruitmen PNS

1.20.1.20.09.01.33 .05

Kegiat an

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Terbangunnya pengembangan software sistem informasi kepegawaian daerah


4

- Pemutakhiran database pegawai = 23.141 orang - 2 modul pengembanga n simpeg

7

pemutakhiran data pegawai, terdiri dari: - 15.849 data pegawai - 9.300 scan foto pegawai - 1 modul Pengembang an aplikasi simpeg (modul pelaporan) - Monitoring dan evaluasi pelaporan kehadiran PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung ke71 SKPD/unit kerja selama 5 bulan (Juni s.d. Nopember 2012).

8 (7/6)

106.81%

9

10= (5+7+9)

11 = (10/4) 100%

100%

100%

- Scan Photo dan upload photo PNS 7.000 Photo - Pengolahan data pelaporan kehadiran PNS 7.408 Pegawai - Monitoring kehadiran PNS di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerinta Kota Bandung 71 SKPD - Pemutakhiran Data Pegawai untuk KPE (Kartu Pegawai Elektronik) 7.408 Pegawai

Page 15

2014

1

2

1.20.1.20.09.01.33 .06

Kegiat an

3

4

5

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

3 dokumen, terdiri dari:

-

1.20.1.20.09.01.33 .07

Kegiat an

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

Terseleksinya PNSD Kota Bandung yang mengikuti tugas belajar dengan program pendidikan D3, S1 dan S2

1.20.1.20.09.01.33 .08

Kegiat an

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNSD yang berprestasi.


1 dokumen evaluasi penelusuran potensi dan kompetensi berbasis otak 105 pejabat eselon IV yang menduduki jabatan baru 1 dokumen ekspose pengukuran potensi sumber daya aparatur melalui NBO 18 orang

625 orang

6

7

2 dokumen penyusunan instrumen analisis jabatan, terdiri dari: - 1 dokumen kajian penelusuran potensi dan kompetensi berbasis otak bagi pejabat eselon III - 1 dokumen peta jabatan

2 dokumen instrumen analis jabatan PNS, meliputi:Penyusunan kajian penelusuran potensi dan kompetensi berbasis otak baji pejabat eselon IIITerlaksananya penyusunan peta jabatan dinas, badan/lembaga.

100%, terlaksana kegiatan seleksi tugas belajar bagi PNS Kota Bandung 100%, pemberian penghargaan satyalancana karya satya Presiden RI sebanyak 702 orang

seleksi tugas belajar tingkat DIII kerjasama dengan Universitas Padjadjaran Bandung sebanyak5 orang 681 orang

8 (7/6) 100%

9

10= (5+7+9)

11 = (10/4) 100%

4 instrumen analisis jabatan PNS

4 instrumen analisis jabatan PNS

4 Dokumen Peta jabatan

4 Dokumen Peta jabatan

Kamus Jabatan Fungsional Umum untuk 71 SKPD

Kamus Jabatan Fungsional Umum untuk 71 SKPD

1 kegiatan Workshop Evaluasi Jabatan

1 kegiatan Workshop Evaluasi Jabatan

100%

seleksi PNS untuk Tugas Belajar (50 orang)

seleksi PNS untuk Tugas Belajar (50 orang)

100%

108.96%

Pelaksanaan pengusulan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebanyak 1.000 orang

1.000 orang

100%

Page 16

2014

1

2

1.20.1.20.09.01.33 .09

Kegiat an

Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS

3

4

5

Terlaksananya pembinaan dan penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS 91 kasus

1.20.1.20.09.01.33 .11

Kegiat an

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Tersedianya Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas a. Bantuan D-3 (lama+Baru) b.Bantuan S-1 (Lama+Baru)


6

7

Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin sebesar 77 % - Tindak lanjut pemeriksaan kasus pelanggaran disiplin= 80%

Tertanganinya kasus-kasung pelanggaran disiplin, meliputi: - Proses hukuman disiplin = 41 orang - Penyelesaian kasus hukuman hukuman disiplin = 14 orang - Proes ijin perceraian = 104 orang, dengan rincian : a. Proses BAP Penasehatan = 1 orang b. Proses rekomendasi DWP= 22 orang c. Proses Keputusan Walikota = 7 orang d. Penerbitan Keputusan Walikota =49 orang e. Penerbitan ijin Sekda = 12 orang f. Pencabutan berkas = 8 orang g. Hukuman disiplin = 2 orang h. Koordinasi SKPD = 3 orang

77%

100%

72 kasus

- Penyelesaian kasus pelanggaran disipin = 75%

35 kasus

- Penyelesaian ijin perceraian = 75%

16 orang


1 paket, terdiri atas:

- D3 (lama+ baru) = 10 orang - S1 (lama+baru = 4 orang

- D3 (lama+ baru) = 15 orang - S1 (lama+baru) = 4 orang

- DIII Tahun 2010 = 6 orang

8 (7/6)

9

10= (5+7+9)

1 paket pembinaan PNS atas penanganan pelanggaran disiplin PNS serta ijin perkawinan/ perceraian PNS - tindak lanjut pemeriksaan kasus pelanggaran disiplin PNSsebanyak 125 kasus - Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS sebanyak 125 kasus - tindak lanjut pemeriksaan ijin perkawinan dan perceraian PNS sebanya 75 orang

1 paket pembinaan PNS atas penanganan pelanggaran disiplin PNS serta ijin perkawinan/ perceraian PNS

- Tertanganinya penyelesaian ijin perkawinan dan perceraian PNS sebanyak 75 orang - monitoring dan evaluasi ketaatan masuk kerja dan jam kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung selama 4 triwulan 13 orang

11 = (10/4) 100%

- tindak lanjut pemeriksaan kasus pelanggaran disiplin PNSsebanyak 125 kasus - Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS sebanyak 125 kasus - tindak lanjut pemeriksaan ijin perkawinan dan perceraian PNS sebanya 75 orang - Tertanganinya penyelesaian ijin perkawinan dan perceraian PNS sebanyak 75 orang - monitoring dan evaluasi ketaatan masuk kerja dan jam kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung selama 4 triwulan 13 orang

100%


Page 17

2014

1

2

3 c.Bantuan S-2 (Lama+Baru)

4

7

8 (7/6)

9

10= (5+7+9)

6

- S2 (lama+baru = 2 orang

- S2 (lama+baru) = 2 orang - Pemrosesan ijin belajar dan tugas belajar = 350 orang 100%, Seleksi administrasi penerimaan praja IPDN


11 orang

100%

250 orang

250 orang

- Evaluasi Pasca Diklatpim Tingkat IV sebanyak 120 orang - Evaluasi Pasca Diklat Analisis Jabatan sebanyak 60 orang Evaluasi Pasca Diklat Manajemen Kearsipan sebanyak 65 orang Penataan Takah PNSD = 2.500 Berkas

- Evaluasi Pasca Diklatpim Tingkat IV sebanyak 120 orang - Evaluasi Pasca Diklat Analisis Jabatan sebanyak 60 orang - Evaluasi Pasca Diklat Manajemen Kearsipan sebanyak 65 orang

100%

Penataan Takah PNSD = 2.500 Berkas

100%

- DIV Tahun 2010 = 4 orang

1.20.1.20.09.01.33 .12

Kegiat an

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Terseleksinya calon praja IPDN

14 orang

1.20.1.20.09.01.33 .14

Kegiat an

Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

Tersusunnya Priritas Kebutuhan Diklat Tahun 2013

- 68 SKPD - 1 dokumen kebutuhan rumusan kompetensi analisis tugas dan fungsi

- Penyusunan prioritas kebutuhan diklat tahun 2013= 68 SKPD - analisis kebutuhan diklat = 30 SKPD

- Penyusunan prioritas kebutuhan diklat tahun 2013 (47 SKPD) - Pelaksanaan lokakarya analisis kebutuhan diklat yang diikuti oleh 30 SKPD

69,12%

1.20.1.20.09.01.33 .18

Kegiat an

Penataan Takah PNSD

Terlaksananya penataan dan entry arsip pegawai

Penataan arsip= 16,660 pegawai, terdiri dari: - Entri data arsip PNS, inventarisasi arsip dan pencetakan map - Entry data arsip = 8.744 orang Pengembangan software kearsipan 100 %


1 paket, terdiri atas:

83%

- Administrasi takah : 3.000 berkas

-Penataan administrasi takah = 2.500 berkas

Entri Data Arsip Kepegawaian = 7.000 Berkas

Entri Data Arsip Kepegawaian = 7.000 Berkas

- Entry data arsip : 8.000 berkas

- Entry data arsip kepegawaian = 8.046 berkas

Penyusutan Arsip Pegawai = 465 Berkas

Penyusutan Arsip Pegawai = 465 Berkas


11 = (10/4)

5

100%

Page 18

2014

1

2

1.20.1.20.09.01.33 .22

Kegiat an

Pembinaan Kesejahteraan Pegawai

3 Terlaksananya penyusunan kajian pembinaan kesejahteraan pegawai

4

5 1 paket:

- 2 dokumen - Pelayanan administrasi kepegawaian 3.549 orang


6 1 paket pembinaan kesejahteraan pegawai, terdiri dari: - 2 dokumen, penyusunan draft kepwal dan perwal TPP Tahun 2013 - Pelayanan administrasi kepegawaian = 2.100 orang

7 1 paket pembinaan kesejahteraan pegawai, terdiri dari: - Penyusunan standar biaya TPPNS TA.2012 dan Draft Perwal TPPNS 2013. - Pelayanan pembuatan karpeg = 756 orang - Pelayanan pembuatan karis = 349 orang - Pelayanan pembuatan karsu = 353orangPelayanan Bapetarum = 303 orang - Pelayanan Taspen = 61 orang

8 (7/6) 100%

9

10= (5+7+9)

- 1 Dokumen Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS - 1 Dokumen Keputusan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS - 1 Dokumen Keputusan Walikota Bandung tentang Kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota bandung - Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai = 300 orang - Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istr= 500 orang - Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami= 750 orang - Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan BAPERTARUM= 300 orang - Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan TASPEN= 500

- 1 Dokumen Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS - 1 Dokumen Keputusan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS - 1 Dokumen Keputusan Walikota Bandung tentang Kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota bandung - Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai = 300 orang - Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istr= 500 orang - Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami= 750 orang - Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan BAPERTARUM= 300 orang - Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan TASPEN= 500 orang - Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan ASKES= 100 orang

Page 19

11 = (10/4) 100%

2014

1

2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

9

10= (5+7+9)

11 = (10/4)

- Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan ASKES= 100 orang

1.20.1.20.09.01.33 .23

Kegiat an

Penetapan Standart Kompetensi Jabatan

Terlaksananya fit and propertest bagi pejabat struktural

1 paket 34 orang

100%

1.20.1.20.09.01.33 .24

Tingkat Pemenuhan Jabatan Fungsional Kegiat Administrasi Mutasi an Kepegawaian Fungsional


1 paket, terdiri dari: - pelaksanaan fit and propertest bagi lurah dan camat (60 orang) - 1 dokumen kajian standar kompetensi

Tercapainya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, meliputi: - 1 dokumen pelaksananaan assesment potensi dan kompetensi sekretaris camat sebanuak 28 orang - 1 dokumen penyusunan kajian rencana penetapan PNS dalam jabatan struktural (pra model)

100%

100%

1 paket, pelayanan administrasi kepegawaian fungsional 1. KP=1.752 orang 2. Pensiun = 501 orang 3. KGB = 6.961 orang 4. Cuti Bersalin/Tahu nan/Besar = 214 orang 5. Pindah Datang = 55 oran

100%

1 Dokumen standar kompetensi jabatan

1 Dokumen standar kompetensi jabatan

Fit and Proper Test Calon Lurah= 45 Jabatan

Fit and Proper Test Calon Lurah= 45 Jabatan

penilaian potensi dan kompetensi jabatan Struktural dan fungsional umum= 200 Jabatan

penilaian potensi dan kompetensi jabatan Struktural dan fungsional umum= 200 Jabatan

100%

95% (15.968 orang) Terlaksananya administrasi mutasi kepegawaian fungsional

1 paket, pelayanan administrasi kepegawaian fungsional

1 paket, pelayanan administrasi kepegawaian fungsional 1. Kenaikan pangkat= 1500 Pegawai 2. Pensiun = 280 Pegawai 3. Kenaikan Gaji Berkala= 4000 Pegawai 4. Penyesuaian Masa Kerja = 20 Pegawai 5. Cuti bersalin/ tahunan/besar= 75 Pegawa

1 paket, pelayanan administrasi kepegawaian fungsional 1. Kenaikan pangkat= 1500 Pegawai 2. Pensiun = 280 Pegawai 3. Kenaikan Gaji Berkala= 4000 Pegawai 4. Penyesuaian Masa Kerja = 20 Pegawai 5. Cuti bersalin/ tahunan/besar= 75 Pegawai 6. Pindah Datang= 60 Pegawai

Page 20

100%

2014

1

2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

6. Pindah Keluar = 49 orang 7. Pegawai titipan masuk =22 orang 8. Pegawai titipan keluar = 23 orang 9. Mutasi jabatan fungsional = 403 orang 10. Mutasi antar staf (SKPD) = 263 orang 11. Pengangkata n Jabatan fungsional = 284 orang 12. Pemberhentia n sementara = 103 orang 13. Legalisasi = 1.175 orang 14. MPP = 8 orang

1.20.1.20.09.01.33 .25

Tingkat Pemenuhan kebutuhan operasional aparatur unit kerja SKPD/ UPT/ UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik Kegiat Administrasi Mutasi an Kepegawaian Struktural dan Non Struktural


Terlaksananya administrasi mutasi kepegawaian struktural dan non struktural

1 paket, pelayanan administrasi kepegawaian struktural dan non struktural

100%

Terciptanya administrasi kepegawaian Struktural dan non struktural, meliputi:1. KP =1.398 orang2. Pensiun = 464 orang3. KGB = 2.500 orang4. Cuti Bersalin/Tahu nan/Besar = 82 orang5. Pindah Datang = 55 orang6. Pindah Keluar

9

10= (5+7+9)

11 = (10/4)

6. Pindah Datang= 60 Pegawai 7. Pindah Keluar= 20 Pegawai 8. Pegawai Titipan Masuk=10 Pegawai 9. Pegawai Titipan Keluar=10 Pegawai 10. Mutasi Fungsional=150 Pegawai

100%

Terselesaikannya administrasi mutasi kepegawaian struktural dan non struktural untuk:

Terselesaikannya administrasi mutasi kepegawaian struktural dan non struktural untuk:

1.

1. Kenaikan pangkat = 1200 Pegawai

2. 3.

4.

5.

Kenaikan pangkat = 1200 Pegawai Pensiun= 400 Pegawai Kenaikan Gaji Berkala=2125 Pegawai Penyesuaian Masa Kerja = 5 Pegawai Cuti bersalin/tahuna n/besar= 50 Pegawai

2. Pensiun = 400 Pegawai 3. Kenaikan Gaji Berkala=2125 Pegawai 4. Penyesuaian Masa Kerja = 5 Pegawai 5. Cuti bersalin/tahunan/be sar= 50 Pegawai

Page 21

100%

2014

1

2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

= 21 orang7. Pegawai titipan masuk =0 orang8. Pegawai titipan keluar = 3 orang9. Mutasi jabatan struktural = 346 orangMutasi antar staf (SKPD) = 105 orang11. Penerbitan Kepwal. Tentang pengangkata n CPNS menjadi PNSD = 204 orang12. Sumpah Janii PNS = 665 orang- MPP = 19 orang13. Peningkatan status CPNS menjadi PNS = 205 orang14. Penyelesaian administrasi lainnya = 3.500 orang

1.20.1.20.09.01.33 .26

Pola Insentif dan Penggajian Berdasarkan Kinerja Kegiat Pengembangan Sistem an Informasi Gaji


Tersedianya sistem informasi penggajian pegawai

100%

100%

sistem informasi penggajian PNS, meliputi: a. pengembang an aplikasi SIM gaji terdiri dari: - Modul kawin dan cerai PNS - Modul daftar nominatif fungsional - Modul

100%

9

10= (5+7+9)

6.

Pindah Datang= 30 Pegawai 7. Pindah Keluar=10 Pegawai 8. Pegawai Titipan Masuk= 5 Pegawai 9. Pegawai Titipan Keluar=5 Pegawai 10. Mutasi Staf/Non Struktural= 100 Pegawai

6. Pindah Datang= 30 Pegawai 7. Pindah Keluar=10 Pegawai 8. Pegawai Titipan Masuk= 5 Pegawai 9. Pegawai Titipan Keluar=5 Pegawai 10. Mutasi Staf/Non Struktural= 100 Pegawai

Pemutahiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung= 23.141 orang Rekonsiliasi data gaji, tunjangan PNS dengan data kepegawaian (SIMPEG)= 23.141 orang

Pemutahiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung= 23.141 orang

Rekonsiliasi data gaji, tunjangan PNS dengan data kepegawaian (SIMPEG)= 23.141 orang

Page 22

11 = (10/4)

100%

2014

1

2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

9

10= (5+7+9)

11 = (10/4)

prediksi pensiun - Modul perpanjangan pension b. Entri data dan cetak daftar gaji; c. Sosialisasi prosedur administrasi pemberhentia n pembayaran gaji PNS

Rasio PNS dengan Jumlah Penduduk 1.20.1.20.09.01.33 .27

Kegiat an

Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT

1:107

1:105

Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS dan PTT, terdiri dari:

- 1 paket seleksi penerimaan CPNS

1 paket proses seleksi penerimaan CPNS

0

1 paket proses seleksi penerimaan PTT

100% 0

1.20.1.20.09.01.33 .28

Kegiat an

Penyegaran Mindset Pola Kerja


Terlaksananya penyegaran mindset pola kerja

- 1 paket seleksi penerimaan CPNS

seleksi pengadaan CPNS sebanyak 26 orang dari jumlah pendaftar sebanyak 441 orang dan 1 dokumen kajian peegawai tidak tetap (PTT)

100%

100%

100%

100%

1 kegiatan

100%

3 kegiatan

3 kegiatan

100%

- 1 paket seleksi penerimaan PTT 1 kegiatan

Page 23

2014

Dari tabel 2.1 tersebut, dapat dikemukakan bahwa pada tahun 2012 dari 9 program dan 52 kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung terdapat 10 kegiatan yang capaian target indikator kegiatannya dibawah 100%, 2 (dua) diantaranya sebesar 0% yakni kegiatan Pengasaan Mesin kartu absensi dan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dimana tidak terlaksana dikarenan efisiensi anggaran dan kondisi perlengkapan gedung/kantor yang masih layak untuk digunakan. Sedangkan, sebagian besar indikator kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung pada tahun 2012 dapat tercapai 100% bahkan lebih.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian, dimana untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BKD Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai,

pengembangan

karier

pegawai,

mutasi

pegawai

serta

pendidikan dan pelatihan; b. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai,

pengembangan

karier

pegawai,

mutasi

pegawai

serta

pendidikan dan pelatihan; c.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kota Bandung memiliki Struktur Organisasi sebagaimana disajikan dalam Gambar sebagai berikut:


Page 24

2014

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

Kepala Badan Sekretaris Jabatan Fungsional

Bidang Perencanaan & Kesejahteraan Pegawai

Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Bidang Pengembangan Karier Pegawai

Bidang Mutasi Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan & Program

Bidang Pendidikan & Pelatihan

Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian & Informasi Data

Sub Bidang Analisa Pengembanga n Karier

Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional

Sub Bidang Perencanaan Diklat

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

Sub Bidang Analisa Kompetensi & Penempatan

Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural & Non Struktural

Sub Bidang Pelaksanaan Diklat

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, susunan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung terdiri atas : 1) Kepala Badan 2) Sekretariat, membawahi : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Sub Bagian Keuangan dan Program. 3) Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi : a) Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data; b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai; 4) Bidang Pengembangan Karier Pegawai, membawahi : a) Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier; b) Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan; Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Page 25

2014

5) Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahi : a) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional; b) Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural; 6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi : a) Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan; b) Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kota Bandung yang berfungsi mengelola kepegawaian dengan tugas pokok melayani administrasi kepegawaian pada Pemerintah Kota Bandung, berdasarkan data per Desember 2012 Jumlah Pegawai Negeri Sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berjumlah 22.456 orang dimana Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung didominasi Golongan IV dan Golongan III. Hal tersebut disebabkan komposisi Tenaga Guru sebesar 57.05% atau sebanyak 12.811 sebagian besar adalah PNSD Golongan IV dan Golongan III. Tabel 2.2 Tabel PNSD Pemerintah Kota Bandung menurut Golongan Tahun 2012

Gol I 550

Golongan Gol II Gol III 4.705 7.121

Jumlah Gol IV 10.080

22.456

Grafik 2.1

PNSD Pemerintah Kota Bandung Menurut Golongan Tahun 2012

Gol I Gol II Gol III Gol IV

Dalam hal pemberian pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dan efisien, Badan Kepegawaian Daerah melakukan strategi penyelesaian pengadministrasiannya dengan menyelenggarakan satu atap. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Page 26

2014

pokok dan fungsi selalu proaktif serta profesional dalam melaksanakan tugas. Uraian lengkap pencapaian kinerja pelayanan tahun 2012 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, sebagaimana tabel 2.3 berikut ini.


Page 27

2014

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kota Bandung Target Renstra SKPD No

1 1

Indikator

2 Tingkat kapasitas sumber daya aparatur

SPM/Standa r Nasional

3 -

Realisasi Capaian

Tahun (thn n-2) 2012

Tahun (thn n-1) 2013

Tahun (thn n) 2014

Tahun (thn n+1) 2015

4 Diklat Prajabatan

5 Diklat Prajabata n 100%

6 Diklat Prajabata n 100%

7

8

Diklat Dalam Jabatan

Diklat dalam jabatan 350 orang

Diklat dalam jabatan 400 orang

IKK

2

Rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk

1:105

1:107

3

Tingkat pemenuhan jabatan fungsional

92%

95% (15.968)


Tahun (thn n-2) 2012 9 Diklat Prajabata n 99,5% (204 orang ) Diklat dalam jabatan 240,29 % (841 orang) 1:109

85,74% (14.075 orang)

Proyeksi

Tahun (thn n1) 2013

Tahun (thn n) 2014

Tahu n (thn n+1) 2015

10

11

12

Catatan Analisis

13 Pencapaian target dipengaruhi oleh jumlah rekruitmen PNS dan ketersediaan anggaran

Pencapaian target dipengaruhi oleh jumlah PNS yang perlu didiklatkan dan ketersediaan anggaran Dipengaruhi oleh jumlah aparatur dan jumlah penduduk kota bandung setiap tahunnya Dipengaruhi oleh jumlah aparatur yang menduduki jabatan fungsional

Page 28

2014

1 4

5

2 Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional aparatur unit kerja SKPD/UPT/UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik Pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja

3


4

5 100%

6 100%

100%

100%

7

8

9 96,29% (1.942 jabatan)

10

11

12

13

100%

Page 29

2014

2.3 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD Kota Bandung sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Walikota Nomor 474 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung bahwa BKD Kota Bandung mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan kepegawaian, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat. Adapun keterkaitan dengan aspirasi atau pelayanan masyarakat, diaplikasikan dalam perencanaan, pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas aparatur serta menempatkan aparatur yang tepat posisi dan tepat kompetensi. Sesuai dengan tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah dalam meningkatkan, mengembangkan dan membina sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam hal kaitannya dengan pelayanan aparatur Kota Bandung terhadap masyarakat, untuk itu dalam wacana musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) Kota Bandung, BKD

menampung

aspirasi/usulan

dari

masyarakat

aparatur

untuk

pengembangan sumber daya manusia aparatur dalam bentuk pelaksanaan berbagai

jenis

pendidikan

dan

pelatihan

serta

pemenuhan

aparat

dikewilayahan, salah satunya dengan proses penempatan CPNSD.


Page 30

2014

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 No.

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

1

2

3

4

5

6

1

2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kota Bandung

Kegiatan Diklat Struktural bagi PNS

Kota Bandung

Terlaksananya diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

130 orang

permintaan untuk dilaksanakannya diklat kepemimpinan TK.IV di kewilayahan

Kegiatan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS

Kota Bandung

Terlaksananya diklatdiklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Kota Bandung

400 orang

'Berdasarkan surat edaran kemendagri no. 890/514/SJ tanggal 20 Pebruari 2012 tentang pedoman diklat aparatur setiap PNS wajib minimal mengikuti diklat 50 JP/tahun, untuk pejabat struktural wajib mengikuti 2 jenis diklat kompetensi yang mendukung terhadap tugas pokok dan fungsinya dan alokasi anggaran diklat apratur sebesar 2,5 s.d. 5% dari anggaran aparatur dalam APBD

Program Pembinaan dan Pengembagan Aparatur

Kota Bandung

Kegiatan Seleksi Penerimaan PNS dan Seleksi Penerimaan PTT

Kota Bandung


Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS dan seleksi penerimaan PTT

100%

adanya permintaan PNS dan tenaga lainnya untuk ditempatkan dikewilayahan serta pemenuhan jabatan fungsional tertentu

Page 31

2014

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD Dalam penyusunan rencana kerja (renja) Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2014, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD. Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian untuk kurun waktu tahun 2014, sebagai berikut: 1. Isu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis: a. Bidang pendidikan dan pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung

belum

terakreditasi

sehingga

belum

dapat

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara mandiri sehingga perlu

proses

kerjasama

dengan

lembaga

diklat

yang

sudah

terakreditasi. b. Dalam

peningkatan

kapasitas

sumber

daya

aparatur

banyak

dibutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan ataupun bimbingan teknis, tetapi hanya sedikit jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat dilaksanakan, dikarenakan keterbatasan kemampuan anggaran. c. Belum mempunyai gedung pendidikan dan pelatihan sendiri, sehingga tempat pelaksanaannya berubah-rubah dan bahkan kurang memenuhi syarat sebagai tempat pendidikan dan pelatihan yang ideal. 2. Isu pembinaan dan pengembangan aparatur a. Kebutuhan dan penempatan PNSD belum sesuai dengan formasi, sehingga distribusi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan SKPD. b. Pelaksanaan kesejahteraan PNSD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum terlaksana secara optimal karena bergantung pada kemampuan keuangan daerah. c. Pola rekruitmen PNSD masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. 3. Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2014-2018,

sehingga

perumusan


kebijakan

strategis

Badan

Page 32

2014

Kepegawaian Daerah sepatutnya menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah yang terpilih pada tahun 2013 khususnya dalam bidang SDM Aparatur; 4. Implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil secara efektif dilaksanakan pada tahun 2014; 5. Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi berdasarkan road map reformasi birokrasi pemerintah Kota Bandung bidang SDM aparatur, meliputi: a. Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan minus growth (penerimaan

CPNS lebih kecil dari jumlah PNS

yang pensiun

setiap tahun serta Monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi PNS b. Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan c. Pembangunan Assesment Center yang memiliki fungsi dalam menyusun berbagai dokumen acuan bagi pengembangan pegawai, diantaranya dalam penyusunan: -

dokumen standar kompetensi manajerial

-

dokumen standar kompetensi bidang

-

metoda/alat ukur peniliaian kompetensi

-

calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan

-

kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

-

bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center

2.5 Review tentang Rancangan Awal SKPD Dalam

rangka

meningkatnya

profesionalisme

aparatur

menuju

pemerintahan yang akuntabel yang pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perudang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual diperlukan tersedianya sumber daya apartur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Page 33

2014

Review rancangan awal renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2014 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing

Bidang

di

lingkungan

Badan

Kepegawaian

Daerah

sebagaimana tersebut pada tabel riviu terhadap rancangan awal renja SKPD Tahun 2014, sebagaimana tabel 2.5 di bawah ini


Page 34

2014

Tabel 2.5 Riviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Rancangan Awal RKPD No 1 Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Program 1,269,000,000 BKD


BKD


BKD


BKD


BKD


BKD


BKD

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

BKD

Terlaksananya pendukung surat menyurat di BKD

12 bulan

Terlaksananya penyediaan sarana komunikasi, air dan listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya sarana kebersihan kantor

12 bulan

Tersedianya peralatan kerja yang memadai

100%

Tersedianya sarana alat tulis kantor

1 paket

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 paket

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

1 paket


Kegiatan 69,000,000 Kegiatan 110,000,000

42 kendaraan

Kegiatan 15,000,000

12 bulan

Kegiatan 105,000,000 Kegiatan 15,000,000 Kegiatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,269,000,000

Penyediaan jasa surat menyurat

BKD


BKD


BKD


BKD


BKD


BKD

75,000,000 Kegiatan 305,000,000 Kegiatan 15,000,000


BKD

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

BKD

Terlaksananya pendukung surat menyurat di BKD

12 bulan

Terlaksananya penyediaan sarana komunikasi, air dan listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya sarana kebersihan kantor

12 bulan

Tersedianya peralatan kerja yang memadai

100%

Tersedianya sarana alat tulis kantor

1 paket


1 paket

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

1 paket

69,000,000 110,000,000 42 kendaraan

15,000,000

12 bulan 105,000,000 15,000,000 75,000,000 305,000,000 15,000,000

Page 35

Catatan Penting 12

2014

1

2 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

3

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

BKD


BKD

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

BKD

Penyediaan makanan dan minuman

BKD


BKD

4

5

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket

Tersedianya sarana peralatan rumah tangga

1 paket

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman

1 paket

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kerja

1 paket

7 Kegiatan

60,000,000 Kegiatan 15,000,000 Kegiatan 35,000,000 1 paket


Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Mebeulair

6

Program 961,500,000 BKD


BKD


BKD


BKD


BKD


BKD


1 paket

Terlaksananya pengadaan perlengkapan peralatan aparatur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 paket


Kegiatan

8

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

BKD


BKD

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

BKD


BKD

BKD

Kegiatan

1 paket

Kegiatan -

1 paket

Kegiatan 600,000,000

1 paket

Kegiatan 20,000,000

1 paket


10 1 paket

Tersedianya sarana peralatan rumah tangga

1 paket

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan

Pengadaan Mebeulair

11 60,000,000 15,000,000 35,000,000

Tersedianya makanan dan minuman

100%

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kerja

100%

260,000,000 190,000,000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

961,500,000 BKD

75,000,000 150,000,000

9 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


BKD


BKD


BKD


BKD


BKD


1 paket

Terlaksananya pengadaan perlengkapan peralatan aparatur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 paket

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 paket

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1 paket

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 paket

75,000,000 150,000,000 1 paket -

600,000,000

20,000,000

100,000,000

Page 36

12

2014

1

2 Kegiatan


Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan

Pengadaan mesin/kartu absensi

3 BKD

4 Terlaksananya dekorasi ruang kantor

5

6

1 paket

7 Kegiatan


Program

Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi

16,500,000 159,000,000

Kegiatan

Kegiatan

Program Kegiatan

Program Kegiatan Kegiatan

Program

1

BKD

Pengadaan pakaian dinas bagi PNS

BKD

Pengadaan Pakaian khusus hariharti tertentu

BKD

Terlaksananya Pengadaan Kartu Absensi Tersedianya Pakaian Dinas Bagi PNS di lingkungan BKD Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi PNS di lingkungan BKD

2 unit mesin dan kartu absensi 100% aparatur BKD 100% aparatur BKD

Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Pemindahan tugas PNS

4,000,000 Kegiatan 100,000,000 Kegiatan 55,000,000 Program


4 kali kegiatan


Kegiatan

Program BKD


BKD

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

2 kegiatan


11 bulan


Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program 145,800,000

3


4

5

6

9

10

Pengadaan pakaian dinas bagi PNS

BKD

Pengadaan Pakaian khusus hari-harti tertentu

BKD

11 bulan

Terlaksananya Pengadaan Kartu Absensi

1 mesin

Tersedianya Pakaian Dinas (PDH warna khaki dan warna bebas )Bagi PNS di lingkungan BKD Tersedianya pakaian batik tradisional bagi PNSD di lingkungan BKD Kota Bandung

100% aparatur BKD

100,000,000

100% aparatur BKD

55,000,000

4,000,000

300,000,000 BKD


4 kali kegiatan


300,000,000

360,000,000

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

BKD


BKD

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

2 kegiatan

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

11 bulan

240,000,000 120,000,000

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7

12

16,500,000

Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Pemindahan tugas PNS

11

Terlaksananya dekorasi ruang kantor

159,000,000 BKD

300,000,000

360,000,000

Sosialisasi peraturan perundangundangan

2

Kegiatan

300,000,000 BKD

8 BKD

145,800,000

8

9

10

11

Page 37

12

2014 Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Program Kegiatan

Program

BKD


BKD


BKD

Terlasananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja tahun 2011 Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan sekretariat TA. 2012

1 dokumen

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun TA. 2011

1 dokumen

1 dokumen

Program 72,700,000 BKD

Terlasananya penyusunan Renstra 2014-2018 dan Renja BKD 2015

1 dokumen

Kegiatan 72,700,000


Program 4,880,000,000 BKD

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD

100%

Kegiatan


BKD

130 orang


BKD

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pimpinan bagi Pejabat struktural eselon II, III dan IV Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi


BKD

Terlaksananya Pengiriman kursus, pelatihan. Sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur

128 orang

2

Kegiatan 65,000,000


Kegiatan

Kegiatan 35,800,000

Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Kegiatan 45,000,000

Kegiatan

Kegiatan

1


3


4

290,000,000

5

BKD


BKD

1 dokumen

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun TA. 2011

1 dokumen

45,000,000 1 dokumen 35,800,000

65,000,000

Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

72,700,000 BKD

Terlasananya penyusunan Renstra 2014-2018 dan Renja BKD 2014

1 dokumen 72,700,000


4,880,000,000 BKD

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD

100%

Kegiatan


BKD

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pimpinan bagi Pejabat struktural eselon II, III dan IV

130 orang


BKD

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi

240 orang


BKD

Terlaksananya Pengiriman kursus, pelatihan. Sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur

128 orang

Kegiatan

Kegiatan

6


Terlasananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja tahun 2011 Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan sekretariat TA. 2012


1,390,000,000

900,000,000

BKD

Kegiatan

2,300,000,000

240 orang


7

8

9

290,000,000

2,300,000,000

1,390,000,000

900,000,000

10

11

Page 38

12

2014 Program Kegiatan Kegiatan

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Kegiatan Kegiatan

Kegiatan

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program 6,359,500,000


BKD


BKD


BKD


BKD


BKD

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

BKD


BKD


BKD

Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional

BKD

Tersusunnya dokumen rencana pembinaan karir PNS Terbangunnya Pengembangan Software System Informasi Kepegawaian Daerah Tersusunnya instrumen analisis jabatan PNS

3 dokumen

Terseleksinya penetapan PNS untuk tugas belajar

40 orang

Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNSD yang berprestasi. Terlaksananya pembinaan dan penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS Tersedianya bantuan tugas belajar PNS

100% dari usulan


1 dokumen AKD

Tercapainya pelayanan administrasi pegawai fungsional, terd

Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan



1 paket


4 dokumen


100% laporan pelanggaran tertangani 17orang

Kegiatan 180,000,000 Kegiatan 200,000,000 Kegiatan 360,000,000 Kegiatan 150,000,000



6,359,000,000


BKD


BKD


BKD


BKD


BKD

Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS

BKD


BKD


BKD

Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional

BKD

Tersusunnya dokumen rencana pembinaan karir PNS

3 dokumen

Terbangunnya Pengembangan Software System Informasi Kepegawaian Daerah

1 paket

Tersusunnya instrumen analisis jabatan PNS

4 dokumen

Terseleksinya penetapan PNS untuk tugas belajar

40 orang

Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNSD yang berprestasi. Terlaksananya pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

100% dari usulan

Tersedianya bantuan tugas belajar PNS

329,500,000 640,600,000

100,000,000 40,000,000

100% laporan pelanggaran tertangani 17 orang

180,000,000 200,000,000

360,000,000


1 dokumen AKD

Tercapainya pelayanan administrasi pegawai fungsional, terd

Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan

150,000,000

850,000,000

Page 39

2014

1

2 Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan Kegiatan

3

Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural

BKD


BKD


BKD

Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian

BKD

4

5

Tercapainya pelayanan administrasi pegawai struktural dan non struktural

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan 100% sesuai formasi CPNS yang ditetapkan 2 kegiatan

Terpenuhinya formasi PNS

Terlaksananya Penyegaran Mindset Pola Kerja 1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian 2. Tertanganinya dalam memproses ijin perkawinan/perceraian PNS 3. Terlaksananya penyusunan masterplan pengembangan program aplikasi pelanggaran disiplin dan melakukan ijin perkawinan/perceraian


6

7 Kegiatan

883,000,000

Kegiatan 1,060,000,000 Kegiatan 337,000,000

Penyusunan Takah 2000 berkas personal file PNS 20%


8

Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural

BKD


BKD


BKD

Penataan Takah PNSD

BKD

9

10

Tercapainya pelayanan administrasi pegawai struktural dan non struktural

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan 100% sesuai formasi CPNS yang ditetapkan 2 kegiatan

Terpenuhinya formasi PNS

Terlaksananya Penyegaran Mindset Pola Kerja 1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian

11 883,000,000

1,060,000,000

337,000,000 Penyusunan Takah 2000 berkas personal file PNS 20%

200,000,000

2. Tertanganinya dalam memproses ijin perkawinan/perceraian PNS 3. Terlaksananya penyusunan masterplan pengembangan program aplikasi pelanggaran disiplin dan melakukan ijin perkawinan/perceraian

Page 40

12

2014

1

2 Kegiatan

Pengembangan standar pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayananan administrasi kepegawaian

3 BKD

4 Terlaksananya perencanaan, pengkajian prosedur terhadap pemberian kesejahteraan pegawai sesuai dengan nama standar dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, yaitu:

Penyusunan rancangan keputusan Walikota Bandung tentang penetapan standar pemberian TPPNS 2015 Penyusunan rancangan peraturan Walikota Bandung tentang tata cara pemberian 2015 Penyusunan rancangan peraturan Walikota Bandung tentang kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Penyusunan masterplan dalam pengembangan program aplikasi guna melaksanakan pendataan proses pelayanan pembuatan kartu pegawai, karu istri , kartu suami, bapetarum, taspen dan askes

Terlaksananya pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian, yaitu: a. Pelayanan terpadu satu atap


5 3 dokumen

6

7 Kegiatan

225,000,000

Pengembangan standar pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayananan administrasi kepegawaian

8

9

10

11

BKD

Terlaksananya perencanaan, pengkajian prosedur terhadap pemberian kesejahteraan pegawai sesuai dengan nama standar dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, yaitu: Penyusunan rancangan keputusan Walikota Bandung tentang penetapan standar pemberian TPPNS 2015 Penyusunan rancangan peraturan Walikota Bandung tentang tata cara pemberian 2015 Penyusunan rancangan peraturan Walikota Bandung tentang kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Penyusunan masterplan dalam pengembangan program aplikasi guna melaksanakan pendataan proses pelayanan pembuatan kartu pegawai, karu istri , kartu suami, bapetarum, taspen dan askes Terlaksananya pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian, yaitu: a. Pelayanan terpadu satu atap

3 dokumen

225,000,000

Page 41

12

2014 - Proses Pembuatan Kartu Pegawai - Proses Pembuatan Kartu Istri - Proses Pembuatan kartu suami b. Pelayanan pengusulan bapetarum c. Pelayanan pengusulan taspen d. Pelayanan pengusulan ASKES Kegiatan

Pengembangan Sistem Informasi dan pengelolaan gaji PNS

BKD

Terlaksananya pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Terlaksananya rekonsiliasi data gaji, tunjangan PNS dengan data kepegawaian Terlaksananya kajian master plan pembangunan aplikasi sistem informasi gaji ke seluruh SKPD (on line) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam lingkup pencetakan gaji (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, perubahan tunjangan keluarga, perubahan tunjangan struktural dan fungsional)


1 paket


Pengembangan Sistem Informasi Gaji

BKD

- Proses Pembuatan Kartu Pegawai - Proses Pembuatan Kartu Istri - Proses Pembuatan kartu suami b. Pelayanan pengusulan bapetarum c. Pelayanan pengusulan taspen d. Pelayanan pengusulan ASKES Terlaksananya pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Terlaksananya rekonsiliasi data gaji, tunjangan PNS dengan data kepegawaian Terlaksananya kajian master plan pembangunan aplikasi sistem informasi gaji ke seluruh SKPD (on line) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam lingkup pencetakan gaji (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, perubahan tunjangan keluarga, perubahan tunjangan struktural dan fungsional)

1 paket 100,000,000

Page 42

2014

1

2 Kegiatan

Kegiatan Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Seleksi mutasi pindah datang PNS Sumpah janji PNS

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN dan pembinaan purna praja Ujian penyesuaian kenaikan pangkat (penyesuaian ijazah) dan ujian dinas

3

4

BKD

- Terlaksananya monitoring tingkat kehadiran PNS ke seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung - Terlaksananya inspeksi mendadak tempat-tempat keramaian/tempat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung - Terlaksananya rekapitulasi daftar tingkat kehadiran PNS di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan mesin checkclock/manual Terlaksananya seleksi mutasi pindah datang PNS

71 SKPD

Terselenggaranya sumpah janji PNS

100% CPNS yang telah lulus diklat prajabatan

Tersedianya calon praja IPDN dan pembekalan purna praja

200 orang

Terpenuhinya PNS untuk penyesuaian kenaikan pangkat (penyesuaian ijazah) dan ujian dinas

100 orang

BKD BKD

BKD

BKD


5

6

7 Kegiatan

204,400,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8 BKD

5 titik keramaian

71 SKPD

100%

Kegiatan Kegiatan

Seleksi mutasi pindah datang PNS

BKD

Sumpah janji PNS

BKD

150,000,000



Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN dan pembinaan purna praja

BKD

Ujian penyesuaian kenaikan pangkat (penyesuaian ijazah) dan ujian dinas

BKD

9

10

11

- Terlaksananya monitoring tingkat kehadiran PNS ke seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung - Terlaksananya inspeksi mendadak tempat-tempat keramaian/tempat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung - Terlaksananya rekapitulasi daftar tingkat kehadiran PNS di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan mesin checkclock/manual Terlaksananya seleksi mutasi pindah datang PNS

71 SKPD

Terselenggaranya sumpah janji PNS

100% CPNS yang telah lulus diklat prajabatan

Tersedianya calon praja IPDN dan pembekalan purna praja

200 orang

Terpenuhinya PNS untuk penyesuaian kenaikan pangkat (penyesuaian ijazah) dan ujian dinas

100 orang

204,400,000 5 titik keramaian

71 SKPD

100% 150,000,000

150,000,000

150,000,000

Page 43

12

2014

1

2 Kegiatan

Kegiatan Program

Kegiatan

Evaluasi jabatan

Kegiatan penilaian prestasi kerja Program pembangunan dan pengembangan assesment center Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan

3 BKD

BKD

4 Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural Tersusunnya sasaran kerja PNS (SKP)

Kegiatan

6

7 Kegiatan

222 SKPD

- Tersusunnya dokumen standar kompetensi manajerial

Penyusunan metoda/alat ukur penilaian kompetensi

Tersusunnya metoda/alat ukur peniliaian kompetensi

Penilaian kompetensi/asses ment kompetensi untuk penempatan dalam jabatan

Tersedianya calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan


Standar kompetensi jabatan struktural esselon II.b dan III.a Master plan/Bue print CAT Assessment, Alat Ukur kompetensi dasar PNS Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Esselon II.b, III.a, III.b dan IV.a

8 BKD

BKD Program

BKD

Evaluasi jabatan

75,000,000

992,500,000

- Tersusunnya dokumen standar kompetensi bidang Kegiatan

5 Job Pricing Lingkup Badan (25%)


9 Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural Tersusunnya sasaran kerja PNS (SKP)

Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan

Kegiatan


11 75,000,000

222 SKPD 120,000,000


992,500,000

BKD

- Tersusunnya dokumen standar kompetensi manajerial - Tersusunnya dokumen standar kompetensi bidang

175,000,000

10 Job Pricing Lingkup Badan (25%)

Penyusunan metoda/alat ukur penilaian kompetensi

Tersusunnya metoda/alat ukur peniliaian kompetensi

Penilaian kompetensi/assesme nt kompetensi untuk penempatan dalam jabatan

Tersedianya calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan

Standar kompetensi jabatan struktural esselon II.b dan III.a Master plan/Bue print CAT Assessment, Alat Ukur kompetensi dasar PNS Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Esselon II.b, III.a, III.b dan IV.a

127,500,000

175,000,000

690,000,000

Page 44

12

2014

1

2 Kegiat an

Kegiat an

Kegiatan penyusunan kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional Kegiatan penyusunan bussines process manajemen SDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center

3

4

5

Tersusunnya kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1 buku

Tersusunnya bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center

2 dokumen

6

Kegiatan

15,500,000,000


7 Kegiatan

Kegiatan penyusunan kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional Kegiatan penyusunan bussines process manajemen SDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center

8

9

10

Tersusunnya kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1 buku

Tersusunnya bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center

2 dokumen

11 175,000,000

150,680,000

14,670,730,000

Page 45

12

2014

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan-kebijakan Nasional

K

ebijakan-kebijakan

nasional

ditetapkan

dalam

kerangka

pembangunannya,

secara operasional bidang kepegawaian

tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Adapun program nasional yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah termasuk dalam urusan wajib Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah. Salah satu program wajib tersebut pada era otonomi daerah saat ini lebih menekankan kepada kebutuhan daerah termasuk para penyelenggara pemerintahan yaitu PNS, sehingga Kebutuhan akan PNS di daerah belum terakomodir oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan Kebijakan

kepegawaian

tersebut

membawa

akibat

terhadap

masih

banyaknya tenaga-tenaga tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bandung yang telah dikaji kebutuhannya oleh BKD melalui kajian bezetting formasi PNS masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan tersebut harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat. Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah pusat sebaiknya dalam

merumuskan

kebijakan-kebijakan

kepegawaian

melibatkan

pemerintah daerah atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja VISI DAN MISI Sehubungan belum ditetapkannya RPJMD Kota Bandung dan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018, maka tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2014 masih merujuk pada Renstra sebelumnya, tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dimaksudkan untuk :


Page 46

2014

a. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

dalam

rencana

Program/kegiatan

Prioritas

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014; b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014; c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung; d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung; e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung. Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis, merupakan instrumen pencapaian visi dan misi organisasi, visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Pernyataan Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, yaitu :

“Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Kepegawaian yang Adaptif, Akomodatif dan Inovatif untuk Mendukung Kinerja Aparatur”.

Adapun maknanya adalah sebagai berikut : 1. Adaptif

:

Menyesuaikan kepada pedoman, standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Akomodatif

:

Dapat

menyelaraskan/mensinkronisasi

kebijakan

yang

berkaitan

dengan

kebijakanperaturan

kepegawaian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/ pemerintah provinsi dengan muatan lokal. 3. Inovatif

:

Memiliki

kemampuan

program/model

yang

untuk mendukung

menciptakan peningkatan

administrasi dan manajemen kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.


Page 47

2014

Dalam

mewujudkan

Visi

tersebut,

serta

mendorong

upaya

peningkatan kualitas sumber daya aparatur, maka dirumuskan Misi BKD Kota Bandung yang didalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi tersebut juga menggambarkan

tugas pokok dan fungsi BKD, yaitu

sebagai berikut : (1)

Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel.

(2)

Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur.

(3)

Penyajian data kepegawaian yang apresiatif.

(4)

Pembangunan dan Pengembangan Model Assesment Centre dalam rangka penempatan dalam jabatan struktural dan fungsional.

TUJUAN DAN SASARAN Untuk mewujudkan misi BKD Kota Bandung, maka perlu dijabarkan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD dalam bentuk tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional, yang tertuang dalam Renstra BKD Kota Bandung Tahun 2009-2013. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh BKD adalah sebagai berikut:

Misi ke-1: Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel Strategi: 1.

Pengembangan perencanaan, pengkajian prosedur dan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian

2.

Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kepegawaian

3.

Peningkatan kesejahteraan pegawai yang sesuai norma dan standar

Kebijakan: 1.

Mengembangkan perencanaan, pengkajian prosedur dan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian

2.

Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kepegawaian


Page 48

2014

3.

Peningkatan kesejahteraan pegawai yang sesuai norma dan standar

Tujuan ke-1: Terwujudnya kajian dan pelayanan administrasi pegawai yang sesuai norma dan standar Sasaran: Meningkatnya pengembangan kajian dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dan tepat sasaran. Indikator Sasaran: 1. Tingkat

pengembangan

perencanaan,

pengkajian

prosedur

administrasi kepegawaian 2. Tingkat

perwujudan

pemberian

pelayanan

administrasi

kepegawaian yang tepat waktu dan tepat sasaran. Tujuan ke-2: Terpenuhinya kesejahteraan pegawai sesuai norma dan standar Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan pegawai Indikator sasaran: 1. Tingkatnya perwujudan pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja 2. Tingkat pembinaan kedisiplinan dan penghargaan 3. Tingkat kajian prosedur pemberian kesejahteraan pegawai Tujuan ke-3: Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kepegawaian Sasaran: Meningkatnya

sarana

dan

prasarana

pendukung

pelayanan

administrasi kepegawaian Indikator Sasaran: Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pengawai dan pelayanan publik.


Page 49

2014

Misi-2: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Strategi: 1. Peningkatan sumber daya aparatur yang kompeten, cerdas intelektual, emosional dan spiritual 2. Peningkatan jumlah aparat yang ideal berbanding dengan penduduk Kebijakan: 1. Meningkatnya sumber daya aparatur yang kompeten, cerdas intelektual, emosional dan spiritual 2. Meningkatnya perbandingan yang ideal antara jumlah aparat dengan penduduk Tujuan Ke-1: Terwujudnya sumber daya aparatur yang kompeten, cerdas intelektual, emosional dan spiritual Sasaran: Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur yang cerdas intelektual, emosional dan spiritual Indikator sasaran: 1. Tingkat kapasitas sumber daya aparatur melalui diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan 2. Tingkat kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan non formal 1). Pendidikan formal: jenjang pendidikan DIII, DIV/S2 dan S2 2). Pendidikan nonformal: Workshop, bimtek, sosialisasi, rapat kerja Tujuan ke-2: Terwujudnya jumlah aparat yang ideal berbanding dengan jumlah penduduk Sasaran: Meningkatnya kuantitas aparatur yang sebanding dengan penduduk Indikator sasaran: Rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk pada tahun 2013


Page 50

2014

MISI ke-3: Penyajian data kepegawaian yang apresiatif Strategi: Meningkatkan penyajian informasi data kepegawaian yang akurat dan termutakhirkan Kebijakan: Penyajian informasi data kepegawaian yang akurat dan termutakhirkan Tujuan: Terwujudnya penyajian informasi data kepegawaian yang akurat dan termutakhirkan Sasaran: Tersedianya informasi data kepegawaian yang akurat dan termutakhirkan Indikator sasaran: Tingkat akurasi data pegawai

MISI ke-4: Pembangunan dan pengembangan Model assesment Centre dalam rangka Penempatan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Strategi: 1. Pengembangan uji kompetensi sumber daya aparatur untuk menduduki jabatan struktural dan atau fungsional 2. Penyegaran (rotasi/mutasi) tugas Kebijakan: 1. Melaksanakan analisis jabatan dan pemetaan jabatan 2. Melaksanakan rotasi/mutasi jabatan sesuai kompetensi Tujuan: Terpenuhinya pejabat struktural dan fungsional berdasarkan kompetensi Sasaran: Terwujudnya capaian pejabat struktural dan fungsional berdasarkan kompetensi


Page 51

2014

Indikator Sasaran: 1. Tingkat pemenuhan jabatan struktural 2. Tingkat pemenuhan jabatan fungsional

3.3 Program dan Kegiatan Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah menyusun rencana kerja tahun 2014 dan menguraikan dalam 10 program dan 56 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 15.500.000.000 (Lima belas milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2014 dapat dilihat pada table 3.1 sebagai berikut: Adapun uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan, penyebaran lokasi program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung serta alokasi kebutuhan dana/pagu indikatif, dapat dikemukakan sebagaimana tabel 3.1. berikut ini :


Page 52

2014

Tabel 3.1 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2014 URUSAN NO

BAGIAN

Jumlah Program Kegiatan

1

Badan Kepegawaian Daerah

4


28

NON URUSAN Pagu Indikatif

10.782.000.000

Jumlah Program Kegiatan

6

28

Pagu Indikatif

3.218.000.000

URUSAN DAN NON URUSAN Jumlah Program Kegiatan

10

56

Pagu Indikatif

15.500.000.000

Page 53

2014

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2014 dan perkiraan maju tahun 2015 di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2, berikut :


Page 54

2014

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 Dan Prakiraan Maju tahun 2015 Kota Bandung

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1

Wajib

1.06

Perencanaan pembangunan

1.06.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Wajib

1.06.1.20.09.01.21.16 1 1.20

1.20.32 1.20.1.20.09.01.32.01

1.20.1.20.09.01.32.02

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)


Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting



4

5

6

7

8

9

10

Terlaksananya penyusunan Renstra dan Renja BKD Terlaksananya penyusunan renstra 2014-2018 dan renja BKD 2015

Kota Bandung Kota Bandung

100%

72.700.000

APBD

100%

79.970.000

2 dokumen

72.700.000

APBD Kota

1 dokumen

79.970.000

Terlaksananya diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural, terdiri dari: 1. Diklatpim Tk. II 2. Diklatpim Tk. III 3.Diklatpim Tk. IV


100%

4.880.000.000

APBD

100%

6.790.000.000

100% CPNS yang wajib pra jabatan

290.000.000

APBD Kota

100% CPNS yang wajib pra jabatan

1.450.000.000

Kota Bandung

130 orang

2.300.000.000

APBD Kota

145 orang

2.500.000.000


Page 55

2014

1 1.20.1.20.09.01.32.03

2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

1.20.1.20.09.01.32.04

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

1.20.33

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20.1.20.09.01.33.01

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1.20.1.20.09.01.33.05

1.20.1.20.09.01.33.06 1.20.1.20.09.01.33.07 1.20.1.20.09.01.33.08

Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

3 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Terlaksananya pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Terlaksananya perencanaan, pembinaan dan pengembangan aparatur Tersedianya dokumen rencana pembinaan karier PNS 1. Terlaksananya pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah secara online 2. Terlaksananya upload seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 4. Pemutakhiran data simpeg 5. Pengambilan data kartu pegawai elektronik (sidik jari dan foto) foto PNS pada database simpeg 3. Terlaksananya pelatihan operatr e-report PNS pada Tersedianya dokumen instrumen analisis jabatan Terpenuhinya PNS untuk calon tugas belajar Meningkatnya kesejahteraan pegawai sesuai ketersediaan anggaran


4 Kota Bandung

240 orang

5

6 1.390.000.000

7 APBD Kota

Kota Bandung

128 orang

900.000.000

Kota Bandung

100%


Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung

8 264 orang

9

10 1.490.000.000

APBD Kota

141 orang

1.350.000.000

6.359.500.000

APBD

100%

8.680.500.000

3 dokumen

329.500.000

APBD Kota

4 dokumen

350.000.000

100% master plan teknologi informasi, pemutakhiran data pejabat struktural 8,97%, perekaman kartu pegawai elektronik sebanyak 16.000 PNSD

640.600.000

APBD Kota

25% Modul Simpeg eksekutif, Modul Statistik; 21,15% Jabatan Fungsional Tertentu

600.160.000

4 dokumen

100.000.000

APBD Kota

4 dokumen

40 orang

40.000.000

APBD Kota

50 orang

100% dari usulan

180.000.000

APBD Kota

100 % dari usulan

125.000.000 75.000.000 858.000.000

Page 56

2014

1 1.20.1.20.09.01.33.09

2 Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

1.20.1.20.09.01.33.11

Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Peny

1.20.1.20.09.01.33.14

1.20.1.20.09.01.33.24

Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional

1.20.1.20.09.01.33.25

Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT

1.20.1.20.09.01.33.27

1.20.1.20.09.01.33.aa

3 Terlaksanany pembinaan PNS atas penanganan pelanggaran disiplin PNS serta ijin perkawinan/perceraian PNS Terpenuhinya pemberian bantuan tugas belajar 1. Terlaksananya penyusunan prioritas kebutuhan diklat tahun 2015 . Terlaksananya penyusunan dokumen analisis kebutuhan diklat tahun 2014 Terselesaikannya pelayanan administrasi mutasi pegawai fungsional Terselesaikannya administrasi kepegawaian struktural dan non struktural Terlaksananya pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pengadaan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri dari: 1. Penyelesaian kategori II yang sudah mengikuti seleksi untuk diangkat menjadi CPNS 2. Pengadaan CPNS berdasarkan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari pelamar umum

Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS


4 Kota Bandung

5 100% laporan pelanggaran tertangani

6 200.000.000

7 APBD Kota


17 orang

360.000.000

1 dokumen AKD

Kota Bandung

9 100% laporan pelanggaran tertangani

10 220.000.000

APBD Kota

20 orang

450.000.000

150.000.000

APBD Kota

1 dokumen AKD

175.000.000

850.000.000

APBD Kota

883.000.000

APBD Kota

1.060.000.000

APBD Kota

Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 92% dari usulan Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan 100% sesuai formasi CPNS yang ditetapkan

940.000.000

Kota Bandung

Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan 100% sesuai formasi CPNS yang ditetapkan

Kota Bandung

-

-

APBD Kota

100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

175.000.000

Kota Bandung

8

960.000.000 1.200.000.000

Page 57

2014

1 1.20.1.20.09.01.33.28

2 Kegiatan Penyegaran mind set Pola Kerja

3 Terlaksananya pembinaan dan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD

4 Kota Bandung

5 1. 1 kali kegiatan outbond 2. 10 kali kegiatan pencerahan bagi pejabat struktural di lingkungan BKD 3. 2 kali kegiatan pencerahan dengan narasumber di lingkungan BKD

6 337.000.000

7 APBD Kota

1.20.1.20.09.01.33.ab

Kegiatan Sumpah Janji PNS

Terlaksananya pemberian sumpah janji PNS

Kota Bandung

100% PNS yang telah lulus diklat prajabatan

150.000.000

1.20.1.20.09.01.33.ac

Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian

Kota Bandung


1.20.1.20.09.01.33.ad

Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Kota Bandung

1.20.1.20.09.01.33.ae

Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Gaji PNS

1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian 2. Terlaksananya penyusutan naska/arsip kepegawaian 3. Terlaksananya entry data kelengkapan dokumen kepegawaian PNS Terlaksananya perencana pengkajian prosedur terhadap pemberian kesejahteraan pegawai sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundangan 1. Terlaksananya pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2. Terlaksananya rekonsiliasi data gaji, tunjangan PNS dengan data kepegawaian 3. Terlaksananya kajian masterplan pembangunan aplikasi sistem informasi gaji ke seluruh SKPD (online) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam lingkup pencetakan gaji

Kota Bandung


8

9 1. 1 kali kegiatan outbond 2. 10 kali kegiatan pencerahan bagi pejabat struktural di lingkungan BKD 3. 2 kali kegiatan pencerahan dengan narasumber di lingkungan BKD

10 450.000.000

APBD Kota

100% PNS yang telah lulus diklat prajabatan

165.000.000

200.000.000

APBD Kota


220.000.000

3 Dokumen

225.000.000

APBD Kota

2 Dokumen

247.500.000

1 Paket

100.000.000

APBD Kota

1 Paket

300.000.000

Page 58

2014

1 1.20.1.20.09.01.33.af

2 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS

1.20.1.20.09.01.33.ag

Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan Pembinaan Purna Praja Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas

1.20.1.20.09.01.33.ah

1.20.1.20.09.01.33.ai

Kegiatan Evaluasi Jabatan

1.20.aa

Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center

1.20.1.20.09.01.aa.xa

Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

3 1. Terlaksananya inspeksi mendadak tempat keramaian/tempat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2. Terlaksananya rekapitulasi daftar tingkat kehadiran PNS di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan mesin checkclock/manual Tersedianya calon praja IPDN dan pembekalan purna praja

4 Kota Bandung

100%

6 204.400.000

7 APBD Kota

Kota Bandung

200 orang

150.000.000

Terpenuhinya PNS untuk penyesuaian kenaikan pangkat (penyesuaian ijazah) dan ujian dinas Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural

Kota Bandung

100 orang

Kota Bandung

Job Pricing Lingkup Badan (25%)

Tersusunnya bahan baku pembentukan dan pengembangan assesment center 1. Tersusunnya dokumen standar kompetensi manajerial 2. Tersusunnya dokumen standar kompetensi bidang

Kota Bandung

100%

Kota Bandung

Standar kompetensi jabatan struktural eselon II.b dan III.a


5

100%

10 554.840.000

APBD Kota

210 orang

175.000.000

125.000.000

APBD Kota

110 orang

140.000.000

75.000.000

APBD Kota

Job Pricing Lingkup Dinas

300.000.000

127.500.000

8

mendukung reformasi birokrasi bidang penataan sistem manajemen SDM aparatur

9

APBD

100%

APBD Kota

Standar kompetensi jabatan struktural eselon III.b

250.000.000

Page 59

2014

1 1.20.1.20.09.01.aa.xb

2 Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi Kegiatan Penilaian kompetensi / assessment kompetensi untuk penempatan dalam jabatan Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center Kegiatan penyusunan kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional

1.20.1.20.09.01.aa.xc

3 Tersusunnya metoda/alat ukur penilaian kompetensi

4 Kota Bandung

Tersedianya calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan Tersusunnya bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center

Kota Bandung Kota bandung

5 Master plan/Blue print CAT Assessment, Alat ukur kompetensi dasar PNS Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Esselon II.b dan III.a, III.b, IV.a -

6 175.000.000

7 APBD Kota

690.000.000

APBD Kota

-

APBD Kota

8

9 Pembangunan Sistem CAT Tahap 1, Alat Ukur Kompetensi Pelayanan Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Esselon III.a, III.b, IV.a, IV.b 100%

10 250.000.000 800.000.000 100.000.000

Belanja Non Urusan

KODE

1

1.20

1.20.09

01

1.20

1.20.09

01

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)


Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Lokasi



Sumber Dana

Catatan Penting



4

5

6

7

8

9

10

12 bulan

79,900,000

Tersedianya sarana pendukung administrasi perkantoran

Kota Bandung

-

Kota Bandung


Tersedianya pendukung kegiatan surat menyurat

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

APBD KOTA BANDUNG 12 bulan

69,000,000

APBD

Page 60

2014

1.20

1 1.20.09

01

02

2 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Tersedianya fasilitas internet

4 Kota Bandung

5 12 bulan

6 110,000,000

7 APBD

9 12 bulan

10 121,000,000

1.20

1.20.09

01

06

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

-

Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional

Kota Bandung

42 kendaraan

15,000,000

APBD

42 kendaraan

16,500,000

1.20

1.20.09

01

08

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

Tersedianya jasa cleaning service

Kota Bandung

12 bulan

105,000,000

APBD

12 bulan

120,750,000

1.20

1.20.09

01

09

Kegiatan Penyediaan perbaikan peralatan kerja

-

Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan kantor

Kota Bandung

100%

15,000,000

APBD

100%

16,500,000

1.20

1.20.09

01

10

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

-

Tersedianya alat tulis kantor

Kota Bandung

100%

75,000,000

APBD

100%

82,500,000

1.20

1.20.09

01

11

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-


Kota Bandung

100%

305,000,000

APBD

100%

335,500,000

1.20

1.20.09

01

12

Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

-

Tersedianya peralatan listrik/penerangan ruang kantor

Kota Bandung

100%

15,000,000

APBD

100%

16,500,000

1.20

1.20.09

01

13

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

-

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Bandung

1 paket

60,000,000

APBD

1 paket

66,000,000

1.20

1.20.09

01

14

Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

-

Tersedianya peralatan rumah tangga

Kota Bandung

1 paket

15,000,000

APBD

1 paket

16,500,000

1.20

1.20.09

01

15

Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

-

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan

Kota Bandung

12 bulan

35,000,000

APBD

12 bulan

38,500,000

-


8

Page 61

2014

1.20

1 1.20.09

01

17

1.20

1.20.09

01

18

1.20

1.20.09

02

1.20

1.20.09

02

05

1.20

1.20.09

02

1.20

1.20.09

1.20

2 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

-

3 Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu

5 100%

6 260,000,000

7 APBD

100%

190,000,000

APBD

8

9 100%

10 286,000,000

100%

209,000,000

82,500,000

Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya sarana pendukung kinerja aparatur


APBD KOTA BANDUNG

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

-

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Kota Bandung

APBD

10

Kegiatan Pengadaan Mebeulair

-

Tersedianya mebeulair kantor

1 paket

75,000,000

APBD

100%

02

12

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur

-

Tersedianya perlengkapan kerja aparatur


1 paket

150,000,000

APBD

100%

1.20.09

02

24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Kota Bandung

1 paket

600,000,000

APBD

100%

660,000,000

1.20

1.20.09

02

22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Bandung

-

APBD

1 paket

33.000.000

1.20

1.20.09

02

26

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kota Bandung

1 paket

20,000,000

APBD

100%

22,000,000

1.20

1.20.09

02

42


-

Terlaksananya perbaikan gedung kantor

Kota Bandung

1 paket

100,000,000

APBD

100%

110,000,000

1.20

1.20.09

02

52


-

Terciptanya ruang kerja yang nyaman

Kota Bandung

11 bulan

16,500,000

APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

4 Kota Bandung


-

165,000,000

18,150,000

Page 62

2014

1.20

1 1.20.09

03

2 Program Peningkatan Disiplin Pegawai

3 Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur BKD

4 Kota Bandung

5

1.20

1.20.09

03

1.20

1.20.09

1.20

01


-


Kota Bandung

2 unit mesin dan kartu absensi

4,000,000

APBD

2 unit mesin dan kartu absensi

4.400.000

03

02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

-

Kota Bandung

100% aparatur BKD

100,000,000

APBD

100% aparatur BKD

110,000,000

1.20.09

03

05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

-

Terlaksananya penyediaan PDH Khaki dan PDH warna bebas bagi aparatur BKD Terlaksananya Penyediaan pakaian batik tradisional bagi apartur BKD

Kota Bandung

100% aparatur BKD

55,000,000

APBD

100% aparatur BKD

60,500,000

1.20

1.20.09

04

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Tersedianya sarana pendukung kegiatan rotasi/mutasi pegawai

Kota Bandung

1.20

1.20.09

04

Pemindahan Tugas pNS

-

Kota Bandung

1.20

1.20.09

05

Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan pembinaan kinerja aparatur

1.20

1.20.09

05

-

03

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 02

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undnagan


Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

6 159,000,000

7 APBD KOTA BANDUNG

300,000,000

APBD KOTA BANDUNG

4 kali kegiatan

300,000,000

APBD

Kota Bandung

100%

360,000,000

APBD KOTA BANDUNG

Kota Bandung

2 kegiatan

240,000,000

APBD

8

9

10 174,900,000

330,000,000

Sosialisasi SOP BKD dalam rangka penerapan reformasi birokrasi dan aksi daerah penanggulangan korupsi. Sosialisasi PP 46 tahun 2011 Sosialisasi PP 10 tahun 1983 dan PP 53 tahun 2010 Sosialisasi jabatan fungsional

4 kali kegiatan

330,000,000

100%

396,000,000

2 kegiatan

264,000,000

Page 63

2014

1.20

1 1.20.09

05

1.20

1.20.09

06

1.20

1.20.09

06

1.20

1.20.09

06

1.20

1.20.09

06

03

2 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

-

3 Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan bagi aparatur BKD

4 Kota Bandung

5 11 bulan

6 120,000,000

7 APBD

APBD KOTA BANDUNG

8

9 11 bulan

10 132,000,000

100%

160,380,000

49,500,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD

Kota Bandung

100%

145.800.000

01

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

-

Terlaksananya evaluasi dan penyusunan LAKIP BKD Tahun Anggaran 2013

Kota Bandung

1 Dokumen

45,000,000

APBD

1 Dokumen

02

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

-

Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD Tahun Anggaran 2014

Kota Bandung

1 Dokumen

35,800,000

APBD

1 Dokumen

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

-

Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan keuangan BKD Tahun Anggaran 2013

Kota Bandung

1 Dokumen

04

39,380,000 65,000,000

15,500,000,000


APBD

1 Dokumen

71,500,000

20,465,300,000

Page 64

2014


Page 65

2014

BAB IV PENUTUP

R

encana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegerasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung secara efektif dan efisien, selanjutnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD tahun 2014.

4.1 CATATAN PENTING Pada tahun anggaran 2014, Badan Kepegawaian Daerah memiliki prioritas yakni pengembangan Assessment Center yang membutuhkan anggaran yang cukup besar ± Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Selain program prioritas dimaksud, IKU yang harus dilaksanakan tentunya memerlukan

anggaran

yang

cukup

besar

pula,

sehingga

untuk

melaksanakan program prioritas dibagi dalam tahapan-tahapan yang target pencapaiannya dibagi dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran.

4.2 Kaidah-kaidah Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2014, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut: 1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013; 2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; 3. Tujuan yang dikehendaki; 4. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; 5. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.


Page 66

2014

6. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, berisi program

dan

kegiatan

yang

menjadi

prioritas

untuk

dilaksanakan

mencerminkan: 1. Terlaksananya penyusunan Renstra dan Renja BKD 2. Terlaksananya diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan 3. Terlaksananya perencanaan, pembinaan dan pengembangan aparatur 4. Tersusunnya bahan baku pembentukan dan pengembangan assesment center 5. Tersedianya sarana pendukung kegiatan rotasi/mutasi pegawai 6. Meningkatnya

sarana

dan

prasarana

pendukung

administrasi

perkantoran 7. Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan pembinaan kinerja aparatur 8. Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan BKD

4.3 Rencana tindaklanjut Pencapaian

pelaksanaan

target

yang

direncanakan

dalam

realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau di lain sisi dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindaklanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan dating agar terlaksanak sesuai target dan harapan.

Bandung,

2013

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 195812281978042002


Page 67

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents