BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam setiap kematian erat kaitannya dengan harta peninggalan. Setiap harta yang ditinggalkan oleh seseorang baik yang bersifat harta benda bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak akan menjadi harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia. Begitu seseorang dinyatakan telah meninggal, pada saat itu juga semua hartanya secara otomatis menjadi harta warisan bagi ahli waris yang ditinggalkannya tanpa terkecuali. Menerapkan dan memakai hukum waris Islam ketika melakukan pembagian warisan adalah merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh setiap muslim. Hal ini harus sesuai dengan bunyi Surat An Nisa ayat 13 dan 14, di mana Allah akan menempatkan sorga selama-lamanya bagi orang-orang yang menaati ketentuan (pembagian harta pusaka) dan memasukkan ke neraka untuk selamalamanya bagi orang-orang yang tidak mengindahkannya. Rasulullah SAW juga memerintahkan agar setiap muslim membagi harta pusaka menurut Al-Qur’an sebagaimana dalam sabdanya : Bagilah harta pusaka antara ahli waris menurut kitabullah. 1 Bila dilihat dalam kajian hukum Islam dan hukum Perdata, seharusnya, selayaknya, dan sepantasnya harta warisan dibagikan tepat waktu sebelum ada masalah-masalah yang timbul karenanya di kemudian hari. Dalam arti kata, begitu
1
Imam Az-Zabidi Ilyas, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, Mizan, Bandung, 1997, hal.895.
seseorang meninggal dunia, sebaiknya disegerakan dalam membagi harta warisan yang ditinggalkannya kepada seluruh ahli waris yang ada, setelah dikeluarkan beberapa biaya berikut ini : 2 1. Biaya pelaksanaan fardhu kifayahnya, yakni : biaya mengkafaninya dan biaya mengkuburkannya; 2. Biaya pelunasan hutang-hutangnya, jika memang ada; 3. Biaya yang dipergunakan untuk memenuhi seluruh wasiat-wasiatnya, jika memang ada. Setelah semua biaya di atas dikeluarkan dari harta orang yang meninggal itu, maka sisa hartanya itu segera dibagikan kepada seluruh ahli waris yang ada menurut ketentuan bagian masing-masing. Dalam Hukum Islam, bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat An Nisa ayat 11. Makin cepat harta warisan dibagikan, maka makin bagus akibatnya baik untuk seluruh ahli waris maupun bagi orang yang meninggal itu sendiri. Sebab harta warisan yang dibagikan secara cepat adalah memiliki berbagai kebaikan dan kemaslahatan, antara lain : 1. Seluruh ahli waris masih dalam keadaan hidup (lengkap). Jika memang pembagiannya ditunda dalam waktu yang lama, dikhawatirkan akan ada ahli waris yang meninggal dunia atau yang pergi jauh yang mengakibatkan sulitnya dilakukan pertemuan ahli waris secara lengkap pada masa mendatang;
2
Helmi Karim, Fiqh Muamalah, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.73.
2. Kedudukan dan status harta masih jelas jumlah dan tempatnya. Jika harta warisan tidak dibagikan secara cepat dikhawatirkan akan terjadi kekaburan atau ketidakjelasan jumlah harta warisan yang ditinggalkan; 3. Terhindarnya provokasi terhadap kerukunan dan kekeluargaan seluruh ahli waris dari pihak-pihak tertentu. Pembagian
warisan
yang
dilambat-lambatkan
justru
akan
dapat
menimbulkan hal-hal yang merugikan, bukan saja pihak ahli waris, atau orang yang telah meninggal, juga dapat merugikan masyarakat pada umumnya. Demikian halnya dengan kasus gugatan waris No.102/Pdt-G/2007/PA-TTD tentang tuntutan hak dan bagian anak laki-laki di mana pada saat ayah ahli waris meninggal dunia, ternyata harta warisan yang ditinggalkannya tidak langsung dibagikan. Karena lambatnya alm Hj. Hotni Harahap membagikan harta peninggalan alm. Drs. H. Gusnar Efendi Sutan Dilaut Siregar kepada seluruh ahli waris yang masih hidup, maka hal ini menjadi pemicu timbulnya perkara warisan di kalangan para ahli waris. Perkara warisan ini muncul bukan pada semasa hidup alm Hj. Hotni Harahap, melainkan setelah beliau meninggal dunia. Andaikan harta warisan peninggalan alm. Drs. H. Gusnar Efendi Sutan Dilaut Siregar segera dibagikan, niscaya tidak akan ada sengketa pembagian warisan di kalangan para ahli waris. Sesungguhnya hukum waris Islam mengharuskan kepada ahli waris untuk segera melakukan pembagian harta warisan seseorang agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Banyak sengketa waris terjadi di antara para ahli waris, baik
yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat ahli waris. 3 Terkadang, ada ahli waris yang meminta supaya harta warisan dijual lalu hasil penjualan dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, tetapi ada yang menolak hal tersebut. Ada pula peristiwa penjualan harta warisan dalam bentuk tanah yang telah dijual kepada pihak lain, dituntut karena seorang ahli waris tidak diikutsertakan dalam penjualan tanah tersebut. Bermacam persoalan tersebut memerlukan jalan keluar yang adil. 4 Indonesia mempunyai beragam adat, budaya serta latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakatnya. Begitu pula dalam hal hukum waris berdasarkan adat sangatlah beragam bergantung dari sifat kedaerahan. Banyaknya jumlah suku bangsa di Indonesia, banyak pula jumlah hukum waris yang ada. 5 Selain itu, terdapat pula hukum Islam mengatur pula tentang hukum waris bagi umatnya yang bersumber dan berdasarkan pada kitab suci Al-Qur’an, hadis dan ijtihad. Golongan penduduk asli Indonesia menggunakan hukum waris berdasarkan adat setempat di wilayah mereka tinggal. Namun yang beragama Islam dapat pula untuk memilih hukum waris Islam. 6
3
Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, At Tahirriyah, Jakarta, 1995, hal. 9. F.Satrio Wicaksono, Hukum Waris,Visi Media, Jakarta, 2011, hal.2. 5 Masjfuk Zuhdi, Studi Islam, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal 12. 6 Ibid. 4
B. Permasalahan Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti perlu mengangkat beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan melalui pelaksanaan penelitian secara mendalam dan terfokus terhadap kasus tersebut di atas. Beberapa permasalahan yang diangkat dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana hak dan bagian warisan anak laki-laki berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi No.102/Pdt-G/2007/PA-TTD ? 2. Apa dasar pertimbangan hakim memutuskan bagian masing-masing ahli waris dalam dua tahap ? 3. Apa dasar pertimbangan hakim tentang pelaksanaan hibah yang dilakukan pewaris ?
C. Tujuan Peneltian Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui secara jelas tentang hak dan bagian warisan anak laki-laki berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi No.102/PdtG/2007/PA-TTD; 2. Untuk
mengetahui
secara
jelas
tentang dasar pertimbangan
hakim
memutuskan bagian masing-masing ahli waris dalam dua tahap; 3. Untuk mengetahui secara jelas tentang dasar pertimbangan hakim tetntang pelaksanaan hibah yang dilakukan pewaris.
D. Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian skripsi ini adalah akan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Sedangkan manfaat secara teoritis dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Sedangkan manfaat secara praktis dapat memberikan kontribusi positif dalam pengayaan dan perbendaharaan dalam bidang ilmu waris terutama bagi kalangan mahasiswa, dosen, dan peneliti.
E. Metode Penelitian Metode penelitian harus ditetapkan secara tepat karena dengan metode penelitian ini akan membantu dalam menetapkan arah dan tujuan penelitian sehingga akan mampu mengungkapkan penelitian secara sistematis. Maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : 1.
Jenis Penelitian Penelitian terhadap permasalahan dalam skripsi ini merupakan penelitian
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. 7
7
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, 1986, hal.9.
Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung.
8
Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara melukiskan keadaan yang menjadi obyek persoalannya dan bertujuan memberikan gambaran mengenai hal yang menjadi pokok permasalahannya, dalam hal ini tentang status dan kedudukan anak. Sehingga dapat dianalisis dan akhirnya dapat diambil kesimpulan yang bersifat umum. 9 2. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif. Yang mana maksudnya adalah cara berpikir dalam menarik kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya umum dan sudah dibuktikan bahwa dia benar. 10 3. Data yang Digunakan Dalam penyusunan skripsi ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
8
Ibid. Ibid., hal.10. 10 Ibid. 9
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. 11 Dalam skripsi ini bahan hukum primernya adalah Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi No. 102/Pdt-G/2007/PA-TTD, bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata yang mengikat, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, pendapat-pendapat pakar hukum, rancangan undang-undang, dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. 12 Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yakni, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. 13 4. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “trial and error”. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. 14
11
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.113. 12 Ibid. 13 Ibid. 14 Ibid.
Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya : 15 a. Mendapatkan gambaran atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti; b. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan; c. Sebagai sumber data sekunder; d. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya; e. Mendapat informasi tentang cara evaluasi atau analisa data yang digunakan; f. Memperkaya ide-ide baru. 5. Analisa Data Data yang diperoleh akan dihubungkan dengan studi kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis secara logis dan disusun dengan menggunakan metode kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan diteliti dan dipelajari kemudian dianalis secara deskriptif kualitatif agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan di teliti yang tersusun dalam kalimat yang sistematis. 16
F. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi yang bertemakan mengenai tentang bagian anak laki-laki memang cukup banyak diangkat dan dibahas namun penulisan dengan judul
15 16
Ibid. Ibid., hal 125.
“Tinjauan Yuridis Hak dan Bagian Anak Laki-laki (studi Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi No. 102/Pdt-G/2007/PA-TTD), belum pernah ditulis sebagai skripsi, dengan demikian penulisan skripsi ini tidak sama dengan penulisan skripsi lainnya, sehingga penulisan skripsi ini masih asli serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik.
G. Sistematika Penulisan Bab pertama berisi pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar untuk penulisan bab-bab berikutnya di dalam pembahasan, yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, keaslian penulisan, dan sistematika penulisan. Bab kedua menguraikan secara teoritis tentang tinjauan umum hukum waris Islam yang terdiri dari pengertian hukum waris Islam, dasar hukum waris Islam, syarat sah dan rukun waris serta halangan mewaris. Bab ketiga menguraikan tentang ketentuan pembagian warisan menurut hukum Islam yang terdiri dari ahli waris dan penggolongannya, ketentuan bagian masing-masing ahli waris, perolehan harta melalui hibah, dan perolehan harta melalui wasiat. Bab keempat membahas tentang tinjauan yuridis hak dan bagian anak lakilaki menurut Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi No. 102/PdtG/2007/PA-TTD dalam bab ini membahas tentang kasus posisi, hak dan bagian anak laki-laki menurut Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi No. 102/Pdt-G/2007/PA-TTD, dasar pertimbangan hakim memutuskan bagian
masing-masing ahli waris dalam dua tahap, dan dasar pertimbangan hakim tentang pelaksanaan hibah yang dilakukan pewaris. Bab kelima merupakan kesimpulan dan saran dari keseluruhan penulisan skripsi ini. Dalam bab ini ditarik beberapa kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu. Di samping itu, juga dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat.
