BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Dalam era globalisasi dewasa ini, pelaku usaha menerapkan berbagai macam strategi bisnis untuk berkompetisi di pasar global. Salah satu strategi bisnis adalah dalam kerangka penetapan harga produk dan/atau jasa yang dipasarkan (Pricing Strategy). Dalam lingkungan perusahaan multinasional atau konglomerasi, salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dalam format penetapan harga transfer (Transfer Pricing) untuk transaksi antar perusahaan dalam kelompok multinasional/konglomerasi. Strategi penentuan harga transfer ini digunakan sebagai salah satu cara untuk memenangkan pasar global dan untuk memaksimalkan pendapatan kelompok usaha secara global. Penentuan harga transfer dapat digunakan untuk menetapkan harga produk/jasa yang kompetitif dalam memenangkan pasar global. Dengan kualitas barang/jasa
yang
sama,
perusahaan
multinasional/
konglomerasi
dapat
menetapkan harga yang lebih rendah dari harga pasar karena penetapan harga transfer dari hulu ke hilir (integrasi vertikal). Perusahaan konglomerasi dapat mempertahankan margin yang sama dengan saingannya tapi dengan harga pasar yang lebih murah. Strategi ini menjadi pertimbangan konsumen dalam belanja dan dengan demikian menjadi salah satu faktor perusahaan dalam memenangkan pasar global. Dengan margin yang sama dengan saingannya, tetapi dalam harga produk yang lebih murah pada kualitas yang sama, maka pangsa pasar yang lebih besar dapat dimenangkan.
1
2
Strategi penetapan harga transfer ini tidak dapat dilakukan oleh perusahaan individu (single entity) atau perusahaan skala kecil.
Dengan
demikian, perbedaan ini akan menciptakan kondisi persaingan yang tidak sehat yang pada akhirnya akan mematikan usaha perusahaan skala kecil. Bagaimana aturan hukum dan perangkat yang ada saat ini dapat mengatasi kondisi ini terkait penetapan harga transfer? Apakah perlu perbaikan dalam aturan hukum dan perangkatnya untuk memperkuat penegakan hukum dalam mekanisme penetapan harga transfer? Selain itu penentuan harga transfer digunakan juga untuk memaksimalkan pendapatan kelompok usaha secara global. Hal ini dapat terjadi apabila transaksi kelompok usaha dilakukan dengan pihak yang berada di negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah dari tarif yang berlaku di Indonesia. Penetapan harga transfer yang lebih rendah dari harga pasar ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah menyebabkan pengalihan keuntungan ke negara pajak murah tersebut.
Sehingga pengenaan pajak secara global akan lebih rendah
dibandingkan penetapan harga sesuai pasar. Tindakan penghindaran dan pengurangan pajak sering terjadi di manapun, terutama di negara dengan tarif pajak lebih tinggi. Selain alasan-alasan tersebut di atas, penetapan harga transfer menjadi penting karena alasan-alasan berikut ini:
3
a. Penentuan harga transfer dapat memungkinkan kelompok perusahaan multinasional memindahkan dananya di berbagai negara, terutama pada negara yang tidak ketat pengawasan moneternya. b. Penentuan
harga
transfer
memungkinkan
kelompok
perusahaan
multinasional mengendalikan pembatasan atas pengalihan keuntungan antar negara, serta pembatasan fiskal lainnya. c. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengurangi pendapatan pemegang saham lokal atau saham minoritas. d. Cara ini dapat juga digunakan untuk menghindari perhatian publik yang terkait dengan keuntungan yang besar yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional di suatu negara. Kondisi tersebut di atas dapat menyebabkan terciptanya iklim persaingan usaha yang tidak sehat, terutama dengan perusahaan yang tidak tergabung dalam konglomerasi/multinasional dan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Iklim persaingan yang tidak sehat ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam mendorong iklim usaha, terutama dalam upaya mendorong dunia usaha di Indonesia. Sejauh ini belum banyak peraturan yang diterapkan untuk pengaturan penetapan harga transfer dalam kerangka penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat. Peraturan yang diterapkan kebanyakan berkaitan dengan penghindaran pengalihan pajak ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Penelitian ini akan dilakukan untuk melakukan tinjauan yuridis atas mekanisme penetapan harga transfer dalam kerangka persaingan usaha di Indonesia. Apakah penetapan
4
harga dalam sistem hukum yang berlaku saat ini mendukung terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat.
B. Perumusan Masalah Kondisi yang dijelaskan pada bagian latar belakang permasalahan di atas mendorong dilakukannya penelitian untuk menjawab permasalahan berikut ini: 1. Bagaimana mekanisme penetapan harga transfer (”Transfer Pricing”) yang dapat diterapkan sesuai dengan peraturan persaingan usaha di Indonesia? Apakah peraturan yang ada dapat mengakomodasi mekanisme yang terbaik (best practice of transfer pricing)? 2. Bagaimana efektifitas peraturan perundangan di Indonesia dalam mengatur penerapan mekanisme penetapan harga transfer dan pengungkapannya dalam rangka ”good corporate governance” dan penciptaan iklim persaingan yang sehat? 3. Bagaimana fakta penegakan hukum dalam pencegahan dampak negatif mekanisme penetapan harga transfer terhadap persaingan usaha di Indonesia?
1. Mekanisme penetapan harga transfer: Seperti yang dijelaskan pada bagian terdahulu, peraturan tentang penetapan harga transfer lebih banyak mengatur metode penetapan harga dalam kaitannya dengan perpajakan. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-43/PJ/2010, tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan
5
Istimewa, ditetapkan bahwa penentuan harga antar perusahaan dengan hubungan istimewa ditetapkan dengan “arms-length basis”. Dalam hal ini, suatu harga ditentukan pada harga yang akan dicapai dari negosiasi oleh pihak-pihak yang independen.
Dalam peraturan tersebut direkomendasikan beberapa metode
penetapan harga, sebagai berikut: 1. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP); 2. Metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost plus method/CPM); 3. Metode pembagian laba (profit split method/PSM) atau metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM). Metode tersebut di atas dijabarkan secara rinci pada Bab II berkaitan dengan Tinjauan Pustaka. Dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, penetapan harga diatur pada pasal 6 sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.” Dalam OECD rule yang dijadikan acuan negara-negara yang tergabung dalam organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan tersebut (Organization for Economic Cooperation and Development), ditentukan aturan sebagai berikut:1
1
OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, 22 July 2010, Chapter 1, paragraf 1.15
6
“The arm’s length principle seeks to ensure that transfer prices between member of a multinational enterprise (“controlled transactions”), which are the effect of special relationships between the enterprises, are either eliminated or reduced to a large extent. It is required that, for tax purposes, the transfer prices of controlled transactions should be similar to those of comparable transactions between independent parties in comparable circumstances (“uncontrolled transactions”).”
Dari rumusan tersebut kita dapat melihat adanya ketimpangan dalam mekanisme penetapan harga transfer dengan peraturan persaingan usaha. Peraturan yang ada lebih mengatur mekanisme harga transfer untuk menghindari adanya tax avoidance. Sedangkan peraturan yang berkaitan dengan persaingan usaha dalam bentuk larangan yang tentunya sangat membatasi ruang bagi pelaku bisnis. Kondisi ini perlu segera diatur secara jelas untuk penerapan peraturan persaingan usaha secara efektif dan konsisten. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian parameter-parameter yang relevan dalam menciptakan kondisi persaingan usaha terkait dengan mekanisme penetapan harga transfer.
2. Efektifitas peraturan penetapan harga transfer dalam kerangka “good corporate governance” Seperti yang dijelaskan pada penjabaran sebelumnya, peraturan penetapan harga transfer yang ada saat ini masih terpaut dengan perpajakan. Peraturan penetapan harga transfer belum banyak terkait upaya penciptaan iklim persaingan yang sehat dan pengungkapan dalam rangka “good corporate governance”. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian parameter-parameter yang terkait dengan hal tersebut. Penelitian dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan penerapan yang dilakukan di negara lain.
7
Perkebangan peraturan penetapan harga transfer banyak dipengaruhi oleh peranan dan kontribusi dari OECD. Pedoman (“Guideline”) yang disepakati oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD pada tahun 1995 merupakan dokumen penting dalam perkembangan peraturan penetapan harga transfer di berbagai negara. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan penerapan peraturan terkait penetapan harga transfer (“transfer pricing”) pada berbagai negara sejak tahun 1995.
Tabel 1: Perkembangan Penerapan Peraturan Penetapan Harga Transfer Secara Global 1995 2000
2001 2002
Thailand Portugal Peru India
2003 2004
Taiwan Hungary Colombia Malaysia Thailand Portugal Peru India
2005 2006
Poland Norway Kazakhstan Singapore Vietnam Ecuador Denmark Taiwan Hungary Colombia Malaysia Thailand Portugal Peru India
2006 2007 Switzerland Chile Finland Ireland Israel Spain Philippines Sweden Turkey Kenya Austria Poland Norway Kazakhstan Singapore Vietnam Ecuador Denmark Taiwan Hungary Colombia Malaysia Thailand Portugal Peru India
2008 - 2009 Indonesia Luxembourg Switzerland Chile Finland Ireland Israel Spain Philippines Sweden Turkey Kenya Austria Poland Norway Kazakhstan Singapore Vietnam Ecuador Denmark Taiwan Hungary Colombia Malaysia Thailand Portugal Peru India
8
Germany Russia Belgium Venezuela Argentina Canada UK China Slovakia Brazil Japan Italy New Zealand Mexico Korea France Australia South Africa USA
Netherland Netherland Germany Germany Russia Russia Belgium Belgium Venezuela Venezuela Argentina Argentina Canada Canada UK UK China China Slovakia Slovakia Brazil Brazil Japan Japan Italy Italy New New Zealand Zealand Mexico Mexico Korea Korea France France Australia Australia South South Africa Africa USA USA
Netherland Germany Russia Belgium Venezuela Argentina Canada UK China Slovakia Brazil Japan Italy New Zealand Mexico Korea France Australia South Africa USA
Netherland Germany Russia Belgium Venezuela Argentina Canada UK China Slovakia Brazil Japan Italy New Zealand Mexico Korea France Australia South Africa USA
Netherland Germany Russia Belgium Venezuela Argentina Canada UK China Slovakia Brazil Japan Italy New Zealand Mexico Korea France Australia South Africa USA
Sumber: Transfer Pricing Law and Practice in India, 2nd edition, Deloitte2 Meskipun pedoman OECD dijadikan acuan dalam penerapan di berbagai negara, pelaksanaannya disesuai dengan karakteritik dan kondisi pada negaranegara yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebagai acuan dalam memahami parameter yang akan diteliti, maka penulis akan menggali parameter yang jadikan acuan sesuai OECD Guideline 1995 dan penyesuaian yang sudah dilakukan di berbagai Negara.
3. Penegakan hukum dalam pencegahan dampak negatif mekanisme penetapan harga transfer Dengan memahami penerapan peraturan penetapan harga transfer yang baik pada bagian-bagian sebelumnya, penulis akan meneliti beberapa kasus yang 2
Deloitte Touche Tohmatsu India PVT, Transfer Pricing – Law and Practices in India, 2nd edition, November 2009
9
ada di pengadilan dan mengevaluasi penegakan hukum yang diterapkan. Penelitian ini tentunya perlu diperdalam dengan melakukan studi pustaka sehingga dapat dicapai gambaran yang lebih jelas.
Dengan pendekatan ini,
penulis berharap akan dapat memberikan masukan untuk perbaikan dalam rangka pencegahan dampak negatif mekanisme penetapan harga transfer.
C. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil observasi atas penelitian tentang mekanisme penetapan harga transfer (transfer pricing), ditemukan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut ini: 1. Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Pengaruhnya Terhadap Harga Tranfer (Transfer Pricing). Vinna Dien Asmady Putri; S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UGM; 2013 2. The Effectiveness of Transfer Pricing Strategy; Adhiningtyas Galuh Purwitasari; Akuntansi UGM; 2013 3. Analisis Penentuan Harga Pasar Wajar Dalam Transfer Pricing Atas Royalti Dalam Industri Consumer Goods (kasus PT Unilever Indonesia Tbk.); I Gusti Ngurah Agung Sanathana Dharma; S2 Magister Manajemen UGM; 2012 4. Nilai Pasar Wajar Saham PT Aqua Golden Missisipi Tbk. Pasca Indikasi Transfer Pricing; Imam Sudirman, S.E.; S2 Magister Ekonomi Pembangunan UGM; 2011
10
5. Penyidikan Sebagai Tindakan Represif Terhadap Rekayasa Transaksi Keuangan Internasional; Yumanto; S2 Magister Hukum UGM; 2009 6. Advance Pricing Agreement dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pajak Dalam Rangka Meminimalisasi Potensi Risiko Kerugian Akibat Beban Pajak: Studi Kasus Pada PT XYZ; Widiyanto; Magister Manajemen UGM; 2006 7. Studi Eksperimen: Pengaruh Information Asymmetry dan Incentive Terhadap Keputusan Tranfer dan Outcome Manajer Dalam Negotiated Market-based Transfer Pricing; Naibaho Dameria; S2 Akuntansi UGM; 2005.
Penelitian yang sudah dilakukan tersebut atas belum membahas permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan.
D. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk memformulasikan mekanisme penetapan harga transfer (transfer pricing) yang lebih transparan dan memenuhi kaidah hukum dalam rangka terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. Formulasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam memperbaiki peraturan yang berkaitan dengan penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat.
11
E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 1. Diharapkan hasil Penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau menambah khasanah terhadap ilmu pengetahuan Hukum pada umumnya dan khususnya bidang Hukum Persaingan Usaha di Indonesia 2. Diharapkan hasil Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan referensi terhadap peneliti selanjutnya untuk lebih baik dan objektif dalam penelitiannya, berkaitan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, dan 3. Diharapkan hasil Penelitian ini berguna bagi masyarakat dan dunia usaha untuk dapat memahami permasalahan prinsip persaingan usaha, terutama dalam penerapan strategi penetapan harga transfer (transfer pricing strategy).
12
F. Kerangka Berpikir Judul
Kajian Yuridis Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Transfer (Transfer Pricing) Dalam Kerangka Persaingan Usaha
Latar belakang
Produsen • Penguasaan pangsa pasar • Pendapatan maksimal
Konsumen • Pasar persaingan yang sehat • Harga yang efisien
Negara • Iklim usaha yang kondusif • Pendapatan Negara yang optimal
Perilaku produsen dalam penetapan harga
Perilaku konsumen dalam pasar
Intervensi regulasi
Persaingan yang sehat
Pasar yang efisien
Pertumbuhan ekonomi
Tujuan Penelitian
Hipotesis
Pembuktian Hipotesis
1. Memahami mekanisme penetapan harga transfer yang dapat mendukung terciptanya iklim persaingan yang sehat dan terciptanya pasar yang efisien; 2. Menganalisa kecukupan perangkat peraturan hukum dan penegakannya demi terlaksananya mekanisme penetapan harga transfer yang efektif; 3. Memberikan saran yang diperlukan untuk melengkapi perangkat peraturan hukum dan penegakannya dalam rangka penerapan mekanisme penetapan harga transfer yang efektif. Peraturan hukum yang ada belum memadai untuk mengatur terciptanya mekanisme penetapan harga transfer yang secara efektif mendukung persaingan usaha yang sehat demi terciptanya pasar yang efisien dan iklim usaha yang sehat. Aspek-aspek yang diperlukan untuk terciptanya persaingan usaha yang sehat, terutama berkaitan penetapan harga
Perilaku para pemangku kepentingan dalam menyikapi penetapan harga transfer.
Peraturan hukum yang diperlukan (Parameter)
Perbedaan
Metode Penelitian
Peraturan hukum yang telah diterapkan pada saat ini
Saran dan usulan penyempurnaan
