BAB I PENDAHULUAN. An evaluation version of novapdf was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice

Pemerintah Kabupaten Blitar

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Setiap pelaksanaan urusan kepemerintahan akan selalu dikaitkan dengan pengelolaan kepemrintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar utama yaitu, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas merupakan salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana azas tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (result oriented). Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan Rencana Stratejik dalam jangka menengah ( 5 tahun), Rencana Kerja Tahunan / Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kerja serta kaporan pertanggunjawaban setiap tahunnya. LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus dicapai Badan Kepegawaian Daerah tahun 2014, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011–2016 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan

balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.

1.2. GAMBARAN UMUM SKPD Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian Daerah. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 dalam pasal 5 disebutkan tugas lembaga Teknis Daerah adalah melaksanakan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

1


penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

daerah

yang

bersifat

spesifik

dengan

menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan Teknis; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut

Badan

Kepegawaian

Daerah

menyelenggarakan fungsi sebagai : a. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; b. Perumusan Kebijakan dalam rangka penyusunan program serta petunjuk teknis dalam bidang kepegawaian; c. Perumusan Kebijakan dalam rangka peningkatan kualitaas sumberdaya pegawai melalui pendidikan dan latihan pegawai; d. Perumusan kebijakan dalam rangka penataan dalam jabatan, penigkatan karier pegawai dan pemindahan pegawai; e. Perumusan kebijakan dalam rangka pengelolaan kenaikan pangkat pegawai struktural dan jabatan fungsional; f. Perumusan kebijakan dalam rangka pengadaan pegawai; g. Perumusan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai; Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar memiliki struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan ..... tanggal, berikut tersaji dalam bagan 1.1. Bagan 1.1

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014


2


Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah sampai akhir tahun 2014 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak

orang

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai Sekolah Menengah Atas hingga Strata 2 (S2). Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut : Tabel. 1.1. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1.

S2

9 Orang

2.

S1

14 Orang

3.

DIII

6 Orang

4.

SMA

4 Orang

JUMLAH

33 orang

Sumber : Bagian Umum Badan Kepegawaian Daerah 31 Desember 2014

Sedangakan terkait dengan Tenaga struktural dan staf yang ada di Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut : Tabel. 1.2. Pegawai Berdasarkan Eselon NO.

JABATAN

JUMLAH

1

Eselon 2 b

1 Orang

2

Eselon 3 a

1 Orang

3

Eselon 3 b

3 Orang

4

Eselon 4 a

9 Orang

5

Fungsional Umum (STAF)

19 Orang

TOTAL JUMLAH

33 Orang

Sumber : Bagian Umum Badan Kepegawaian Daerah 31 Desember 2014

Dari Total Jumlah pegawai tersebut , terdapat 2 (dua) orang di perbantukan berikut data pegawai yang diperbantukan: 1. Panitia Pengawas Pemilu Kab. Blitar sebanyak 1 orang. 2. Kantor perwakilan di Jakarta sebayak 1 orang. Dalam rangka pelaksanaan tugas, Badan Kepegawaian Daerah memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sampai saat ini Badan Kepegawaian Daerah belum memiliki gedung arsip sendiri untuk menyimpan berkas kepegawaian, selain itu banyak peralatan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014


3


pendukung yang rusak (tidak dapat digunakan) dan diperlukan penghapusan barang terutama untuk perlengkapan kantor (komputer, Printer, Meubeler). Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah pada Tahun 2013 rata-rata capaian keseluruhan sebesar 85,09 persen, ini disebabkan ada dua (2) indikator sasaran yang tidak dilaksanakan karena mengutamakan kegiatan – kegiatan lain yang lebih urgen, bukan berarti pelayanan kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2013 mengalami penurunan. Berikut adalah grafik 1.1 perbandingan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Grafik. 1.1. Perbandaingan Capaian Kinerja Tahun 2011 s/d 2013.

Dari Grafik tersebut dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar pada Tahun 2013 mengalami penurunan dibanding dengan tahuntahun sebelumnya, ini semata-mata karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang diluar perencanaan yang mana kegiatan tersebut harus segera dilaksanakan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Kementrian PAN dan RB dan harus segera ditindaklanjuti. Pada Tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar menganggarkan dana dengan pagu sebesar Rp. 6.752.773.425 dan dapat sirealisasikan sebesar Rp. 6.080.094.677atau sebesar 90,38 persen. Berikut adalah grafik 1.2. perbandingan Pagu dan Relaisasi Anggaran dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Grafik 1.2. Perbandingan Pagu dan Realisasi tahun 2011 s/d 2013



4


Berdasarkan grafik tersebut pagu anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar setiap tahunnya mengalami peningkatan, peningkatan pagu ini disebabkan adanya kegiatan-kegiatan yang tidak terduga terkait dengan kebijakan kepegawaian yang memerlukan pembiayaan yang lumayan besar. Dana tersebut diperolah dari dana pindahan dari SKPD lain untuk dipergunakan kegiatan kediklatan. Permasalahan utama (strategic issued ) yang dihadapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar dalam menjalankan program dan kegiatan tahun anggaran 2014 dalam mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut : 1. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar melaui Badan Kepegawwaian Daerah dalam penyelesaian masalah tenaga honorer katergori II yang belum lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2. PNS yang menduduki formasi Jabatan fungsional tertentu tidak dapat naik pangkat, karena belum dilakukan pengangkatan sebagai pejabat Fungsional tertentu. 3. PNS yang pengangkatan CPNS dengan Formasi Jabatan Fungsional tertentu dipindahkan ke Unit Kerja yang tidak sesuai dengan kompetensinya. 4. Pengisian Jabatan Pimpinan tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kegiatan tersebut belum dijalankan pada tahun 2014 karena masalah penganggaran. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN Penyusunan LAKIP Badan Kepegawawian Daerah Tahun 2014 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2014, serta sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Blitar.

Pelaporan

Kinerja

juga

dimaksudkan

sebagai

media

untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah khususnya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar. LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014


5


Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah.

1.4. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6.

Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8.

Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



6


11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor

09 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2016; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Bupati Blitar Nomo 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Blitar;

1.5. Sistematika Penyajian LAKIP ini bertujuan untuk mengkomunikasikan kinerja badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar selama tahun 2014. Capaian Kinerja (performance result) pada tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan rencana Kinerja (Performance Plan) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam tahun 2014 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar. Analisis atas Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistematika Penyajian LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Gambaran Umum SKPD 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan 1.4. Landasan Hukum Penyusunan 1.5. Sistematika Penyajian



7


BAB II. PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategi 2011 – 2016 2.1.1. Pernyataan Visi 2.1.2. Pernyataan Misi 2.1.3. Tujuan Strategis 2.1.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.2. Perjanjian Kinerja 2.3. Perubahan Anggaran dan Kegiatan BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi 3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2014 3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun Lalu 3.1.3. Perbandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2014 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis 3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 3.2. REALISASI ANGGARAN BAB IV. PENUTUP



8

BAB I PENDAHULUAN. An evaluation version of novapdf was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice

Recommend Documents