BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2012- 2016 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintah yang baik (good governance) merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik desa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerrintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut

adalah

meningkatkan

bahwa

Pemerintah

kinerjanya

dalam

Daerah

harus

penyelenggaraan

dapat

lebih

pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam

sistem

merupakan jawabkan mencapai

akuntabilitas

perwujudan keberhasilan tujuan

dan

kinerja

kewajiban dan

instansi instansi

kegagalan

sasaran

pemerintah.

yang

untuk

mempertanggung

pelakasanaan telah

Akuntabilitas misi

ditetapkan

dalam melalui

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala

Daerah

dalam

penyelenggaraan

pemerintah

di

bidang

perencanaan pembangunan, kewajiban juga menyusun rencana strategis.

Bappeda Kabupaten Bungo

I -1

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2012- 2016

Dengan

demikian

diharapkan

agar

dapat

menentukan

arah

perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, maupun global. Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Bungo merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut diatas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang paling penting dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), Kelemahan (Weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis Bappeda Kabupaten Bungo disusun untuk jangka waktu lima tahun yaitu periode 2012 – 2016 , dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun

2008 tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Bungo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo, maka Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo perlu direvisi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo disusun dengan mempedomani RPJMD 2012–2016. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo

disusun

secara

terpadu,

dan

harus

komprehensif

dengan

mengedepankan partisipasi masyarakat dan mempertimbangkan aspirasi stakeholder pembangunan lainnya.


I -2


B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud. Maksud

penyusunan

Renstra


Tahun

2012 – 2016 adalah : a. Merumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah secara terarah dan terpadu sehingga dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bungo 2011 – 2016 dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2005 – 2025, dan memperhatikan aspirasi seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Bungo. b. Memberikan

arah

dan pedoman bagi semua personil dalam

melaksanakan tugas-tugas untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun 2012 – 2016 dapat tercapai. c. Merupakan acuan dan

pedoman resmi bagi pemerintah dalam

melaksanakan pembangunan. d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal dan eksternal. e. Memberikan

informasi

kepada

pemangku

kepentingan

(stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. d. Menjadi kerangka dasar Pembangunan

Daerah

acuan dalam

bagi Badan Perencanaan

upaya

meningkatkan

kualitas

perencanaan pembangunan. 2. Tujuan Tujuan dari penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2012 – 2016 adalah : 1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati Bungo ke dalam arah kebijakan


I -3


dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2012 – 2016. 2. Menyiapkan rujukan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bungo, guna menentukan program

prioritas

dan

kegiatan

pembangunan

yang

akan

dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Bungo, APBD Provinsi Jambi, APBN dan sumber dana lainnya ; 3. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan

daerah

antar

SKPD,

antar

Pemerintah

Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat. 4. Untuk mempermudah pengukuran kinerja dan pengevaluasian kinerja dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo. 5. Untuk meningkatkan pemerataan pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil pembangunan daerah tersebut. 6. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, guna terwujudnya kondisi

yang

aman

dan

kondusif

dalam

melaksanakan

pembangunan daerah melalui kebersamaan antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat. 7. Merencanakan

perubahan

dalam

lingkungan

yang

semakin

kompleks. 8. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 9. Memanfaatkan

perangkat

manajerial

dalam

pengelolaan

pemerintahan dan pembangunan. 10. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan (Goals). 11. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi tindakan masa depan. 12. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima. 13. Meningkatkan

komunikasi

antar

pemangku

kepentingan

(stakeholders).


I -4


C. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bungo adalah : 1. Landasan Idiil : Pancasila. 2. Landasan Konstitusi : UUD 1945 3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penye-lenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 4. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat I

Sumatera Barat, Jambi dan Riau

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755). 6. Undang-undang

Nomor

54

Tahun

1999

tentang

Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 10. Undang-undang Peraturan

Nomor

10

Tahun

Perundang-undangan

2004

tentang

(Lembaran

Pembentukan

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);


I -5


11. Undang-undang Pengelolaan, (Lembaran

Nomor

dan

15

Tahun

Pertanggung

Negara

Republik

2004

tentang

Jawaban

Indonesia

Pemeriksaan,

Keuangan

Tahun

2004

Negara

Nomo

66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga

Negara Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 14. Undang-undang Keuangan

Nomor

antara

33

Tahun

Pemerintah

2004

Pusat

tentang

dan

Perimbangan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 15. Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 16. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan


dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

I -6


Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerntah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4741); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Nasional

Tahun

2010 – 2014; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007


I -7


tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1.4.

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Renstra merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bungo,

pembangunan

khususnya

yang

telah

dalam

tertuang

menjalankan

dalam

agenda

berbagai

dokumen

perencanaan. Hubungan antara Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo dan RPJPD Kabupaten Bungo. Renstra Bappeda Kabupaten Bungo 2012 – 2016 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan rencana penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Bungo selain menjabarkan memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bungo periode 2012 -2016.

Penyusunan

Rencana

Strategis

Bappeda

Kabupaten

berpedoman pada RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

dibawah

koordinasi

Badan

PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bungo.

2. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo dan RPJM Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan

penjabaran

teknis

RPJMD

yang

berfungsi

sebagai

dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan


I -8


Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

di

bawah

koordinasi

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bungo.

3. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Bungo 2012 – 2016 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai

suatu

dokumen

perencanaan

tahunan

Pemerintah

Kabupaten Bungo yang memuat program prioritas dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Bungo yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, hingga tingkat Kabupaten Bungo. 4. Rencana Strategis SKPD dan Renja SKPD. Pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Bungo 2012 – 2016 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja SKPD

sebagai suatu

dokumen perencanaan tahunan SKPD Bappeda Kabupaten Bungo yang memuat program prioritas dan kegiatan dari SKPD. 5. Rencana Strategis dan LAKIP SKPD Pelaksanaan Rencana Strategis Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Bungo setiap tahun dapat diukur dan dinilai keberhasilan dari SKPD tersebut ditentukan oleh LAKIP SKPD. E. Sistematika Penulisan. Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2012 – 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang. B. Maksud dan Tujuan. C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya . E. Sistimatika Penulisan.


I -9


BAB II

TUGAS DAN FUNGSI SKPD. A. Struktur Organisasi. B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan. C. Tugas dan Fungsi. D. Hal-hal lain yang dianggap penting.

BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DAN SKPD A. Kondisi Umum Daerah Saat ini. B. Kondisi yang diinginkan dan Proyek ke depan. C. Indikator dan Target.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN. A. Visi dan Misi SKPD. B. Tujuan. C. Sasaran. D. Strategi. E. Kebijakan.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN. A. Program Kegiatan SKPD. B. Program Lintas SKPD. C. Program Lintas Wilayah.

BAB VI

PENUTUP - LAMPIRAN-LAMPIRAN.


I - 10

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2012- 2016 BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Struktur Organisasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan yaitu

: Kepala Badan.

2. Unsur Staf yaitu Sekretariat Badan yang terdiri dari : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program. 3. Unsur Pelaksana yaitu : a. Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan LITBANG terdiri dari : Sub Bagian Pengendalian dan Sub Bagian Perencanaan dan Pembiayaan. b. Bidang Ekonomi terdiri dari : Sub Bagian Ekonomi dan Sub Bagian Sumber Daya Alam. c. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan terdiri dari : Sub Bagian Pemerintahan dan Sub Bagian Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat. d. Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup terdiri dari : Sub Bagian Prasarana Wilayah dan Sub Bagian Lingkungan Hidup. 4. Unit Pelaksana Teknis. 5. Kelompok Jabatan fungsional Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo dapat dilihat pada struktur berikut :


II - 1


Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kepala

Kepala Jabatan Fungsional

Sekretaris

Subbag Umum & Kepegawaian

Subbag Keuangan

Subbag Program

Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Bidang Ekonomi

Bidang Sosial Budaya & Pem.

Bidang Prasarana Wilayah dan LH

Subbid Evaluasi & Pengendalian

Subbid Perekonomian

Subbid Pemerintahan

Subbid Prasarana Wilayah dan LH

Subbid Perencanaan

Subbid Sumber Daya Alam

Subbid Sosial Budaya dan KR

Subbid Lingkungan Hidup

dan Pembiayaan


II - 2


B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan. 1. Susunan Kepegawaian. Susunan kepegawaian Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Bungo terdiri dari : a. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat lihat pada tabel dibawah ini. No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1

S3

-

2

S2

5

3

S1

22

4

D3

2

5

SLTA

7

6

SLTP

1

7

SD Jumlah

37

b. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan dapat lihat pada tabel dibawah ini. No.

Nama Pelatihan Penjenjangan

Jumlah

1

ADUM/PIM IV

7

2

SPAMA/PIM III

4

3

SPAMEN / PIM II

2

Jumlah

13

c. Jumlah Pegawai berdasarkan

Golongan dapat lihat pada tabel

dibawah ini. No.

Golongan

Jumlah

1

I

1

2

II

6

3

III

26

4

IV

4

Jumlah

37


II - 3


d. Jumlah Pegawai yang menduduki Eselon dan Staf dapat lihat pada tabel dibawah ini. No.

Golongan

Jumlah

1

Eselon I

2

Eselon II

1

3

Eselon III

5

4

Eselon IV

11

5

Fungsional

6

Staf

20

Jumlah

37

-

2. Perlengkapan. Perlengkapan yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo untuk mendukung pelaksanaan tugas

terdiri

dari : No

Uraian

Jumlah (unit)

1

Kendaraan roda 4

4

2

Kendaraan roda 2

25

3

Komputer PC

10

4

Note book (Laptop)

12

5

Handy Cam

2

6

Mesin Faximile

1

7

Wereles sebanyak 2 unit.

2

8

Infocus/proyektor

3

9

Printer

15

10

Kamera

2

11

AC

20

12

Televisi

2


II - 4


No

Uraian

Jumlah (unit)

13

Parabola

1

12

Telepon

2

13

Fax

1

14

GPS

2

15

Semua

peralatan

tersebut

diatas,

tersebar

disemua bidang. 16

Mebeleur

dan perlengkapan kebersihan dan

keindahan kantor tersebar di bidang.

C. Tugas Pokok dan Fungsi. 1. Tugas. Berasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bungo,

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Bungo merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati mempunyai

tugas

pokok

memimpin,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan seluruh kegiatan badan dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. 2. Fungsi. Untuk

melaksanakan

tugasnya,

Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : a.

Penyiapan

kajian,

tela’ahan

dan

berbagai

studi

perumusan

kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. b.

Perumusan

kebijakan

di

bidang

perencanaan

pembangunan

daerah. c.

Penyelenggaraan tugas-tugas reguler melalui koordinasi internal (lingkup SKPD Pemerintah Kabupaten Bungo), koordinasi eksternal


II - 5


meliputi tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun secara regional (lintas kabupaten dan/atau provinsi). Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan pelaksanaan

d.

program pembangunan daerah melalui kegiatan evaluasi dan monitoring. Penyelenggaraan

e.

teknis

dan

manajerial

untuk

peningkatan

kompetensi pegawai lingkup Badan. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil tela’ahan dan analisa

f.

kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan

g.

perintah atasan. Dapat

kami

jabarkan

pula

bahwa,

Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dalam melaksanakan Tugasnya di dukung oleh satu Bagian dan 4 Bidang antara lain : a. Sekretariat. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi untuk kelancaran tugas dan fungsi badan. Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pelayanan administrasi tatalaksana kepegawaian, rumah tangga dan keuangan serta kekayaan milik daerah lingkup Badan. b. Peningkatan kompetensi (pelatihan penjejangan dan diklat teknis). c. Penerapan disiplin kepegawaian sesuai dengan

ketentuan yang

berlaku. d. Penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan keuangan di lingkup Badan. e. Penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik daerah di lingkup Badan.


II - 6


f. Penyusunan rencana kerja, anggaran, perencanaan strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Badan. g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkup Badan. h. Penyelenggaraan rapat-rapat teknis di dalam mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah. i. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil tela’ahan dan analisa Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan. b. Bidang . 1. Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Litbang. Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Litbang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Litbang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan litbang. Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Litbang mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan perencanaan

penyiapan

dokumen

pembangunan

pendukung

daerah,

kebijakan

penelitian

dan

pengembangan (Litbang). b. Penyelenggaraan analisis data sebagai bahan rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. c. Penyiapan perumusan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJP-D) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D). d. Penyiapan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) tahun berjalan sebagai rujukan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).


II - 7


e. Pelaksanaan

pemantauan,

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan program pembangunan daerah secara berkala. f. Penyelenggaran sistem pelaporan secara rutin dan berkala, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan laporan lainnya. g. Penyelenggaraan persiapan kerja sama antar lembaga dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah. h. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa bidang perencanaan, pengendalian dan Litbang kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

2. Bidang Ekonomi. Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Badan

melaksanakan tugas-tugas teknis dalam penyiapan

perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang Ekonomi. Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : a. pelaksanaan

penyiapan

dokumen

pendukung

kebijakan

perencanaan pembangunan ekonomi. b. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah (lintas program) bidang ekonomi. c. pelaksanaan identifikasi potensi sumber daya alam, sebagai basis pengembangan dan perkuatan ekonomi daerah (kerakyatan) untuk

penyusunan

program

pembangunan

daerah

bidang

ekonomi. d. pewujudan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi daerah.


II - 8


e. penyiapan konsepsi kebijakan ekonomi mikro dan analisis indikator ekonomi daerah. f. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan koordinasi teknis pelaksanaan lintas program pembangunan daerah. g. Pemberian saran dan

pertimbangan atas hasil tela’ahan dan

analisa bidang ekonomi kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan. 3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan

melalui

Sekretaris.

Bidang

Sosial

Budaya

dan

Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapan perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan

penyiapan

dokumen

pendukung

kebijakan

perencanaan pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan. b. Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan

daerah (lintas program)

bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan. c. Penyiapan

konsepsi

kebijakan

pembangunan

untuk

pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM),

pemerintahan,

agama,

pemuda

dan

olah

raga

kemasyarakatan. d. Penyiapan perumusan

perkuatan kelembagaan

pemerintah

daerah. e. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.


II - 9


f. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan koordinasi teknis pelaksanaan lintas program pembangunan daerah. g. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil tela’ahan dan analisa bidang sosial budaya dan pemerintahan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan. 4. Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas Teknis dalam menyiapkan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah di Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup. Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pelaksanaan

penyiapan

dokumen

pendukung

kebijakan

perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang meliputi prasarana dasar transportasi, sumber daya air, energi pos dan telekomunikasi. b. Pelaksanaan perencanaan

penyiapan

dokumen

pembangunan

pendukung

bidang

lingkungan

kebijakan hidup,

pengendalian dampak dan pencegahan kerusakan lingkungan. c. Penyelenggaraan koordinasi perecanaan prasarana wilayah dan lingkung hidup serta pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah. d. Pelaksanaan identifikasi fungsi pelayanan prasarana wilayah dalam rangka penyusunan kebijakan pengembangan dan peningkatan kapasitas guna mendukung pembangunan bidang ekonomi, social budaya dan pemerintahan serta program rehabilitasi prasarana wilayah pasca bencana.


II - 10


e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan koordinasi Teknis pelaksanaan lintas program pembangunan daerah. f. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya. g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan. D. Kedudukan dan Analisis SWOT. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo adalah unsure pendukung Kepala Daerah di bidang perencanaan pembangunan. Setelah tersusun visi, misi dan tujuan serta sasaran yang jelas, maka langkah selanjutnya asdalah penilaian faktor internal dan eksternal Bappeda atau lebih dikenal dengan analisis SWOT. Pendekatan analisis SWOT (Strengh, Weakness, Opportunity, Threat) yaitu untuk melihat komplektisitas permasalahan Bappeda Kabupaten Bungo sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang. Analisis SWOT untuk Bappeda Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut : 

Kekuatan (Strengh), yaitu situasi dan kemampuan internal bersifat positif yang

memungkingkan

Bappeda

Kabupaten

Bungo

memenuhi

keuntungan strategis dalam mencapai visi, dan misi meliputi : 1. Adanya

Peraturan

Pemerintah Kabupaten Bungo mengenai

Pembentukan Bappeda Kabupaten Bungo sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Bungo yang membantu Bupati di bidang perencanaan, koordinasi dan evaluasi pembangunan. 2. Adanya SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan tinggi, sehingga mempunyai visi jauh ke depan dan berdedikasi tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan.


II - 11


3. Adanya dukungan dari Kepala Daerah untuk pengembangan jauh ke depan

terhadap

suatu

perencanaan

pembangunan

dalam

mendukung visi dan misi Kabupaten Bungo. 4. Adanya suatu tekat dan semangat, membentuk team work dalam pembangunan Kabupaten Bungo. 5. Adanya dukungan dana untuk kegiatan belanja administrasi dan perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Bungo. 

Kelemahan (Weaknesses) yaitu situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan Bappeda Kabupaten Bungo tidak dapat atau gagal dalam mencapai visi dan misi : 1. Kurangnya

staf

yang

terdidik

mengembangkan kreatifitas, dalam membaca konsep

secara

fungsional

dalam

menelaah dan menalarkan ide rencana pembangunan Kabupaten

Bungo yang ingin dicapai serta

memformulasikan ke dalam

proposal dibidang masing-masing sebagai kelanjutannya. 2. Kurang tersedianya fasilitas sarana dan prasarana

sebagai

pendukung dibidang kelembagaan. 3. Kurang tersedianya data-data dan informasi sebagai pendukung dalam bahan dan analisa proses perencanaan baik pada Bappeda maupun instansi terkait. 4. Luasnya wilayah, sehingga sulit untuk indentifikasi program-program yang dilaksanakan pada kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bungo. 5. Belum berperannya perguruan tinggi baik Negeri maupun Swasta diwilayah

Kabupaten

Bungo,

dalam

proses

perencanaan

khususnya pada bidang penelitian-penelitian. Sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Bungo. 6. Kurangnya kemampuan tenaga staf dalam berberbahasa inggris, baik aktif maupun fasif.


II - 12




Peluang (Opportunities) yaitu setuasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang membantu Bappeda Kabupaten Bungo : 1. Adanya

kepedulian

dan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan Kabupaten Bungo. 2. Kondisi geografis Kabupaten Bungo dan letak yang strategis sangat mendukung untuk dijadikan suatu objek perencanaan ke depan dalam membangun Kabupaten Bungo sebagai kota terencana. 3. Sistem perencanaan yang telah terdesentralisasi memungkinkan Bappeda Kabupaten Bungo untuk berinisiatif

dan menampung

semua aspirasi masyarakat Kabupaten Bungo. 

Ancaman (Threats). 1. Terbatasnya dana yang tersedia untuk peningkatan kualitas SDM terutama dalam penciptaan kader-kader perencana yang handal. 2. Ketidakstabilan politik dan APBN Indonesia yang berpengaruh terhadap perencanaan dan penyaluran DAU untuk Kabupaten Bungo. 3. Adanya

tumpang

tindih

tugas

pokok dan fungsi

Bappeda

Kabupaten Bungo dengan lembaga / dinas dan instansi lain. 4. Belum membudayakan transparansi

(keterbukaan) dari dinas /

instansi untuk mengemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. 5. Sistem perencanaan yang terdesentralisasi bias berakibat euphoria jika tidak ditangani oleh tenaga yang professional. Identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal seperti tersebut diatas masih berupa analisis kualitatif sehingga belum lihat posisi Bappeda secara akurat, komponen atau unsur mana dari SWOT tersebut yang lebih dominan dan berpengaruh terhadap Kinerja Bappeda Kabupaten Bungo.


II - 13

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2012- 2016 BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DAN SKPD

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah. 1. Kondisi Geografi Kabupaten Bungo terletak pada posisi antara 01008’ sampai 01055’ Lintang Selatan dan antara 101027’ sampai 102030’ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmansyah (Provinsi Sumatera Barat). Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dharmansyah dan Kabupaten Kerinci. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tebo. Posisi tersebut menjadikan Kabupaten Bungo sebagai daerah Lintasan Provinsi Jambi dengan Provinsi Jambi bagian timur dengan Jambi bagian barat. Luas Kabupaten Bungo adalah 7.160 km2 dengan topografi datar, berbukit bukit dengan ketinggian antara 100 hingga lebih dari 1.000 m dpl. Kabupaten Bungo adalah daerah beriklim tropis dengan curah hujan 2.577 mm/tahun (138 hari/tahun). Jenis tanah yang mendominasi adalah latosol, podsolik, komplek latosol dan andosol. Kondisi lahan yang dimiliki Kabupaten Bungo secara umum berupa morfologi datar, berstektur agak kasar dengan ketersediaan air yang cukup karena dilalui 4 buah sungai besar. Lahan bergelombang dengan kemiringan tanah kurang dari 40 % yang mencapai 80% dari luas wilayah. Kondisi daerah ini sangat cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan. Sisanya sebanyak 20% luas wilayah berupa kemiringan lebih dari 40% termasuk dalam kawasan lindung. 2. Kondisi Demografi Berdasarkan data demografi hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Bungo adalah sebanyak 302.558 orang yang terdiri dari 155.213 orang laki-laki dan 147.345 perempuan dengan sex ratio sebesar 105,34. Dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 yaitu sebesar 251.096 orang maka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bungo Mencapai 3,08% pertahun. Angka pertumbuhan penduduk yang mencapai 3,80% cukup tinggi. Hal ini merupakan dampak dari keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bungo sehingga menarik orang datang ke Kabupaten Bungo. Pemerintah Kabupaten Bungo merespon pertumbuhan jumlah penduduk tersebut dengan melakukan


I

III - 1


pemekaran kecamatan dari 6 kecamatan pada tahun 2000 menjadi 17 kecamatan pada tahun 2008 sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih baik. Laju pertumbuhan penduduk paling tinggi terdapat di Kecamatan Bungo Dani sebesar 6,36%, selanjutnya Kecamatan Pasar Muara Bungo sebesar 5,19%, dan Bathin II Babeko sebesar 5,17%. Kecamatan yang paling rendah laju pertumbuhan penduduknya adalah Kecamatan Jujuhan Ilir sebesar 1,02%. Komposisi umur merupakan faktor yang sangat penting dalam analisis kependudukan. Berdasarkan komposisi umur penduduk, penduduk tua adalah penduduk berumur kurang dari 15 tahun maksimal 30 persen dan penduduk umur 65 tahun keatas minimal 10 persen dari penduduk pada suatu daerah. Sementara, penduduk muda adalah penduduk berumur kurang dari 15 tahun maksimal 40 persen dan penduduk umur 65 tahun keatas maksimal 5 persen. Komposisi penduduk Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa 31,01% penduduk berusia muda (umur 0-14 tahun), 65,24% berusia produktif (umur 1564 tahun), dan hanya 3,75 % yang berumur 65 tahun lebih. Angka mutlaknya diperoleh angka ketergantungan sebesar 53,27%. Maksudnya adalah setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 53 orang penduduk usia tidak produktif. Besarnya angka ketergantunga, maka besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, maka semakin besar hambatan atas upaya membangun daerah. Pada sisi lain penduduk Kabupaten Bungo masih bergantung kepada sektor pertanian. Hal ini terlihat pada 59,99% dari jumlah penduduk bekerja pada sektor pertanian. Sedangkan yang bekerja pada sektor perdagangan 16,32%, sektor jasa 11,57%, sektor industri pengolahan 0,91% dan lainnya sebesasr 11,22%. Disamping itu, terindikasi adanya konsetrasi atau pertambahan kelompok penduduk di usia semakin tua. Hal ini disebabkan bertambahnya kualitas kependudukan berkat perbaikan kualitas gizi sehingga membuat meningkatnya angka harapan hidup. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Bungo mencapai usia 67 tahun. Upaya pemerintah Kabupaten Bungo meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana, pendidikan telah berdampak terhadap perkembangan APK dan APM disemua jenjang pendidikan. Data APK dan APM 5 (lima) tahun terkahir untuk semua jenjang pendidikan menunjukkan peningkatan.


I

III - 2


APK untuk SD/MI sedarajat pada tahun 2006 11,09% dan meningkat 112,48% pada tahun 2010. Untuk APK jenjang SMP/MIS dan yang sederajat juga meningkat dari 93,17% tahun 2006 dan 96,34% pada tahun 2010. Sedangkan APK untuk jenjang pendidikan SMA sederajat 51,64% tahun 2006 dan 72,78% pada tahun 2010. APM untuk jenjang SD sederajat meningkat dari 98,43% tahun 2006 98,90% dan 9,67% pada tahun 2010. APM untuk jenjang SMP/MIS juga meningkat dari 71,46% tahun 2006 dan 88,13% pada tahun 2010. Sedangkan APM untuk jenjang pendidikan SMA sederajat 44,78% tahun 2006 dan 61,15% pada tahun 2010. B. Gambaran Umum Perencanaan. Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32

Tahun

2004

tentang

Pemerintah

Daerah,

mekanisme

perencanaan

pembangunan daerah ke di tuntut untuk semakin mengedepankan pendekatan

perencanaan pembangunan partisipatif. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional.

Perencanaan

Pembangunan Nasional perlu melakukan pendekatan seperti pendekatan terhadap politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down)

dan

bawah

atas (bottom-up). Pendekatan Politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepada Daerah pada saat kampaye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pendekatan Teknokratif dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja sesuai Tugas dan fungsinya. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan. Pelibatan masyarakat adalah untuk mendapatkan inspirasi dan menciptakan rasa memiliki.


I

III - 3


Pendekatan atas bawah (top dow) dan bawah atas (bottom up) dalam perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka penyusunan rancangan RKPD mempunyai jadwal sebagai berikut : 1.

Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari 2012

2.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari 2012.

3.

Musrenbang Kabupaten dilaksanakan pada bulan Maret 2012.

4.

Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2012.

5.

Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada bulan April 2012.

6.

Musren Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April 2012. Melalui proses

Musrenbang dari Tingkat bawah dan atas, maka

perencanaan pembangunan dapat diselaraskan dan disingkronisasikan sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 tahapan yakni : 1. Penyusunan Rencana. 2. Penetapan Rencana. 3. Pengendalian pelaksanaan rencana. 4. Evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkesinambungan sehingga membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dapat kami jelaskan juga mengenai tahap-tahapan dimaksud antara lain : 1. Penyusunan Rencana. 2. Penetapan Rencana. 3. Pengendalian pelaksanaan rencana. 4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat langkah yaitu langkah pertama penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur, langkah kedua masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada


I

III - 4


rancangan pembangunan yang telah disiapkan, langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan langkah keempat adalah penetapan rencana menjadi produk hokum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Tahap pengendalian pelaksanaan rencana adalah untuk pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana. Kepala Daerah/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan

rencana

lembaga/satuan

kerja

pembangunan perangkat

dari

Daerah

masing-masing sesuai

dengan

pimpinan tugas

dan

kewenangannya.

Tahap Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan

pembangunan

yang

secara

sistematis

mengumpulkan

dan

menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indicator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (inpact).

1. Kondisi masa Kini. Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo telah melaksanakan fungsinya sebagai Tenaga Teknis daerah khususnya dalam

menyusun

perencanaan,

pengendalian

pembangunan

wilayah

menyusun program tahunan serta penelitian dan pengembangan wilayah secara profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan langkah dalam suatu

kerja

dan

rangka

pelaksanaan

fungsi

Bappeda

ini

adalah

terkoordinasinya perencanaan pembangunan terhadap perencanaan yang telah disepakati. Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Bungo mengalokasi

dana

untuk

mendukung

kegiatan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Pelayanan Aparatur Daerah dan Pelayanan Masyarakat.


I

III - 5


2. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan. Dalam

kurun

waktu

lima

tahun

kedepan,

dengan

mengoptimalkan

pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Bungo diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantang untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas dengan mengedepankan

pendekatan

perencanaan

partisipatif

diawali

dengan

meningkatkan perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan ditingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otaritas penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan

peraturan

perundangan

tentang

perencanaan

dan

keaungan Negara. 2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana. 3. Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD dengan

Dusun

guna

mendukung

terwujudnya

perencanaan

yang

terintegrasi dan sinergis. 4. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD. 5. Tersusunnya Standar Operating Procedure (SOP) Perencanaan. 6. Tersedianya informasi dan fasilitasi bagi para penanaman modal lokal dan luar negeri. 7. Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan data yang baik. 8. Meningkatkan Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. 9. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda. Sasaran Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang inginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang direalisasikan


I

III - 6


dalam periode secara tahunan melaui serangkaian kegiatan yang akan dipaparkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja. Penetapan Sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Bungo merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Bappeda Kabupaten Bungo merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Bungo serta menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja dilingkungan Bapppeda Kabupaten Bungo. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait, dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

3. Indikator. 1. Tersedianya jasa surat menyurat dalam pelaksanaan agenda surat, pengarsipan, distribusi internal serta penyusunan surat kabar, dan distribusi eksternal. 2. Tersedianya jasa telepon, air, listrik dan internet untuk memenuhi kebutuhan kantor. 3. Terasuransinya kendaraan dinas operasional roda empat

Bappeda

Kabupaten Bungo. 4. Terselenggaranya administrasi keuangan secara baik, lancer dan benar. 5. Tersedianya

alat

tulis

kantor

untuk

memenuhi

kebutuhan

dalam

operasional kantor. 6. Tersedianya jasa cetak dokumen, blangko, arsip, atau file penting lainya. 7. Tersedianya komponen instalasi listrik untuk kebutuhan penerangan gedung kantor. 8. Tersedianya

jasa

perbaikan

peralatan

kerja

untuk

mendukung

pemeliharaan peralatan kerja agar berfungsi lebih lama. 9. Tersedianya buku literature perencanaan pembangunan dan peraturan perundang-undangan untuk bahan referensi perencana. 10. Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan lembur, rapat-rapat dan menjamu tamu.


I

III - 7


11. Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan. 12. Tersedianya jasa tenaga administrasi/teknik (tenaga kontrak) yang memadai. 13. Terpenuhinya kendaraan dinas operasional Bappeda Kabupaten Bungo 14. Tersedianya alat dan bahan pembersih untuk mendukung pemeliharaan kantor. 15. Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala, roda dua dan roda empat. 16. Tersedianya

jasa

perbaikan

peralatan

kerja

untuk

mendukung

pemeliharaan peralatan kerja agar berfungsi lebih lama. 17. Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala untuk mendukung kenyamanan aparat dalam bekerja serta mantapnya pengamanan bagi aset yang ada. 18. Tersedianya pakaian dinas harian pegawai Bappeda Kabupaten Bungo. 19. Tersedianya pakaian hari-hari tentu bagi pegawai Bappeda Kabupaten Bungo. 20. Terkirimnya pegawai Bappeda Kabupaten Bungo untuk mengikut Bintek mengenai perencanaan dan fungsional. 21. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja. 22. Tersusunnya laporan keuangan semesteran. 23. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun. 24. Tersedianya stand pameran SKPD Bappeda Kabupaten Bungo. 25. Terupdatnya data/informasi mengenai perencanaan pembangunan. 26. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah 27. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan di bidang ekonomi. 28. Tersusunya peta

wilayah

Kabupaten

dengan

menggunakan

satelit

quickbird. 29. Tersedianya data base Prasarana dan Sarana Umum PSU di Kab. Bungo. 30. Tersusunya data base perekonomian Kabupaten Bungo. 31. Terkoordinasinya pelaksanaan bantuan stimulan perumahan bagi MBR. 32. Tersusunnya perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman (RP3KP)


I

III - 8


33. Penyusunan masterplant pengembangan wilayah dusun danau – jalan lingkar. 34. Rencana Tindak Penanganan Kawasan Tradisional. 35. Terkoordinasinya penataan ruang. 36. Perencanaan Tataran Transportasi (Tatralok) Kab. Bungo. 37. Rencana induk system produksi kebakaran. 38. Tersusunanya study kelayakan terminal Tipe C dan terminal angkutan barang di Kabupaten Bungo. 39. Tersusunnya study kelayakan pergudangan di Kabupaten Bungo. 40. Masterplant tempat pengolahan akhir (TPA) sampah / TPA Regional. 41. Perencanaan DED tempat pengolahan akhir (TPA) sampah / TPA Regional 42. Terlaksananya analisis mengenai dampak lingkungan TPA Regional. 43. Tersusunya rancangan RKPD 44. Tersusunnya LAKIP. 45. Tersusunnya LKPJ. 46. Terklaksananya

kegiatan

monitoring,

evaluasi,

pengendalian

dan

pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 47. Tersusunnya laporan perkembangan pembangunan Daerah Kab.Bungo. 48. Tersusunnya kebijakan umum APBD dan PPAS Kabupaten Bungo. 49. Terlaksananya

Musrenbang

Tingkat

Dusun/Kelurahan,

Kecamatan,

Kabupaten Provinsi dan Nasional. 50. Tersusunnya LAKIP SKPD dan Program Kerja Tahunan. 51. Tersusunya Perubahan KUA dan PPAS. 52. Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) 53. Tersusunnya dokumen indikator ekonomi daerah. 54. Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat (UMKM) 55. Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi. 56. Tersusunnya tabel input ouput daerah. 57. Tersusunnya masterplan penanggulangan kemiskinan. 58. Tersusunnya dokumen indikator dan pemetaan daerah rawan pangan. 59. Terklaksananya

monitoring,

evaluasi,

pengendalian

dan

pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi. 60. Tersusunnya masterplant penanggulangan ekonomi daerah.


I

III - 9


61. Terlaksanannya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya. 62. Terklaksananya

monitoring,

evaluasi,

pengendalian

dan

pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah di bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan. 63. Terlaksanannya

koordinasi

perencanaan

pembangunan

bidang

pemerintahan. 64. Tersusunnya dokumen penanggulangan kemiskinan. 65. Terlaksananya study ketenagakerjaan berdasarkan pola usaha yang berkembang di Kabupaten Bungo. 66. Tersusunnya dokumen PJM Pronangkis. 67. Tersusunnya dokumen RAD MDGs Kabupaten Bungo. 68. Tersusunnya dokumen SPKD Kabupaten Bungo. 69. Teridentifikasi dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. 70. Teridentifikasi dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan. 71. Tersusunnya dokumen study kelayakan peranan wanita dan gender di Kabupaten Bungo. 72. Terlaksanannya koordinasi dan pembinaan TKPK Kabupaten Bungo. 73. Terklaksananya

monitoring,

evaluasi,

pengendalian

dan

pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah di bidang Prasarana wilayah dan Lingkungan hidup. 74. Terlaksananya koordinasi program dan pengendalian kegiatan prasarana wilayah. 75. Terlaksananya koordinasi dan pembinaan irigasi. 76. Tersusunnya dokumen kajian linngkungan hidup strategis (KLHS). 77. Tersusunnya data spesial infrastruktur jalan dan jembatan pada wilayah Kabupaten Bungo. 78. Peny.data spesial infrastruktur jaringan irigasi pada Wilayah Kab. Bungo. 79. Tersusunnya masterplant air bersih perkotaan Muara Bungo 80. Tersusunnya masterplant drainase perkotaan Muara Bungo. 81. Tersusunnya DED pengembangan terminal Type C Kecamatan Pelepat Ilir. 82. Penyusunan Masterplant dan DED pembangunan terminal type C dan terminal barang perkotaan Muara Bungo. 83. Tersusunnya perencanaan pengembangan perbatasan.


I

III - 10

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2012- 2016 BAB IV

Ter STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

A. Visi dan Misi SKPD. Menyadari bahwa pemberian kewenangan kepada daerah dibarengi dengan tanggungjawab dan peningkatan kinerja segenap Aparatur Pemerintah dan peran serta seluruh masyarakat, maka Bappeda Kabupaten Bungo dalam menyusun perencanaan, senantiasa memperhatikan kondisi dan potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan tetap berpedoman kepada kebijakan dan dokumen perencanaan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten yang ada. Dalam penyusunan perencanaan Bappeda banyak hal yang harus diperhatikan salah satu perencanaan yang dibuat harus mampu menciptakan nilai yang ada manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, nilai yang ingin dicapai tersebut meliputi, profesionalisme, kerjasama, keserasian, keselarasan dan keseimbangan dan kesejahteraan. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman yang akan mengarahkan Bappeda Kabupaten Bungo dalam pencapaian visi dan misi yang diamanahkan oleh masyarakat Kabupaten Bungo. 

Profesional

adalah

melaksanakan

penempatan

kegiatan

sesuai

dan dengan

penugasan

personil

kemampuan

dan

untuk bidang

keahliannya. 

Kerja sama adalah prinsip yang mendasar yang harus dikokohkan didalam menyusun kekuatan untuk menyelenggarakan setiap pelaksanaan tugas dan kegiatan.



Keserasian, keselarasan dan keseimbangan menciptakan suasana yang lebih harmonis didalam interaksi antar individu terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan.



Kesejahteraan dalam arti setiap pelaksanaan kegiatan dapat diwujudkan manfaat didalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja.


IV - 1


Dengan berpedoman pada nilai-nilai tersebut diharapkan pencapaian Visi Bappeda Kabupaten Bungo dapat terwujud.

1. Visi Visi disini adalah cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana Bappeda Kabupaten Bungo harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat berperan secara maksimal didalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bungo. Dengan demikian Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diemban Bappeda dalam Jangka panjang. Mengacu pada konsepsi visi diatas dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Bungo, maka Bappeda Kabupaten Bungo mempunyai kewajiban untuk mendukung upaya pencapaian visi pemerintah Kabupaten Bungo dengan upaya-upaya yang akan dituangkan dalam rencana stratejik ini, oleh karena itu visi Bappeda Bungo adalah :

“PROFESIONAL

DALAM

PERENCANAAN,

KOORDINASI

DAN

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH “

Dalam mewujudkan visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Bappeda Kabupaten Bungo yaitu melalui misi dengan berhasil guna dan berdaya guna.

2. Misi Misi yang diharapkan seluruh aparatur dan masyarakat serta pihak yang berkepentingan dapat mengenal Bappeda Kabupaten Bungo, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil-hasil yang akan diwujudkan dimasa mendatang.


IV - 2


Misi yang telah dirumuskan oleh Bappeda Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akomodatif sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. 2. Meningkatkan koordinasi yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah. 3. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan penelitian, pengkajian dan telaahan program pembangunan melalui analisa potensi, data dan informasi yang akurat. 5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang didukung oleh kenyamanan dan kelengkapan fasilitas kerja.

B. Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin di capai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Misi - Tujuan Misi

Tujuan

Misi Pertama : Melaksanakan perencanaan pemba- Mewujudkan ketersediaan dokumen ngunan daerah yang partisipatif dan perencanaan akomodatif

sesuai

dengan

serta

menyusun

arah program pembangunan daerah yang

kebijakan dan prioritas pembangunan partisipatif dan akomodatif disetiap daerah.

bidang kebijakan

sesuai dan

dengan prioritas

arah pemba-

ngunan daerah.


IV - 3


Misi

Tujuan

Misi Kedua : Meningkatkan koordinasi yang terinte- 1. Meningkatkan koordinasi pelakgrasi dengan program pembangunan daerah.

sanaan pembangunan daerah. 2. Mewujudkan kerja sama vertikal

dan horizontal yang baik dalam pelaksanaan

pemba-ngunan

daerah Misi Ketiga : Meningkatkan pemantauan dan pe-

Mewujudkan

pengendalian

pro-

ngendalian pelaksanaan pembangunan

gram/kegiatan pembangunan yang

yang terarah dan berkelanjutan.

terarah dan berkelanjutan.

Misi Keempat : Meningkatkan

penelitian,

pengkajian

1. Menyediakan

data/informasi

dan telaahan program pembangunan

tentang penyelenggaraan pem-

melalui

bangunan.

analisa

potensi,

data

dan

informasi yang akurat.

2. Menyiapkan data yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah

Misi Kelima : Meningkatkan kualitas Sumber Daya 1. Meningkatkan Aparatur

yang

didukung

oleh

ke-

nyamanan dan kelengkapan fasilitas kerja.

Daya

kualitas Sumber

Manusia

perencanaan

pembangunan yang handal 2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur perencana pembangunan.

C. Sasaran. Sasaran disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai, dihasilkan secara nyata oleh Bappeda Kabupaten Bungo dalam jangka watu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditentukan oleh Bappeda Kabupaten Bungo menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menentukan rumusan yang lebih spesifik, terukur dari tujuan Bappeda Kabupaten Bungo.


IV - 4


Pemantauan sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersbut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama pemantauan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran-sasaran Bappeda Kabupaten Bungo dirumuskan untuk masingmasing tujuan dapat dilihat pada tabel sasaran dibawah ini.

Tujuan - Sasaran Tujuan

Sasaran

Misi Pertama : Mewujudkan

ketersediaan

dokumen 1. Mewujudkan

dokumen

peren-

perencanaan serta menyusun program

canaan yang di dukung dengan

pembangunan daerah yang partisipatif

data base.

dan akomodatif disetiap bidang sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pemba-ngunan daerah. Misi Kedua : 1. Meningkatkan

koordinasi

pelak- 1. Meningkatkan koordinasi pelak-

sanaan pembangunan daerah. 2. Mewujudkan kerja

sama yang baik

dalam pelaksanaan pemba-ngunan

sanaan

pembangunan

lintas

SKPD/Lintas kewilayahan. .

daerah


IV - 5


Tujuan

Sasaran

Misi Ketiga : Mewujudkan pengendalian program/- 1. Mewujudkan

penyelenggaraan

kegiatan

yang

pembangunan yang terarah

dan berkelanjutan.

pemerintahan

transpran

dan akuntabel. 2. Meningkatkan

pemantauan dan

pengendalian

pembangunan

daerah.

Misi Keempat : Menyediakan

data/informasi

tentang 1. Mewujudkan data/ informasi yang akan

penyelenggaraan pembangunan.

menjadi

kegiatan

rujukan

pembangunan

bagi untuk

masa yang akan datang. Misi Kelima : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya 1. Meningkatkan

kualitas

Manusia perencanaan pembangunan

Daya

yang handal

pembangunan yang berkualitas

2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja

aparatur

bangunan.


perencana

Manusia

Sumber

perencanaan

dan profesional.

pem- 2. Meningkatkan

kelengkapan Sa-

rana dan prasarana Bappeda.

IV - 6


D. Strategi. Strategi adalah keseluruhan langkah cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibanding dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan programprogram. Strategi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bungo untuk mencapai tujuan dari masing-masing misi dapat dilihat pada tabel strategi dibawah ini.

Tujuan - Strategi Tujuan

Strategi

Misi Pertama : Mewujudkan

ketersediaan

dokumen Meningkatkan

perencanaan serta menyusun program informasi

kualitas

data

perencanaan

dan

pemba-

pembangunan daerah yang partisipatif ngunan daerah. dan akomodatif disetiap bidang sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pemba-ngunan daerah. Misi Kedua : 2. Meningkatkan

koordinasi

pelak- 1. Meningkatkan

sanaan pembangunan daerah. 2. Mewujudkan kerja

sama yang baik

dinasi

efektifitas

pelaksanaan

koorpemba-

ngunan daerah.

dalam pelaksanaan pemba-ngunan 2. Meningkatkan kerjasama dalam daerah


pelaksanaan pembangunan.

IV - 7


Tujuan

Strategi

Misi Ketiga : Mewujudkan pengendalian program/- 1. Meningkatkan kegiatan

pembangunan yang terarah

dan berkelanjutan.

kualiatas SDM

dalam hal pengendalian program/kegiatan pembangunan 2. Meningkatkan

sarana dan pra-

sarana penunjang untuk kegiatan pengendalian

program/-kegiatan

pembangunan. Misi Keempat : Menyediakan

data/informasi

tentang 1. Meningkatkan kooordinasi dengan SKPD terkait untuk kelengkapan

penyelenggaraan pembangunan.

data/informasi pembangunan. 2. Melakukan kajian atau analisis demi

tersedia

data/informasi

pembangunan yang tepat dan akurat. Misi Kelima : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya 1. Meningkatkan Manusia perencanaan pembangunan

Daya

yang handal

melalui

2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja

aparatur

bangunan.

perencana

pem-

kualitas

Manusia

Sumber

perencanaan

pendidikan

pelatihan

formal dan dan bimbingan teknis perencanaan dan fungsional. 2. Meningkatkan

disiplin

aparatur

dalam rangka efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur perencana pembangunan. 3. Menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana Bappeda.


IV - 8


E. Kebijakan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan

atau

program/kegiatan

petunjuk guna

dalam

pengembangan

tercapainya

kelancaran

ataupun

dan

pelaksanaan

keterpaduan

dalam

perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Kebijakan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bungo untuk mencapai tujuan dari masing-masing dapat dilihat pada tabel kebijakan dibawah ini.

Strategi - Kebijakan Strategi

Kebijakan

Misi Pertama : Meningkatkan

kualitas

data

dan 1. Singkronisasi dan memantapkan

informasi perencanaan pemba-ngunan

dokumen

perencanaan

jangka

daerah.

menengah, tahunan yang partisipatif dan akomodatif. 2. Meningkatkan dan memantapkan proses jaringan aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang efektif dan terkoordinatif. 3. Meningkatkan dan memantapkan proses perencanaan dan sistem koordinasi yang terintegritas dan sinergis

baik

internal

dan

eksternal. 4. Menyusun

dan

memantapkan

penetapan kinerja dalam penyusunan proses kebijakan umum anggaran dan penentuan skala prioritas anggaran sesuai hasil musrenbang.


IV - 9


5. Singkronisasi rencana anggaran dengan

kebijakan

umum

dan

skala prioritas anggaran sesuai dengan kemampuan pembiayaan. 6. Pelaksanaan Musrenbang dalam rangka

mengakomodir

pembangunan (bottom

up)

dengan

dari

usulan

masyarakat

yang disesuaikan skala

prioritas

pembangunan. 7. Melakukan

singkronisasi

ram/kegiatan

SKPD

progdengan

usulan dari Kecamatan sesuai prio-ritas

pembangunan

melaui

Musrenbang Tingkat Dusun, Kec. Kab., Prov dan Pusat. 8. Meningkatkan koordinasi dengan semua stakeholder dalam rangka mengakomodir masyarakat yang bottom up. Misi Kedua : 1. Meningkatkan efektifitas koor-dinasi 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan pemba-ngunan daerah. 2. Meningkatkan

kerjasama

pelaksanaan pembangunan.

dalam

pem-bangunan

lintas

SKPD,

Lintas kewilayahan. 2. Melaksanakan sosialisasi perencanaan dan

pembangunan

memberikan

daerah

bimbingan

teknis. 3. Melaksanakan

perencanaan

pembangunan di tingkat Kec. dan Dusun. 4. Pelaksanaan koordinasi secara intensip


dan

komprehensif

IV - 10


dengan

SKPD

terkait

rangka

singkronisasi

dalam program

pembangunan. 5. Melaksanakan koordinasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah. Strategi

Kebijakan

Misi Ketiga : 1. Meningkatkan

kualiatas SDM 1. Meningkatkan fungsi monitoring

dalam hal pengendalian program/-

dan evaluasi pelaksanaan pemba-

kegiatan pembangunan

ngunan.

2. 2.

Meningkatkan

pra-sarana

sarana

penunjang

dan 2. Mengevaluasi untuk

kegiatan pengendalian program/kegiatan pembangunan.

tercapainya

sa-

saran, tujuan dan kinerja program/kegiatan pembangunan. 3. Terwujudnya yang

program/kegiatan

bisa

di

pertanggung

jawabkan secara akuntabel dan transpran. 4. Meningkatkan kegiatan tauan

dan

peman-

pengendalian

pembangunan

sesuai

dengan

potensi yang dimiliki. 5. Penataan system

pemantauan

dan pengendalian pembangunan untuk mendukung pembangunan yang terencana. 6. Peningkatan

intensitas peman-

tauan dan pengendalian pembangunan secara komprehensif. 7. Pendayagunaan pemantauan dan pengendalian pembangunan yang sistimatis.


IV - 11


Misi Keempat : 1.

2.

Meningkatkan kooordinasi dengan 1. Meningkatkan SKPD terkait untuk kelengkapan

keterkait

data/informasi pembangunan.

penelitian.

kualitas

dengan

SDM

kajian

dan

Melakukan kajian atau analisis demi 2. Penataan kearsipan data infortersedia pembangunan

data/informasi yang

tepat

masi pembangunan daerah.

dan 3. Memberikan

pela-yanan

prima

dan akses data informasi kepada

akurat.

masyarakat. Misi Kelima : 1. Meningkatkan

kualitas

Sumber

1, Meningkatkan

kegiatan orient-

Daya Manusia perencanaan melalui

tasi keperencanaan dan mem-

pendidikan pelatihan formal dan

perluas wa-wasan dalam pe-

dan bimbingan teknis perencanaan

rencanaan.

dan fungsional. 2. Meningkatkan

2. Meningkatkan disiplin

aparatur

perencana pembangunan me-

dalam rangka efisiensi dan efek-

lalui

tifitas kinerja aparatur perencana

fungsional.

pembangunan. 3. Menganalisis

Bintek

3. Meningkatkan kebutuhan

dan prasarana Bappeda.

sarana

SDM Aparatur

aparatur

perencana

dan

Kenyamanan

perencana

serta

meningkatkan kelengkapan Sarana dan prasarana Bappeda.


IV - 12


Matrik sasaran, strategi dan arah kebijakan Pembangunan tahun 2011 – 2016 sesuai dengan misi dari Bappeda Kabupaten Bungo. Misi Pertama :

Melaksanakan

perencanaan

pembangunan

daerah

yang

partisipatif dan akomodatif sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Tujuan

Sasaran

Mewujudkan

Strategi

keter- 1. Mewujudkan doku-

sediaan dokumen pe-

men

rencanaan

serta

yang

menyusun

program

perencanaan

kualitas

data

mantapkan perencanaan

perencanaan

menengah,

pembangunan daerah

pembangunan

yang

yang

daerah.

akomodatif.

akomodatif

dan

dukung

Meningkatkan 1. Singkronisasi dan me-

dan informasi

partisipatif

di

Arah kebijakan

dengan data base.

dokumen jangka tahunan

partisipatif

dan

disetiap

2. Meningkatkan

dan

bidang sesuai dengan

memantapkan

proses

arah

jaringan

aspirasi

prioritas pembangunan

masyarakat

melalui

daerah.

musrenbang

kebijakan

dan

yang

efektif

dan

terkoordinatif. 3. Meningkatkan

dan

memantapkan

proses

perencanaan

dan

sistem koordinasi yang terintegritas sinergis

dan

baik

internal

dan eksternal. 4. Menyusun dan memantapkan

penetapan

kinerja dalam penyusunan proses kebijakan umum

anggaran

penentuan prioritas sesuai

dan skala

anggaran hasil

mus-

renbang.


IV - 13


5. Singkronisasi

rencana

anggaran dengan kebijakan

umum

dan

skala prioritas anggaran se-suai

dengan

kemam-puan pembiayaan. 6. Pelaksanaan bang

Musren-

dalam

mengakomodir

rangka usulan

pembangunan dari masyarakat

(bottom

yang

up)

disesuaikan

dengan skala prioritas pembangunan. 7. Melakukan singkronisasi program/kegiatan SKPD dengan usulan dari Kecamatan sesuai prio-ritas pembangunan melaui Tingkat

Musrenbang Dusun,

Kec.

Kab., Prov dan Pusat. 8. Meningkatkan

koor-

dinasi dengan semua stakeholder rangka

dalam

mengakomodir

masyarakat

yang

bottom up.


IV - 14


Misi Ke dua :

Meningkatkan koordinasi yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah.

Tujuan

Sasaran

1. Meningkatkan koor-

1. Meningkatan

dinasi pelaksanaan

dinasi

pembangunan daerah. 2. Mewujudkan sama

yang

kerja baik

Strategi koor- 1. Meningkatkan

pelaksanaan

Arah kebijakan 1. Mengkoordinasikan

efektifitas koor-

pelaksanaan

pem-

pembangunan lintas

dinasi

bangunan

lintas

SKPD.

sanaan pemba-

SKPD/Lintas

ngunan daerah

wilayahan.

pelak-

2. Meningkatkan

ke-

2. Melaksanakan

so-

dalam pelaksanaan

kerjasama

sialisasi

peren-

pembangunan

dalam

canaan

pemba-

daerah

sanaan pemba-

ngunan daerah dan

ngunan.

memberikan

pelak-

bim-

bingan teknis. 3. Melaksanakan rencanaan

pepem-

bangunan di tingkat Kecamatan

dan

Dusun. 4. Pelaksanaan koordinasi

secara

intensip dan komprehensif

dengan

SKPD terkait dalam rangka

singkro-

nisasi

program

pembangunan. 5. Melaksanakan koordinasi

dalam

rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program

pem-

bangunan daerah.


IV - 15


Misi Ke tiga :

Meningkatkan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Mewujudkan pengen- 1. Mewujudkan pe- 1.Meningkatkan kualiatas 1. Meningkatkan fungsi dalian

nyelenggaraan

SDM

pemerintahan

pengendalian program/

evaluasi

ngunan yang terarah

yang

keg. pembangunan

pelaksanaan pemba-

dan berkelanjutan.

dan akuntabel.

kegiatan

program/pemba-

transpran

2. Meningkatkan

dalam

hal

2. Meningkatkan sarana dan

monitoring

dan

ngunan.

prasarana 2. Mengevaluasi

pemantauan dan

penunjang

untuk

pengendalian

kegiatan pengendalian

tujuan

pembangunan

program/kegiatan

pro-gram/kegiatan

daerah..

pembangunan.

pembangunan.

3. Meningkatkan

tercapainya sasaran, dan

kinerja

koor- 3. Terwujudnya

pro-

dinasi dengan SKPD

gram/kegiatan

terkait

bisa di pertanggung

sanaan dan

dalam

pelak-

pengendalian pemantauan

kegiatan/program pembangunan.

yang

jawabkan

secara

akuntabel dan transpran. 4. Meningkatkan kegiatan pemantauan

dan

pengendalian pembangunan sesuai

dengan

potensi yang dimiliki. 5. Penataan

system

pemantauan

dan

pengendalian pembangunan untuk mendukung pembangunan yang terencana. 6. Peningkatan sitas


inten-

pemantauan

IV - 16


dan

pengendalian

pembangunan

se-

cara komprehensif. 7. Pendayagunaan pemantauan pengendalian

pem-

bangunan

yang

sistimatis.


dan

IV - 17


Misi ke empat :

Tujuan Menyediakan informasi

Meningkatkan penelitian, pengkajian dan penelaahan program pembangunan melalui analisis potensi, data dan informasi yang akurat.

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

data/ 1. Mewujudkan data/ 1. Meningkatkan ko- 1. Meningkatkan kuatentang

informasi

penyelenggaraan

akan

pembangunan.

rujukan

yang

ordinasi

dengan

litas SDM keterkait

menjadi

SKPD terkait untuk

dengan kajian dan

bagi

kelengkapan data/-

penelitian.

kegiatan

informasi

pembangunan

bangunan.

untuk masa yang 2. Melakukan akan datang.

pem- 2. Penataan

kear-

sipan data inforkajian

atau analisis demi

masi

pemba-

ngunan daerah.

tersedia

data/- 3. Memberikan pela-

informasi

pem-

yanan prima dan

bangunan

yang

akses data infor-

tepat dan akurat.

masi kepada masyarakat.


IV - 18


Misi ke lima :

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang didukung oleh kenyamanan dan kelengkapan fasilitas kerja.

Tujuan

Sasaran

1. Meningkatkan

Strategi

Arah kebijakan

kua- 1. Meningkatkan kua- 1. Meningkatkan kua- 1. Meningkatkan

ke-

litas Sumber Daya

litas Sumber Daya

litas Sumber Daya

giatan orientasi ke-

Manusia

peren-

Manusia

peren-

Manusia

peren-

perencanaan

dan

canaan

pemba-

canaan

pemba-

canaan

melalui

memperluas

wa-

ngunan yang handal

ngunan

yang

wasan

pe-

2. Meningkatkan siensi

dan

tifitas

kinerja

ratur

efiefek-

berkualitas

dan

profesional.

pembangunan.

Sarana prasarana Bappeda.

pelatihan

formal

dalam

rencanaan.

dan dan bimbingan 2. Meningkatkan SDM

apa- 2. Meningkatkan

perencana

pendidikan

dan

teknis perencana-

Aparatur perencana

an dan fungsional.

pembangunan

2. Meningkatkan siplin

di-

lalui Bintek peren-

aparatur

cana dan fungsional.

dalam rangka efi- 3. Meningkatkan siensi

dan

efek-

perencana

ratur

meningkatkan

perencana

pembangunan. 3. Menganalisis

dan

lengkapan ke-

sarana

Ke-

nyamanan aparatur

tifitas kinerja apa-

butuhan

me-

dan

serta

Sarana prasarana

Bappeda.

prasarana

Bappeda.


ke-

IV - 19

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2012- 2016 BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program dan Kegiatan. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bungo. B. Program SKPD. Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bungo adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kafasitas Sumber Daya Aparatur. 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6. Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah. C. Program Lintas SKPD. Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bungo dengan lintas SKPD adalah : 1. Program Pengembangan Data Informasi 2. Program Pengembangan Perumahan. 3. Program Perencanaan Tata Ruang. 4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar. 5. Program

Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh. 6. Progam Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana. 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi .


V-1


9.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya.

10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. 11. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. D. Program Lintas Wilayah. Program pilihan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu : 1. Program pengembangan data dan informasi. 2. Program perencanaan pembangunan daerah. 3. Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi. 4. Program perencanaan bidang sosial dan budaya. Dapat kami jelaskan juga dari program-program diatas, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut : Program dan Kegiatan SKPD. Program pelayanan admistrasi perkantoran. Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah. 4. Penyediaan Jasa Adimistrasi Keuangan. 5. Penyediaan Alat tulis Kantor. 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan. 7. Penyed.Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyed. bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat. 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. 12. Penyediaan jasa tenaga penunjang Administrasi /Teknis Pemda. Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.


V-2


3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. 4. Pemelihraan rutin/ berkala peralatan gedung kantor. 5. Rehab sedang berat gedung kantor. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Kegiatan : 1. Pengadan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 2. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kegiatan : 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan. Kegiatan : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan capaian realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Program peningkatan promosi dan informasi pembangunan daerah. Kegiatan : Promosi Pembangunan Daerah. 1. Program pengembangan data/informasi. Kegiatan : 1. Pengumpulan,updating, dan analisa data informasi target kinerja program dan kegiatan. 2. Penyusunan dan

pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan

dokumaen perencanaan. 3. Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi. 4. Penyusunan peta dasar wilayah menggunakan satelit quickbird. 5. penyusunan dan penyiapan data base prasarana dan sarana umum (PSU). 6. Penyusunan data base perekonomian Kabupaten Bungo.


V-3


Program pengembangan perumahan. Kegiatan : 1. Koordinasi perencanaan penerima bantuan stimulant perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman (RP3KP). Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Kegiatan : 1. Penyusunan masterplan pengembangan wilayah dusun danau – jalan lingkar. 2. Rencana Tindak penanganan kawasan tradisional. Program perencanaan tata ruang Kegiatan: 1. Koordinasi perencanaan tata ruang. 2.Perencanaan tataran transportasi local (Tatralok) Kab. Bungo. 3. Rencana Induk System Produksi Kebakaran Program perencanaan pembangunan daerah Kegiatan : 1. Penyusunan rancangan RKPD. 2. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah. 3. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban

(LKPJ).

4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 5. Koordinasi penyusunan laporan perkembangan pembangunan. 6. Penyusunan kebijakan umum APBD KUA-APBD-P dan PPAS. 7. Penyelenggaraan musrenbang SKPD. 8. Penyusunan LAKIP dan program kerja tahunan. 9. Penyusunan perubahan KUA dan PPAS. 10.Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP). Program perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan : 1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah. 2. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. 3. Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.


V-4


4. Penyusunan Tabel Input Daerah. 5. Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan. 6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi. 7. Penyusunan Masterplan penanggulangan ekonomi daerah. Program perencanaan Sosial Budaya Kegiatan : 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya. 2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan. 3. Penyusunan penanggulangan kemiskinan. 4. Study ketenagakerjaan berdasarkan pola usaha yang berkembangan di Kabupaten Bungo. 5. Penyusunan RPJM Pronangkis. 6. Penyusunan RAD MDGs Kabupaten Bungo. 7. Penyusunan SPKD Kabupaten Bungo. 8. Identifikasi dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan. 9. Identifikasi dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana Kesehatan. 10. Penyusunan study kelayakan peranan wanita dan gender Kab. Bungo. 11. Koordinasi dan pembinaan TKPK Kabupaten Bungo. Program Perencanaan Prasaranan Wilayah dan Sumber Daya Alam. Kegiatan. 1. Koordinasi program dan pengendalian kegiatan prasarana wilayah. 2. Koordinasi pembinaan irigasi. 3. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). 4. Penyusunan data spesial infrastruktur jalan dan jembatan pada wilayah Kab. Bungo. 5. Penyusunan data spesial jaringan irigasi pada wilayah Kab. Bungo. 6. Penyusunan masterplant air bersih perkotaan Muara Bungo. 7. Penyusunan masterplant drainase perkotaan Muara Bungo. 8. Penyusunan DED pengembangan Terminal Type C Kecamatan Pelepat Ilir. 9. Penyusunan masterplant dan DED pembangunan terminal type C dan terminal barang perkotaan Muara Bungo.


V-5


Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. Kegiatan. 1. Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan. Program Pemanfaatan Ruang. Kegiatan. 1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Rencana strategis Bappeda Kabupaten Bungo untuk 5 tahun ke depan dapat dilihat pada Matrik dibawah ini :


V-6


BAB VI PENUTUP

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Bungo Tahun 2012 – 2016 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda Kabupaten Bungo dalam melaksanakan

tugas

pemerintahan,

pengelolaan

pembangunan,

dan

pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana strategis ini merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo 2012-2016. Dalam melaksanan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Bungo, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun dan disepakati. Rencana Strategis ini jangan nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan dalam

menjalankan

roda

pembangunan

yang

akan

dibutuhkan

oleh

stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir

kata

semoga

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good govermece.



LAMPIRAN :


MATRIK RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 - 2016 SKPD BAPPEDA KABUPATEN BUNGO.

No

Prioritas

Program / Kegiatan

Target Kinerja dan Perkiraan Kebutuhan Dana Tahun 2012

Pembangunan Meningkatkan pelayanan

I 1

Adm Perkantoran.

Penyediaan Jasa Komunkasi,Sumber Daya Air dan Listrik.

2

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

5

Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengandaan.

6

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

8

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan.

9

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

10

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

11

Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemda.

12 II

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTOR. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

2013

Tahun 2014

Target

Jumlah

Target

Jumlah

Target

Jumlah

Target

Jumlah

Kinerja

anggaran

Kinerja

anggaran

Kinerja

anggaran

Kinerja

anggaran

Kinerja

anggaran

80%

955.957.800

80%

648.249.800 2.992.000

370 surat

3.134.000

400 surat

3.276.500

450 surat

3.419.000

54.680.000

12 bulan

57.280.000

12 bulan

59.884.000

12 bulan

62.488.000

12 bulan

24.000.000

4 unit

25.200.000

4 unit

26.400.000

4 unit

27.600.000

4 unit

28.800.000

12 bulan

153.615.000

12 bulan

161.215.000

12 bulan

168.815.000

12 bulan

176.495.750

12 bulan

184.176.500

12 bulan

11.909.800

12 bulan

12.509.800

12 bulan

13.109.800

12 bulan

13.705.290

12 bulan

14.300.780

12 bulan

7.080.000

12 bulan

7.430.000

12 bulan

7.780.000

12 bulan

8.134.000

12 bulan

8.488.000

1 Tahun

3.002.000

12 bulan

3.152.000

12 bulan

3.302.000

12 bulan

3.452.100

12 bulan

3.602.200

44 unit

346.850.000

-

10 unit

90.000.000

12 bulan

11.930.000

12 bulan

11.930.000

-

12 bulan

11.930.000

12 bulan

12.526.500

12 bulan

13.123.000

12 bulan

9.275.000

12 bulan

9.775.000

12 bulan

10.275.000

12 bulan

10.738.750

12 bulan

11.202.500

12 bulan

208.566.000

12 bulan

218.966.000

12 bulan

229.366.000

12 bulan

239.794.300

12 bulan

250.222.600

13 orang

124.800.000

13 orang

140.400.000

13 orang

156.000.000

13 orang

162.240.000

13 orang

168.480.000

95%

325.647.500

95%

126.478.750

95%

131.810.000

111.956.250 326.000.000

2

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.

4 unit

62.320.000

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

4 unit

87.400.000

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

1 unit

19.225.000

5

Rehab sedang/Berat gedung kantor.

1 unit

126.734.900

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

90%

22.500.000

90%

50 stel

22.500.000

50 stel

-

Perbandingan pelaporan yang dihasilkan dengan

V

838.302.580

12 bulan

95%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan-peraturan perundangan

80%

350 surat

2 unit

1 Prosentase peningkatan SDM

717.847.190

2.850.000

-

IV

80%

52.080.000

295.679.900

Pengadaan pakaian hari-hari tertentu.

687.391.800

12 bulan

95% -

Pegawai yang memakai

80%

300 Surat

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

1 pakaian dinas.

Tahun 2016

Jumlah

Terpenuhinya peningkatan 1 sarana dan prasarana.

III

Tahun 2015

Target

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 unit

65.000.000

4 unit

91.770.000

6 unit

100.000.000

6 unit

1 keg.

20.186.250

1 keg

21.147.500

1 keg

-

1 unit

139.500.000

23.625.000

90%

24.750.000

90%

25.875.000

90%

27.000.000

23.625.000

50 stel

24.750.000

50 stel

25.875.000

50 stel

27.000.000

50 stel

25.000.000

50 stel

25.000.000

50 stel

25.000.000

50 stel

25.000.000

-

-

-

-

104.370.000

6 unit

108.740.000

22.108.750

1 keg

23.070.000

-

-

95%

90.000.000

95%

90.000.000

95%

90.000.000

95%

90.000.000

95%

90.000.000

10 orang

90.000.000

10 orang

90.000.000

10 orang

90.000.000

10 orang

90.000.000

10 orang

90.000.000

32.822.520

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN. Peny. Lap. Capaian Kinerja Dan Capaian Realisasi Kinerja SKPD

95%

27.352.100

95%

28.719.705

95%

30.087.310

95%

31.454.915

95%

1 jumlah pelaporan.

1 laporan

5.417.000

1 laporan

5.687.850

1 laporan

5.958.700

1 laporan

6.229.550

1 laporan

6.500.400

2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

1 laporan

9.596.000

1 laporan

10.075.800

1 laporan

10.555.600

1 laporan

11.035.400

1 laporan

11.515.200

3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

1 laporan

12.339.100

1 laporan

12.956.055

1 laporan

13.573.010

1 laporan

14.189.965

1 laporan

14.806.920

No

Prioritas

Program / Kegiatan


Pembangunan Promosi dan informasi

VI

pembangunan daerah. 1 Pedoman pelaksanaan

VII

1 pembangunan.

2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Target

Jumlah

Target

Jumlah

Target

Jumlah

Target

Jumlah

Target

Jumlah

Kinerja

anggaran

Kinerja

anggaran

Kinerja

anggaran

Kinerja

anggaran

Kinerja

anggaran

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH. Promosi Pembangunan Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI. Peng. Updating , dan Analisasi Data Informasi Capaian Target

80%

24.653.000

80%

25.885.650

80%

27.118.300

80%

30.000.000

80%

32.000.000

1 unit

24.653.000

1 unit

25.885.650

1 unit

27.118.300

1 unit

30.000.000

1 kegiatan

32.000.000

75%

810.660.700

75%

799.871.730

75%

827.263.560

75%

724.447.290

75%

724.416.320

1 kegiatan

27.726.600

1 kegiatan

29.112.930

1 kegiatan

30.499.260

1 kegiatan

31.885.590

1 kegiatan

33.271.920

Kinerja Pogram dan Kegiatan 2

Peny. dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Peny. Dok. Perenc

3 dokumen

137.114.000

3 dokumen

143.969.700

3 dokumen

150.825.400

3 dokumen

157.681.100

3 dokumen

137.114.000

3

Peny. & Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 kegiatan

195.776.000

1 kegiatan

300.000.000

1 kegiatan

309.788.800

1 kegiatan

319.577.600

1 kegiatan

329.366.400

4

Penyusunan Peta Dasar Wilayah menggunakan Satelit Quickbird.

1 kegiatan

187.220.000

1 kegiatan

196.581.000

1 kegiatan

205.942.000

1 kegiatan

215.303.000

5

Peny. dan penyiapan data base prasarana dan sarana Umum (PSU)

12 bulan

130.208.100

12 bulan

130.208.100

12 bulan

130.208.100

6

Penyusunan data base perekonomian Kabupaten Bungo

1 kegiatan

120.000.000

1 kegiatan

75.000.000

Pelaksanaan

VIII

penerimaan

1 bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN. Koordinasi Perencanaan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan

-

1 kegiatan

75.000.000

1 kegiatan

75.000.000

90%

66.308.000

90%

66.308.000

90%

66.308.000

-

-

12 bulan

66.308.000

12 bulan

66.308.000

12 bulan

66.308.000

-

-

1 kegiatan

214.199.000

90%

400.000.000

-

-

1 kegiatan

400.000.000

-

-

Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penyusunan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan

2

224.664.000

-

Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP). IX

PROGRAM PERENC.PENG.WILAYAH STRATEGIS & CEPAT TUMBUH Penyusunan Masterplan Pengembangan Wilayah Dusun Danau - Jalan

1

Lingkar. Rencana Tindak Penanganan Kawasan Tradisional. Penyusunan Raperda RTRW

IX 1

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Koordinasi Rencana Tata Ruang.

90%

82.329.000

90%

82.329.000

90%

82.329.000

90%

82.329.000

90%

82.329.000

82.329.000

12 bulan

82.329.000

12 bulan

82.329.000

12 bulan

82.329.000

12 bulan

82.329.000

1 kegiatan

450.000.000 1 kegiatan

450.000.000

Rencana Induk Sistem Produksi Kebakaran Perencanaan Pembangunan

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA

daerah

MENENGAH DAN BESAR. Study kelayakan terminal type C dan terminal angkutan barang

1

450.000.000

12 bulan

Perencanaan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kab. Bungo.

X

1 kegiatan

90%

450.000.000

90%

1 kegiatan

450.000.000

-

350.000.000 -

-

-

-

-

-

-

350.000.000 450.000.000 500.000.000

-

-

-

-

-

-

(APBD- Perubahan). 2

Study kelayakan pergudangan di Kabupaten Bungo.

3

Master plant tempat pengolahan akhir (TPA) Sampah / TPA regional

1 kegiatan

4

Perencanaan DED Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah /TPA R.

1 kegiatan

5

Analisis mengenai dampak lingkungan TPA Regional. Perencanaan Pembangunan

XI

-

-

1 kegiatan

1 kegiatan

350.000.000

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan rancangan RKPD.

90%

799.252.500

90%

839.215.125

90%

879.177.750

90%

919.140.375

90%

959.103.000

1 daerah

50 buku

53.805.500

50 buku

56.495.775

50 buku

59.186.050

50 buku

61.876.325

50 buku

64.566.600

2

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

60 buku

59.882.000

60 buku

62.876.100

60 buku

65.870.200

60 buku

68.864.300

60 buku

71.858.400

3

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung (LKPJ).

1 dokumen

42.118.000

1 dokumen

44.223.900

1 dokumen

46.329.800

1 dokumen

48.435.700

1 dokumen

50.541.600

4

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemb. Daerah.

4 triwulan

147.243.000

4 triwulan

154.605.150

4 triwulan

161.967.300

4 triwulan

169.329.450

4 triwulan

176.691.600

No

Prioritas

Program / Kegiatan


Pembangunan

2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Target

Jumlah

Target

Jumlah

Target

Jumlah

Target

Jumlah

Target

Jumlah

Kinerja

anggaran

Kinerja

anggaran

Kinerja

anggaran

Kinerja

anggaran

Kinerja

anggaran

5

Koordinasi Penyusunan Laporan Perkembangan Pembangunan.

1 dokumen

35.169.000

1 dokumen

36.927.450

1 dokumen

38.685.900

1 dokumen

40.444.350

1 dokumen

42.202.800

6

Penyusunan Kebijakan Umum APBD KUA-APBD-P dan PPAS

2 dokumen

106.639.000

2 dokumen

111.970.950

2 dokumen

117.302.900

2 dokumen

122.634.850

2 dokumen

127.966.800

7

Penyelenggaraan musrenbang SKPD

4 kegiatan

248.308.500

4 kegiatan

260.723.925

4 kegiatan

273.139.350

4 kegiatan

285.554.775

4 kegiatan

297.970.200

8

Penyusunan Laporan LAKIP dan Program Kerja Tahunan.

2 dokumen

29.880.000

2 dokumen

31.374.000

2 dokumen

32.868.000

2 dokumen

34.362.000

2 dokumen

35.856.000

9

Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS

2 dokumen

76.207.500

2 dokumen

80.017.875

2 dokumen

83.828.250

2 dokumen

87.638.625

2 dokumen

Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP).

1 kegiatan

-

-

227.004.000

Meningkatkan

XII

koordinasi

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI.

90% -

313.661.950

1 dokumen

121.440.450

10 kali

39.305.000

1 Perencanaan Pembangunan 2 bidang ekonomi.

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

3

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

4

Penyusunan Tabel Infut output daerah.

-

5

Penyusunan Masterplan penanggulangan kemiskinan.

-

6

Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan.

7

Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi.

-

-

Penyusunan Masterplan penanggulangan Ekonomi Daerah.

-

-

Terkendalinya perencanaan

XIII

1 pembangunan bidang sosial 2 dan budaya.

1 dokumen

-

227.004.000 90%

678.757.895

227.004.000

90%

923.074.798

1 kegiatan

90.000.000

100.000.000

150.000.000

127.512.473

133.584.495

139.656.518

12 kali

65.000.000

14 kali

-

1 kegiatan

270.000.000

-

-

1 kegiatan

150.000.000

1 kegiatan

150.000.000

1 kegiatan

152.916.500

1 dokumen

160.562.325

1 dokumen

168.208.150

4 triwulan

60.000.000

4 triwulan

60.000.000

1 kegiatan

92.464.900 90%

575.165.200

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.

90%

489.554.000

8 kali

72.687.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang Sosial Budaya dan Pem.

-

-

90%

1.066.748.600

66.965.250

90%

60.000.000

60.000.000

910.124.090 300.000.000 145.728.540 70.895.750

150.000.000

1 kegiatan

150.000.000

1 dokumen

175.853.975

1 dokumen

183.499.800

4 triwulan

60.000.000

4 triwulan

60.000.000

90%

543.581.800

90%

426.998.400

-

85.000.000 4 triwulan

68.930.500

90%

17 kali

-

85.000.000 4 triwulan

15 kali

744.440.993

91.449.000 227.004.000

-

90.000.000 4 triwulan

60.000.000

100.000.000 4 triwulan

60.000.000

3

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan.

79.710.000

85.000.000

85.000.000

90.000.000

95.000.000

4

Penyusunan Penanggulangan Kemiskinan.

68.332.000

71.748.600

75.165.200

78.581.800

81.998.400

5

Study Ketenagakerjaan Berdasarkan Pola Usaha Yang Berkembang

-

-

-

-

1 kegiatan

173.825.000

-

Di Kabupaten Bungo 6

Penyusunan PJM Pronangkis

-

-

1 kegiatan

160.000.000

-

-

7

Penyusunan RAD MDGs Kabupaten Bungo

-

-

1 kegiatan

180.000.000

-

-

-

8

Penyusunan SPKD Kabupaten Bungo

-

-

1 kegiatan

150.000.000

-

-

-

9

Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Sarana & Prasarana Pendidikan

-

-

1 kegiatan

180.000.000

-

-

-

10

Identifikasi & Pemetaan Kebutuhan Sarana & Prasarana Kesehatan.

-

-

-

170.000.000

-

-

11

Peny. Studi Kelayakan Peranan Wanita dan Gender Kab. Bungo.

-

-

-

12

Koordinasi dan Pembinaan TKPK Kabupaten Bungo (APBD-Perubahan)

XIV

Data pendukung program

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN

pemb. Pengembangan kota

SUMBER DAYA ALAM.

1 kota menengah dan besar.

-

1 kegiatan

-

-

-

1 kegiatan

130.000.000

-

12 bulan

95.000.000

12 bulan

95.000.000

12 bulan

100.000.000

12 bulan

95.000.000

12 bulan

90.000.000

90%

316.247.500

90%

886.121.000

90%

136.121.000

90%

136.121.000

90%

136.121.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Prasarana Wilayah dan LH. Koordinasi program dan pengendalian Kegiatan Prasarana Wilayah.

-

12 bulan

50.000.000

12 bulan

50.000.000

12 bulan

50.000.000

12 bulan

50.000.000

2

12 bulan

-

45.142.000

12 bulan

45.142.000

12 bulan

45.142.000

12 bulan

45.142.000

12 bulan

45.142.000

3

Koordinasi dan pembinaan irigasi

12 bulan

40.979.000

12 bulan

40.979.000

12 bulan

40.979.000

12 bulan

40.979.000

12 bulan

40.979.000

4

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

5 kali

230.126.500

6

Peny. Data Spesial Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada wilayah

-

-

1 kegiatan

750.000.000

-

-

-

-

Kabupaten Bungo. 7

Penyusunan data spasial infrastruktur jaringan irigasi pada wilayah Kabupaten Bungo.

1 kegiatan

500.000.000

8

Penyusunan masterplant air bersih perkotaan Muara Bungo.

1 kegiatan

450.000.000

9

Penyusunan masterplant drainase perkotaan Muara Bungo.

1 kegiatan

450.000.000

-

-

No

Prioritas

Program / Kegiatan


Pembangunan 10

2013

Tahun 2014

Tahun 2016

Target

Jumlah

Target

Jumlah

Target

Jumlah

Target

Jumlah

Target

Jumlah

Kinerja

anggaran

Kinerja

anggaran

Kinerja

anggaran

Kinerja

anggaran

Kinerja

anggaran

Penyusunan DED Pengembangan Terminal Type C Kecmatan Pelepat Ilir.

11

Tahun 2015

1 kegiatan

300.000.000

Penyusunan masterplant dan DED pembangunan terminal type C dan terminal barang perkotaan Muara Bungo. Jumlah

1 kegiatan 9.355.696.900

14.638.877.215

400.000.000 10.387.238.630

10.370.436.625

10.009.057.820

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents