BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia, berbentuk
sebagai negara
sebuah
negara
kesatuan,
berdaulat
memilih
sistem
pemerintahan demokrasi untuk mencapai tujuan bernegara. Selama puluhan tahun, Indonesia masih mencari sistem
dan
memformulasi
demokrasi
serta
mengartikan
secara
luas
dan
bertanggungjawab, dalam masa itu pula mengalami dinamika dalam kehidupan berdemokrasi. Dalam
pengertian
yang
lebih
partisipatif,
demokrasi merupakan konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena
itu
rakyatlah
menentukan
arah
yang
serta
memberikan
yang
dan
sesungguhnya
menyelenggarakan kehidupan bernegara.1 Salah
satu
implementasi
demokrasi
adalah
pengisian jabatan dalam suatu tatanan kenegaraan yakni pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah(selanjutnya
disebut
KDH
dan
WKDH). Secara normatif, Pengisian jabatan KDH
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi, Sekjen dan kepaniteraan MK RI, Jakarta: 2006.
1
1
dan WKDH ini diatur dalam norma publik dan nonpublik.2 Norma
publik3
pemerintahan
yang
daerah
terkait
mengatur pengisian
tentang pejabat
pemerintahan di daerah meliputi Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan beberapa perubahan
melalui
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun 2008;5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Norma publik dan non-publik telah menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum, hal ini berkaitan dengan pernyataan Kelsen yang menyebut bahwa pada dasarnya hukum merupakan kepentingan perseorangan sehingga penggolongan hukum publik dan non-publik tidaklah benar. Akan tetapi, menurut L.J. van Apeldoorn bahwa kepentingan umum(yang diatur oleh hukum publik) dan kepentingan khusus(yang diatur dalam hukum nonpublik) dapat digolongkan meskipun tidak secara hitam-putih karena didalam hukum yang mengatur kepentingan umum memegang peranan yang aktif terhadap segala peraturan hukum, ia tersangkut secara aktif pada segala hukum sehingga keduanya sejalan. (lebih lanjut lihat L.J. van Apeldoorn,Pengantar Ilmu Hukum,Pradnya Paramitha, Jakarta: 2008. Hal 171-174). 3 Norma publik adalah peraturan-peraturan hukum yang obyeknya adalah kepentingan- kepentingan umum dan yang karena itu, soal mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah.( L.J. van Apeldoorn.,Ibid. Hal 174). 4 Perubahan kedua atas UUD 1945 yang menyatakan “ Gubernur, Bupati, dan Walikota masing- masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” 5 Sebelumnya telah muncul beberapa Peraturan Perundangan terkait hal ini yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam TAP MPRS tanggal 5 Juli 1966 No. XI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi Seluas-luasnya kepada Daerah; Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang PokokPokok Pemerintahan di Daerah; Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI; untuk melaksanakan ketetapan MPR tersebut dibentuklah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 2
2
yang
disempurnakan
Nomor
2
Tahun
dengan
2011
Undang-Undang
tentang
Partai
Politik;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan,
Pemberhentian
KDH
Perundang-undangan dengan
beberapa
Pengangkatan
dan
WKDH.
tersebut
Peraturan
dan
Peraturan
ditindaklanjuti
Komisi
Pemilihan
Umum(selanjutnya disebut PKPU) sebagai contoh PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum KDH dan WKDH; PKPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum KDH dan WKDH oleh Panitia Pemilihan Kecamatan,
Komisi
Kabupaten/Kota, Provinsi,
serta
dan
Pemilihan Komisi
Penetapan
Umum
Pemilihan Calon
Umum Terpilih,
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan. Sementara, norma non-publik6 terdapat dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga masingmasing partai politik ; pedoman teknis yang sengaja dibuat
oleh
partai
politik
untuk
keperluan
Pemerintahan Daerah; UU No. 22 Tahun 1999 disempurnakan menjadi UU No 32 Tahun 2004, lebih lanjut lihat : Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta: 2010. 6 Norma non-publik adalah peraturan-peraturan hukum yang obyeknya adalah kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan(Pradnya Paramitha, Jakarta: 2008. Hal 174). Norma ini dibuat oleh organisasi maupun institusi yang keberlakuannya kedalam.
3
rekrutmen
calon
KDH
dan
WKDH
yang
akan
dicalonkan melalui partai politik bersangkutan. Teknis Tahapan Pemilihan KDH dan WKDH dibagi dalam dua tahap yaitu masa persiapan dan tahap pelaksanaan.
Masa
persiapan
meliputi
pemberitahuan oleh DPRD kepada Kepala Daerah dan KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah bersangkutan, penetapan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum KDH dan WKDH, pembentukan perangkat Pemilihan Umum KDH dan WKDH (Panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS), Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. Sedangkan tahap pelaksanaannya sendiri meliputi penetapan daftar pemilih ( DPT ), Pendaftaran dan penetapan
calon
pemungutan
KDH
suara,
dan
WKDH,
penghitungan
kampanye, suara
dan
penetapan, pengesahan serta pelantikan calon KDH dan WKDH terpilih.7 Pemilihan
Umum
KDH
dan
WKDH
secara
langsung telah berlangsung sejak tahun 2005 hingga saat
ini,
selama
kurang
lebih
7
tahun
pelaksanaannya di Indonesia terdapat problematika secara umum a.l: pragmatisme partai politik dalam rekrutmen
pasangan
calon
yang
lebih
mengedepankan kepemilikan modal;8 kemunculan program-program oleh calon incumbent menjelang UU No 32 tahun 2004, pustaka pelajar, Jogjakarta: 2005. Lebih lanjut tata cara pelaksanaan diatur oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 8 Amril Amarullah, Tujuh Rekomendasi RAKORNAS PDIP, Vivanews.com, 6 Agustus 2010 7
4
Pemilihan KDH dan WKDH; banyaknya realisasi program pemerintah menjelang Pemilihan KDH dan WKDH;9 Penggunaan dana APBD oleh pasangan calon
incumbent
untuk
pembiayaan
kampanye;
money politics dengan biaya sendiri oleh pasangan calon bukan incumbent;10 penetapan Daftar Pemilih Tetap(DPT) yang bermasalah oleh KPU; rendahnya netralitas Pegawai Negeri Sipil;11 rendahnya tingkat partisipasi pemilih; serta penggunaan hak pilih berkali-kali.12 Problematika yang terjadi secara nasional muncul pula dalam pemilihan KDH dan WKDH Kota Salatiga tahun
2011 a.l: penolakan oleh DPP PDIP atas
usulan pasangan calon dari DPC PDIP;13 Pencalonan salah satu kader senior GOLKAR yaitu Rosa Maria Delima Sri Darwanti, SH, M. Si oleh partai politik lain;
pelanggaran
terhadap
ketentuan
teknis
penyusunan DPT; pelanggaran terhadap ketentuan kampanye; laporan dugaan money politic; laporan dugaan pelanggaran tata cara pemungutan suara; serta
rendahnya
tingkat
partisipasi
masyarakat
Awasi Pilkada, Bawaslu gandeng KPK, vivanews.com, 18 Februari 2010. 10 Pipiet T. N & Syahrul A, MK:Sistem Pilkada Suburkan Money Politic, Vivanews.com, 3 Feb 2012 11 Arif B. A &, Moh. Adam, Ini Biang Semua Sengketa Pemilu dan Pilkada, Vivanews.com, 21 Feb 2012 12 Maryadie, Kalah, Enam Kandidat Minta Pilkada Ulang, Vivanews.com, 29 Oktober 2008 13 DPC PDIP Usulkan Bambang Riantoko-Teddy Sulistio. Semarang metro. 7 Januari 2011 9
5
dalam pengawasan proses pelaksanaan Pemilihan KDH dan WKDH.14 Dari problematika hukum yang muncul dalam Pemilihan KDH dan WKDH Kota Salatiga 2011 menarik untuk dikaji dengan parameter Pemilihan KDH
dan
WKDH
yang
demokratis
yang
dikemukakan oleh Joko J. Prihatmoko,15 bahwa parameter untuk mengamati terwujudnya Pemilihan KDH
dan
WKDH
yang
demokratis
adalah
terpenuhinya asas penyelenggaraan Pemilu yang tertuang dalam PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan,
Pemberhentian
KDH
Pengangkatan
dan
WKDH
yaitu
dan :
(1)
Langsung; (2) Umum; (3) Bebas; (4) Rahasia; (5) Jujur; (6) Adil.16 Topo
Santoso
mengemukakan
dari 15
tim
peneliti
standar
PERLUDEM
penyelenggaraan
Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan sumber
utama
standar
internasional
pemilu
demokratis yakni berbagai deklarasi dan konvensi internasional
maupun
regional.
Berdasarkan
dokumen-dokumen tersebut, dirumuskan 15 aspek pemilu demokratis, yaitu penyusunan kerangka hukum; pemilihan sistem pemilu; penetapan daerah pemilihan; hak untuk memilih dan dipilih; badan penyelenggara pemilu; pendaftaran pemilih dan Tim Panwaslu, Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga tahun 2011,Panwaslu, Salatiga 2011. 15 Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2005. 16 Loc. cit. hal 206 – 208. 14
6
daftar pemilih; akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat; kampanye pemilu yang demokratis; akses
ke
media
dan
kebebasan
berekspresi;
pembiayaan dan pengeluaran; pemungutan suara; penghitungan dan rekapitulasi suara; peranan wakil partai
dan
kepatuhan
kandidat; terhadap
pemantauan
hukum;
dan
pemilu; penegakan
peraturan pemilu.17 Berdasarkan asas serta standar internasional penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis dapat dikaji problematika hukum yang muncul dalam Pemilihan KDH dan WKDH Kota Salatiga tahun 2011 dengan perspektif tersebut sehingga menjadi
suatu
bahan
evaluasi
terhadap
penyelenggaraan Pemilihan KDH dan WKDH di Kota Salatiga.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan
uraian
tersebut,
beberapa
permasalahan yang akan diteliti antara lain sebagai berikut. 1. Apa saja problematika hukum yang muncul dalam
Pemilihan
KDH
dan
WKDH
di
Kota
Salatiga tahun 2011? 2. Faktor-faktor
apa
yang
problematika-problematika,
menyebabkan
terjadi
sebagaimana
dimaksud dalam poin (1) dalam penyelenggaraan 17 Topo Santoso, dkk., Penegakan Hukum PEMILU – Praktik PEMILU 2004, Kajian PEMILU 2009-2014, Tim PERLUDEM, Jakarta: 2006.
7
Pemilihan KDH dan WKDH di Kota Salatiga tahun 2011? 3. Bagaimana
solusi
atas
problematika
hukum
Pemilihan KDH dan WKDH di Kota Salatiga 2011?
C. Keaslian Penelitian Beberapa penelitian berkaitan Pemilihan Umum KDH dan WKDH telah ditulis Ciptono dalam tesis berjudul
Problem
Umum
Kepala
Konstitusionalitas Daerah
Pemilihan
Secara
Langsung
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 – Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072073/PUU-II/2004. pertimbangan
Tesis
hakim
ini
fokus
konstitusi
membahas
dalam
putusan
Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Pemilihan Umum KDH dan WKDH secara langsung.18 Selain tesis
tersebut
dilakukan
oleh
terdapat Yanuar
penelitian Arjuna
lain
dalam
yang skripsi
berjudul Implementasi Tugas dan Wewenang Desk Pemilihan
KDH
dan
WKDH
–
Studi
Kasus
Pelaksanaan Pemilihan KDH dan WKDH Langsung di Salatiga. Skripsi ini membahas bagaimana Desk Pemilihan KDH dan WKDH dalam menjalankan tugas dan wewenang, apakah terdapat benturan antara Desk Pemilihan KDH dan WKDH dengan
18 Ciptono, Problem Konstitusionalitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 – Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072 073/PUU-II/2004, Tesis, PPs-UKSW, Salatiga: 2010.
8
KPUD?19 Sementara itu, Seto Herwandito pernah melakukan penelitian terkait Pemilihan KDH dan WKDH Kota Salatiga tahun 2006 dengan judul Political Marketing: Studi pada Pemilihan KDH dan WKDH Salatiga 2006. Dalam penelitian tersebut Seto membahas
kemenangan
Totok
Mintarto-John
Manoppo dari perspektif political marketing.20 Sementara,
penelitian
mengenai
problematika
hukum Pemilihan Umum KDH dan WKDH di Salatiga khususnya tahun 2011 belum pernah dilakukan penelitian secara menyeluruh berkaitan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum KDH dan WKDH yang demokratis.
D. Manfaat Penelitian 1. Secara teoritis Hasil
penelitian
ini
diharapkan
kontribusi pengembangan ilmu
memberikan pengetahuan
dalam bidang hukum ketatanegaraan. 2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan kajian hukum untuk pembuatan suatu model ideal dari penyelenggaraan Pemilihan KDH dan WKDH.
Y Arjuna, Implementasi Tugas dan Wewenang Desk Pilkada Studi Kasus Pelaksanaan Pilkada Langsung di Salatiga, Skripsi, FH UKSW, Salatiga: 2008. 20 S Herwandito, Political Marketing: Studi pada Pilkada Salatiga 2006, Kritis, vol. XIX. No. 1, PPs-UKSW, Salatiga: April 2007. 19
9
E. Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian ini adalah : 1. Mengidentifikasi dalam
Pemilihan
problematika KDH
dan
yang
muncul
WKDH
di
Kota
Salatiga tahun 2011. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problematika hukum Pemilihan KDH dan WKDH di Kota Salatiga tahun 2011. 3. Merumuskan
solusi
metode
menyelesaikan
problematika hukum dalam Pemilihan KDH dan WKDH di Kota Salatiga tahun 2011.
F. Definisi Operasional Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan problematika hukum Pemilihan Umum KDH dan WKDH
adalah
menyimpang, peraturan
segala
perbuatan
bertentangan,
hukum
atau
perundang-undangan
yang
melanggar
pemilu
dalam
proses pelaksanaan pemilu, termasuk adanya pihak yang merasa dirugikan dalam proses pelaksanaan pemilu.21
G. Kerangka Teori Teori
Berlakunya
Hukum,
Pembahasan
mengenai keberlakuan hukum sebagai suatu sistem yang
dipengaruhi
oleh
sub-sistem
lainnya
menjadikan hukum(normatif) tidak berlaku secara 21 Topo Santoso, dkk., Penegakan Hukum PEMILU – Praktik PEMILU 2004, Kajian PEMILU 2009-2014, Tim PERLUDEM, Jakarta: 2006.
10
absolut melainkan keberlakuaannya dipengaruhi sub-sistem politik, ekonomi, sosial dan sub-sistem lain yang mungkin muncul dalam kaitannya dengan sistem Pemilihan KDH dan WKDH Kota Salatiga tahun 2011. Teori Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila, Pembahasan mengenai Pemilihan Umum dalam sebuah negara mencakup sistem hukum sebagai
dasar
pelaksanaan
Pemilihan
Umum.
Konsep negara hukum sendiri memberikan landasan filosofis dari negara yang anti-otoritarianisme dan berpihak pada negara demokrasi konstitusional seperti diungkapkan Cicero:
“Omnes legume servi
sumus ut liberi esse posimus”(kita semua harus tunduk kepada hukum jika kita tetap ingin hidup bebas)22, ungkapan tersebut merupakan ungkapan mengenai konsep negara hukum (Rechstaat) yang dianut banyak negara termasuk Indonesia dimana kebebasan
masyarakat
tercipta
dengan
adanya
hukum dan hukum merupakan dasar dari segala tindakan masyarakat. Lebih
lanjut
dibawah
akan
dikemukakan
konsep-konsep dalam negara hukum Pancasila yang melandasai pemikiran kaitannya dengan Pemilihan Umum KDH dan WKDH. Teori Demokrasi Konstitusional, dalam konsep negara hukum modern banyak negara kemudian 22 Ungkapan Cicero yang dikutip oleh Munir Fuady dalam bukunya M. Fuady, Teori Negara Hukum Modern, Refika Aditama, Bandung: 2009. Hal 1.
11
meninggalkan sistem otoritarianisme yang berpusat pada kekuasaan penguasa. Negara modern banyak menganut sistem demokrasi konstitusional dimana konstitusi
menjadi
dasar
dalam
sistem
ketatanegaraan suatu negara. Perkembangan pemikiran tentang demokrasi berkembang dari masa ke masa, yang pada akhirnya memunculkan
suatu
konsep
demokrasi
konstitusional atau konstitusionalisme. Konsep ini memberikan
peranan
kepada
eksekutif
untuk
menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi yang telah dibuat oleh rakyat melalui perwakilan parlemen sehingga pembatasan kekuasaan eksekutif dapat dijangkau oleh rakyat. Hal ini berarti dalam suatu
negara
hukum
menghendaki
adanya
supremasi konstitusi. Supremasi hukum disamping merupakan hukum,
konsekuensi sekaligus
demokrasi
karena
perjanjian sosial
dari
konsep
merupakan konstitusi
negara
pelaksanaan adalah
wujud
tertinggi.23
Pemilihan Umum KDH dan WKDH merupakan salah
satu
alat
terwujudnya
demokrasi
konstitusional atau dalam negara Indonesia disebut demokrasi Pancasila yang dicitakan sehingga lebih lanjut akan dibahas mengenai negara demokrasi Pancasila kaitannya dengan Pemilihan KDH dan WKDH. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi, Sekjen dan kepaniteraan MK RI, Jakarta: 2006. Hal 152-162.
23
12
Teori
Pemerintahan
ketatanegaraan
Indonesia
Daerah,
sistem
menganut
negara
kesatuan(unitary) sejak diproklamasikan 17 Agustus 1945,
hal
ini
berarti
Negara
Indonesia
tidak
menerapkan sistem negara serikat(federasi). Meski Negara Indonesia menganut sistem negara kesatuan, hadirnya pemerintahan dalam cakupan yang lebih sempit(pemerintahan
daerah)
tidak
serta
merta
merubah sistem ketatanegaraan Indonesia. Alasan hadirnya pemerintahan daerah dikemukakan oleh Umbu Rauta yaitu:24 1. Perwujudan fungsi negara modern, yang lebih menekankan pada kesejahteraan umum(welfare state) sehingga diperlukan campur tangan pemerintah yang lebih luas hingga ke ranah lokal. 2. Pemencaran kekuasaan negara (dispersed of power) dari tingkatan suprastruktur hingga infrastruktur. 3. Dari perspektif manajemen pemerintahan, adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah yaitu keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya, merupakan perwujudan dari adanya tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum.
Dalam
pembahasan
mengenai
Pemilihan
Umum KDH dan WKDH teori pemerintahan daerah membahas pemerintahan
dari
perspektif daerah
historis
konsep
yang
pernah
diimplementasikan di Indonesia dari masa ke masa yang pada akhirnya melandasi proses Pemilihan KDH dan WKDH secara langsung.
Umbu Rauta, Bunga Rampai hukum Tata Negara Indonesia, FHUKSW, Salatiga: 2000.
24
13
Teori Pengisian Jabatan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupak suatu jabatan politik yang pergantiannya memiliki siklus periodik. Sistem pengisian jabatan politik ini merupakan suatu fenomena yang pasti terjadi dalam suatu birokrasi pemerintahan. Pengisian terkait jabatan publik (dan atau politis) sebagai KDH dan WKDH pun tak lepas dari sistem pengisian jabatan ini. Sistem pengisian jabatan KDH dan WKDH tersebut
dibagi menjadi
dua bagian besar yakni penunjukan langsung dan sistem
pemilihan.
Sedangkan
sistem
pemilihan
sendiri dibagi lagi dalam sistem pemilihan melalui perwakilan dan pemilihan langsung.25 Dalam studi ilmu politik, dikenal dua model dalam rekrutmen politik,26 yakni sistem terbuka dan sistem tertutup. Dalam sistem terbuka, semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu (umur, kemampuan/kecakapan,
dan
pendidikan)
mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik. Sementara, dalam sistem tertutup, pengisian
jabatan
politik
hanyalah
melibatkan
sekelompok kecil kalangan elite.27
Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2005. Hal 102-106. 26 Menurut Afan Gaffar, Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Jogjakarta:2004, Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. 27 Mosche Czudnowski, Political Recruitment, dalam fredderick Greenstein-Nelson W. Polsby, Handbook of Political Science, Vo 2, dalam Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2005. 25
14
Dibawah ini dibahas mengenai teori pengisian jabatan publik yang mendasari dipilihnya Pemilihan Umum KDH dan WKDH secara langsung oleh rakyat.
Dibawah
ini
juga
diberikan
diagram
pemetaan penggunaan teori hukum dalam analisa problematika hukum yang muncul dalam Pemilihan Umum KDH dan WKDH Kota Salatiga tahun 2011.
15
Diagram alir 1. Bagan penggunaan teori Hukum
Pemilu KDH dan WKDH
Problematika Hukum
Teori keberlakuan Hukum; neg.hukum dan neg.hukum Pancasila; demokrasi; pem.daerah; pengisian jabatan
Netralitas PNS
Teori keberlakuan Hukum; neg.hukum dan neg.hukum Pancasila; demokrasi; pem.daerah; pengisian jabatan
Partai Politik
Teori keberlakuan Hukum; neg.hukum dan neg.hukum Pancasila; demokrasi; pem.daerah; pengisian jabatan
Pasangan Calon
Teori keberlakuan Hukum; neg.hukum dan neg.hukum Pancasila; demokrasi; pem.daerah; pengisian jabatan
Penyelenggara
Teori keberlakuan Hukum; neg.hukum dan neg.hukum Pancasila; demokrasi; pem.daerah; pengisian jabatan
Pemilih
SOLUSI
16
H. Metode Penelitin 1. Tipe Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian, tesis ini merupakan penelitian
penelitian
“fact-finding”
“problem-solution”28.
Lebih
dan lanjut,
penelitian ini mengacu pada penelitian sosiologis untuk
mengidentifikasi
problematika
hukum
dengan metode wawancara yang dilakukan pada beberapa tokoh politik (Ketua Parpol maupun pengurus), Panitia Pemilihan Umum KDH dan WKDH, penyelenggara dalam hal ini KPU, serta Bawaslu. Selain itu pula dilakukan studi pustaka dengan menelaah laporan pertanggungjawaban KPU dan Panwaslu. Acuan penelitian normatif juga digunakan karena dalam penelitian ini meneliti
mengenai
asas-asas
hukum
penyelenggaraan Pemilihan KDH dan WKDH yang demokratis, sehingga lebih tepat bila penelitian ini disebut penelitian yuridis-sosiologis. 2. Pendekatan Masalah Merujuk pada Soentandyo Wignjosoebroto yang membagi penelitian nondoktrinal dengan beberapa pendekatan, maka dalam ini dilakukan pendekatan makro teori struktural-fungsional29. Dalam
penelitian
ini,
hukum
dikonsepkan
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-press, Jakarta: 1942. 29 Soentandyo Wignjosoebroto(Ragam-ragam Penelitian Hukum) dalam buku metode penelitian hukum;konstelasi dan refleksi, JHMP-FHUI editor Sulistyowati Irianto & Sidharta, Jakarta: 2009. 28
17
sebagai suatu gejala empiris yang teramati di alam nyata. “Secara substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun terlahir secara sah, dan bekerja dengan hasil yang mungkin saja efektif akan tetapi mungkin pula tidak untuk memola perilaku-perilkau aktual warga masyarakat. Sementara dari segi strukturnya, hukum terlihat sebagai suatu institusi peradilan yang kerjanya mentransformasi masukan-masukan menjadi keluaran-keluaran yang dengan cara demikian mempengarui interaksi yang terjadi di masyarakat”
Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa yuridis-sosiologis dimana temuan problematika
hukum
dilapangan
diuraikan
berdasarkan argumentasi hukum yang dikaitkan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan penalaran nondoktrinal-induktif,30 yaitu suatu proses penalaran yang berangkat dari suatu kalimat umum untuk tiba pada suatu simpulan yang akan dapat menjawab suatu pertanyaan.
I. Sistematika Penulisan Bab II akan membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup Pemilihan Umum KDH dan WKDH yang didalamnya membahas tentang sistem hukum, teori hukum, serta asas - asas yang 30 Soentandyo Wignjosoebroto(Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah) dalam buku metode penelitian hukum;konstelasi dan refleksi, JHMP-FHUI editor Sulistyowati Irianto & Sidharta, Jakarta 2009
18
digunakan
dalam
Pemilihan
Umum
KDH
dan
WKDH. Bab
III
akan
membahas
mengenai
problematika hukum Pemilihan Umum KDH dan WKDH dimana akan diuraikan fakta dilapangan berdasarkan hasil observasi serta telaah laporan Pertanggungjawaban KPU dan Panwaslu berkaitan pelanggaran
yang
terjadi
dengan
perbandingan
Undang-undang serta peraturan yang mengatur tentang Pemilihan umum KDH dan WKDH. Bab IV berisi saran dan kesimpulan.
19
20
21
22
