BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap individu selalu dihadapkan pada aturan, norma, standar, ukuran yang harus dipenuhi. Aturan, norma, standar, maupun ukuran tersebut dapat ditetapkan secara individual, kelompok, masyarakat ataupun pemerintah. Demikian juga dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Salah satu upaya untuk mengurangi variasi proses tersebut adalah dengan melakukan standarisasi. Salah satu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Hal ini sesuai dengan kewajiban negara yang menjamin hak-hak tertentu setiap warga termasuk hak untuk memperoleh pelayanan dasar dengan mutu atau standar tertentu. Kewajiban negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah. SPM merupakan salah satu instrumen desentralisasi dan otonomi daerah untuk mengendalikan agar pelayanan dasar diperhatikan serta diprioritaskan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) menyusun dan menetapkan SPM sementara Pemerintah Daerah melaksanakan dan menerapkan SPM. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena: 1.

Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menetukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KOTA MADIUN TAHUN 2014

1

2.

Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur

3.

SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dijelaskan bahwa terdapat urusan wajib, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota

yang

berkaitan

dengan

pelayanan

dasar

serta

dalam

penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. Urusan wajib sebagaimana tersebut diatas meliputi : 1.

Pendidikan

2.

Kesehatan

3.

Lingkungan Hidup

4.

Pekerjaan Umum

5.

Penataan Ruang

6.

Perencanan Pembangunan

7.

Perumahan

8.

Kepemudaan dan Olahraga

9.

Penanaman Modal

10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 11. Kependuduan dan Catatan Sipil 12. Ketenagakerjaan 13. Ketahanan Pangan 14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 16. Perhubungan 17. Komunikasi dan Informatika 18. Pertanahan 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


2

22. Sosial 23. Kebudayaan 24. Statistik 25. Kearsipan, dan 26. Perpustakaan. Dari 26 urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tersebut, Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri) telah menetapkan

15

(lima

belas)

SPM

yang

diterapkan

pada

Pemerintah

Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut: 1.

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;

2.

SPM Bidang Perumahan Rakyat;

3.

SPM Bidang Sosial;

4.

SPM Bidang Kesehatan;

5.

SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

6.

SPM Bidang Lingkungan Hidup;

7.

SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

8.

SPM Bidang Pendidikan Dasar;

9.

SPM Bidang Ketenagakerjaan;

10. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 11. SPM Bidang Ketahanan Pangan; 12. SPM Bidang Kesenian; 13. SPM Bidang Komunikasi dan Informatika; 14. SPM Bidang Perhubungan Daerah; 15. SPM Bidang Penanaman Modal. Sehubungan dengan uraian diatas, berikut pelaporan perkembangan penerapan dan pencapaian SPM di Kota Madiun yang dituangkan dan disusun dalam Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2014 yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.

B. DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal yaitu : 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;


3

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ;

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota ;

6.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ;

7.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk

Teknis

Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Kesehatan

di

Kabupaten/Kota ; 8.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 129 / HUK / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;

9.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ; 11. Peraturan No.

Menteri

Negara

22/PERMEN/M/2008

Perumahan

tentang

Rakyat

Standar

Republik

Pelayanan

Indonesia

Minimal

Bidang

Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ; 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ; 13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota ; 14. Peraturan

Menteri

Komunikasi

dan

Informatika

Nomor:

22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten/Kota ; LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KOTA MADIUN TAHUN 2014

4

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Ketahanan

Pangan

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota ; 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan

Minimal

Bidang Perhubungan

Daerah

Provinsi

dan

Daerah

Kabupaten/Kota ; 17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota ; 18. Peraturan

Menteri

PM.106/HK.501/MKP/2010

Kebudayaan tentang

dan

Standar

Pariwisata

Pelayanan

Minimal

Nomor: Bidang

Kesenian sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 ; 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota ; 20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan ; 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. C. KEBIJAKAN UMUM Standar Pelayanan Minimal (SPM) diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM. SPM diselenggarakan oleh Pemerintah Provisi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis pelayanan, indikator kinerja dan target SPM yang dituangkan dalam RPJMD dan dokumen perencanaan

program

sehingga

menjadi

tanggung

jawab

pembinaan

dan

pengawasan teknis berada di masing-masing Kabupaten/Kota. Ditinjau dari sasaran, orientasi pembangunan, kebijakan dan progam yang telah

ditetapkan

pelaksanaan

dan

penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal

tahun 2013 secara tersirat telah terakomodasi di dalam dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2009 – 2014 yang merupakan dokumen perencanaan Kota Madiun untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2009 – 2014 memuat Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat


5

indikatif. Adapun kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut : 1.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga

Berencana dan Keluarga

Sejahtera, dengan kebijakan : a.

Mewujudkan

derajat

kesehatan

melalui

peningkatan

mutu

dan

pemerataan pelayananan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. b. 2.

Mewujudkan keluarga sejahtera melalui peningkatan kepesertaan KB.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dengan kebijakan : 

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang merata bagi berbagai lapisan masyarakat

3.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, dengan kebijakan : a.

Upaya peningkatan kualitas dan apresiasi terhadap kreativitas seni.

b.

Upaya memfasilitasi dan mendorong tumbuh dan berkembangnya nilai budaya lokal

4.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan, dengan kebijakan : 

Meningkatkan

ketahanan

pangan

masyarakat

melalui

diversifikasi

pangan. 5.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, dengan kebijakan : a.

Meningkatkan ketrampilan, manajerial dan wawasan bisnis bagi bagi

b.

Mengupayakan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja serta kesejahteraan tenaga kerja bagi masyarakat

6.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan kebijakan : 

Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang di dukung oleh pengembangan kapasitas aparatur, kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana prasarana yang memadai.

7.

Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak, dengan kebijakan : 

Peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak.

8.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup, dengan kebijakan


6



Peningkatan kualitas lingkungan dan kebersihan kota serta optimalisasi fungsi RTH.

9.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan kebijakan: a.

Upaya penyediaan dan peningkatan sarana prasarana bidang pekerjaan umum untuk peningkatan aksebilitas wilayah, kelancaran lalu lintas, pengembangan jangkauan layanan air bersih dan antisipasi banjir / genangan.

b.

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak, sehat, serta didukung dengan sistem utilitas dan fasilitas untuk penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran yang memadai.

c.

Upaya mewujudkan penataan ruang terpadu, serasi dan berkelanjutan didukung oleh dokumen perencanaan tata ruang yang implementatif.

10.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dengan kebijakan : 

Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang di dukung oleh pengembangan kapasitas aparatur, kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana prasarana yang memadai.

11.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar, dengan kebijakan : a.

Mewujudkan Peningkatan kualitas, pemerataan, relefansi dan tata kelola pendidikan yang lebih baik.

b. 12.

Meningkatkan minat baca masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, dengan kebijakan : 

peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial masyarakat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

13.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, dengan kebijakan : a.


b.



7

14.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah, dengan kebijakan : 

Upaya penyediaan dan peningkatan sarana prasarana bidang pekerjaan umum untuk peningkatan aksebilitas wilayah, kelancaran lalu lintas, pengembangan

jangkauan

layanan

air

bersih

dan

antisipasi

banjir/genangan. 15.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal, dengan kebijakan : 

Perbaikan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi terhadap dunia usaha, agar tercipta pelayanan yang prima serta keterbukaan informasi publik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

D. ARAH KEBIJAKAN Komitmen dan kesungguhan Pemerintah Kota dalam upaya menerapkan dan mencapai target Standar Pelayanan Minimal tidak hanya dilaksanakan dengan mengakomodasi Standar Pelayanan Minimal dalam dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2009 – 2014. Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di tahun 2013 diimplementasikan ke dalam arah kebijakan yang dimuat di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2013 dilaksanakan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2013, RPJMD Kota Madiun Tahun 2009 – 2014 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja terukur dari program Pemerintah Kota untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Arah kebijakan dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dimuat dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga

Berencana dan Keluarga

Sejahtera, dengan kebijakan : 

Peningkatan ketahanan keluarga dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga kecil berkualitas ;



Memfasilitasi kegiatan institusi masyarakat pengelola program KB ;



Penguatan pramuka saka kencana terhadap program KB ;



Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan PKB/Staf ;


8



Peningkatan ketahanan keluarga dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga kecil berkualitas ;

2.



Memfasilitasi peningkatan ekonomi dan kualitas keluarga ;



Tersedianya data keluarga yang akurat ;



Peningkatan kualitas ibu dalam pembinaan tumbuh kembang anak ;



Tersedianya data – data untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan BKB ;



Peningkatan kualitas keluarga dalam pembinaan remaja ;



Tersedianya data – data untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan BKR ;



Peningkatan kualitas hidup lansia ;



Tersedianya data – data untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan BKL ;



Penguatan institusi keluarga untuk mewujudkan kualitas keluarga ;



Penyebaran informasi program BKB dalam masyarakat ;



Terlaksananya evaluasi kader KB.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dengan kebijakan : 

Meningkatkan kualitas, kuantitas dan jenis sarana dan prasarana kesehatan;



Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;



Meningkatkan

sosialisasi

kepada

masyarakat

dalam

upaya

untuk

menurunkan angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian ibu; 

Meningkatkan upaya pencarian (case finding) anak balita dengan gizi buruk dan gizi kurang;



Meningkatkan

upaya-upaya

pencegahan

primer,

sekunder

dan

pencegahan tersier penyakit-penyakit menular terutama HIV/AIDS, TBC, demam dengue, Diare dan penyakit menular lainnya; 

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;



Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta sarana dan prasarana kesehatan;

 2.

Peningkatan kuantitas, kualitas dan jenis obat-obatan.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, dengan kebijakan meningkatan kualitas seni budaya lokal

3.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan, dengan kebijakan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui diversifikasi pangan.


9

4.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, dengan kebijakan : 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas kompetensi dan daya saing tenaga kerja

 5.

Terwujudkan perlindungan tenaga kerja

Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan kebijakan : 

Meningkatan ketersediaan dan kualitas telekomunikasi dan informasi secara memadai dan merata



Meningkatkan pemberian informasi kinerja pelayananPemerintah Daerah yang tersebar luas ke masyarakat.

6.

Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak, dengan kebijakan : 

Mewujudkan pembangunan yang berwawasan gender ;



Mewujudkan kota yang aman dan nyaman bagi anak ;



Memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam implementasi 10 program pokok PKK ;



Pengembangan usaha ekonomi masyarakat ;



Peningkatan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan di Sektor Pemberdayaan Perempuan ;



Peningkatan peran perempuan dalam kegiatan KB dan kesehatan serta peningkatan kualitas kader penggerak PKK ;



Optimalisasi pelayanan di pusat pelayanan terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ;

 7.

Menurunnya tindak perdagangan orang.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup, dengan kebijakan 

Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan keseluruh bidang pembangunan.



Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan.



Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan.


10



Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.

 8.

Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan kebijakan:

9.



Mengembangkan kondisi prasarana transportasi yang aman dan nyaman



Mengembangkan kawasan pemukiman yang nyaman dan bersih



Mewujudkan Tata Ruang Kota yang optimal

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dengan kebijakan : 

Peningkatan pelaksanaan Perda melalui penegakan Perda melalui penegakan hukum secara tugas ;



Peningkatan

kuantitas

layanan

ketertiban,

ketentraman,

dan

kenyamanan kota, penyelesaian konflik serta mitigasi bencana ; 

Mengembangkan sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;



Mewujudkan

kemampuan

aparat

dan

masyarakat

dalam

penanggulangan bencana ; 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana.

10.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar, dengan kebijakan : 

Penerapan metodologi pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan ;



Pengembangan metodologi pendidikan untuk menghasilkan SDM yang kreatif, inovatif, sportif dan kompetitif ;



Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha/dunia industri ;



Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran jalur formal

sesuai

SPM dan SNP ; 

Peningkatan manajemen pendidikan yang berkualitas ;



Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran jalur non formal dan informal ;


11



Peningkatan subsidi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal ;



Peningkatan data base pendidikan berbasis TIK ;



Peningkatan penggunaan Informasi Teknologi sebagai media informasi pendidikan ;



Peningkatan kualifikasi pendidikan dan sertifikasi pendidik di seluruh jenjang dan jalur pendidikan ;



Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan ;



Peningkatan subsidi pendidikan bagi masyarakat tidak mampu ;



Penyediaan sarana prasarana pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus

11.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, dengan kebijakan : 

peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial masyarakat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

12.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, dengan kebijakan : 





13.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah, dengan kebijakan : 

Upaya penyediaan dan peningkatan sarana prasarana bidang pekerjaan umum untuk peningkatan aksebilitas wilayah, kelancaran lalu lintas, pengembangan

jangkauan

layanan

air

bersih

dan

antisipasi

banjir/genangan. 14.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal, dengan kebijakan : 

Perbaikan iklim penanaman modal ;



Persebaran penanaman modal ;



Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi ;



Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (green investment) ;



Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) ;



Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ;



Promosi penanaman modal.


12

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents