BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Kecamatan Bojongloa Kaler

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bojongloa Kaler selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

1


Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. B. Gambaran Umum Kecamatan

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang dirasakan tidak sesuai lagi dengan

perkembangan

keadaan,

ketatanegaraan,

dan

tuntutan

penyelenggaraan otonomi daerah, telah merubah peran pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang di masa lalu hanya terbatas kepada tugas pembantuan saja. Sekarang tugas Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah di Daerah, dimana ”kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. Selanjutnya pada ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan; LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

2


4. Mengkoordinasikan

pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan

umum; 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan; 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. Sebagai bagian dari perangkat daerah, Kecamatan berperan dalam penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

penyelenggaraan

pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan. Sejalan dengan Pasal 126 ayat (2) dimana dalam pelaksnaan tugasnya camat memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota yang telah dilaksanakan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor 050 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bandung kepada Camat, maka tentunya diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan lebih efisien serta didukung dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah kota dengan pemerintah Kecamatan, sehingga pada akhirnya Camat dapat: 1. Melakukan

identifikasi

potensi

lokal

di wilayahnya

masing-

masing sekaligus strategi mengembangkannya. 2. Memiliki

kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan

yang telah dilimpahkan. 3. Memiliki kemampuan untuk

mendinamisasi

aktivitas dan kreativitas

warga diwilayahnya. 4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan. 5. Melaksanakan

fungsi

pelayanan

serta

pemberdayaan

masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat. 6. Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

3


umum melalui penerapan dan penegakan peraturan perundangan. Dari penjelasan tersebut, penjabarannya lebih lanjut masih mengacu kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan

dan

Susunan

Organisasi

Kecamatan

di

Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung serta dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Keputusan Walikota Bandung Nomor :334 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unit Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Esensi Penyerahan Kewenangan kepada Kecamatan, selain mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab Camat semakin besar, juga tentunya dituntut pula harus adanya penyempurnaan tata aturan dan sistem/prosudur baru yang harus dipahami Camat dalam mengelola fungsifungsi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Pendidikan dan Kemasyarakatan, Ketentraman dan Ketertiban serta Pelayanan masyarakat. Dengan dilaksanakannya pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan, maka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bojongloa Kaler dapat dilaksanakan lebih efisien serta didukung adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Kecamatan. Di masa depan tugas Pemerintah Kota lebih difokuskan kepada persoalan yang strategis. Sedangkan persoalan teknis kewilayahan, termasuk didalamnya penyelesaian persoalan-persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan oleh Camat. Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kaler sebagai bagian Pemerintahan Kota Bandung akan menjadi salah satu penopang dan penyangga dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bandung, sesuai dengan Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJM Daerah Tahun 2009 – LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

4


2013 dalam lampiran memuat Visi Pemerintah Daerah pada Tahun 2009 2013 adalah ”Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat)”. penjabaran makna dan Visi Kota Bandung tersebut adalah bahwa Kota Bermartabat diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri, harga diri dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status yang juga dijungjung dengan mooto juang “ Bermatabat” yaitu bersih, Makmur, Taat, bersahabat. Arah visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung sebagai pusat pertumbuhan sektor jasa yang memberikan manfaat bagi warga Bandung khususnya Jawa Barat dan Nasional pada umumnya. Kota Bandung sebagai kota Jasa Bermartabat memiliki dimensi-dimensi antara lain : A Pemenuhan kondisi lingkungan hidup bersih, sehat, indah, hijau dan berbunga; B

Pemenuhan

kondisi

lingkungan

sosial yang aman, tertip, stabil

dan dinamis; C

Pemenuhan

kondisi

lingkungan ekonomi sehingga tercapai

kemakmuran ekonomi warganya; D

Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan

yang

penuh toleransi,

berahlak mulia dan keadaan perikehidupan majemuk; E Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang. Sebagai salah satu penunjang dan penompang peran Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat, maka seluruh stakeholder dan aparat Kecamatan Bojongloa Kaler dapat bekerja sama secara harmonis, saling mengisi dan bahu membahu mewujudkan visi dan misi Kecamatan Bojongloa Kaler. Tanpa adanya peran serta masyarakat dalam segala bidang,

pemerintah

Kecamatan

Bojongloa

Kaler

tidak

akan

dapat

mewujudkan visi dan misi serta mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

5


Sebagai

perangkat

daerah,

sejak

tahun

2003

Kecamatan

telah

melaksanakan pengelolaan anggaran sendiri dengan menyusun Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kecamatan Bojongloa Kaler, sebagaimana yang berlaku pada unit kerja lainnya di jajaran Pemerintah Kota Bandung. Hal lainnya yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah kondisi geografis wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler yang terletak di sebelah selatan pusat Kota Bandung, dengan luas wilayah 303,4 Ha. Terdiri atas 5 kelurahan, 47 Rukun Warga, dan 395 Rukun Tetangga. Batas-batas wilayah yang mengelilingi Kecamatan Bojongloa Kaler adalah sebagai berikut: Sebelah Utara

:

Kecamatan Andir;

Sebelah Timur

:

Kecamatan

Bojongloa

Kidul

dan

Kecamatan

Astanaanyar; Sebelah Selatan

:

Kecamatan Babakan Ciparay;

Sebelah Barat

:

Kecamatan Babakan Ciparat.

Jumlah penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler, berdasarkan data kependudukan

bulan

dikelompokkan

juga

Januari

2013

berdasarkan

adalah

109,689

jenis kelamin,

jiwa,

yang

agama, dan

mata

pencaharian, sebagaimana tabel berikut ini:

1.

Tabel 1 DATA PENDUDUK KECAMATAN BOJONGLOA KALER BERDASARKAN JENIS KELAMIN JAMIKA 13.875 14.463 28.338

2.

BABAKAN TAROGONG

3.

BABAKAN ASIH

4.

KOPO

5.

SUKAASIH JUMLAH

12.118

11.358

23.476

7.346

6.758

14.194

14.445

14.463

27.908

7.954

7.819

15.773

54.828

54.861

109.689

Apabila dilihat dari tabel diatas, nampak kepadatan penduduk di LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

6


Kecamatan Bojongloa Kaler sangat padat apalagi Kelurahan Jamika yang mencapai predikat kawasan terpadat di Profinsi Jawa Barat dengan kepadatan penduduk 3 m/Jiwa. Selain jumlah penduduk berdasarkan kelamin, maka jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama dapat dikatagorikan berpendudukan kompleks dan terjadi pembauran antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lainnya. Selengkapnya data Penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler berdasarkan pemeluk agama dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 2 DATA PENDUDUK KECAMATAN BOJONGLOA KALER BERDASARKAN PEMELUK AGAMA NO

JUMLAH (Jiwa) 92.665

AGAMA

1.

ISLAM

2.

KRISTEN

3.

KATHOLIK

4.

HINDU

59

5.

BUDHA

830

6.

LAIN-LAIN

KET

11.663 4.463

9

JUMLAH

91.892

Sedangkan jumlah pegawai kelurahan kecamatan dan kelurahan Berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut : a) Golongan IV

:

2 Orang

b) Golongan III

:

36 Orang

c) Golongan II

:

12 Orang

d) Golongan I

:

1 Orang

LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

7


Berdasarkan Jabatan/Eseloneering, maka di Kecamatan Bojongloa Kaler dapat kami jelaskan kondisinya sebagai berikut : a) Jabatan Eselon III a

:

1 Orang (Camat)

b) Jabatan Eselon III b

:

1 Orang (Sekcam)

c) Jabatan Eselon IV a

: 10 Orang yang terdiri dari

(5 orang Lurah dan 5 Orang Kasi di Kecamatan) d) Jabatan Eselon IV b

: 22 Orang yang terdiri dari

2 (dua) orang Subag di Kecamatan dan 20 Kasi yang tersebar di 5 Kelurahan

Selain itu apabila ditinjau berdasarkan Pendidikan, maka dapat disampaikan gambaran keberadaan aparatur di Kecamatan Bojongloa Kaler sebagai berikut :

Tabel 3 Jumlah Keberadaan Aparatur Berdasarkan Pendidikan No

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1

Pasca Sarjana (S2)

3 Orang

2

Sarjana (SI)

7 Orang

3

Diploma (D 3)

10 Orang

4

SLTA

31 Orang

5

SLTP

12 Orang JUMLAH

63 Orang

Berdasarkan data diatas, bahwa sumber daya manusia di Kecamatan Bojongloa Kaler boleh dikatakan sudah memenuhi standar untuk dapat memberikan pelayanan dengan baik. Hal ini merupakan kekuatan yang timbul di dalam organisasi apabila dapat termanfaatkan dengan baik apalagi didukung oleh sarana pelayanan kantor yang baik pula. LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

8


Disisi lain, jumlah penduduk Kecamatan Bojongloa kaler berdasarkan mata pencaharian adalah sebagai berikut : Tabel 4 DATA PENDUDUK KECAMATAN BOJONGLOA KALER BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN

NO

MATA PENCAHARIAN

1.

PEGAWAI NEGERI SIPIL

2.

ABRI

3.

PEGAWAI SWASTA

4.

TANI

5.

DAGANG

6.

MAHASISWA

7.

PELAJAR

8.

PENSIUNAN

9.

LAIN-LAIN

JUMLAH (Jiwa) 4.293

KET

1.552 13.321 6.420 17.442 5.086 32.351

JUMLAH

4.217 25.007 109.689

Di samping itu, Kecamatan Bojongloa Kaler mempunyai sarana perekonomian, yang bersinergi dengan sarana lainnya, apalagi sarana perekonomian tersebut dapat menjadi sarana pendukung bagi kemajuan kecamatan. Sarana perekonomian tersebut antara lain dapat dijelaskan dalam tabel di dibawah ini: Tabel 5 DATA PENDUDUK KECAMATAN BOJONGLOA KALER BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN


9


JENIS PENDIDIKAN

NO

JUMLAH

1

Tidak/belum Sekolah

20.467

2

Tidak tamat SD

9.734

3

Belum tamat SD

15.369

5

Tamat SD

15.112

4

Tamat SLTP

`19.794

5

Tamat SLTA

21.063

6

Tamat AKADEMIK

4.427

7

Tamat Perguruan Tinggi

3.723 109.689

JUMLAH

Sedangkan

sarana

pendidikan

yang

ada

di

Bojoangloa Kaler adalah sebagai berikut : 

TK

:

14

Buah



SD Negeri

:

4

Buah



SD Swasta

:

10

Buah



SLTP Negeri

:

2

Buah



STLP Swasta

:

7

Buah



SLTA Negeri

:

1

Buah



SLTA Swasta

:

5

Buah



SLB Swasta

:

1

Buah




10

wilayah

Kecamatan




Madrasah Ibtidaiyyah

:

2

Buah



Madrasah Tsanawiyah

:

-

Buah



Akademi

:

-

Buah



Perguruan Tinggi

:

-

Buah



Kursus

:

5

Buah



SLTP Terbuka

:

1

Buah

Dalam pelaksnaan pembangunan/pembinaan kerukunan hidup beragama di kecamatan Bojongloa Kaler dan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Masa Esa maka sarana peribadatan yang ada sebagai berikut : 

Mesjid

:

106

Buah



Langgar

:

21

Buah



Mushola

:

9

Buah



Gereja

:

12

Buah



Vihara

:

4

Buah

Dalam bidang kesehatan sarana kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler adalah sebagai berikut : 

Rumah Sakit

:

-

Buah



Puskesmas

:

2

Buah



Puskesmas Pembantu

:

-

Buah



Prakter Dokter

:

15

Buah



Apotek

:

8

Buah



Posyandu

:

47

Buah



Didan Bersalin

:

9

Buah



Mantri

:

5

Buah


11


Tabel 6 SARANA PEREKONOMIAN

NO

SARANA PEREKONOMIAN

JUMLAH

1.

PASAR

2.

WARUNG/KIOS

427

3.

TOKO

256

4.

BANK

9

5.

SUPERMARKET/PUSAT

6

KET

2

PERBELANJAAN/SWALAYAN JUMLAH

Sarana

700

ekonomi/insfrastruktur

mempengaruhi

perkembangan

penting

yang

perekonomian

cukup

rakyat

signifikan

di

wilayah

Kecamatan Bojongloa Kaler antara lain: 1 Pasar Burung Sukahaji, terletak di Jln. Peta 2 Carefour/Mollis, terletak di Jln. Peta 3 Grand Pasundan Hotel, terletak di Jln. Peta 4 Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU), terletak di Jln. Peta dan Jl. Kopo Tabel 7 DATA PRODUK UNGGULAN KECAMATAN BOJOLOA KALER 1

Lokasi Produksi Sentra


12

1. Kelurahan Jamika 2. Kelurahan Babakan Tarogong 3. Kelurahan Babakan Asih 4. Kelurahan Kopo 5. Kelurahan Sukaasih


2

Jenis Produksi

1. Pin 2. Kartu nama 3. Gelasan 4. Pigura Photo 5. Variasi motor 6. Tas 7. Sepatu 8. Sandal 9. Kerupuk 10. Kripik 11. Oncom 12. Tempe 13. Roti 14. Kue- kue

C. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan

Daerah Kota Bandung No 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi, sebagai berikut, Tugas pokok Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Kepala daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Fungsi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaaan masyarakat; 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentrataman dan ketertiban umum; 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan; 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

13


umum; 5. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. 6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Adapun rincian tugas-tugas dan fungsi dari masing-masing Pejabat Struktural yang ada di kecamatan Bojongloa Kaler adalah sebagai berikut : (1) Camat, sebagai unsur pimpinan organisasi. (2) Sekretaris Kecamatan, sebagai unsur staf terdiri atas : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Sub Bagian Program dan Keuangan; (3) Seksi-Seksi sebagai unsur lini terdiri atas: a) Seksi Pemerintahan; b) Seksi Ketentraman dan Ketertiban; c) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan; d) Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup; e) Seksi Pelayanan. (4) Kelompok Jabatan Fungsional (sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung) Mengacu pada Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka tugas pokok dan fungsi dapat dirinci sebagai berikut:

I. Camat : 1) Mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

sebagian

kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

14


2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, camat mempunyai fungsi: a. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan e. Membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.

II. Sekretariat Kecamatan: 1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang kesekretariatan. 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan Kecamatan; b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Kecamatan dan Kelurahan; c. Pelaksanaan

pengkoordinasian

penyusunan

rencana,

program,

evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi; e. Fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan; f. Pelaksanaan

monitoring evaluasi, pelaporan

dan

pengendalian

administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan g. Melakanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


15


III. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat kecamatan di bidang umum dan kepegawaian; 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. Penyusunan

bahan

rencana

dan

program

pengelola

lingkup

administrasi umum dan kepegawaian; b. Pengelola administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelola

naskah

penyelenggaraan

dinas,

penata

kearsipan

kerumah-tanggaan

Kecamatan,

kecamatan,

pengelola

perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan c. Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

IV. Sub Bagian Program dan Keuangan : 1) Sub

Bagian

Program

dan

Keuangan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di Bidang Program dan Keuangan. 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan kecamatan; b. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan

penyusunan

rencana

kegiatan

kecamatan,

koordinasi

penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan

bahan

penyusunan

rencana

anggaran,

koordinasi

penyusunan anggaran pengelola dan pengendalian keuangan dan LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

16


menyusun laporan keuangan kecamatan; dan d. Pengkoordinasian

pelaporan

lingkup

kegiatan

pengelolaan

administrasi program dan keuangan kecamatan.

V. Seksi Pemerintahan : 1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di Bidang Pemerintahan. 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan; b. Pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga; c. Pelayanan administrasi pertanahan; d. Pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan; e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait; dan f. Pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan. VI. Seksi Ketentraman dan Ketertiban : 1) Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi: a. Menyusun data dan bahan meteri lingkup ketentraman dan ketertiban; b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban; c. Pembinaan potensi perlindungan masyarakat; d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana; e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

17


f. Pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban.

VII. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan : 1) Seksi

Pendidikan

dan

Kemasyarakatan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di Bidang pendidikan dan kemasyarakatan. 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi: -

Pelaporan

pelaksanaan

lingkup

ekonomi,

pembangunan

dan

lingkungan hidup.

VIII. Seksi Pelayanan : 1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan; 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan; b. Pelayanan data dan informasi kecamatan; c. Pelayanan administrasi kependudukan; d. Pelayanan administrasi umum lainnya; e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; dan f. Pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan. Selain itu untuk kelancaran pelaksanaan tugas pejabat struktural di kecamatan terdapat Keputusan Walikota Bandung Nomor 334 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

18


terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Bagan struktur organisasi Kecamatan Bojongloa Kaler berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 14 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

CAMAT SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KETEMTRAMAN & KETERTIBAN

SEKSI PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN

SUB BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN

SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN & LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI PELAYANAN

KELURAHAN KELURAHAN

D. Isu Strategis

Pembangunan Kota Bandung dari tahun ketahun mengalami perubahan baik dari

sasaran, anggaran

dan prioritas pembangunan melalui Visi

Misi Kota Bandung adalah : a. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal ( cerdas, sehat, produktif,

mandiri,

komunikatif,

kooperatif,

toleran,

berdaya

saing/kompotitif ) dan (relegius bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia ). b. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing berbasis Ekonomi Kreatif. LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

19


c. Mengembangkan kehidupan sosial budaya Kota yang kreatif , berkesadaran tinggi serta berhati mulia. d. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup Kota. e. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan f. Mengembangkan system pembiayaan Kota Terpadu.. Yang menjadi

Isu

Strategis

untuk

penyusunan

Rencana

Pembangunan adalah sesuai dengan isu-isu yang ada pada saat ini : a. Peningkatan IPM melalui pengembangan Bandung Kota Kreatif. b. Pelayanan Insfrastruktur. c. Kinerja Pemerintahan Kota. E. Landasan Hukum LAKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan

NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};

6.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun


20


2013 - 2018. E. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014 adalah : BAB I

PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP


21


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu A.

Rencana Strategis Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung adalah merupakan

dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Bojongloa Kaler Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Bojongloa Kaler Kota Bandung Nomor …………. Tahun tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kaler

Kota

Bandung

dibuat

pada masa jabatannya,

dengan demikian

akuntabilitas

penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penyusunan Renstra Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung telah melalui tahapan tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dan stakeholder. LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

22


Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi Visi

adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh

pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. Visi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : “Mewujudkan

Kecamatan Bojongloa Kaler Yang Partisifasif, Berdaya

dan TAAT Untuk

Menunjang Kota Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” 2. Misi Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemampuan kinerja Aparatur yang handal dan proposional yang menghasil pelayanan yang prima 2 Mewujudkan Akuntablitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan. Makna yang terkandung adalah Meningkatkan kinerja pemerintahan Kecamatan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

23


lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 sasaran strategis. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kaler Tahun 2014. Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kaler Tahun 2013 - 2018. Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain: Rekomen dasi Bappeda Kota Bandung - Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing. - Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus. - Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi -Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

24


Pemerintahan Kecamatan Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan -Kriteria indikator lembaga kriteriayang lainnya

kemasyarakatan

yang

aktif

perlu

ditambah

Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja. Berdasarkan hasil reviu tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut: Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indicator dan target Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung sebagai berikut : Tabel 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung NO (1) 1.

2

TUJUAN (2) Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Cibeunying kaler Meningkatkan Akuntabilitas

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(3)

(4)

TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018 (5) (6) (7) (8) (9)

1. Meningkatnya Kualitas

2.

3.

Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Bojongloa kaleritas Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Meningkatnya kapasitas da n

79,95

80

80

cc

cc

B

80

80

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah


B

25

B

Kecamatan Bojongloa Kaler NO

TUJUAN

(1)

(2) Kinerja

SASARAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018 (5) (6) (7) (8) (9) 100% 100% 100% 100% 100%

INDIKATOR KINERJA

(3) akuntabilitas kinerja Birokrasi

(4)

3. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 4. Tertib administrasi barang/asset daerah 5. Rata Rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga kemasyarakatan kelurahan

100%

100%

100%

100%

100%

sdng

tg

tg

Tg

Tg

B. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/Kep…..-Bag.Orpad/2014 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2013-2018. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014 PENJELASAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


ALASAN

FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN

SUMBER DATA

26

Kecamatan Bojongloa Kaler PENJELASAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai

2

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Dapaian Kinerja Umum Pemerintaha n

Nilai

3

Meningkatnya Akuntabilitas Kineja Kecamatan

Nilai evaluasi AKIP Kecamatan

Nilai

ALASAN

FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN

Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka Kecamatan sebagai Sesuai dengan SK lembaga pelayanan Menpan No.16 public berorientasi Tahun 2014 pada Kepuasan tentang survey masyarakat melaui kepuasan pengukuran kepuasan masyarakat pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat Kecamatan Sesuai amanat UU No. 25/2009 ttg Pelayanan Publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka Kecamatan sebagai lembaga pelayanan Rata-rata capaian publik berorientasi kinerja 5 (lima) pada kepuasan Bidang/Seksi di masyarakat melalui Kecamatan pengukuran kepuasan /Kelurahan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat Kecamatan Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP maka Kecamatan sebagai instansi pemerintah Sesuai dgn berorientasi pada Permenpan akuntabilitas kinerja No.20/2013 yang hasilnya diperoleh Juklak evaluasi melalui evaluasi AKIP AKIP berdasarkan Permenpan No. 20 tahun 2013 ttg juklak Evaluasi AKIP


SUMBER DATA

Hasil survey

Kecamatan

Hasil evaluasi AKIP oleh inspektorat

27

Kecamatan Bojongloa Kaler PENJELASAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yg ditindaklajut i

%

Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah

%

FORMULASI / SUMBER RUMUS DATA PERITUNGAN Temuan BPK/Inspektorat Sesuai amanat bidang keuangan Berita acara pemendagri 13 /2006 yang penyelesaian ttg pengelolaan ditindaklajuti dari tindak keuangan daerah maka seluruh jumlah lanjut Kecamatan harus Temuan temuan melakukan tertib BPK/Inspektorat BPK/ administrasi keuangan bidang keuangan inspektorat pada tahun berjalan Sesuai amanat Kesesuaian / pemendagri 17/2007 Hasil kecocokan barang ttg pedoman teknis rekonsiliasi / asset pengelolaan barang barang kecamatan milik daerah maka dengan dengan asset di diperlukan tertib Simda Simda Barang adminsitrasi/ Barang di tingkat Kota pengelolaan barang/ DPKAD Bandung (DPKAD) asset kecamatan ALASAN

C. Perjanjian Kinerja 2014 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan

sangat

penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut: Tabel 3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014


28


No 1

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja 1. 2.

2

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 3. 4.

3

Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 5.

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan Nilai AKIP Kecamatan Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Tertib administrasi barang/Aset Daerah

Target 2,4

Cc 100% 100%

2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung

dengan narasumber

dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kaler 2014, sebagai berikut : A. Rencana Strategis Hasil Reviu Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indicator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indicator juga merevisi penempatan indicator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kaler Tahun 2013-2018. Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain : 1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

29




Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masingmasing.



Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.

2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Penggabungan beberapa indikator menjadi indicator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan



Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan



Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya



Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja



Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut : Tabel 3 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung NO (1)

1

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(2)

(3)

(4)

Meningkatkan 1. Meningkatnya 1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Kualitas Pelayanan Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap Publik 2. Persentase pelayanan di Keluhan/pengaduan Kecamatan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti 3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI 2. Meningkatnya 1. Persentase pelayanan kinerja administrasi kependudukan penyelenggaraan tepat waktu Tugas Umum 2. Persentase waktu pelayanan Pemerintahan adm. Umum lainnya tepat Kecamatan waktu


SATUAN (5)

2014

2015

2016

(6)

(7)

(8)

Nilai

79.95

80

%

100

100

Nilai

850

% %

80

2017 2018 (9)

80

(10)

80

100

100

100

850

850

850

850

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

30

Kecamatan Bojongloa Kaler 3.

4. 5. 6.

2

Meningkatkan 3. Meningkatnya 1. Akuntabilitas Kinerja kapasitas dan 2. akuntabilitas kinerja Kecamatan

Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Persentase RW Juara Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif Rasio Anggota Linmas Nilai AKIP Kecamatan Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

75

75

75

75

75

% %

70 70

70 70

70 70

70 70

70 70

Rasio Kriteria %

1:1 64,33 100

1:1 69 100

1:1 69 100

1:1 69 100

1:1 69 100

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indicator kinerja agar berorientasi hasil. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :


31


Tabel 4 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014 NO (1)

1

TUJUAN

SASARAN

(2)

(3)

Meningkatkan Meningkatnya Kepuasan Kualitas Pelayanan Masyarakat Publik terhadap pelayanan di Kecamatan

INDIKATOR KINERJA (4) 1.

2.

3.

SATUAN

Nilai

Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

%


FORMULASI PENGUKURAN

KRITERIA INDIKATOR/ KETERANGAN

(5)

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

IKU/BUKAN IKU ALASAN

IKU Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan IKU

Hasil survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 16 / 2014 dan SK Menpan No. 25/2004)

Keluhan / Pengaduan adalah ketidaksesuaian kualitas pelayanan yang dialami oleh pelanggan/masyarakat sebagaimana maklumat dan standar pelayanan yang dijanjikan oleh penyelenggara layanan (Media sosial, tertulis, elektronik dll)

Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan

Nilai

Bukan IKU

Nilai berdasarkan hasil penilaian ombudsman

Karena standar pelayanan merupakan penunjang

32

Bila tidak ada pengaduan /zero complain capaian kinerja 100% 10 penilaian kriteria ombudsman 1. Sistem Pelayanan terpadu 2. Standar Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan 4. Sistem Pelayanan informasi public 5. Pelayanan Khusus 6. Pengelolaan Pengaduan 7. Penilaian Kinerja 8. Visi Misi dan Moto 9. ISO 9001 : 2008 10. Atribut


1.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

2.

Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu


IKU %

2 Jenis adm kependudukan: KTP KK

Karena Tugas dan fungsi Kecamatan yang tercantum dalam pelimpahan sebagaian kewenangan dari Walikota

%

IKU

6 Jenis pelayanan

Karena Tugas dan fungsi Kecamatan yang tercantum dalam pelimpahan sebagaian kewenangan dari Walikota

1. 2. 3. 4. 5. 6.

33

Legalisasi Keterangan Tidak Mampu SK Miskin SKCK Domisili Perusahan Domisili Kelembagaan


3.

4.

Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

Persentase RW Juara


%

IKU

Kelurahan dengan kriteria baik : 1. Menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu 2. Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan administratif


%

Rasio Sumur Resapan min 1 : 1 baik 4. Rasio Lubang Biopori min 1:1 baik 5. Kerb telah dicat warna hitam dan putih tidak pudar pada triwulan ke 3 setiap tahun 6. Terpelihara / tidak ada rumput liar / gulma yang mencolok setiap triwulan Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat : 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 3.

IKU Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan serta Road Map / Rencana Aksi Walikota Bandung

34


5.

Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS Syarat Administratif, RW Menyampaikan : 1.

2. 3.

Menyampaikan Laporan Rutin kependudukan rutin minimal per triwulan

Menyampaikan Laporan Penduduk sementara rutin minimal per triwulan Menyampaikan minimal 70% data

yang diminta Pemerintah Kecamatan dan atau Kelurahan al.: a. Data Warga Miskin, b. Data PMKS c. Data linmas d. Data Kejadian e. Data Swadaya murni Kriteria RW Juara, terdapat minimal /melaksanakan/terdapat 5 dari 21 jenis kondisi dibawah ini : (pakai pembobotan untuk penghitungan 1. Forum Jaga Lembur; 2. Satu Kampung Satu Taman Bermain; 3. Balai RW/Markas Karang Taruna; 4. Alat2 Band dan Alat2 kesenian Sunda; 5. Paguron Silat; 6. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling.dll) 7. Mading Manual/Touch Screen gabung dengan bangku ala Asia Society; 8. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang; 9. Gapura Kujang; LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

35


10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 5.

Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

IKU

Les Bahasa Inggris; Satu Kampung Satu Produk; Kampung Berkebun; Lampu Caang Baranang; Septic Tank Komunal; MCK komunal; Reservoar Komunal; Gerakan satu rumah Satu Pohon; Gerakan Pagar Hijau; Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng Media Kampanye Kampung JUARA Satu rumah satu tempat sampah

Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan kelurahan yaitu : 1. LPM Kecamatan dan Kelurahan 2. TP PKK Kecamatan dan Kelurahan 3. Forum Karang Taruna Kecamatan dan Karang Taruna Kelurahan


Kriteria Aktif : 1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan) 2. Minimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan 3. Lembaga Kemasyarakatan LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

36


2

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

7.

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan

6.

Rasio Anggota Linmas

1.

Nilai AKIP Kecamatan

2.

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti


Rasio

Bukan IKU

Bukan IKU Kriteria %

Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan 4. Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan /lomba /kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan anggota linmas yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota dari Pemerintah Kecamatan Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP atau perwal Bandung ttg Juklak Evaluasi AKIP SKPD

Bukan IKU Bila tidak ada temuan capaian kinerja 100%

37


C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan hasil reviu dan sebagai bahan tahun 2014 diperjanjikan antara Camat dengan Walikota adalah sebagai berikut : Tabel 5 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

NO.

1

2

3

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan

IKU / INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI Rata-rata Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Rata-rata prosentase waktu pelayanan Adm. Umum lainnya tepat waktu Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Prosentase RW Juara Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif Rasio Anggota Linmas Nilai AKIP Kecamatan Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Nilai

79.95

%

100

Nilai

850

%

70

%

70

%

75

% %

70 70

Rasio Kriteria %

1:1


38

64.33 100


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Bojongloa Kaler

A. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

39


Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut :

No

Capaian Kinerja

Interpretasi

1.

> 100 %

Melebihi/Melampaui Target

2.

=100 %

Sesuai Target

3.

< 100 %

Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indicator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2014 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/341-Bag.Orpad/2014, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :  Sasaran 1

terdiri dari

3 indikator

 Sasaran 2

terdiri dari

6 indikator

 Sasaran 3

terdiri dari

2 indikator


40


B. Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Bojongloa Kaler Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/341-Bag.Orpad tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isuisu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

1

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Prosentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

Nilai

79,95

80,02

Capaian % 100

%

100

100

100

%

70

80

114,29

%

70

80

114,29

%

17.99

17.99

100.

%

21.23

21.23

100

2 3 4 5 6

Prosentase RW Juara


41


7

Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

28.43

28.43

100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : Capaian kinerja yang melebih / melampaui target ditunjukan pada indicator Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu, dengan capaian kinerja 114,29 %, pada indicator Prosentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu dengan capaian kinerja 114,29%, Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indicator ndeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

dengan capaian kinerja 100 %, pada

indicator Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti dengan capaian kinerja 100 %, pada indicator Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik dengan capaian kinerja 100 %, C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 ( tiga ) sasaran. Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung adalah sebagai berikut:p


42


Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

1

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Prosentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

Nilai

79,95

80,02

Capaian % 100

%

100

100

100

%

70

80

114,29

%

70

80

114,29

%

17.99

17.99

100.

2 3 4 5 6

Prosentase RW Juara

%

21.23

21.23

100

7

Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

28.43

28.43

100

8

Rasio Anggota Linmas

Rasio

1:1

1:1

100

9

Nilai AKIP Kecamatan

Kriteria

69.43

69.43

100

10

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

100

100

100

Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa table berikut :


43


Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014 NO. 1 2 3

SASARAN STRATEGIS Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target

CAPAIAN 2 8 -

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: Dari 11 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 3.4 Pencapaian target Misi

No.

Misi

1 2 3 Dst

Misi 1 Misi 2 Dst Jumlah

Jumlah Indikator Sasaran 9 2

Melampaui target (>100%) Jumlah % 3 114,29 2 100

Tingkat Pencapaian Sesuai Target Belum Mencapai (100%) Target (<100%) Jumlah % Jumlah % 6 100

11

Dari 3 sasaran dengan 11 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan …… Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.5. Kategori Pencapaian Indikator Sasaran No. Ap . 1 2 3 B. 1 2 3

Kategori

Presentase

3 6

114,29 100

2

100

Misi 1 Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target Misi 2 Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target


44

Jumlah Indikator


Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam

melakukan

evaluasi

kinerja,

perlu

juga

digunakan

pembandingan-

pembandingan antara lain : -

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

-

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

-

kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

-

kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai

pada tahun 2014 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 11 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana

telah

ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

secara rinci

dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tahun 2014 No

1 2

3

Indikator Kinerja

Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Prosentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI Rata-rata Capaian Kinerja

Satuan

Nilai

Target

Realisasi

Target

79,95

80.02

100

80

100

100

100

100

850

850

%

Nilai


45

%

Tahun 2018

850

850

%


Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator: Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI 1. Analisis Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 81.00 dari target sebesar 80.86 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.17 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yaitu meningkat 80.68. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100.17% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 99.57 %.

Data penunjang capaian kinerja

indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari Kasi Pelayanan Sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.7 Data Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bojongloa Kaler Tahun 2014 Nilai RataNo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kriteria Pertanyaan

Jumlah

Jumlah

Rata Indeks

Respond

Nilai

Kepuasan

en

Jawaban

Masyarakat

150 150 150 150 150 150 150 150 150

476 474 480 461 479 481 481 469 476

3,15 3,14 3,18 3,05 3,17 3,19 3,19 3,11 3,15

-

150 150 150 150

528 569 519 481

3,50 3,77 3,44 3,19

-

Prosedur pelayanan Persyaratan pelayanan Kejelasan dan kepastian petugas Kedisiplinan petugas Tanggungjawab petugas Kemampuan petugas Kecepatan pelayanan Keadilan pelayanan Kesopanan dan keramahan petugas Kewajaran biaya Kesesuaian biaya Ketepatan pelayanan Kenyamanan lingkungan


46

Ket

Kecamatan Bojongloa Kaler 14

Keamanan unit pelayanan Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan

150

Masyarakat

479

3,17

6658

3,24

-

Sumber : Kecamatan Bojongloa Kaler

Hasil berdasarkan

survey 14

pada

Kecamatan

indikator

pada

Bojongloa Kepmenpan

Kaler

Kota

Bandung

No.25/M/PAN/2/2014

menunjukkan kategori baik, dengan demikian nilai indeks unit pelayanan setelah dikonversi = nilai indeks x nilai dasar = 3,24 x 25 = 81,00. Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil Kesimpulan : A.Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur kedisiplinan petugas nilai 3,05 & Keadilan Pelayanan nilai 3,11 1. Kedisiplinan Petugas Faktor Penghambat kenapa Kecamatan Bojongloa Kaler pada unsur Kedisiplinan Petugas mendapat nilai rendah yaitu dengan nilai 3,05, hal itu dikarenakan masih terdapat petugas di Kecamatan Bojongloa Kaler yang kurang Disiplin dalam hal kehadiran. Karena hal tersebut, membuat masyarakat jadi menunggu untuk diberikan pelayanan Solusi

untuk

Permasalahan tentang

Kedispilinan

Petugas

adalah

seyogyanya Kepala Seksi Pelayanan agar menegur petugas Pelayanan yang kurang disiplin dalam hal Kehadiran, agar pelayanan yang akan diberikan kepada warga Masyarakat menjadi lebih baik dan tepat waktu. 2. Keadilan Pelayanan Faktor Penghambat untuk unsur kedua yang mendapat nilai rendah adalah dari unsur Keadilan Pelayanan yaitu dengan nilai 3,11. kenapa Kecamatan Bojongloa Kaler pada unsur Keadilan Pelayanan mendapat nilai rendah, hal itu dikarenakan masih terdapat petugas di Kecamatan


47


Bojongloa Kaler yang memberikan Pelayanan Tidak sesuai dengan nomor antrian yang sudah diambil oleh Warga Masyarakat. Karena hal tersebut,

membuat

masyarakat

jadi

merasa

tidak

adil

dalam

halpemberian pelayanan oleh Petugas pelayanan.  Solusi untuk Permasalahan tentang Keadilan Pelayanan, seyogyanya Kepala Seksi Pelayanan agar memberikan himbauan kepada seluruh petugas pelayanan agar memberikan pelayanan sesuai nomor antrian yang diambil oleh warga masyarakat, agar warga masyarakat merasa adil dalam hal pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan. b. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur kesesuaian biaya nilai 3,73 & Kewajaran Biaya nilai 3,50. 1. Kesesuaian Biaya & Kewajaran Biaya Faktor Pendukung kenapa Kecamatan Bojongloa Kaler pada unsur Kesesuaian Biaya mendapat nilai Tinggi yaitu dengan nilai 3,73, hal itu dikarenakan

di kecamatan Bojongloa Kaler semua jenis

Pelayanan tidak dikenakan biaya apapun (Gratis). Oleh sebab hal itulah maka untuk unsur kesesuaian biaya mendapat nilai tinggi. Faktor Pendukung untuk unsur kedua yang mendapat nilai Tinggi adalah dari unsur kewajaran Biaya yaitu dengan nilai 3,50. kenapa Kecamatan Bojongloa Kaler pada unsur Kewajaran Biaya mendapat nilai tinggi, hal itu dikarenakan di kecamatan Bojongloa Kaler semua jenis Pelayanan tidak dikenakan biaya apapun (Gratis). Oleh sebab hal itulah maka untuk unsur Kewajaran Biaya mendapat nilai tinggi. Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian tentang

Kesesuaian

Biaya

&

Kewajaran

Biaya

adalah,

tetap

menginformasikan kepada warga masyarakat bahwa semua jenis pelayanan tidak dikenakan biaya (Gratis). Selain memberikan informasi bahwa semua jenis pelayanan tidak dipungut biaya (Gratis) kepada masyarakat, Kecamatan Bojongloa Kaler pun membuat


48


pamlet dan Brosur yang meninformasikan bahwa semua pelayanan tidak dipungut Biaya (Gratis) Data hasil survey kepuasan Pelayanan Kecamatan Tahun 2014 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 3.8 Data perbandingan Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Kecamatan Se Kota Bandung NO

NAMA SKPD / UNIT KERJA

TARGET

IKM

CAPAIAN (%)

1

KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

75,00

89,20

104,00

2

KECAMATAN CIBENYING KALER

75,00

86,30

115,07

3

KECAMATAN RANCASARI

71,25

81,90

114,95

4

KECAMATAN LENGKONG

75,00

81,68

108,00

5

KECAMATAN BUAHBATU

72,10

81,30

109,39

6

KECAMATAN UJUNG BERUNG

77,00

81,00

105,19

7

KECAMATAN BOJONGLOA KALER

80,86

81,00

100,17

8

KECAMATAN ANDIR

81,00

82,00

101,23

9

KECAMATAN ANTAPANI

75,00

80,20

106,69

10


79,95

80,02

100.00

11

KECAMATAN SUKASARI

70,86

79,50

112,00

12

KECAMATAN MANDALATI

70,00

79,50

112,92

13

KECAMATAN BABAKAN CIPARAY

73,57

79,15

105,00

14

KECAMATAN BANDUNG KIDUL

70,00

78,00

101,08

15

KECAMATAN PANYILEUKAN

75,00

77,86

103,81

16

KECAMATAN ASTANAANYAR

74,96

77,25

103,05

17

KECAMATAN COBLONG

65,00

77,05

118,54

18

KECAMATAN ARCAMANIK

70,00

75,60

105,00

19

KECAMATAN GEDEBAGE

75,42

75,43

100.00

20

KECAMATAN REGOL

75,40

75,40

100,00

21

KECAMATAN CICENDO

75,00

75,25

100,33

22

KECAMATAN CIDADAP

73,00

75,20

103,01

23

KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

74,00

74,92

101,25

24

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

75,00

74,57

99,43


49


KECAMATAN CIBIRU

73,00

73,60

100,82

26

KECAMATAN BANDUNG KULON

72,50

73,60

100,00

27

KECAMATAN BATUNUNGGAL

70,00

28

KECAMATAN KIARACONDONG

68,11

69,75

102,57

29

KECAMATAN CINAMBO

65,00

69,63

107,11

30

KECAMATAN SUKAJADI

65,00

66,67

102,60

70,50

101,61

U ntuk

melihat capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh Kecamatan, dapat dilihat pada Grafik berikut : Grafik 3.9 Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Kota Bandung

Capaian

kinerja indikator

Indeks

Pelayanan

/ Indeks

Kepuasan

Masyarakat Kecamatan Bojongloa Kaler adalah 81,00 dari target 80,86 dengan capaian realisasi adalah 100.17 % dengan peringkat ke-7 (Tujuh) dari hasil IKM 30 Kecamatan di Kota Bandung. Capaian

kinerja indikator

Indeks

Pelayanan

/ Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM) kecamatan Bojongloa Kaler memiliki nilai lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil IKM dari Kecamatan lengkong dengan nilai IKM 81.68. Kecamatan Lengkong dengan capaian realisasi adalah 108,00 % LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

50


dengan peringkat ke-4 (Tujuh) dari hasil IKM 30 Kecamatan di Kota Bandung. Capaian

kinerja indikator

Indeks

Pelayanan

/ Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM) kecamatan Bojongloa Kaler memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil IKM dari Kecamatan Antapani dengan nilai IKM 80.02 Kecamatan Lengkong dengan capaian realisasi adalah 106.69 % dengan peringkat ke-9 (Sembilan) dari hasil IKM 30 Kecamatan di Kota Bandung. Untuk

melihat

perbandingan

capaian

kinerja

Indeks

Kepuasan

Masyarakat Kecamatan Bojongloa Kaler dengan capaian pada Tingkat Kecamatan Lengkong & Kecamatan Antapani, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.10 Data perbandingan Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Antapani No

Nama Kecamatan

Target

Realisasi

Capaian

1


80.86

81.00

100.17 %

2

Kecamatan Lengkong

75.00

81.68

108.00 %

3

Kecamatan Antapani

75.00

80.02

106.69 %

Grafik 3.11 Data perbandingan Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Kecamatan Lengkong & Kecamatan Antapani


51


3)

Analisis Pencapaian Indikator Persentase Keluhan / Pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Capaian

kinerja

nyata

indikator

Persentase

keluhan/pengaduan

pelayanan administratif yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100% atau dalam arti semua pengaduan sudah ditindaklanjuti, dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %. Laporan Keluhan / Pengaduan yang masuk sistem Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Pemerintah Kota Bandung, diantaranya: 1. Pengaduan tentang PKL (pedagang Kaki Lima 2 Pengaduan tentang Saluran Air / Drainase 3 Pengaduan tentang Keamanan & Ketertiban Masyarakat 4 Pengadu an tentang Jalan Rusak 5 Pengaduan tentang KTP / KK Untuk

melihat

Capaian

kinerja

nyata

indikator

Persentase

keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, dapat dilihat LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

52


pada tabel berikut : Tabel 3.12 Data Persentase Keluhan / Pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan Bojongloa Kaler Jenis Keluhan/ Laporan Tindak Capaian Kasi yang

No

Pengaduan

lanjut

menangani

1

PKL

5

5

100 %

Trantib

2

Saluran Air / Drainase

5

5

100 %

Ekbang – LH

3

Keamanan & Ketertiban

3

3

100%

Trantib

Masyarakat 4

Jalan Rusak

3

3

100%

Ekbang – LH

5

KTP / KK

2

2

100%

Pelayanan

18

18

JUMLAH

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : a.

Jumlah Keluhan / Pengaduan yang paling banyak adalah Keluhan / Pengaduan tentang PKL (Pedagang Kaki Lima) dan Saluran air / drainase dengan jumlah Keluhan / pengaduan sebanyak 5 (Lima) pengaduan. 1. Keluhan / Pengaduan tentang PKL (Pedagang Kaki Lima) Keluhan / Pegaduan tentang PKL ( Pedagang Kaki Lima) adalah keluhan / Pengaduan yang paling banyak dilaporkan oleh Masyarakat, hal ini dikarenakan di wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler masih banyak PKL yang mendirikan bangunan diatas Trotoar. Hal tersebut mengakibatkan warga masyarakat tidak dapat berjalan diatas trotoar. S

 olusi untuk Keluhan / Pengaduan tentang PKL tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Bojongloa Kaler melalui Kasi Trantib bekerjasama dengan Satpol PP dengan mensterilkan dan meningkatkan penataan PKL dengan cara memberikan alternatif tempat berjualan, agar tidak mengganggu pejalan kaki yang akan berjalan di trotoar. LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

53


Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti yang diperoleh dari Kasi Pelayanan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Capaian kinerja indikator Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti sebesar 100 % sama dengan capaian Kecamatan

Babakan

Ciparay

dengan

pengaduan

yang

ditindaklanjuti

sebanyak 21 pengaduan lebih besar dari jumlah pengaduan Kecamatan Bojongloa Kaler & Kecamatan AstanaAnyar dengan capaian kinerja indikator Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti sebesar 100 % dengan pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 17 pengaduan lebih kecil dari jumlah pengaduan Kecamatan Bojongloa Kaler. Bila dibandingkan dengan Kecamatan Babakan Ciparay & Kecamatan Astana Anyar capaian tersebut sama.

No

Tabel 3.11 Data perbandingan Persentase keluhan/pengaduan yang ditindaklanjuti dengan Kecamatan Babakan Ciparay & Astanaanyar Nama Kecamatan Pengaduan Tindaklanjut Capaian

1

Kecamatan Babakan Ciparay

21

21

100 %

2

Kecamatan AstanaAnyar

17

17

100%

Grafik 3.12 Data perbandingan Persentase keluhan/pengaduan Pelayanan administratif yang ditindaklanjuti dengan Kecamatan Babakan Ciparay & Astana Anyar


54


4)

Analisis Pencapaian Indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI Capaian kinerja nyata indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik

versi ombudsman RI adalah sebesar 895 dari target sebesar 820 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 109.15% atau melebihi target yang diperjanjikan. Data penunjang capaian kinerja indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI yang diperoleh dari Kasi Pelayanan, Tabel 3.13 Data perbandingan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik Versi ombudsman RI Seluruh Kecamatan di Kota Bandung NO

NAMA SKPD / UNIT KERJA

NILAI

CAPAIAN %

1

KECAMATAN SUKASARI

850

980

115,29

2

KECAMATAN SUKAJADI

810

975

108,02

3

KECAMATAN COBLONG

800

960

120,00

4

KECAMATAN CINAMBO

800

955

119,36

5

KECAMATAN PANYILEUKAN

825

950

115,15

6

KECAMATAN ANDIR

850

940

110,59

7

KECAMATAN CIBEUNYING KALER

850

940

110,59

8

KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

800

935

116,87

9


800

930

116,25

10

KECAMATAN BABAKAN CIPARAY

830

930

112,05

11

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

800

920

115,00

12

KECAMATAN ARCAMANIK

850

915

107,65

13

KECAMATAN CIDADAP

850

910

107,06


55

TARGET


KECAMATAN ANTAPANI

820

900

109,76

15


820

895

109,15

16

KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

825

895

108,48

17

KECAMATAN BANDUNG KULON

848

890

104,71

18

KECAMATAN LENGKONG

840

890

105,95

19

KECAMATAN CIBIRU

850

885

104,11

20

KECAMATAN BATUNUNGGAL

840

880

104,76

21

KECAMATAN MANDALAJATI

850

880

103,52

22

KECAMATAN RANCASARI

850

870

102,35

23

KECAMATAN ASTANAANYAR

800

870

108,75

24

KECAMATAN BANDUNG KIDUL

850

850

100,00

25

KECAMATAN CICENDO

810

825

101,85

26

KECAMATAN REGOL

820

820

100,00

27

KECAMATAN BUAHBATU

800

820

102,50

28

KECAMATAN GEDEBAGE

860

820

95,34

29

KECAMATAN UJUNGBERUNG

850

820

96,47

30

KECAMATAN KIARACONDONG

800

810

101,25

Untuk melihat capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh Kecamatan, dapat dilihat pada Grafik berikut : Grafik 3.4 Data perbandingan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik Versi ombudsman RI Seluruh Kecamatan di Kota Bandung


56


Capaian kinerja indikator indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI adalah 895 dari target 820 dengan capaian realisasi adalah 109.15 % dengan peringkat ke-15 (Lima belas) dari hasil Penilaian Standar Kepatuhan publik versi ombudsman di 30 Kecamatan di Kota Bandung. Capaian kinerja indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI kecamatan Bojongloa Kaler memiliki nilai lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI dari Kecamatan Cidadap dengan nilai 910, dengan capaian realisasi adalah 107,06 %, dengan peringkat ke-13 (Tiga Belas) dari hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI di 30 Kecamatan di Kota Bandung. Capaian kinerja indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI kecamatan Bojongloa Kaler memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI dari Kecamatan Lengkong dengan nilai 890 dengan capaian realisasi adalah 105.95 % dengan peringkat ke-18 (Delapan Belas) dari hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI di 30 Kecamatan di Kota Bandung. Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI Kecamatan Bojongloa Kaler dengan capaian pada Kecamatan Cidadap & Kecamatan Lengkong, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.13 Data perbandingan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik Versi ombudsman RI dengan Kecamatan Cidadap & Kecamatan Lengkong No Nama Kecamatan Target Realisasi Capaian 1


820

895

109.15 %

2

Kecamatan Cidadap

850

910

107.06 %


57


3

Kecamatan Lengkong

840

890

105.95 %

Grafik 3.14 Data perbandingan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik Versi ombudsman RI dengan Kecamatan Cidadap & Kecamatan Lengkong

Capaian kinerja sasaran 1 didukung oleh program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan & program penunjang (non urusan) di antaranya program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan disiplin aparatur, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, program pembinaan

dan

pengembangan

aparatur,

program

peningkatan

peran

kecamatan dan kelurahan. Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan

dengan

kegiatan

fasilitasi

peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat. Output program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan dan kegiatan tersebut antara lain terfasilitasinya kegiatan sosialisasi tertib administrasi kependudukan, operasi yustisi, pemutakhiran data penduduk, dan terlaksananya e-KTP di Kecamatan Bojongloa Kaler, dimana output


58


tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga ) indicator

:

Indeks

Pelayanan/Indeks

Kepuasan

Masyarakat,

Prosentase

keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 80,82 dari target sebesar 79,95 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau mencapai target yang diperjanjikan.

Tabel 3.15 Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan No

1

2 2

Program

Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran

Program 3.163.221.000 Peningkatan Peran kecamatan dan kelurahan Program Non 3.999.558.300 Urusan Program 42.725.000

Output

Menujang /Kurang

4.139.883.827

3.973.815.171 33.493.773

Faktor Penghambat

1.

Kurangnya kualitas dan kuantitas aparat kecamatan yang akan dtunjuk sebagai pengelola keuangan sehingga sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan Dokumen Anggaran Kecamatan Bojongloa Kaler.

2.

Jumlah personil di kecamatan sangat kurang; jumlah personil yang ada di kecamatan idealnya 30-35 orang, sedangkan yang ada sekarang PNS berjumlah 16 orang dan Sukwan 6 orang.

3.

Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional, pelayanan kepada masyarakat, dan kegiatan


59


pembangunan memerlukan dana sangat besar. 4.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah dalam rangka mendukung program-program pemerintah

5.

Masih

banyaknya

masyarakat

yang

belum

memahami

peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran 2 Meningkatnya

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

No

1

Program

Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

Output

Dampak Baik/Kurang

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayah

-

-

-

-

-

Sasaran 3 Meningkatnya

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

No

Program

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

Program Pengembangan Keuangan Peningkatan sistem Pelaporan Capaian Kinerja

42.725.000

33.493.773


60

Output

Dampak Baik/Kurang


D. Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 13.116.815.300. sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 12.184.799.890 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92.89%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014

kondisi

anggaran adalah Silpa Rp. 932.015.410 hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 13 Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014 No.

Misi

1

Mengembangkan kemampuan kinerja Aparatur yang handal dan proposional yang menghasil pelayanan yang prima Mewujudkan Akuntablitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan. Makna yang terkandung adalah Meningkatkan kinerja pemerintahan Kecamatan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

2

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

7162.779.300

8.113.698.998

42.725.000

33.493.773

Jumlah LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

61

%


Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung pada tahun 2014. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut : Tabel 14. Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014 No.

A. 1 2 3 B. 1 2 3

Kategori

Jumlah Indikator

Misi 1,

9

Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target Misi 2, Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target

9

Presentase Capaian Kinerja

Anggaran Realisasi (Rp.)

%

3.979.884.032

95,65

33.493.773

90,56

2

2

100 $

Pencapaian Misi pada Tahun 2014 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2013-2018, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut : Tabel 15 Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung 2014-2018 No.

Misi

A.

Misi 1, …..

Pagu Indikatif Renstra (Rp.)

Realisasi Anggaran tahun ke1

3.979.884.032


62

Jumlah

% (dari Pagu Indikatif)

Kecamatan Bojongloa Kaler B.

Misi 2, ….

33.493.773

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif / kurang efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi. E. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bojongloa Kaler dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Bojongloa Kaler

Kota Bandung telah

memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, sebagai berikut : 1 Prestasi Tingkat Nasional

No. 1

Prestasi Juara II

Penghargaan Karang Taruna

Tahun 2013

2 Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat No. 1 2 3 4 5 6

Prestasi Harapan 1 Juara II Harapan I Juara II Juara 1 Juara I

Penghargaan Linmas Karang Taruna Lomba Sekolah Sehat Lomba Makanan Olahan Ikan Karang Taruna Kb Kesehatan

Tahun 2010 2012 2012 2012 2013 2013

Penghargaan Taman TK Pawai Ta’arub Green ang clean

Tahun 2010 2010 2010

3 Prestasi lainnya No. 1 2 3

Prestasi Juara III Juara Umum 30 Besar


63


4 5 6 7 8

Juara Umum Limnas Juara 1 Juara 1 Juara 1

MTQ Tingkat Kota Bandung Juara 1 Lomba Sekolah Sehat Karang taruna Karang taruna


64

2011 2010 2012 2013 2013


BAB IV PENUTUP

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan

Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014 ini merupakan

pertanggung jawaban

tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Kecamatan Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2014 Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 ( Tiga ) sasaran dengan 11 ( Sebelas ) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 11 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi /sesuai / tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp.13.116.815.300

sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 12.184.799.890 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92.89 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung LAKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014

65

kondisi anggaran adalah Silpa


Rp. 932.015.410 Renstra Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung 2013-2018 menetapkan sebanyak 3 ( tiga ) sasaran dengan 11 ( Sebelas ) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun pertama dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2014. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp 12.184.799.890. telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung adalah 92,89 % dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung

perlu dioptimal kembali agar lebih efektif

dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 5 Mei 2015 CAMAT BOJONGLOA KALER

DRS. EMIN WIHATMAPUTRA Pembina TK I NIP. 19581120 197803 1 004

p


66

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents