BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Bisnis global adalah merupakan kegiatan atau aktivitas pemenuhan kebutuhan dengan membeli dan menjual barang dan jasa dari atau ke Negara yang berbeda. Aktivitas global tersebut perlu adanya proses manajemen, sehingga yang dimaksud
dengan
manajemen
global
adalah
manajemen
organisasi
yang
melaksanakan bisnis di lebih dari satu Negara. Bisnis global adalah bisnis yang melakukan transaksi barang dan jasa melewati batas suatu Negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam perekonomian global, segala bentuk dan ukuran bisnis internasional/multinational merupakan dasar dari perdagangan dunia serta perpindahan bahan baku, barang jadi dan jasa-jasa khusus dari satu Negara ke Negara lain Salah satu bentuk kerja sama internasioal itu adalah Joint Venture internasional. Joint venture merupakan sesuatu aliansi strategis yang membantu pihak-pihak terlibat untuk memperoleh manfaat yang akan diperoleh melalui cara bekerja sama, atau sulit untuk dicapai secara sendirian. Cara ini diwujudkan dalam bentuk pembelian saham dan atau investasi langsung dari suatu perusahaan asing dalam suatu wilayah lokal tertentu, cara lain dapat berupa pembentukan bentuk usaha yang baru sama sekali oleh perusahaan asing. Dalam makalah ini akan dibahas joint venture internasional antara Negara Indonesia dengan Korea Selatan dimana join venture PT Krakatau Steel dengan POSCO dari Korea Selatan yang bergerak dibidang pabrikan baja. PT Krakatau Steel (Persero) & POSCO Mendirikan Perusahaan Patungan Pabrik Baja Terpadu di Indonesia
B. Tujuan Adapun tujuan dalam joint venture antara Indonesia dan Korea Selatan ini adalah antara PT Krakatau Steel dari Indonesia dan POSCO dari korea selatan akan didirikannya perusahaan pabrik baja yang akan di bangun di Indonesia
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Dan Prinsip Joint Venture Joint Venture adalah suatu unit terpisah yang melibatkan dua atau lebih peserta aktif sebagai mitra. Joint venture merupakan kerja sama pemerintah dan swasta dimana tanggung jawab dan kepemilikan ditanggung bersama dalam hal penyediaan struktur. Menurut Peter Mahmud joint venture merupakan suatu kontrak antara dua perusahaan untuk membentuk satu perusahaan baru, perusahaan baru inilah yang disebut dengan perusahaan joint venture. Sedangkan pengertian menurut Erman Rajagukguk ialah suatu kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan perjanjian, jadi pengertian tersebut lebih condong pada joint venture yang bersifat internasional. Kedua pengertian tersebut mempunyai satu kesepakatan bahwasanya joint venture ialah suatu perjanjian, maka harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam kerja sama ini masing-masing pihak mempunya posisi yang seimbang. Dalam perusahaan. Kerja sama ini bertujuan untuk memadukan keunggulan sektor swasta seperti modal, teknologi, kemampuan manajemen, dengan keunggulan pemerintah yakni kewenangan dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat kita ketahui unsur-unsur yang terdapat dalam joint venture ialah : a. kerja sama antara pemilik modal asing ataupun swasta dan pemerintah b. membentuk perusahaan baru antara pengusaha asing dan nasional c. didasarkan pada kontraktual atau perjanjian d. bertujuan untuk memadukan keunggulan masing-masing pihak Dalam hal ini, perlu diperhatikan pemegang saham mayoritas dan minoritas karena hal ini berkaitan dengan kekuasaan dalam menjalankan perusahaan dan menentukan kebijakan perusahaan karena prinsip kerjasama ini satu saham satu suara. Dibawah joint venture pemerintah dan swasta harus bekerja sama dari tahap awal pembentukan lembaga sampai pada pembangunan proyek.
B.
Struktur Pembiayaan Dalam kerja sama join venture ini, pihak swasta dan pemerintah harus berkontribusi dalam pembiayaan dari sejak awal, mulai dari pembiayaan studi kelayakan proyek sampai mempersiapkan investasi pada perusahaan baru ketika telah terbentuk.
Modal
bersama
ini
memerlukan
kesepakatan
sebelumnya
untuk
menanggung risiko dan membagi keuntungan sacara bersama-sama. Dengan kata lain, masing-masing pihak harus memiliki kontribusi melalui proyek pembanginan dan implementasinya. Secara optimal, perusahaan seharusnya membiayai secara independen. Tapi bagaimanapun tidak menutup kemungkinan pemerintah memberikan subidi pada perusahaan atau pada penggunaannya, namun hal ini dilakukan jika sangat mendesak dan diusahakan agar dihindari.
C.
Jenis Joint Venture Jenis perjanjian joint venture antara lain : a. Joint venture domestik Joint venture domestik didirikan antara perusahaan yang terdapat di dalam negeri. b. Joint venture Internasional Joint venture internasional ini didirikan di Indonesia oleh dua perusahaan dimana salah satunya perusahaan asing.
D.
Penanaman Modal Pengertian penanaman modal asing menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1967 “Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuanketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Kepemilikan atas investasi dalam joint venture dapat dilakukan secara bervariasi. Pada skala besar,
perusahaan joint venture didirikan atas adanya
perjanjian antara investor asing dan nasional. Perjanjian kerja sama ini memuat hak dan kewajiban para pihak. Kedudukan para pihak dalam pengurusan ditentukan berdasarkan prosentase pemilikan saham perusahaan. Presentase saham antara investor asing dan nasional biasanya tidaklah sama. Pada umumnya investor nasional adalah pemegang saham minoritas, sedangkan investor asing adalah mayoritas. Hal ini menyebabkan kelompok pemegang saham mayoritas cenderung menguasai pengelolaan perusahaan joint venture.
Ada 2 (dua) sifat khas penanaman modal asing, menurut Robert Gilpin, yaitu: a. Perusahaan multi/trans nasional (PMN/PTN) melakukan penanaman modal langsung di negara-negara asing (foreign direct investment, “FDI”), melalui pendirian anak atau cabang perusahaan atau pengambilalihan sebuah perusahaan asing, dengan sasaran melakukan pengawasan manajemen terhadap suatu unit produksi di suatu negara asing, yang berbeda dengan penanaman modal fortofolio pembelian saham dalam suatu perusahaan. b. Suatu PMN ditandai dengan adanya perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan atau cabang perusahaan di berbagai negara dengan satu penampung bersama sumber-sumber manajemen, keuangan dan teknik dengan integrasi vertikal dan sentralisai pengambilan keputusan. Ditinjau dari negara yang terkait dalam PMN, maka ada 2 (dua) negara yang terkait yaitu negara asal investasi (home state) dengan negara tuan rumah (host state) atau negara yang merupakan pusat PMN (home country) dengan negara lain yang merupakan tempat perusahaan tersebut melakukan operasi atau kegiatanya (host country). ”Dalam rangka menarik penanaman modal asing ke Indonesia pada umumnya menyangkut tiga hal yaitu adanya peluang di bidang ekonomi, kepastian hukum, dan stabilitas politik. Adapun syarat-syarat untuk menarik modal asing adalah: a. Syarat keuntungan ekonomi (economic opportunity) Yaitu adanya kesempatan ekonomi bagi investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedianya bahan baku, tersedianya lokasi untuk mendirikan pabrik, tersedianya tenaga kerja dan pasar yang prospektif. b. Syarat Kepastian Hukum (legal certainity) Pemerintah harus mampu menegakkan hukum dan memberikan jaminan keamanan. Penerapan peraturan dan kebijakan, terutama konsistensi penegakan hukum dan keamanan serta memperbaiki sistem peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam rangka menarik investor. c. Syarat stabilitas politik (political stability) Penanaman modal asing pada suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor stabilitas politik (political stability). Konflik yang terjadi di antara elit politik atau dalam masyaratkat akan berpengaruh terhadap iklim penanaman modal. Selain itu, belum mantapnya kondisi sosial politik mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap arus penanaman modal.
Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Pemerintah menetapkan bidangbidang usaha yang memerlukan penanaman modal dengan berbagai peraturan. Selain itu, pemerintah juga menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing. Hal ini dilakukan agar penanaman modal tersebut dapat diarahkan pada suatu tujuan yang hendak dicapai. Bukan haya itu seringkali suatu negara tidak dapat menentukan politik ekonominya secara bebas, karena adanya pengaruh serta campur tangan dari pemerintah asing. Hal ini mengingat karena terbatasnya modal, skill dan teknologi yang dimiliki negara kita, serta banyaknya negara yang memerlukan kehadiran investor asing untuk
menanamkan
modal
di
negaranya.
Pemerintah
tidak
bisa
hanya
mengandalkan penerimaan pajak, hasil ekspor migas dan non migas, tabungan dalam negeri dan bantuan luar negeri. Apabila hanya mengandalkan sumber-sumber tersebut maka angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan meningkat, untuk itulah diperlukan adanya penanaman modal asing. Indonesia memerlukan modal asing karena: a. Untuk menyediakan lapangan kerja; b. Melaksanakan substitusi import untuk meningkatkan devisa; c. Mendorong ekspor untuk mendapatkan devisa; d. Membangun daerah-daerah tertinggal dan sarana prasarana; e. Untuk industrialisasi atau alih teknologi. Penanaman modal asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, telekomunikasi, perhubungan udara, air minum, listrik, air bersih, jalan, rel kereta api. Penanaman modal asing diperlukan untuk mengembangkan teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan, oleh karena itu diperlukan dana yang cukup besar. E. Kebijakan
Dalam
Menentukan
Kepemilikan
Di
Joint
Venture
Adapun kebijaksanaan untuk menentukan persentase kepemilikan tersebut diatas, sangat • •
dipengaruhi
Partisipasi
dalam
Pembagian
oleh
beberapa
keuntungan aset
dan pada
faktor pertumbuhan
seperti
:
usahanya.
waktu
pailit.
• Kapasitas usaha pemegang saham, yang menyangkut misalnya baik tentang pengangkatan direktur dan distribusi asset maupun mengenai perubahan objek perusahaan,
serta
perubahan
struktur
• Kepatuhan pada kebijaksanaan domestic tentang PMA dari Negara mitra local
modal.
F. Masalah yang kerap terjadi di Join Venture a. Umumnya joint venture dengan pihak Asia jarang berhasil dikarenakan perbedaan budaya. b. Adanya pembagian saham 49 % (nasional) -51% (asing) membuat perusahaan asing dapat mengambil keputusan penting karena sahamnya lebih dari setengah, sedangkan bagi perusahaan nasional walaupun sahamnya mendekati 50 % namun tetap saja tidak dihitung sebagai setengah pemilik saham sehingga umumnya tidak dapat
mengambil
kepuusan
penting
c. Begitu juga dengan joint venture yang merupakan gabungan lebih dari dua perusahaan, misalkan 5 perusahaan. Maka pembagian sahampun biasanya kecil – kecil, kemungkinan masing-masing hanya punya 20 % saja. Kemudian masalahnya adalah dalam pengambilan suatu keputusan akan terjadi pengoperan saham ke pihak
lain,
karena
ketidakpuasan
d. Yang bermasalah lagi adalah bila joint venture dengan susunan 50%-50%, maka keputusan tak dapat diambil,apalagi kalau tak ada yang mau mengalah. Karena itu jangan pernah membuat jointventure dengan susunan sama seperti itu.
BAB III BISNIS PROFILE
A. Nama Perusahaan Joint Venture Internasional 1. PT Krakatau Steel (Persero) dari Indonesia 2. POSCO dari Korea Selatan B. Jenis Unit Bisnis Produksi baja C. Kegiatan Usaha 1. Pengembangan,
rekayasa,
pembiayaan,
konstruksi,
kepemilikan,
pengoperasian dan pemeliharaan pabrik baja terpadu dan struktur dan fasilitas yang terkait yang akan berlokasi di Cilegon dengan kapasitas tahunan mencapai 6 juta ton yang akan dibangun dalam 2 tahap. 2. Penjualan dan ekspor produk baja yang diproses dan diproduksi di pabrik 3. Pengadaan bahan baku mentah dan sub bahan baku baja yang diproduksi di pabrik 4. Penjualan dan ekspor produk turunan dan pengolahan limbah yang dihasilkan pabrik 5. Penandatanganan
dan
pelaksanaan
perjanjian
proyekdan
perjanjian
pembiayaan
D. Bentuk Kerja Sama dan Tehnis Pelaksanaan Adapun
perjanjian
kerjasama
dan
perbandingan
kepemilikan
antar
kedua
perusahaan dimulai dengan 70% untuk POSCO dan 30% untuk PT Krakatau Steel, yang akan bertambah menjadi 45% satu tahun setelah Final Acceptance Certificate (FAC) dengan cara membeli 15% saham dari POSCO, sehinga kepemilikan saham menjadi 55 % : 45%. Kapasitas produksi pabrik baja terpadu adalah 6 juta ton per tahun yang dibagi dalam 2 tahap, masing-masing dengan kapasitas 3 juta ton. Konstruksi tahap pertama akan dimulai pada semester kedua tahun ini dan ditargetkan selesai pada Desember 2013. Lahan konstruksi adalah lahan kosong yang terletak di samping pabrik PT Krakatau Steel (Persero) di kota pelabuhan Cilegon, sebelah Barat Laut Pulau Jawa, Indonesia.
CEO POSCO, Chung, Joon secara khusus meminta dukungan aktif dari Pemerintah Indonesia atas kerjasama ini. "Kami juga akan mengkaji beraneka bentuk kerjasama lainnya di berbagai bidang seperti infrastruktur, energi, dan lain-lain. Dari segi pembangunan pabrik baja terpadu, proyek investasi ini adalah proyek Greenfield yang harus didukung dengan penambahan kapasitas terpasang dan infrastruktur yang sudah dimiliki PT Krakatau Steel saat ini, seperti pelabuhan, pengolahan air untuk industri, pembangkit listrik, berikut jaringan distribusinya. Proyek investasi ini akan memberikan dampak ekonomi yang luas terhadap Indonesia, antara lain: peningkatan pendapatan dari sektor penerimaan pajak, penghematan devisa, peningkatan kebutuhan tenaga kerja, serta menciptakan peluang
tumbuhnya
industri
pendukung.
Rencana investasi tersebut di atas akan didukung oleh sumber daya nasional mengingat Indonesia memiliki cadangan bijih besi sebesar kurang lebih 2,4 miliar ton dan batu bara sebesar kurang lebih 13 miliar ton. Melalui pengembangan bersama bahan baku baja, Perusahaan Patungan ini diharapkan dapat menghasilkan produksi dengan
harga
kompetitif
sehingga
menciptakan
keunggulan
bersaing
dan
keuntungan bagi kedua perusahaan. Di masa yang akan datang, pada saat permintaan produk baja semakin meningkat, diharapkan hasil produk Perusahaan Patungan yang kompetitif tersebut dapat disalurkan tidak hanya di pasar domestik Indonesia namun juga diekspor ke berbagai pasar regional, antara lain India, daerah Asia Tenggara dan sekitarnya
D. Profile PT Krakatau Steel 1. PT Krakatau Steel adalah perusahaan baja terbesar di Indonesia. BUMN yang berlokasi di Cilegon, Banten ini berdiri pada tanggal 31 Agustus 1970. Produk yang dihasilkan adalah baja lembaran panas, baja lembaran dingin, dan baja batang kawat. Hasil produk ini pada umumnya merupakan bahan baku untuk industri lanjutannya. 2. PT Krakatau Steel saat ini kapasitas produksi mencapai 2,5 juta ton per tahun dan merupakan industri baja terpadu terbesar di Asia Tenggara. 3.
PT Krakatau Steel memiliki enam pabrik berbasis baja yang terdiri atas Pabrik Besi Pons, Pabrik Billet Baja, Pabrik Batang Kawat, Pabrik Slab Baja, Pabrik Pengerolan Baja Canai Panas (HSM), dan Pabrik Pengerolan Baja Canai Dingin (CRM).
E. Profile Tentang POSCO 1. Pohang Iron and Steel Company atau POSCO adalah perusahaan pembuat baja terbesar ketiga di dunia. Perusahaan ini berlokasi diPohang, Korea Selatan. POSCO memiliki dua pabrik baja yaitu di Pohang dan Gwangyang. POSCO dinilai penting dalam perkembangan industri Korea Selatan terutama karena pembangunan yang terus meningkat dalam bidang industri perkapalan dan otomotif di Korea Selatan. 2. Didirikan tahun 1968, POSCO telah tumbuh menjadi perusahaan papan atas dalam industri baja dunia dalam tempo tiga dekade. 3. POSCO memproduksi sekitar 28 juta ton baja setiap tahunnya, dan digunakan di lebih dari 60 negara. POSCO telah menggunakan teknologi otomasi pada pabrikpabrik bajanya yang berlokasi di kota pelabuhan Pohang dan Gwangyang di Korea sebagai jaringan produksi sinergis yang mendukung nilai kompetitif di tatanan internasional. 4. POSCO memproduksi berbagai jenis produk termasuk hot rolled coil dan cold rolled sheet, plate, wire rod, electrical steel, dan stainless steel.
BAB IV ANALISA Hubungan kerja sama internasional atau Joint Venture antar dua Negara yaitu Indonesia dan Malaysia ini bergerak dalam bidang baja, dimana akan diadakan pendirian pabrik baja di Indonesia. Joint venture ini tentu sangatlah baik dan menguntungkan. Adapun analisa alasan perseroan mendirikan perusahaan patungan yaitu sebagai berikut : 1. Menangkap peluang usaha pasar pelat baja yang pada saat ini belum dipenuhi dan akan terus tumbuh dimasa yang akan datang Hal ini mengingat sumber daya alam Indonesia memiliki cadangan bijih besi sebesar kurang lebih 2,4 miliar ton dan batu bara sebesar kurang lebih 13 miliar ton Mempertahankan posisi perusahaan sebagai produsen utama untuk baja lembaran 2. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui investasi yang kompetitif Dengan adanya joint venture ini diharapkan perusahaan diantara kedua nya saling meningkatan kinerja perusahaan sehingga investasi ini lebih sehat dan kompetitif. 3. Meningkatkan pertumbuhan usaha Krakatau Steel Grup mengingat peran anak perusahaan yang sangat besar dalam pembangunan fasilitas produksi perusahaan patungan 4. Mempertahakan posisi perusahaan sebagai produsen utama baja lembaran PT Krakatau steel merupakan perusahaan baja terbesar di Indonesia yang memproduksi baja lembaran. 5. Mendapatkan transfer of knowledge dari partner yang merupakan salah satu perusahaan baja terbaik di dunia Dengan adanya joint venture dengan POSCO ini, akan di dapat transfer of knowledge dari partner, hal ini dikarenakan POSCO merupakan perusahaan produksi baja terbesar ketiga di dunia.
Demikian analisa alasan mengapa PT Krakatau Steel mau mengadakan joint venture dengan POSCO dari Negara Korea Selatan yang merupaka pabrik baja terbesar ketiga di dunia.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Akan diadakan kerjasama internasional antara 2 negara yaitu PT Krakatau Steel yang merupakan pabrik baja terbesar di Indonesia dengan POSCO dari Korea Selatan yang merupakan pabrik produksi baja terbesar ketiga di dunia. 2. Adapun persentase kepemilikan kerjasama ini adalah antar kedua perusahaan dimulai dengan 70% untuk POSCO dan 30% untuk PT Krakatau Steel, yang akan bertambah menjadi 45% satu tahun setelah Final Acceptance Certificate (FAC) dengan cara membeli 15% saham dari POSCO, sehinga kepemilikan saham menjadi 55 % : 45%. B. Saran 1. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam joint venture ini adalah perbedaan budaya. Mengingat antara Indonesia dan Korea Selatan memiliki perbadaan budaya yang cukup significan 2. Apabila terjadi ketidakpuasan antara kedua belah pihak diharapkan penyelesaian masalah yang memberikan kepuasan pada masing-masing pihak walaupun terjadi pengoperan saham kepada pihak lain
