BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis SKPD

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang diamanatkan dalam undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana berdasarkan pasal 14 dinyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota merupakan urusan

yang

berskala

Kabupaten/Kota

yang

meliputi

berbagai

kewenangan. Sedangkan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah. Bidang Koperasi UMKM, Perindustrian , Perdagangan dan Pasar menurut pasal 14 undang-undang nomor 32 tahun 2004 merupakan bagian dari 14 ( empat belas ) bidang kewenangan yang harus dilaksanakan pemerintahan kabupaten/Kota disamping urusan pilihan lainnya. Dengan demikian Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian Perdagangan dan Pasar untuk masa yang akan datang bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pengembangan serta pembinaan terhadap Koperasi dan UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Semangat Reformasi mewarnai pendayagunaan Aparatur Negara dalam menciptakan Administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran

dan

keterpaduan

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

penyelenggaraan pemerintahan, dengan melaksanakan prinsip-prinsip ”Good Governant dan Clean Goverment” yang di topang oleh azaz


partisipatif, transparansi dan akuntabilitasi secara berkesinambungan sesuai dengan misi organisasi.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN

B.1.

MAKSUD Arahan

pengembangan

Koperasi,

UMKM,

perindustrian,

Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun yang akan datang ditujukan pada perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat ( kelompok sasaran )

didaerah pedesaan. Perbaikan ekonomi akan dicapai melalui pengembangan Koperasi usaha mikro kecil dan

menengah ( UMKM ), industri kecil menegah

(IKM) serta kerajinan, Perdagangan dan Pasar, sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia. Agar usaha- usaha tersebut bisa berkembang, terlebih dahulu adanya pertisipasi masyarakat melalui kearifan lokal melalui kelompok sasaran termotivasi untuk merubah sikap, sehingga bisa menyadari bahwa keberhasilan mereka sangat tergantung dari usaha mereka sendiri, untuk itu mereka perlu meningkatkan kemampuan dan kemauan dalam mengembangkan usahanya serta berusaha menumbuhkan usaha baru yang mempunyai prospek yang lebih baik.



B.2.

TUJUAN

Untuk maksud tersebut, diperlukan kemauan dari Pemerintah Daerah dan dukungan dari pihak Swasta dalam membuka cakrawala berfikir dan pengembangan kualitas masyarakat ( sumber daya manusia ), serta memberikan jalan keluar (solusi ) supaya mereka bisa mendorong dirinya sendiri. Pemerintah bersifat sebagai fasilitator sedangkan Fasilitasi yang diberikan berupa dimaksud

agar

ketergantungan

keterampilan dan keahlian, hal ini masyarakat

terhadap

bantuan

pemerintah secara berangsur-angsur bisa berkurang.

C.

LANDASAN HUKUM

Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah

Kabupaten

Pesisir

Selatan

dibidang

Koperasi

UMKM,

Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, serta bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah. D ibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010 tantang pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



D.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

D.1.

Tugas Pokok Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, Dinas

Koperasi

UMKM,

mempunyai

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pasar

tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah

dibidang Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar serta tugas-tugas perbantuan lainnya yang tidak diatur dalam kewenangan pusat dan propinsi.

D.2.

Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud , Dinas

Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1.

Perumusan

kebijakan

teknis

dibidang

koperasi

,UMKM,

perindustrian, perdagangan dan pasar. 2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan

Pasar. 3.

Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;



E.

4.

Pembinaan Unit pelaksana teknis dinas;

5.

Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan .

SISTEMATIKA PENULISAN Penulisan Renstra ini terdiri atas : BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Tugas Pokok dan Fungsi E. Sistematika Penulisan BAB II KONDISI OBJEKTIF SAAT INI A. Data Capai Sesuai Tupoksi A.1. Sektor Koperasi dan UMKM A.2. Sektor Perindustrian A.3. Sektor Perdagangan A.4. Sektor Pasar B. Permasalahan dan Tantangan



B.1. Permasalahan B.2. Tantangan BAB III SASARAN PEMBANGUNAN A. Visi & Misi A.1. Visi A.2. Misi B. Tujuan dan Sasaran B.1. Tujuan B.2 Sasaran C. Stategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Penetapan kebijakan

D.

BAB IV INDIKATOR KEBERHASILAN A. Hasil yang akan dicapai sesuai topoksi B. Standar Pelayanan Minimal BAB V PENUTUP Lampiran





BAB II KONDISI OBJEKTIF SAAT INI

A.

DATA CAPAI SESUAI TUPOKSI A.1. Sektor Koperasi Secara kuantitas perkembangan jumlah koperasi di kabupaten Pesisir Selatan cendrung menurun dimana sampai dengan Tahun 2010 Koperasi

berjumlah 389 koperasi, sedangkan tahun 2013

Koperasi berjumlah 286 unit terjadi pengurangan sejumlah 103 unit,

Koperasi

aktif atau yang melakukan RAT

tahun 2010

sebanyak 76 koperasi sedangkan tahun 2013 yang melaksanakan RAT sampai triwulan I tahun 2014 adalah sebanyak 36 Unit hal ini disebabkan oleh

Secara operasional koperasi tidak aktif lagi,

pengurus juga tidak aktif dalam menjalankan kegiatanya juga tidak ditemui lagi alamat dan kantor Koperasi disamping itu koperasi telah banyak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga banyak koperasi yang dicabut izin operasionalnya. Namun secara kwalitas koperasi yang ada saat ini cukup berkembang hal ini terlihat telah banyak koperasi yang telah melaksanakan RAT tepat pada waktunya dan dari segi modal telah berkembang yakni tahun 2010 Rp. 112.450.731.500,-Sedangkan tahun 2013 berjumlah Rp. 134.925.953.200,-



Jumlah UMKM tahun 2010 sebanyak 2440 UMKM dan target binaan UMKM sampai dengan tahun 2015 diharapkan berjumlah 7940 UMKM.

A.2. Sektor Perindustrian Potensi sektor Industri erat kaitannya dengan sektor lainnya seperti hasil sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Pertambangan. Jumlah IKM dibawah binaan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar tahun 2010 adalah sebanyak 1.015 sedangkan tahun 2013 bertambah 1.048 IKM. Jumlah Tenaga kerja yang terserap pada sektor IKM tahun 2010 sebanyak 4.505 sedangkan tahun 2013 menjadi 6.364 orang juga pada sektor perkembangan Nilai produksi IKM tahun 2010 adalah sebesar Rp. 144.019.034.000,- cendrung naik menjadi 322.273.876.000,- pada tahun

2013.

Hal

ini

sangat

menggembirakan

dan

sangat

mendukung terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan secara makro. Untuk mempertahankan tingkat pendapatan masyarakat tersebut dibutuhkan inovasi dan kerja keras untuk mengejar ketertinggalan selama ini karena pada tahun 2014 kabupaten pesisir Selatan bertekat untuk keluar dari daerah tertinggal.

A.3. Sektor Perdagangan Dalam peningkatan Promosi Produk-Produk Unggulan serta hasil Kerajinan IKM serta makanan ringan khas Kabupaten Pesisir Selatan sektor Perdagangan telah dapat melaksanakan Promosi



baik dalam maupun luar propinsi seperti mengikuti Bali expo dan Banten Expo tahun 2010 sedangkan untuk promosi dalam daerah tidak diikuti karena pada saat itu kita sedang melaksanakan Festifal langkisau di Kota Painan dan Tempat lainnya. Sedangkan sampai tahun 2013 telah diikuti pameran diluar Propinsi Sumatera Barat seperti Pameran Lombok Expo dan APKASI Expo di Jakarta disamping Promosi di dalam Propinsi Sumatera Barat seperti Pekan Budaya Padati di Bukittingi dan Padang Fair disamping kegiatan rutin tahunan Festival Langkisau di Painan. Khusus di bidang Metrologi saat ini untuk pelaksaan tera dan tera ulang alat Ukur Timbang Takar dan Peralatannya (UTTP) masih dilaksanakan oleh UPTD Kemetrologian Provinsi Sumatera Barat karena pelaksanaan tera tersebut belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, hal ini karena kita belum memiliki UPTD kemetrologian sedangkan kita telah memiliki petugas Pengamat Tera dan Penera Ahli yang dapat difungsikan untuk petugas penera dan juga tahun 2012 melalui dana DAK Kementrian Perdagangan mendapat bantuan peralatan UTTP

beserta 1 (satu) unit mobil

operasional Kemetrologian. Namun sampai saat ini peralatan Kemetrologian bantuan DAK Kementrian Perdagangan tersebut belum dapat difungsikan secara maksimal. Sampai Tahun 2013 alat ukur timbang yang telah ditera sebanyak 219 unit di 15 Kecamatan, juga telah dapat melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan terhadap barang beredar serta makanan dan barang kadaluarsa pada setiap pasar yang ada pada tiap Kecamatan.



A.4. Sektor Pasar Pasar

sebagai

tempat

pergerakan

ekonomi

masyarakat

memiliki peran yang sangat strategis untuk proses interaksi ekonomi masyarakat. Karena dipasarlah terjadi jual beli antara produsen dengan konsumen, dan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk menjual produk-produk dan hasil pertanian, perkebunan, perikanan

dan produk lainya. Untuk

Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 50 pasar baik pasar Nagari, Pasar kecamatan dan Pasar Kabupaten sampai tahun 2013 telah dilaksanakan revitalisasi terhadap pasar Kabupaten seperti Pasar Painan dan Pasar Sago disamping itu juga dilaksanakan rehap dan bantuan peralatan kebersihan terhadap Pasar-pasar Kecamatan dan nagari untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pedagang dan pengunjung pasar.

B.

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN B. 1. Permasalahan 1.

Sektor Koperasi Secara kualitatif Koperasi dan UMKM masih dihadapkan

pada beberapa permasalahan yang antara lain : 1.1

Citra Koperasi secara umum belum baik

1.2

Kurangnya kemandirian Koperasi



1.3

SDM Pembina dan Pengelola Koperasi dan UMKM masih Rendah

1.4

Modal usaha Koperasi dan UKM Terbatas

1.5

Kinerja UMKM dalam meningkatkan Produktifitas, nilai tambah, mencapai pangsa pasar dinilai relatif rendah.

2.

Sektor Perindusrtrian Sektor

industri

dalam

pengembangannya

menemui

berbagai permasalahan yang antara lain : 2.1 2.2

Lemahnya manajemen pengelola usaha Kurang profesionalnya pengelola usaha Industri kecil

2.3

Rendahya kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Industri

2.4

Produk yang ditampilkan belum mampu bersaing

2.5

Kurangnya Akses Informasi promosi

2.6

Pengelola usaha masih bersifat tradisional

2.7

Masih

berkurangya

pencemaran

lingkungan

maupun berskala besar


pengendalian baik

yang

berskala

kecil


3.

Sektor Perdagangan Sektor

Perdagangan

dalam

pembinaan

menemui

berbagai permasalahan yang antara lain : 3.1.

Dalam Pengawasan perizinan dan pendaftaran masih kurangnya alat transportasi

3.2.

Kurangya tenaga ahli dalam pelaksanaan tera ulang

3.3.

Terbatasnya

tenaga

pelatih

untuk

pembinaan pengusaha 3.4.

Hasil Produksi kalah bersaing dengan produk luar daerah

3.5.

4.

Terbatasnya SDM dari pengusaha

Sektor Pasar Dalam pengembangan dan pemeliharaan pasar-pasar

kabupaten dan nagari terdapat beberapa kendala dan permasalahan antara lain : 4.1. Kurang terpeliharanya karena keterbatasan

Bangunan Pasar

dana 4.2.

Terbatasnya tenaga teknis pengelola Pasar



4.3.

Terbatasnya sarana dan prasarana operasional

4.4.

Belum Maxsimalnya pedagang

penertiban

penempatan

pasar 4.5.

Masih rendanya kesadaran masyarakat pedagang dalam menjaga kebersihan Pasar

4.6.

Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Pasar

B.II. TANTANGAN 1.

Sektor Koperasi

Disamping

kendala

/

permasalahan

yang

dihadapi

sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa tantangan yang dapat telah di uraikan diatas, terdapat beberapa tantangan yang dapat ditangkap oleh Koperasi dan UKM antara lain : 1.1

Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi masih, pasar produk dan lokasi usaha serta jaringan kerja dan kemitraan

1.2

Keberadaan KSP/USP secara umum belum membaik

1.3

Rendahnya kesadaran anggota dalam melaksanakan kewajiban terhadap Koperasi



1.4

Agar dilakukan Infentarisasi tunggakan PKM

1.5 1.6

Sulitnya mendapatkan data yang akurat Belum adanya sektor PKM yang strategis dikembangkan

terutama

yang

mengelola

untuk produk

unggulan

2.

Sektor Industri Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri

di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain : 2.1

Untuk perizinan kedepan diupayakan agar seluruh

Industri Kecil telah mempunyai izin 2.2

Perlu ditingkatkan manajemen pengelola usaha

2.3

Perlu ditingkatkan mutu produk industri

2.4

Pembangunan dilaksanakan

2.5

Agar limbah yang dapat dimanfaatkan menjadi

gedung

promosi

dapat

nilai tambah dan lingkungan sehat

3.

Sektor Perdagangan Tantangan yang dihadapi dalam perkembangan

disektor Perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :



4.

3.1

Perlunya tenaga ahli dalam pelaksanaan tera ulang

3.2

Perlunya ditingkatkan SDM para tenaga pelatih

3.3

Perlu ditingkatkan mutu hasil produksi

Sektor Pasar Tantangan yang dihadapi dalam perkembangan

disektor Perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain : 4.1

Pemeliharaan Bangunan Pasar

4.2

Banyaknya Bangunan Pasar sepanjang Jalan Negara sehingga terjadi kemacetan dan ketidak nyamanan masyarakat di Pasar.

4.3

Kurangnya Jumlah Pasar di Kabupaten Pesisir Selatan.



BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten pesisir Selatan yang mengembankan tugas pokok dalam pembangunan sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian Perdagangan dan Pasar,

telah

menyusun

dan

menetapkan

Visi

dan

Misinya

guna

memberikan arah pembangunan ekonomi masyarakat dimasa mendatang.

A.

VISI dan MISI A.1. VISI Visi dari Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan adalah Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang didukung oleh kekuatan sektor koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar. A.2. MISI Misi yang diemban Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan

dan

Pasar

Kabupaten

Pesisir

Selatan

adalah

Menumbuh kembangkan usaha kerakyatan pada sektor K operasi UMKM,

Perindustrian

dan

Perdagangan

dan

Pasar

dengan

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pada tingkat efesi ensi yang menguntungkan.



B.

TUJUAN DAN SASARAN Bertitik tolak dari Visi dan Misi yang telah di tetapkan Dinas Koperasi UMKM, Perindusrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan, maka untuk mewujudkannya telah di tetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut: B.1. Tujuan Tujuan Pembangunan sektor Koperindag dan Pasar ; a. Meningkatkan pembinaan usaha sektor Koperasi , UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar. b.

Meningkatkan efektifitas dan efisiesi pembangunan sektor Koperindag dan Pasar.

c.

Meningkatkan pengendalikan, pengawasan dan evaluasi perkembangan usaha Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar .

d.

Meningkatkan pelayanan secara capat, tepat dan murah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e.

Tercapainya Akuntabilitas kinerja Dinas Kopperindag dalam pembangunan sektor Usaha Koperasi dan UMKM, ,Perindustrian Perdagangan dan Pasar.



f.

Tersedianya data potensi usaha sektor Koperasi dan UMKM, Perindustrian Perdagangan dan Pasar.

g.

Berjalannya Ekonomi kerakyatan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdaganagn dan Pasar.

B.2. Sasaran Sedangkan sasaran pembangunan sektor Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar antara lain a.

Tersedianya Unit – unit usaha disektor Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, yang memiliki daya saing.

b.

Tersedianya tenaga – tenaga profesional dibidang Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

c.

Tersedianya komoditi unggulan yang mampu bersaing dengan komoditi Daerah lainya.

d.

Terwujudnya pelayanan yang prima terhadap dunia usaha di berbagai sektor ekonomi kerakyatan.

e.

Terwujudnya

arahan

pembangunan

sektor

Koperasi

UMKM, Perindustrian Perdagangan dan Pasar yang transparan



f.

Kembalinya

kepercayaan

dunia

usaha

terhadap

lembagalembaga ekonomi yang berkembang

C.

STARTEGI PENCAPAIAN TUJUAN / SASARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan berbagai program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan, pada tahun 2013 telah disusun dan telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan pada masing – masing sektor antara lain :

C.1. Program dan Kegiatan sektor Koperasi & UMKM I. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah ; 1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan UMKM. II. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi ; 1. Pembinaan , Pengawasan & Penghargaan Koperasi berprestasi. 2. Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi. 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .



C.2. Program dan Kegiatan sektor Perindustrian ; I. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sitem Produksi. 1. Penguatan Kemampuan Industri berbasis Teknologi. II. Program Pengebangan industri Kecil dan Menengah 1. Fasilitasi bagi

Industri Kecil dan Menengah terhadap

pemanfaatan Sumber Daya. 2. Pemutakhiran Data IKM 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Industri Kecil 4. Penyediaan Tempat Promosi Produk UMKM III. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri kepada IKM.

C.3. Program dan Kegiatan sektor Perdagangan ; I. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 1. Pelaksanaan Festival Langkisau II. Program Perlindungan Perdagangan

Konsumen

dan

Pengamanan

1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa. 2. Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrologian Daerah.



III. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ; 1. Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan.

C.4. Program dan Kegiatan sektor Pasar ; I. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ; 1. Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk. 2. Lanjutan

Pembangunan

Pasar

Inpres

Painan(DAK

Pendamping tahun 2013 ). 3. Penunjang dan Perencanaan DAK 2013. 4. Pelayanan Administrasi

Penerimaan/Tagihan

dan

Pengelolaan Pasar. 5. Pengamanan dan Pengelolaan Pasar. 6. Pemeliharaan Rutin/berkala Bangunan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan 7. Lanjutan Pembangunan Pasar Inpres Painan ( DAK dan Pendamping Tahun Anggaran 2012 )

D.

PENETAPAN KEBIJAKAN


dan


Dinas Koperindag dan Pasar menetapkan, kebijakan ini di arahkan untuk : 1. Pengembangan sistim ekonomi yang sehat dan adil 2. Mengembangkan perekonomian yang berpotensi global sesuai dengan kemajuan teknologi

dan mengembangkan komoditi

pertanian, kehutanan, kelautan, Pertambangan, Pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat. 3. Mengembangkan kebijakan sektor Industri dan infestasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka networking dan kesempatan berusaha bagi segenap rakyat.



BAB IV INDIKATOR KEBERHASILAN

A.

HASIL HASIL YANG AKAN DICAPAI SESUAI TUPOKSI Arahan

pengembangan koperasi, Pertambangan,

Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Jangka 5 (lima ) tahun yang akan datang ditujukan pada perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyrakat didaerah pedesaan.

1.

Sektor Koperasi

Pertumbuhan koperasi pada saat sekarang ini berjumlah 286 koperasi dimana target pembinaannya untuk 5 ( lima ) tahun kedepan

sebanyak

300

koperasi

sedangkan

pengusaha kecil menengah sebanyak 1000 UMKM

pertumbuhan untuk target

pembinaan untuk lima tahun kedepan sebanyak 1.655 IKM

2.

Sektor Industri

Kondisi yang diinginkan pada sektor Industri adalah potensi sektor indusri erat kaitannyan dengan sektor lainnya seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan serta hasil



hutan yang apabila diolah secara intensif akan menjadikan sumbangan besar bagi pembangunan industri dimasa mendatang.

3. Sektor Perdagangan Kegiatan- kegiatan pertanian dan perkebunan pertambangan dan industri padam akhirnya bermuara pada pemasaran produk yang merupakan potensi pada sektor perdagangan dalam perputaran perekonomian di masyarakat sarana dan prasarana perdagangan di

tingkatkan

70%

pada

tahun

5sedangkan

peningkatan

sumberdaya aparatur ditingkatkan 80% pada tahun 2015 untuk promosi dagang dan industri pada tahun 2015 telah dapat melakukan kontak dagang antara produsen dan konsumen

B.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN ATAU KOMODITI UNGGULAN

Dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah dapat diberikan pelayanan dengan sebaik –baiknya dan tidak terjadi komplen ditengah – tengah masyarakat seperti pelayanan yang telah diberikan oleh masing- masing sektor seperti : a.

Sektor Koperasi yaitu berupa pelayanan pengurusan izin Badan Hukum Koperasi



b.

Sektor Perindustrian Yaitu berupa Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM).

c.

Sektor

Perdagangan

yaitu

berupa

pembinaan

dan

pengawasan terhadap pedagang serta promosi produkproduk unggulan.


Tabel 9.1 Penetapan Indikator kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan

Kondisi No.

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Kinerja pada awal periode

Kondisi

Target Capaian Setiap Tahun

RPJM 2010

2011

3

4

2012

2013

2014

2015

Kinerja pada akhir periode RPJMD

1

2

I

ASPEK KESEHTERAAN MASYARAKAT

15.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

15.1

Persentase Koperasi Aktif

15.2

Jumlah UMKM

15.3

Jumlah UMKM non BPR/ LKM

15.4

Jumlah UMKM yang dibina

15.5

Jumlah BPR/ LKM

15.6

Jumlah Koperasi yang melakukan RAT

15.7 15.8

Jumlah UMKM yang mendapat bantuan modal dari perbankan Koperasi yang berbadan hukum

15.9

Usaha Mikro dan kecil (UMK)

15.10

Usaha Menengah (UM)

15.11

Rekapitulasi Koperasi

15.12

Pengembangan Kemitraan bagi koperasi dan UMKM Peningkatan Kelembagaan Koperasi

15.13

187/389 unit 2.440 unit

5

6

7

8

9

25/202 30/177 34/147 38/113 42/75 359 unit unit uni t uni t uni t unit 1.000 unit 1.050 unit 1.100 unit 1.150 unit 1.200 unit 7.940 unit

x 100 unit

110

115

120

125

130

600 unit

15 unit

18 unit

21 unit

24 unit

28 unit

182 unit

12 unit

14 unit

17 unit

19 unit

21 unit

x

Kelembagaan

76 unit

389 unit 2.429 unit

1.000 unit 1.050 unit 1.100 unit 1.150 unit 1.200 unit

472 unit 7.929 unit

11 Unit

0

0

0

0

0

11

0

9

9

9

9

11

47 unit

4

6

6

6

6

6

35 unit

66

34

34

34

34

34

238

64

11

11

11

11

11

123

40 UMKM

100

100

100

100

100

540 UMKM

0

14

14

14

14

14

15.14

Perkuatan Permodalan KSP dan USP Koperasi dan LKM

15.15

Peningkatan SDM UMKM

15.16

Promosi Produk UMKM

1.

Perdagangan

6.1

Sistem Informasi harga (sentra)

0

12 kali

6.2

Sistem Jaringan informasi perdagangan (promosi) - Dalam Provinsi

2

2

4

4

4

4

20

- Luar Provinsi

2

2

4

4

4

4

20

- Luar Negeri

0

0

1

1

1

1

4

12 kali

24

24

24

24

24

132 kali

1 paket buku

1

1

1

1

1

6 paket

6.3 6.4

Pemantauan harga 9 bahan pokok Pengembangan data base informasi potensi unggulan

6.5

Perlindungan Konsumen

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

70 UMKM

60 kali

12

12

24

24

24

24

134

Timbangan dan perlengkapan) - Pengawasan barang beredar

- UTTP (Ukuran Takaran

12

12

24

24

24

24

134

6.6

Stabilisasi harga 9 bahan pokok

0

2

2

2

2

2

6.1

( operasi pasar ) Pasar Kabupaten

10 kali

11 unit

0

0

0

0

0

11 unit

0

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 paket

6.3

Pasar dengan infrastruktur yang memadai Drinase pasar baik (di PU)

6.4

Pasar yang memiliki parkir

3

0

0

0

0

0

3

6.2

Tabel. T-III.C.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pesisir Selatan Kondisi kinerja

Bidang Urusan Kode

1 1

Pemerintahan dan

Indikator Kinerja Program

Program Prioritas Pembangunan

(Outcome)

pada awal RPJMD

2

3

(Tahun 0) 4

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan

Tahun -1

Tahun -2

Tahun -3

Tahun -4

Tahun -5

Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2.440 unit

1.000 unit

31 jt

1.050 unit

1.100 unit

37 jt

1.150 unit

40 jt

1.200 unit

45 jt

7.940 unit

100 unit

110

50jt

115

120

60jt

125

63 jt

130

65 jt

14

80 jt

14

Rp. 16

SKPD Penanggung Jawab 17

Urusan Wajib A

1 15

15

1

BIDANG KOPERASI, UM KM Program Penciptaan Ikli m Usaha Kecil Menengah yang kondusif Jumlah UMKM

15

15

1 15

15

1 15

16

1 15

80 jt

14

80 jt

80 jt

Kopperindag & Pasar

600

273 jt

Kopperindag & Pasar

70

400 jt

Kopperindag & Pasar

Promosi Produk UMKM

0

14

80 jt

14

Pengembangan Kemitraan bagi Koperasi dan UMKM

4

1

100 jt

6

100 jt

6

100 jt

6

100 jt

7

100 jt

35

500 jt

Kopperindag & pasar

Peningkatan SDM UMKM

40

100

100 jt

100

100 jt

100

100 jt

100

100 jt

100

100 jt

540

500 jt

Kopperindag & pasar

Persentase Koperasi Aktif

187/389 unit

25/202 unit

34/147 unit

40 jt

38/113 unit

42/75 unit

50 jt

359 unit

200 jt

Kopperindag & Pasar

16

1 15

55jt

188jt

15

1 15

Jumlah UMKM yang dibina

35 jt

18

30 jt

30/177 unit

35 jt

45 jt

1

Jumlah Koperasi yang melakukan RAT

2

Koperasi yang berbadan hukum

3

Repitalisasi

4

Kelembagaan Koperasi

5

Peningkatan Kelembagaan Koperasi

6

Perkuatan Permodalan KSP & USP Koperasi & LKM

76 unit

15 unit

389 unit

12 unit

30 jt

18 unit

35 jt

21 unit

40 jt

24 unit

45 jt

28 unit

50 jt

182 unit

200 jt

Kopperindag & Pasar

472 unit

150 jt

Kopperindag & Pasar

250 jt

Kopperindag & Pasar

20 jt

14 unit

25 jt

17 unit

30 jt

19 unit

35 jt

21 unit

40 jt

50 jt

9

50 jt

9

50 jt

11

50 jt

0

9 unit

50 jt

9

66

34

100 jt

34

100 jt

34

100 jt

34

100 jt

36

100 jt

238

500 jt

Kopperindag & Pasar

11

1,1 M

11

1,1 M

11

1,1 M

11

1,1 M

15

1,1 M

123

5,5 M

Kopperindag & Pasar

297 IKM

45

120 jt

75

150 jt

105

210 jt

60

160 jt

45

120 jt

627

760 jt

Kopperindag & Pasar

5

1

32 jt

2

2

50 jt

30

120

60 jt

155

297 jt

Kopperindag & Pasar

6

47 unit

4 B

BIDANG PERINDUSTRI A N 1

2

Program Pengembangan IKM yang bermuatan bahan lokal Program Bantuan Sarana dan Prasarana IKM

80 jt

75 jt

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents