1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kota-kota besar di negara-negara berkembang umumnya mengalami laju pertumbuhan penduduk yang pesat sebagai akibat dari faktor-faktor alami yaitu kelahiran dan terutama juga pengaruh dari perpindahan penduduk yang sangat pesat dari desa ke kota (urbanisasi). Laju pertumbuhan penduduk yang pesat ini tentu akan membawa beragam permasalahan di daerah perkotaan seperti kemacetan dan kesemrawutan kota, kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, munculnya pemukiman kumuh atau daerah slum1 terutama pada lahan-lahan kosong seperti jalur hijau disepanjang bantaran sungai, bantaran rel kereta api, taman-taman kota maupun di bawah jalan layang. Proses terbentuknya pemukiman kumuh dimulai dengan dibangunnya perumahan oleh sektor non-formal, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Pada proses pembangunan oleh sektor non-formal tersebut mengakibatkan munculnya lingkungan perumahan kumuh, yang padat, tidak teratur dan tidak memiliki prasarana dan sarana lingkungan yang memenuhi standar teknis dan kesehatan.2
1
Slum area adalah perumahan atau pemukinan kumuh atau lingkungan hunian yang tidak layak huni, karena keadaannya yang tidak memenuhi persyaratan teknis, sosial, kesehatan, keselamatan, kenyamanan, persyaratan ekologis dan persyaratan administrasi. 2
Yudohusodo, dan Siswono, dkk, Rumah untuk Seluruh Rakyat, (INKOPPOL,Jakarta,1991) hlm 331
2
Kota Surakarta merupakan salah satu diantara sepuluh Kota besar di Indonesia yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan dan pertumbuhan Kota Surakarta dicirikan dari perkembangan kegiatan dan fisik Kota yang ada dalam wilayah administrasi Kotamadya Dati 11 Surakarta. Kota Surakarta telah berkembang menjadi Kota besar yang mempunyai bermacam-macam fungsi, yakni sebagai pusat administrasi tingkat regional, kota industri, kota perdagangan, pariwisata, dan budaya. Perkembangan Kota Surakarta dicirikan sebagai daerah transisi antara kegiatan perumahan dan kegiatan komersil, di daerah pusat Kota dan fasilitas umum berkembang di wilayah administrasi Kotamadya Surakarta.3 . Krisis ekonomi yang melanda Surakarta pada tahun 1998, seiring pula munculnya Reformasi, hunian-hunian liar mulai bermunculan semakin marak terlihat di wilayah-wilayah pinggiran kota Surakarta dengan tujuan sebagai tempat usaha. Hal ini disebabkan karena kurang kontrolnya pemerintah dan kurang perhatiannya pemerintah dalam penataan kota sehingga hunian-hunian tersebut sepertinya dibiarkan begitu saja. Pada akhirnya mereka menempati hunian itu sebagai tempat tinggal, maka keinginan warga Surakarta untuk memperoleh kenyamanan dan fasilitas seperti ruang publik atau pemandangan yang indah berupa taman kota jauh dari harapan, karena tempat-tempat tersebut sudah beralih fungsi. Pemerintah Kota Surakarta masih memiliki pekerjaan besar mengenai masalah hunian-hunian liar yang merambah dan menjalar di 17 lokasi di lima 3
Pemerintah Kota Surakarta, BAPPEDA Kota Surakarta , (Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, 2005) hlm 5.
3
kecamatan yang ada. Jenis hunian liar ini sebagian besar berada di garis sepadan (bantaran) sungai, fasilitas umum/sosial seperti kuburan, lapangan, garis sepadan jalan (GSJ), tanah negara dan tanah milik PT KAI dimana itu semua umumnya permanen atau semi permanen, luasnyapun bervariasi mulai dari 6 m2 hingga 140 m2.4 Keberadaan pemukiman kumuh menjadi salah satu indikator gagalnya pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan perumahan dan tata kota yang berkelanjutan. Selain menimbulkan keruwetan tata ruang kota maka padatnya pemukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai, bantaran rel kereta api, areal pemakaman umum, di bawah jembatan maupun jalan layang ini juga berdampak bagi lingkungan hidup, kesehatan dan standar hidup warga perkotaan, serta rawan menimbulkan tindak kejahatan. Konflik juga tak terhindarkan ketika pemerintah daerah berusaha mengatur tata ruang dan tata kota yang amburadul, sementara keberadaan pemukiman kumuh justru dianggap sebagai solusi bagi warga miskin yang hidup di perkotaan. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah pada proses penggusuran, relokasi, dan pembebasan lahan sangat minim sehingga sering kali menimbulkan penolakan warga, bahkan tak jarang mereka sampai bertindak anarkhis demi membela tempat tinggal miliknya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan pemukiman kumuh harus mendapat skala prioritas dalam penanganannya.
4
“Hunian
Liar Makin Menjalar”, Tabloid Pemkot Solo Berseri, Edisi VIII/Tahun 2006, Surakarta, hlm 4
4
Untuk mengatasi keterbatasan lahan dalam pemenuhan perumahan yang layak huni bagi masyarakatnya, pemerintah kota Surakarta mengeluarkan kebijakan pembagunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).5 Rusunawa ini di harapkan keterbatasan lahan yang ada dapat di atasi untuk membangun pemukiman yang layak huni bagi warga kota Solo. Pemerintah Surakarta secara bertahap juga melakukan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut dengan pendekatan yang disebut tridaya atau tribina.6 Selama tahun 1998 – pertengahan 2005 telah terjadi peningkatan jumlah keluarga miskin atau keluarga pra sejahtera. Keadaan tersebut salah satunya diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah pemukiman – pemukiman liar yang tersebar di beberapa titik 5 kecamatan Surakarta. Pemukimanpemukiman tersebut tersebar di kedua sisi wilayah sempadan Sungai Pepe dan Sungai Anyar yang memanjang dari Kelurahan Sumber sampai batas dengan Kecamatan Jebres, wilayah pinggir bantaran rel kereta api, tanah-tanah Pemakaman serta sepanjang bantaran sungai Bengawan Solo.
A. Rumusan Masalah 1. Bagaimana munculnya pemukiman liar di kota Surakarta?
5
Surat Keputusan Nomor 648.1/37/1/2003 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Susun sederhana Sewa (Rusunawa) di Kampung Begalon Kelurahan Panularan Kecamatan Laweyan 6
Pemerintah Kota Surakarta, Kota Solo Selayang Pandang, (Surakarta: Pemkot Kota Solo ,2012), Hlm 131
5
2. Bagaimana dinamika sosial ekonomi masyarakat pemukiman liar di Surakarta tahun 1998-2005? 3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi pemukiman liar di Kota Surakarta tahun 1998-2005?
B. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui munculnya pemukiman liar di kota Surakarta. 2. Untuk mengetahui dinamika sosial ekonomi masyarakat pemukiman liar di Surakarta. 3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi pemukiman liar di kota Surakarta.
C. Manfaat Penelitian Maksud dari sebuah penelitian yaitu agar pembaca dapat mengambil manfaat baik manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari hasil penelitian tersebut. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan menambah wawasan mengenai masalah-masalah yang muncul tentang pemukiman atau hunian rakyat dan bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi problemproblem yang muncul dari kurangnya ekonomi masyarakat kususnya tentang pemukiman dan perumuhan rakyat. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan masukan terhadap konsep menangani masalah pemukiman kumuh kususnya untuk
6
pemukiman liar. Bagi pemerintah sendiri sebagai bahan masukan bagi pemerintah Surakarta dalam menjalankan kebijakan pembangunan perumahan rakyat dan menangani pemukiman-pemukiman liar di Surakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kajian pengetahuan dalam ilmu sejarah, terutama mengenai pemukiman masyarakat Indonesia khususnya yang mempuyai masalah ekonomi, yang terpaksa membangun pemukiman-pemukiman dilahan-lahan kosong milik pemerintah dan saat ini menjadi menetap dan membuat lingkungan-lingkungan kumuh yang menjadi problem dalam kajian sejarah perkotaan.
D. Kajian Pustaka Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa literatur dan referensi yang relevan dan menunjang tema yang dikaji. Literatur tersebut akan dijadikan bahan acuan untuk mengkaji, menelusuri dan mengungkap pokok permasalahan. Literatur dan referensi yang digunakan antara lain: Buku Panduan Penanganan lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh berbasis kawasan (PLP2K-BK) yang ditulis oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat.7 Buku ini menguraikan tentang ciri-ciri mengenai pemukiman liar dan bagaimana peran Pemerintah dalam menangani pemukiman liar . Buku ini menjelaskan cirri-ciri pemukiman liar tersebut antara lain : pemilikan hak
7
Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Panduan Penanganan lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh berbasis kawasan (Jakarta : PLP2K-BK) tahun 2012.
7
terhadap lahan sering tidak legal, rawan terhadap penularan penyakit akibat kepadatan yang tinggi, Tata bangunan sangat tidak teratur, bangunan umumnya tidak permanen. Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan sumur dangkal, air hujan atau membeli secara kalengan. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim. Fasilitas drainase sangat tidak memadai sehingga ketika hujan sangat mudah tergenang air. Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, cendrung berupa jalan tanah, belum berupa perkerasan. Kepadatan penduduk 250 -400 jiwa/ha. Buku ini menguraikan bagaimana peran Pemerintah dalam menanggulangi pemukiman liar yang semakin terus meningkat. Peran Pemerintah di dalam menangulangi pemukiman liar antara lain: Mengembangkan kawasan perumahan dan pemukiman terintegrasi dengan tata ruang dan sistem kota, menggunakan pendekatan tridaya, melengkapi kebutuhan PSU agar terpenuhi lingkungan perrmukiman yang layak, dan mengintegrasikan pendekatan sektor dan pelaku lainnya. Buku Merebut Ruang Kota : Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 19001960an yang ditulis oleh Purnawan Basundoro.8 Didalam buku ini dijelaskan tentang Perebutan ruang kota, sebagai ruang hidup bagi rakyat miskin, memang merupakan lakon utama dalam proses pembangunan kota. Meningkatnya intensitas penetrasi kapital ke dalam ruang-ruang publik, termasuk yang ada di dalam kota, menjadi faktor utama di era Master Plan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pembangunan infrastruktur (termasuk jalan, dll.) 8
Purnawan Basundoro, Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900- 1960an, (Tangerang: Margin Kiri, 2013). hlm 1
8
demi memuluskan investasi menjadi prioritas dalam MP3EI. Hal ini tentu berkonsekuensi langsung pada perebutan ruang, termasuk ruang kota. Paradigma pembangunan ala Orde Baru Soeharto, nampaknya masih menjadi satu-satunya paradigma hingga saat ini, termasuk dalam hal penataan ruang kota. Hal ini seperti halnya yang terjadi di Surakarta perebutan ruang untuk pembangunanpembangunan
pemukiman
akibat
dari
foktor
ekonomi
yang
cukup
memprihatinkan. Peran pemerintah sangat membantu untuk mengatasi problemproblem yang muncul tersebut. Buku Politik Kota dan Hak Warga Kota yang ditulis oleh penerbit buku kompas. Didalam buku ini dijelaskan tentang penataan kota dan pembuatan pemukiman rakyat serta penggusuran-penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pemukiman-pemukiman liar yang tidak sesuai dengan hukum dan izin yang berlaku.9 Buku Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan yang dituilis Aisjahbana. Didalam buku ini menjelaskan tentang munculnya sector-sektor informal dikota tidak lepas dari adanya urbanisasi dari desa ke kota. Dengan urbanisasi tersebut, kota menghadapi permasalahan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan ruang kota.10
9
Politik Kota dan Hak Warga Kota,(Jakarta : Penerbit Buku Kompas,2006).hlm 1 10
Aisjahbana, Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan, (Surabaya : ITS Pres,2006).hlm 1.
9
Skripsi “Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Pemukiman Kumuh” oleh Zaini Mustofa. Didalam skripsi ini dijelaskan tentang relokasi-relokasi pemukiman kumuh di bantaran sungai bengawan Solo dikelurahan Pucang sawit Solo yang dipindah dan dibuatkan rumah yang erletak di kelurahan Mojosongo. E. Metode Penelitian Penelitian mengenai “Dinamika Sosial Ekonomi Pemukiman Liar di Surakarta tahun 1998-2005”, adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian sejarah. Suatu penelitian ilmu ilmiah didukung dengan metode matang. Peranan sebuah metode dalam suatu penelitian ilmiah sangat penting, karena berhasil tidaknya yang hendak dicapai tergantung dari metode yang digunakan. Suatu metode terpilih dengan mempertimbangkan kesesuaian obyek yang diteliti. Terkait dengan hal ini Koentjaraningrat mengungkapkan bahwa dalam arti yang sesungguhnya metode adalah jalan atau cara. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara berfikir untuk dapat memahami sasaran ilmu yang bersangkutan11. Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, maka penelitian yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah dari prespektifsejarah. Secara operasional metode ini meliputi empat kegiatan pokok, yaitu heuristic, kritik sumber, interpetasi dan historiografi.
11
Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm.7.
10
1. Heuristik Heuristik merupakan tahapan pertama dalam aktivitas pengumpulan sumber atau data sejarah, baik itu sumber primer maupun sumber sekunder.12 Pengumpulan sumber ini sangat penting untuk memeperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah tulisan sejarah. Data-data yang diperoleh tersebut dapat terdiri dari data tertulis maupun data lisan. Studi pustaka dilakukan sebagai unit kerja dalam proses pengumpulan data tersebut yaitu : a. Studi dokumen Dokumen dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumen dalam arti sempit dan dokumen dalam arti luas13 . Arsip atau dokumen dipilih sebagai langkah untuk mendapatkan sumber data primer yaitu sumber-sumber data yang di dalamnya terdapat sejumlah fakta dan data sosial yang mendukung penelitian ini. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa arsip-arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Statistik Kota Surakarta, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta, Dinas Kependudukan Kota Surakarta dan Dinas Tata Ruang Kota Surakarta. Arsip yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :
12
Kuntowijoyo.,Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), hlm.94-97. 13
Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metode Sejarah, (Jakarta : PT. Gramedia, 1992), hlm 98.
11
UU No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya yang Sah., Dasar hukum yang digunakan oleh Pemkot Solo untuk melaksanakan penertiban hunian liar adalah UU No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya yang Sah, pada Pasal 2 disebutkan dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan Sungai., Arsip gambar mengenai pemukiman-pemukiman Cina, Belanda dan Arab yang diambil di Arsip Nasional Republik Indonesia., Jumlah Penduduk, Ketersediaan Lahan Pemukiman, Tingkat Perekonomian Kota Surakarta yang di ambil di Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, Arsip gambar mengenai pemukiman liar di Surakarta yang diambil dari Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta b. Wawancara Wawancara dilakukan untuk dapat melengkapi informasi yang kurang jelas dari suatu dokumen dan sekaligus sebagai alat penguji kebenaran dan keabsahan data. Wawancara dilakukan terhadap orang yang pernah tinggal di pemukiman liar di kota Surakarta. Wawancara dengan Slamet selaku pegawai Dinas Tata Ruang kota, Sukidi selaku pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta, Wawancara dengan Ketua RT 07 pemukiman liar tanah pemakaman Sugeng, wawancara dengan Ketua RT 08 mulato pemukiman liar dibantaran rel kereta api joglo.
12
c. Studi Pustaka Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahannya, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Studi pustaka dilakukan untuk membuat kerangka piker penulisan, pengajian teori dan konsep. Selain bukubuku, tulisan yang dimuat dalam majalah, dan surat kabar. Sumber-sumber pustaka berupa buku-buku pengetahuan, artikel yang diperoleh di pepustakaan pusat UNS, perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, perpustakaan sejarah UNS, perpustakaan Badan Statistik Kota Surakarta, perpustakaan monument
pres
kota
Surakarta,
dan
perpustakaan
Rekso
Poestoko
Mangkunegaran. 2. Kritik Sumber Merupakan tahapan menguji keaslian sumber-sumber yang diperoleh. Langkah ini dilakukan dengan dua cara yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern dilakukan dengan menyesuaikan (relevansi) antara data dengan peristiwa. Kritik ekstern dilakukan dengan melihat bentuk fisik data sehingga data yang diperoleh benar-benar layak, otentik, dan memiliki kredibilitas untuk digunakan.14 3. Interpretasi 14Dudung Abdurahman,
Ilmu, 1999), hlm. 58.
Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta : Logos Wacana
13
Merupakan tahapan penafsiran atau menganalisis data atau keteranganketerangan yang saling berhubungan dengan fakta-fakta yang diperoleh dan dilakukan kritik. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah menggambarrkan suatu fenomena beserta ciri-cirinya yang terdapat dalam fenomena berdasarkan fakta-fakta yag tersedia. Tahap selanjutnya dari sumber bahan dokumen diadakan analisis/diinterpretasikan isinya. Data-data yang telah diseleksi dan diuji kebenarannya merupakan faktafakta yang akan diuraikan dan dihubungkan sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis, beupa kisah sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu juga menggunakan teknik analisa historis. Analisa historis untuk mencari hubungan sebab akibat dari suatu fenomena historis pada ruang dan waktu tertentu. Tujuan dari menggunakan teknik ini agar tidak hanya menjawab apa, dimana dan kapan peristiwa itu terjadi namun juga menjelaskan gambaran sejarah kausalitas. Analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk penulisan deskriptif. 4. Historiografi Merupakan tahapan penulisan sejarah yaitu meupakan klimaks dari sebuah metode sejarah yang hasilnya berupa tulisan dalam bentuk kronologis. Historiografi merupakan bentuk penyajian hasil penelitian berupa penyesuaian fakta-fakta yang sistematis menurut teknik penulisan sejarah. Berdasarkan data
14
yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis kemudian disajikan dalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis.15
F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dirumuskan berdasarkan pada pola penelitian ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk memudakan dalam penyusunan maupun pemahaman terhadap penelitian tersebut. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut : Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II membahas tentang munculnya pemukiman liar di kota Surakarta pada tahun 1998 . Bab III membahas tentang dinamika sosial ekonomi masyarakat pemukiman liar di Surakarta pada tahun 1998-2005. Bab IV membahas tentang upaya pemerintah dalam mengatasi pemukiman liar di kota Surakarta. Bab V merupakan penutup, kesimpulan yang berisikan ringkasan singkat mengenai dinamika sosial ekonomi pemukiman liar di Surakarta tahun 1998-2005
15
Ibid, hlm 64.
