BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai fungsi dan tujuan tersebut diperlukan suatu sistem pendidikan yang komprehensip yang mengikutsertakan secara aktif peserta didik, sekolah dan masyarakat. Hal ini mengingat perencanaan pendidikan dan kegiatan pendidikan pada umumnya tidak terlepas dari masyarakat, terutama masyarakat di lingkungan sekolah. Daradjat (2000) berpendapat bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan yang dilandasi oleh kebersamaan dalam penyelenggaraannya akan terjamin keberlangsungan, mutu serta hasil dari proses belajar mengajar yang diharapkan. Masyarakat selaku pengguna jasa lembaga pendidikan memiliki kewajiban
untuk
mengembangkan
serta
menjaga
keberlangsungan
penyelenggaraan proses pendidikan. Kartono (1991) menyatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu kebijakan pendidikan ditingkat nasional baru bisa berjalan lancar atau mantap hanya berkat dukungan rakyat banyak yang berupa partisipasi aktip segenap warga masyarakat.
1
Kutipan ini secara langsung menyinggung betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam sebuah penyelengaraan pendidikan. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Dalam kondisi seperti itu masyarakat akan dengan sendirinya ikut memantau, memberikan masukan, merawat dan bahkan menjaga keberlangsungannya pendidikan dengan sepenuh hati. Dari hal-hal yang bersifat kebijakan dan program hingga hal yang bersifat fisik seperti bangunan, alat peraga dan semua bahan penunjang. Peran serta masyarakat/partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Selain itu masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil (Nurdiansah, 2012). Dukungan dari masyarakat dapat berupa bantuan fisik dan materi, serta bantuan dalam bidang teknik edukatif. Dukungan dalam bidang fisik dan materi, seperti pembangunan gedung dan merehab sekolah. Bantuan dalam bidang teknik edukatif, seperti menjadi guru bantu, guru pengganti, mengajarkan olah raga dan kesenian, keterampilan atau agama. Hingga saat ini, dari sekian banyak jenis dukungan masyarakat kepada sekolah, baru tampak pada bidang fisik dan materi, sedangkan pada bidang teknik edukatif belum banyak dilakukan. Bila masyarakat terlibat dalam perencanaan dan kegiatan sekolah, mereka akan merasa memiliki
2
dan siap untuk mendukung pendidikan anak. Untuk itu diperlukan adanya wadah partisipasi masyarakat yang lebih luas dari pada sekedar wali murid saja yaitu komite sekolah. Komite Sekolah ini dibentuk melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Fungsi dan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung penyelenggaraan pendidikan baik moril maupun materiil, pengontrol transparasi dan akuntabilitas satuan pendidikan serta sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat satuan pendidikan. Peran yang dijalankan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Keberadaan Komite Sekolah diharapkan dapat membantu peningkatan mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Kepala sekolah sebagai manajer harus mampu mengelola Komite Sekolah dalam bekerjasama membangun sekolah. Namun kenyataannya sekolah kurang memanfaatkan fungsi dan peran Komite Sekolah untuk membantu peningkatan mutu pendidikan, karena komite sekolah lebih cenderung diarahkan sebagai lembaga penggalang dukungan keuangan saja dan belum sampai menyeluruh kedalam peran, fungsi dan proses manajemen dalam membantu peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini bisa diamati dari setiap undangan rapat atau pertemuan yang diadakan Komite Sekolah berkaitan dengan pungutan yang akan dibebankan kepada orang tua/wali untuk kelancaran proses belajar putra-putrinya.
3
Dengan adanya Komite Sekolah diharapkan tingkat kesadaran partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap penyelenggaraan pendidikan, yang secara otomatis makin besar pula rasa memiliki masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Tanpa benar-benar adanya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan secara menyeluruh (sejak dari perencanaan hingga implementasi) rasa tanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan akan sangat sulit tumbuh. Sekolah negeri dan swasta mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik berupa sarana prasarana, alat belajar, media pembelajaran, sumber belajar (buku pelajaran) bahkan sampai kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan disuplai langsung oleh pemerintah. Ketika bangunan bagus, fasilitas pendidikan memadai, maka partisipasi cenderung memudar, seperti keswadayaan dalam pengelolaan, perawatan, penjagaan, penerimaan peserta didik dan keswadayaan dalam bentuk lainnya. Menyikapi keadaan yang seperi ini, solusi yang ditawarkan adalah memanfaatkan seluruh potensi sumber daya sekolah dan masyarakat sekitar (Nurdiansah, 2012). SMK Negeri 2 Wonogiri yang merupakan sekolah kejuruan andalan bagi masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Terbukti dengan banyaknya prestasi yang diraih SMK Negeri 2 Wonogiri, baik tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Selain itu, siswa lulusan SMK memiliki peluang ganda yakni melanjutkan ke Perguruan Tinggi sekaligus siap untuk bekerja. Tidak sedikit lulusan SMK Negeri 2 Wonogiri yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Dalam dunia kerja saat ini, lulusan SMK Negeri 2 Wonogiri sudah banyak diserap oleh dunia usaha dan
4
dunia industri, bahkan sebelum lulus sudah dipesan oleh banyak perusahaan. Hal ini membuktikan, para lulusan SMK Negeri 2 Wonogiri dapat diandalkan. Keberhasilan ini menunjukkan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Salah satu faktor yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar adalah sarana dan prasarana sekolah. Kejelian SMK Negeri 2 Wonogiri dalam menyiapkan anak didiknya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri tidak lepas dari peran serta masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan selalu meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan termasuk mutu sarana prasarana SMK Negeri 2 Wonogiri, karena itu merupakan salah satu cara menjaga mutu lulusannya. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka dilakukan penelitian bagaimanakah partisipasi masyarakat di SMK Negeri 2 Wonogiri dalam pelaksanaan program peningkatan mutu sarana prasarana pendidikannya sehingga sekolah tersebut menjadi sekolah andalan.
Penelitian ini dimaksudkan untuk
mengevaluasi partisipasi masyarakat di SMK Negeri 2 Wonogiri dengan cara mengkaji bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 1.2. Rumusan Masalah Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi penyelengaraan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat yang lebih luas dari pada sekedar wali murid. Untuk itu dibentuklah Komite Sekolah sebagai perwujudan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. 5
Komite sekolah adalah unsur masyarakat yang terhimpun dalam kelembagaan pendidikan di satuan pendidikan. Peningkatan peran dan fungsi komite sekolah akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Unsur masyarakat lain yang mempengaruhi atas tingkatan mutu sarana prasana pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan adalah para pengusaha (dunia usaha dan dunia industri). Berkenaan dengan pengaruh mutu sarana prasarana pendidikan di SMK Negeri 2 Wonogiri, seorang pengusaha yang menggunakan jasa lulusan SMK Negeri 2 Wonogiri mengatakan bahwa, “Para pengusaha seyogyanya dilibatkan dalam pengadaan dan pengawasan mutu sarana prasarana pendidikan di SMK Negeri 2 Wonogiri karena perkembangan teknologi dalam dunia usaha maupun industri saat ini semakin pesat sehingga perlu diimbangi dalam pembelajaran baik teori maupun praktek bagi para siswanya. Hal ini menyangkut dengan ilmu dan keahlian yang akan disampaikan agar siswa lulusannya sesuai dengan standar ilmu pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan para pengusaha” ( RY). Dengan komunikasi yang baik secara dua arah dari pihak sekolah dan pihak pengusaha yang dilakukan secara rutin tersebut, diharapkan standar pembelajaran yang dilakukan sekolah sesuai dengan standar dunia usaha dan dunia idustri. Melihat tingginya tingkat kesadaran dari unsur-unsur masyarakat diharapkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan menjadi besar. Ketika partisipasi ini makin besar maka secara otomatis makin besar pula rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah dan keinginan untuk memajukan sekolah semakin tinggi. Partisipasi masyarakat yang tinggi diharapkan akan mendukung kebijakan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui pengawasan dalam peningkatan mutu sarana prasarana sekolah. Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa kontribusi material maupun non material, keikutsertaan
6
secara aktif maupun nonaktif/pasif. Peran dan fungsi Komite Sekolah dan unsur masyarakat lainnya perlu diberdayakan secara lebih optimal. Oleh karena itu, sekolah perlu memberikan gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan dan menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan Komite Sekolah maupun unsur-unsur masyarakat lainnya. SMK Negeri 2 Wonogiri adalah merupakan SMK andalan di Kabupaten Wonogiri dimana para lulusannya selain dapat meneruskan ke Perguruan Tinggi, juga banyak diserap oleh dunia usaha dan dunia industri, bahkan sebelum lulus sudah dipesan oleh banyak perusahaan. Lulusan SMK Negeri 2 Wonogiri terbukti dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam dunia usaha dan dunia industri saat ini. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi seperti ini, diperlukan program peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan standard yang ditentukan. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam menjaga mutu pendidikan sekolah tersebut. 1.3. Pertanyaan Penelitian Berdasarkan fenomena sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan penelitian tentang: bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan di SMK Negeri 2 Wonogiri ? 1.4. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk
mengevaluasi partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan mutu sarana prasarana
7
pendidikan SMK Negeri 2 Wonogiri dengan cara mengenali bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat tersebut. 1.5. Manfaat Penelitian 1.5.1. Bidang Teoritis Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan perbendaharaan studi ilmiah untuk program bidang manajemen pendidikan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam menjaga mutu sarana prasarana pendidikan di sekolah kejuruan. 1.5.2. Bidang Praktis 1.5.2.1. Bagi Instansi Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pengambil keputusan/birokrat khususnya di lingkungan Departemen Pendidikan untuk menerbitkan sebuah dokumen tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan agar dalam penerapan kebijakan dapat selaras dan seimbang. 1.5.2.2. Bagi Masyarakat Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan prakarsa dan peran aktif dalam implementasi kebijakan dalam peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan.
8
1.6.
Ruang Lingkup Penelitian Agar penelitian lebih terfokus, maka perlu dibatasi ke dalam ruang lingkup
substansi dan ruang lingkup spasial. 1.6.1. Ruang Lingkup Subtansi Dalam penelitian ini ruang lingkup materi berfungsi untuk membatasi permasalahan. Adapun materi yang akan dikaji adalah sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan. 2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMK Negeri 2 Wonogiri diawali dari merencanakan, melaksanakan dan mengendalikannya yang meliputi: a. Tingkat partisipasi masyarakat, yang terdiri dari manipulasi, terapi, informasi, konsultasi, penentraman, kerjasama, pelimpahan kekuasaan, kontrol masyarakat (Arnstein, 1969). b. Bentuk partisipasi masyarakat, yaitu : partisipasi pikiran, tenaga, harta benda/sumbangan, ketrampilan dan sosial (Sukmana ,2009), c. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang terdiri dari faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal (Ross, 1967). 1.6.2. Ruang Lingkup Spasial Ruang lingkup spasial yang diambil dalam penelitian ini adalah SMK Negeri 2 Wonogiri yang berada di Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitian ini responden yang diteliti berjumlah 21
9
responden terdiri atas Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan para wakilnya, wakil guru, alumni, wakil siswa, wakil orang tua siswa. 1.7.
Sistematika penulisan Sistematika penulisan tesis ini dapat dijelaskan sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah,pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian secara substansi dan spasial, dan sistematika penulisan tesis.
BAB II
LANDASAN TEORI Bab
ini
menguraikan
tentang
konsep
partisipasi
masyarakat, konsep mutu pendidikan , konsep sarana prasarana pendidikan serta konsep Manajemen Sekolah sehingga dengan teori ini pertanyaan penelitian dapat terjawab. BAB III
METODE PENELITIAN Bab ini meliputi desain penelitian, definisi istilah, populasi dan sampel, instrument penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini dilakukan analisis tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap partisipasi 10
masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMK Negeri 2 Wonogiri. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Berisi hasil analisis yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran, selanjutnya akan diusulkan hasil temuan tersebut ke dalam rekomendasi.
11
