BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG
Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan kebijakan pembangunan sanitasi sebagai bagian dari strategi nasional bidang sanitasi dan higienitas untuk diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Tujuan strategi nasional sanitasi ini adalah untuk memberi arah dan mendukung pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program sanitasi di daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan kesehatan dan sanitasi menjadi urusan wajib Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kabupaten Pati pada tahun 2012 telah menyusun dokumen SSK sebagai acuan dasar pembangunan sektor sanitasi selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Beberapa program dan kegiatan yang ditargetkan telah diimplementasikan secara bertahap sehingga menambah cakupan layanan sanitasi kabupaten. Karena pada tahun 2015 ini akan ada pergantian pimpinan daerah serta Kabupaten Pati merupakan salah satu Kawasan Stragis Nasional maka dokumen SSK perlu dimutakhirkan kembali untuk perencanaan lima tahun kedepan sehingga bisa memberikan gambaran yang up to date
dan rencana
implementasi program akan lebih tepat sasaran. Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Pati berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan sanitasi, berikut strategi-strategi pencapaiaannya. Tiap-tiap strategi kemudian diterjemahkan menjadi berbagai usulan kegiatan berikut komponen-komponen kegiatan indikatifnya. Cakupan suatu Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) akan meliputi : § Aspek Teknis; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari (a) layanan sub sektor air limbah domestik, (b) layanan sub sektor persampahan, (c) sub sektor drainase lingkungan. § Aspek Pendukung; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen (a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, (b) Keuangan (c) Komunikasi, (d) Keterlibatan Pelaku Bisnis, (e) Pemberdayaan Masyarakat, aspek Jender dan Kemiskinan, (f) Monitoring dan evaluasi.
Berdasarkan data – data yang ada dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati melalui Pokja Sanitasi dengan pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) membuat Strategi Sanitasi Kabupaten, sebagai acuan teknis dalam perencanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Pati secara komprehensif dan lintas sektoral dengan prinsip :
Pemutakhiran SSK Kabupaten Pati Tahu 2015
I-1
1. Disusun oleh, dari dan untuk Kabupaten 2. Komprehensif, multisektor dan terintegrasi 3. Berdasarkan data empiris (aktual) 4. Gabungan pendekatan top down dan bottom up Dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya di Kabupaten Pati, Strategi Sanitasi Kabupaten ini diposisikan sebagai acuan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang sanitasi di Kabupaten Pati dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) dan dalam penyusunan Renstra SKPD. Untuk dapat memantau perkembangan pelaksanaan program sanitasi di Kabupaten Pati, maka Pokja sanitasi akan membuat Laporan Sanitasi Tahunan yang merupakan gabungan laporan Tahunan SKPD terkait pelaksanaan pembangunan bidang sanitasi dan status program sanitasi lainnya. Laporan sanitasi tahunan akan menjadi lampiran Strategi Sanitasi Kabupaten, dan hasil laporan tahunan tersebut dapat dijadikan bahan revisi Strategi Sanitasi Kabupaten, sehingga Pokja sanitasi dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Pati setiap tahunnya.
1.2. Metodologi Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Pati ini disusun oleh Pokja Sanitasi/AMPL secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Pokja Kota Salatiga dengan dukungan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan BAPPENAS melalui Provincial Sanitation Development Advisor (ProSDA) dan City Facilitator (CF). Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metoda dilakukan bersamasama dengan tim Pokja melalui kegiatan lokakarya, pelatihan, diskusi dan pembekalan. Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan berikut: 1.
Melakukan pemetaan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasi kota saat ini. Termasuk didalamnya adalah pengumpulan dokumen perencanaan dan data teknis terkini, penetapan profil sanitasi, identifikasi permasalahan dan penetapan area berisiko sanitasi. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan penggalian data primer melalui kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi;
2.
Melakukan review hasil studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) atau Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan yaitu studi untuk memehami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku – perilaku yang memiliki risiko pada kesehatan warga. Hasil review ini dikaitkan dengan perkembangan kondisi saat ini.
Pemutakhiran SSK Kabupaten Pati Tahu 2015
I-2
3.
Menetapkan Skenario Pembangunan Sanitasi lima tahun kedepan yang mencakup; kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kabupaten, penetapan zona dan sistem sanitasi serta tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kabupaten. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di kabupaten.
4.
Merumuskan strategi sanitasi kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota jangka menengah (5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman sistem sanitasi kabupaten.
5.
Melakukan konsolidasi penganggaran dan pemasaran sanitasi melalui upaya; eksternalisasi kepada Pokja AMPL Provinsi, Satker Kementerian dan Lembaga dan sumber pendanaan lainnya. Internalisasi keseluruh SKPD terkait sanitasi di tingkat Kabupaten dan pemasaran sanitasi kepada Corporate Social Responsibilty (CSR) dan pendanaan non pemerintah lainnya.
1.3. Dasar Hukum Di dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Pati, akan berpijak pada peraturan perundangundangan yang berlaku di tingkat pusat, Provinsi maupun daerah. Dalam penyusunan Pemutakhiran SSK di Kabupaten Pati didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi : Undang-Undang 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 10. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063) 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
Pemutakhiran SSK Kabupaten Pati Tahu 2015
I-3
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 11. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang berkeadilan Peraturan Presiden Republik Indonesia 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; Keputusan Presiden Republik Indonesia 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Peraturan Menteri 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1018/Menkes/Per/V/2011 tentang Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan Terhadap Dampak Perubahan Iklim.
Pemutakhiran SSK Kabupaten Pati Tahu 2015
I-4
Keputusan Menteri 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL 4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air. 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1429/Menkes/SK/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Dilingkungan Sekolah 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah
2.
Perda Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor SE Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7)
4.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
5.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4);
Pemutakhiran SSK Kabupaten Pati Tahu 2015
I-5
6.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
7.
Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs Jawa Tengah Tahun 2011-2015
Peraturan Daerah Kabupaten Pati 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 3 tahun 2003 tentang Pembuangan Air Limbah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 Peraturan Bupati Kabupaten Pati 1. Peraturan Bupati Pati No. 15 Tahun 2009 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air 2. Peraturan Bupati Pati No. 62 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015 3. Peraturan Bupati Pati No. 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Petunjuk Teknis 1. Buku A, Pengenalan Program dan Pembentukan Pokja Sanitasi, Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), 2010. 2. Buku B, Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota, Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), 2010. 3. Buku C, Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota, Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), 2010. 4. Buku referensi, Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi, Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), 2010.
Pemutakhiran SSK Kabupaten Pati Tahu 2015
I-6
1.4. Sistimatika Penulisan Seusai dengan pedoman pemutakhiran SSK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, susunan penulisan dokumen pemutakhiran SSK ini terdiri dari 6 (enam) bab yang meliputi:
Bab-1 Pendahuluan Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistimatika penulisan.
Bab-2 Profil Wailayah dan Sanitasi Saat ini Menjelaskan secara rinci gambaran wilayah Kabupaten Pati, kemajuan pelaksanaan SSK tahun 2013 – 2014 yang lalu, profil sanitasi saat ini berdasarkan hasil pengisian instrumen profil dan peta area berisiko sanitasi.
Bab-3 Kerangka Pengembangan Sanitasi Merupakan arah pengembangan sanitasi lima tahun kedepan yang mencakup; visi dan misi sanitasi Kabupaten Pati, pentahapan pengembangan sanitasi sesuai dengan zona dan sistem sanitasi yang direkomendasikan serta analisis kemampuan pendanaan sanitasi Kabupaten Pati.
Bab-4 Strategi Pengembangan Sanitasi Memuat strategi penengbangan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan darinase perkotaan berdasarkan hasil analisis SWOT.
Bab-5 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Menyajikan tentang ringkasan program dan anggaran, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah dan antisipasi funding gap.
Bab-6 Monitoring dan Evakuasi Capaian SSK Merupakan uraian tentang upaya monitoring dan evaluasi capaian SSK.
Pemutakhiran SSK Kabupaten Pati Tahu 2015
I-7