BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses

penyelenggaraan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun dan menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mewujudkan pembangunan pemerintahan yaitu mensejahterakan kesejahteraan

masyarakat masyarakat

secara tersebut,

berkeadilan.

Untuk

pemerintah

harus

mewujudkan melaksanakan

pembangunan. Selain untuk memelihara keabsahan, pemerintah juga dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan amanat yang diemban dalam UU No. 32 tahun 2004, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

1 Universitas Sumatera Utara

2

Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya pelaksanaan

pembangunan

sebagai

objek pembangunan. Keberhasilan

masyarakat

(community

development)

sangat

bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pemerintah yang efektif adalah pemerintahan yang mampu melibatkan rakyat dalam proses kebijakan publik

dan menjadikan

rakyat

sebagai

subjek

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan. Pengikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kebutuhan yang beragam. Dengan kata lain, upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan dapat membawa keuntungan substantif, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan efesien, di samping itu juga akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah. Di dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Bab II pasal 2 ayat 4 huruf d dijelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menurut Davis dan Newstrom (2004) Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok. Dan mendorong mereka untuk memberikan suatu kontribusi demi tujuan kelompok, dan juga berbagai tanggung jawab dalam pencapaian tujuan.

Universitas Sumatera Utara

3

Pada dasarnya partisipasi masyarakat tidak timbul dengan sendirinya melainkan ada hal-hal yang mempengaruhi sehingga masyarakat tersebut merasa sadar dan terdorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Banyak hal yang dapat membuat masyarakat terdorong atau termotivasi untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, apakah dengan memberikan dana ataupun dipaksa. Tetapi yang lebih baik adalah dengan cara memberikan pengertian dan penyadaran terhadap pola pikir mereka tentang betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Conyers (1991:154) memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: 1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal. 2. Masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses

persiapan

dan

perencanaannya,

karena

masyarakat

lebih

mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut. 3. Partisipasi merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Ada enam jenjang partisipasi, yaitu : 1. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan pikiran, dengan indikator : a. Masyarakat menyumbangkan idea atau gagasan dalam pelaksanaan pembangunan fisik b. Masyarakat

memberikan

saran

atau

kritik

dalam

pelaksanaan

pembangunan fisik


4

2. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan tenaga, dengan indikator : a. Masyarakat secara sukarela turut serta dalam pelaksanaan pembangunan fisik b. Masyarakat bergotong royong dalam pelaksanaan fisik 3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan pikiran dan tenaga, dengan indikator : a. Masyarakat secara sadar rela menyumbangkan pikiran maupun tenaga dalam pelaksanaan pembangunan fisik b. Masyarakat turut terlibat dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan fisik 4. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan keahlian, dengan indikator: a. Masyarakat

rela

untuk

menyumbangkan

kemampuan

dan

keterampilannya dalam pelaksanaan pembangunan fisik b. Masyarakat mampu mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan fisik 5. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan barang, dengan indikator : a. Masyarakat

secara

sukarela

menyumbangkan

peralatan

dalam

pelaksanaan pembangunan fisik b. Masyarakat secara sukarela menyumbangkan bahan-bahan bangunan dalam pelaksanaan pembangunan fisik 6. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan uang, dengan indikator : a. Masyarakat turut menanggung biaya dalam pelaksanaan pembangunan fisik


5

b. Masyarakat secara swadaya menyumbangkan sejumlah uang dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Perencanaan merupakan tahap awal dan paling vital dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan penentu utama dalam keberhasilan pembangunan yang akan dilakukan di dalam suatu negara. Perencanaan yang baik dan matang akan melahirkan hasil yang baik pula. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan harus melibatkan semua pihak yang di dalamnya bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut Kartz (dalam Tjiptoherijanto, 1993:15) Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus. Dengan kata lain, pembangunan itu bersifat dinamis. Kondisi dinamis dalam pembangunan tersebut bisa dilihat dalam dua konteks, yakni yang pertama adalah masyarakat itu yang selalu berubah, dan kedua bahwa pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk membawa perubahan yakni dari kondisi yang sekarang menuju kondisi lain di masa depan yang lebih baik dan bijaksana. Kabupaten Langkat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Stabat. Sebelumnya ibu kota Kabupaten Langkat berkedudukan di Kotamadya Binjai, namun sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1982 kedudukan ibu kota Kabupaten Langkat dipindahkan ke Stabat. Luas wilayah Kabupaten Langkat adalah 6.272 km² dan berpenduduk 1.030.834 jiwa (2015). Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan, 37 kelurahan dan 240 desa. Kegiatan perekonomiannya banyak bergerak di sektor


6

perdagangan, pertanian dan peternakan, perkebunan dan jasa. (Sumber : BPS Kab. Langkat) Desa Sambirejo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Luas desa Sambirejo 1.081 Ha yang terdiri dari 9 (sembilan) dusun. Jumlah penduduk di desa ini sejumlah 7.058 orang. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sambirejo pada tahap sosialisasi hingga pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan masih termasuk rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat diindikasikan dengan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti proses sosialisasi dan kurang memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan. Pada kegiatan musyawarah, seluruh kepala dusun yang berada di desa hadir dan beberapa warga desa yang mengikuti sosialisasi, padahal sepatutnya seluruh warga yang ada di desa wajib hadir karena kegiatan pembangunan bukan untuk beberapa kelompok saja tetapi untuk seluruh warga desa, dan tidak menyebabkan ketidaktahuan bagi warga yang membuat mereka tidak terlalu perduli terhadap program yang ada dicanangkan oleh pemerintah. Di dalam peraturan desa Sambirejo nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa) pada pasal 3 di jelaskan bahwa “Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) tahun”. Kemudian pasal 4 menjelaskan “Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Des) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran


7

kegiatan dari RPJMDes yang selanjutnya disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”. Berikut ini adalah tahapan penyusunan RKPD berdasarkan peraturan desa Sambirejo nomor 01 tahun 2016 tentang rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa) tahun anggaran 2016 pasal 2 tentang tata cara penyusunan dan penetapan RKP : 1. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya di singkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. 2. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan prakiraan maju. 3. Pada saat dilakukan Musrenbang Desa maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPMD dan Lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) yang dituangkan dalam Peraturan Desa, dan 4. Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka Kepala Desa menetapkan Rencana Kerja Pemerintah


8

(RKP) serta memerintahkan sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang di tunjuk untuk mengundangkan dalam lembaran desa. Kemudian, didalam Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dijelaskan juga bahwasanya dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah mengamanatkan adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa dalam sistem perencanaan pembangunan ada 5 (lima) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, yakni meliputi : 1.

Pendekatan politik, yaitu memandang bahwa pemilihan presiden/kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannnya berdasarkan program-program yang ditawarkan masing-masing calon presiden/kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan dari agenda pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

2.

Pendekatan teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

3.

Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Dimana proses partisipatif ini akan tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang diharapkan mampu untuk


9

mengakomudir dan memahami apa yang sebenarnya yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk diagendakan dalam pembangunan daerah yang sedang dan akan berlangsung. 4.

Pendekatan atas-bawah (top-down), dan

5.

Pendekatan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan atas-bawah (top-down) dan pendekatan bawah-atas (bottom-

up) dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas – bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan Desa. Dalam merencanakan pembangunan sangat diperlukannya partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan jembatan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu, sehingga perencanaan daerah harus dilakukan dengan model dari bawah (bottom-up planning) atau yang disebut sebagai perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung) akan tetapi pada kenyataannya perencanaan itu sendiri masih banyak dilakukan dari atas (top down planning). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perlu mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat dalam


10

bentuk

forum

antar

pemangku

kepentingan

atau

forum

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang daerah merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD (kabupaten.kota) dilakukan secara berjenjang mulai dari Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang kecamatan, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau forum gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten/kota. Peran Musrenbang menjadi lebih bermakna karena menjadi media utama konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dari tingkat bawah dengan prioritas dan sasaran pembangunan tingkat atas, mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat pada setiap tahapan Musrenbang, mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota, serta menyepakati prioritas pembangunan dan program/kegiatan pada setiap tahapan Musrenbang. Prinsip yang digunakan untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas tersebut adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah mempunyai arti yang jelas yaitu forum untuk merembugkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama, bukan seminar atau sosialisasi. Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum Musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up) yang diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota dan provinsi,


11

serta

nasional.

Musrenbang

merupakan

instrumen

proses

perencanaan

pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Apabila tingkat partisipasi suatu daerah dikategorikan rendah, maka dengan sendirinya tujuan dan manfaat dari kegiatan partisipasi tersebut tidak akan tercapai secara optimal. Beberapa tujuan dan manfaat partisipasi seperti peningkatan proses belajar masyarakat maupun mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggungjawab adalah bersifat abstrak sehingga tidak mudah untuk diidentifikasi keberhasilan pencapaiannya. Secara substantif, partisipasi masyarakat mencakup tiga hal. Pertama, voice (suara): setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pembangunan. Sebaliknya, pemerintah mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis perencanaan pembangunan. Kedua, akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi perencanaan pembangunan desa dan akses terhadap sumber daya lokal. Ketiga, kontrol, yakni setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (kontrol) terhadap lingkungan kehidupan dan pelaksanaan pembangunan. Demikian

halnya

dengan

desa,

pemerintah

bekerjasama

dengan

masyarakat dalam merencanakan program-program pembangunan. Masyarakat dibina dan dibimbing untuk menyusun rencana program-program pembangunan. Akan tetapi kesadaran masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam perencanaan


12

pembangunan masih sangat kurang. Tidak tahu pasti, apakah dikarenakan kurangnya dukungan dari atas ataukah masyarakat sendiri yang tidak mau berpartisipasi. Dari informasi yang didapat penulis, bahwa masih kurangnya masyarakat yang mau berpartisipasi dalam merencanakan program-program pembangunan. Berdasarkan keterangan dan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

“Partisipasi

Masyrakat

Dalam

Perencanaan Pembangunan di Desa Sambirejo Kabupaten Langkat” 1.2

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis

mengemukakan permasalahan adalah sebagai berikut : “Seberapa Besar Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sambirejo Kabupaten Langkat?” 1.3

Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak

dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 1.

Bagaimana proses/mekanisme perencanaan pembangunan di Desa Sambirejo Kabupaten Langkat

2.

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Sambirejo Kabupaten Langkat


13

1.4

Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut: 1. Secara subjektif, bemanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah, serta melatih penulis untuk menerapkan teori-teori yang telah didapatkan saat mengikuti perkuliahan dan menerapkannya. 2. Secara Akademis, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. 3. Secara Praktis, sebagai bahan literatur dan perbandingan untuk menghadapi masalah yang terkait dengan penelitian di masa mendatang.

1.5

Kerangka Teori Singarimbun (1995:18) Menyebutkan Bahwa teori merupakan serangkaian

asumsi, konsep dan kontruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan dan pengaruh antara konsep. Untuk memudahkan penulis dalam menyusunkan suatu pemikiran yang dapat dijadikan fundamen dalam meniliti hal tersebut di atas, maka disusunlah beberapa kerangka pemikiran sebagai berikut:

1.5.1

Pembangunan Menurut Hadi (2001:21) Pembangunan memiliki makna ganda. Tipe

pembangunan yang pertama lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi


14

dimana fokusnya adalah pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya. Tipe kedua, pembangunan yang lebih memperhatikan pada perubahan dan pendistribusian barang-barang dan peningkatan hubungan sosial. Tipe yang kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial dimana fokusnya pada kualitatif dan pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi dan meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan dari pembangunan pada seluruh masyarakat. Todaro (2000:18) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahanperubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro (dalam Nasution, 2008:40-41) definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa: 1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga pemerataan. 2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan: a. Life sustenance: Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. b. Self-Esteem: Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak “diisap” orang lain.


15

c. Freedom From Survitude: Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain. Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi populer, yaitu: 1. Capacity, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau produktivitas. 2. Equity, hal ini menyangkut aspek pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah. 3. Empowerment, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya. 4. Suistanable, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan. Dari pengertian pembangunan yang diungkapkan para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat. Menurut Gant dalam Suryono, tujuan pembangunan ada dua tahap yaitu: Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat


16

dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, Pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu negara. Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan.

1.5.2

Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan hampir sama dengan

riset/penelitian, dikarenakan instrument yang digunakan adalah metode-metode riset. Kegiatannya berawal dari teknik pengumpulan data, analisis data sampai dengan studi lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat. Data yang di lapangan sebagai data penting dan utama yang akan dipakai dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-


17

keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. (Bratakusumah, 2004) Proses perencanaan pembangunan dimulai dengan rencana pembangunan atau mungkin hanya dengan formulasi kebijaksanaankebijaksanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudian diikuti dengan berbagai langkah-langkah kegiatan formulasi rencana dan implementasinya, dapat diusahakan rencana itu bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-masalah yang benar-benar dihadapi. Dengan demikian, rencana merupakan alat bagi implementasi, dan implementasi berdasar pada suatu rencana. Ciri-ciri dan tujuan perencanaan pembangunan (Tjokroamidjojo, 1998:49) yaitu: 1. Mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap 2. Meningkatkan pendapatan perkapita. 3. Mengadakan perubahan struktur ekonomi. 4. Perluasan kesempatan kerja. 5. Pemerataan pembangunan. 6. Pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat. 7. Kemandirian pembangunan. 8. Stabilitas ekonomi. Menurut Nasution (2008:105) Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahap awal, maka


18

perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksana pembangunan (action plan) dan dapat ditetapkan (aplikatif). Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan (UU No. 25 tahun 2004), yakni: 1. Penyusunan rencana Dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari empat langkah yaitu penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur, masing-masing institusi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan, melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan yang terakhir adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. 2. Penetapan rencana Penetapan rencana untuk menetapkan landasan hukum bagi rencana pembangunan yang dihasilkan pada tahap penyusunan rencana. 3. Pengendalian pelaksanaan rencana. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.


19

4. Evaluasi pelaksanaan rencana Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator dari proses perencanaan adalah : 1.

Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan di desa. Tanpa tujuan yang jelas, sumber daya yang ada tidak akan dapat digunakan secara efektif.

2.

Merumuskan keadaan saat ini Pemahaman akan posisi desa sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan adalah sangat penting karena tujuan dan perencanaan menyangkut waktu yang akan datang.

3.

Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuannya dalam mencapai tujuan.

4.

Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan


20

Tahapan akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan dan pemilihan alternatif terbaik dari alternatif yang ada.

1.5.3

Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak

masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan (Panudju, 2002:71). Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi melibatkan lebih banyak mental dan emosi daripada fisik seseorang, sehingga pribadinya diharapkan lebih banyak terlibat daripada fisiknya sendiri. Partisipasi yang di dorong oleh mental dan emosi yang demikian itu, disebut sebagai partisipasi “sukarela”. Sedangkan partisipasi dengan paksaan disebut mobilisasi. Partisipasi mendorong orang untuk ikut bertanggung jawab di


21

dalam suatu kegiatan, karena apa yang disumbangkannya adalah atas dasar kesukarelaan sehingga timbul rasa bertanggung jawab kepada organisasi. Menurut Siahaan (2002:4), partisipasi masyarakat memiliki keuntungan sosial, politik, planning dan keuntungan lainnya, yaitu : 1. Dari pandangan sosial, keuntungan utamanya adalah untuk mengaktifkan populasi perkotaan yang cenderung individualistic, tidak punya komitmen dan dalam kasus yang ekstriteralienasi. Di dalam proses partisipasi ini, secara simultan mempromosikan semangat komunitas dan rasa kerjasama dan keterlibatan. 2. Dari segi politik, partisipasi lebih mempromosikan participatory dibanding demokrasi perwakilan (representative democracy) sebagai hak demokrasi dari setiap orang dan dengan demikian publik secara umum, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik juga akan membantu dewan (counselors) dan para pembuat keputusan lainnya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai permintaan-permintaan dan aspirasi konstituen mereka atau semua pihak yang akan terpengaruh, dan sensitivitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan jika ditangani secara tepat. 3. Dari segi planning, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan publik interest dalam dinamikanya serta diterimanya proposal-proposal perencanaan. 4. Keuntungan lain dari public participation adalah kemungkinan tercapainya hubungan yang lebih dekat antara warga dengan otoritas kota dan menggantikan perilaku they/we menjadi perilaku us.


22

Menurut Sanoff (2000:9), tujuan utama partisipasi masyarakat adalah : 1. Untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan desain keputusan 2. Untuk melengkapi masyarakat dengan suatu suara dalam membuat desain keputusan untuk memperbaiki rencana 3. Untuk mempromosikan masyarakat dengan membawanya bersama sebagai bagian dari tujuan umum. Dengan partisipasi, masyarakat secara aktif bergabung dalam proses pembangunan, lingkungan fisik yang lebih baik, semangat publik yang lebih besar, dan lebih puas hati.

1.5.3.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga. Sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif. Menurut Holil (dalam Isbandi, 2007:21) mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi, antara lain : a. Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.


23

b. Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa uang tetapi tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan. c. Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Menurut Ericson (dalam Slamet, 1994:89) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu: 1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan. 2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut. 3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat


24

pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

1.5.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a.

Faktor internal Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Slamet, 1994:97). Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 1994:137-143). Menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004:27), beberapa faktor yang

mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:


25



Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.



Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.



Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.



Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa lakilaki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.



Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.


26

b.

Faktor eksternal Menurut Sunarti (dalam jurnal Tata Loka, 2003:9), faktor-faktor eksternal ini dapat

dikatakan

petaruh

(stakeholder),

yaitu

semua

pihak

yang

berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

1.5.4

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan

pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipatif masyarakat terdapat pada 4 (empat) pasal Undang-Undang ini yaitu pada Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Sistem perencanaan yang diatur dalam UU 25/2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara top-down (atas-bawah) dan bottom-up (bawah-atas), yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif. Menurut Siagian (2007:142), bahwa “tugas pembangunan merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan bukan tugas pemerintah semata-mata”. Lebih lanjut

Siagian (2007:153-154) mengatakan bahwa

pembangunan nasional membutuhkan tahapan. Pentahapan biasanya mengambil bentuk periodisasi. Artinya, pemerintah menentukan skala prioritas pembangunan. Masyarakat desa adalah merupakan tanggung jawab nasional, tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa itu sendiri sebagai sub sistem pemerintahan di daerah. Berbagai permasalahan yang dialami


27

dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa, menuntut agar sasaran pembangunan itu harus lebih banyak diarahkan di daerah pedesaan. Menurut Utomo (1997:3) peran serta masyarakat dalam perencanaan adalah: a.

Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan

b.

Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan

c.

Pemberian masukan dalam perumusan Rencana Tata Ruang

d.

Pemberian informasi, saran dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan

e.

Pengajuan keberatan terhadap rancangan perencanaan

f.

Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan

g.

Bantuan tenaga ahli Tujuan pembangunan desa itu sendiri adalah suatu upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, sehingga memerlukan dukungan dan peran serta dari masyarakat, bukan saja sebagai objek pembangunan, akan tetapi justru yang dituntut adalah ikut sertanya secara aktif masyarakat sebagai subyek pembangunan. Menurut Tjokroamidjojo (dalam Safi’i, 2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu: a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.


28

c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan. Menurut Supriyanto (2009:344) bahwa partisipasi masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah partisipasi yang dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan dan didorong oleh prakarsa atau swadaya masyarakat. Tentunya hal ini sangat relevan dengan cita-cita otonomi daerah yakni untuk mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat. Cara berpartisipasi ini dapat dikategorikan atas: 1.

Partisipasi dalam pembuatan keputusan Artinya keputusan-keputusan untuk kepentingan umum yang dibuat pemerintah seyogyanya melibatkan masyarakat, sehingga keputusankeputusan tersebut akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Keputusankeputusan yang selama ini dinilai tidak bermanfaat, karena dibuat secara topdown tanpa melibatkan masyarakat.

2.

Partisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan Dalam

merencanakan pembangunan, agar tidak menyimpang perlu

melibatkan masyarakat yang diberi kesempatan untuk berpartisipasi, seperti perencanaan pembebasan tanah masyarakat untuk pelebaran jalan, atau untuk pembangunan gedung sekolah, sarana kesehatan (rumah sakit ataupun puskesmas), gedung-gedung pemerintah, ataupun sarana dan prasarana publik lainnya. 3.

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan


29

Dalam hal ini masyarakat perlu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga terjadi sinergi antara pemerintah dan masyarakat, misalnya dalam pembangunan terminal, pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan. 4.

Partisipasi dalam evaluasi Untuk memastikan bahwa perencanaan sesuai dengan pelaksanaan, seluruh kegiatan harus dievalusi. Evaluasi ini perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Menurut Efriadi (2010) yang menjadi indikator partisipasi masyarakat

dalam perencanaan pembangunan adalah : a) Wujud atau dimensi partisipasi yang diberikan oleh masyarakat b) Keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan pembangunan c) Kesesuaian pembangunan daerah yang akan dilakukan dengan kebutuhan masyarakat d) Kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

1.5.5

Desa

1.5.5.1 Pengertian Desa Menurut Widjaja (2001:42) posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan desa, maka dalam pengembangan peran serta masyarakat, pemerintah desa selaku Pembina, pengayom dan pemberian pelayanan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi.


30

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa secara umum menurut Daldjoeni (2003:53) adalah pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya berjiwa agraris, sedangkan desa dalam artian administratif menurut Karthohadikusumo dalam Daldjoeni (2003:54) yaitu desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan hukum yang mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan pembentukan desa sebagai mana yang dimaksud harus memenuhi syarat: a. Jumlah penduduk b. Luas wilayah c. Bagian wilayah kerja d. Perangkat, dan e. Sarana dan prasarana pemerintahan Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelengaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan


31

Keputusan Kepala Desa. Di desa di bentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

1.5.5.2 Pemerintahan Desa Dalam pemerintah daerah Kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa masyarakat. Desa di Kabupaten secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama BPD yang ditetapkan dengan perda. 1.5.5.2.1 Pemerintah Desa Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari Sekdes dan perangkat desa lainnya. Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.


32

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut Nurcholis (2005:138) pemerintah mempunyai tugas pokok: 1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat. 2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut pemerintah desa mempunyai fungsi: a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa b. Pelaksanaan tugas di bidang pembanggunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya c. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa d. Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan swadaya dan gotong royong masyarakat e. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat f. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisiahan antar masyarakat g. Penyusunan, pengajuan rancangan peraturan desa h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada desa Berdasarkan Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pertama, urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa. Kedua, urusan


33

pembangunan

yang

dimaksud

adalah

pemberdayaan

masyarakat

dalam

penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Ketiga, urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas Kepala Desa mempunyai wewenang : a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD b. Mengajukan rancangan peraturan desa c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD e. Membina kehidupan masyarakat desa f. Membina perekonomian desa g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.


34

1.5.5.2.2 Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun wewenang BPD yaitu Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD. BPD mempunyai hak, meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, serta menyatakan pendapat. Anggota

BPD

mempunyai

kewajiban

mengamalkan

Pancasila,

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memproses pemilihan kepala desa, mendahulukan kepentingan umum diatas


35

kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, menghormati nilai-nilai sosial, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan. 1.6

Defenisi Konsep Menurut Singarimbun (2006:33) konsep merupakan istilah dan defenisi

yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pembatasan yang jelas dari variabel yang akan diteliti. Maka yang menjadi konsep dari penelitian ini adalah : Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Perencanaan pembangunan adalah sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah keterlibatan atau keikutsertaan anggota masyarakat untuk secara aktif dalam kegiatan pembangunan desa yang meliputi kegiatan prencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan.


36

1.7

Sistematika Penulisan Sistematika

penulisan

yang

disusun

dalam

rangka

memaparkan

keseluruhan hasil penelitian ini secara singkat dapat diketahui sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesis, defenisi konsep, defenisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II

METODE PENELITIAN Bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penentuan skor dan teknik analisa data.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini membahas tentang sejarah Desa Sambirejo. Keadaan geografis desa, keadaan sosial ekonomi penduduk desa, sarana dan prasarana yang ada, serta struktur pemerintahan Desa Sambirejo.

BAB IV

PENYAJIAN DATA Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi yang dianalisis.

BAB V

ANALISA DATA Bab ini memuat kajian dan analisa data yang diperoleh dari lokasi penelitian.


37

BAB VI

PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.


BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses

Recommend Documents