BAB I P E N DA H U L U A N

BAB I P E N DA H U L U A N.

A.

LATAR BELAKANG Terwujudnya tata pemerintahan yang baik ( good govermance ) merupakan harapan semua pihak. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Orgnisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo. Dari beberapa peraturan tersebut diatas bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP merupakan penerapan manajemen Kinerja pada Sektor Publik yang sejalan dan Konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan

upaya

untuk

mendapatkan

hasil

yang

lebih

baik.

Tujuan

mengimplementasikan Sistem AKIP tersebut adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Sistem

AKIP

pada

dasarnya

merupakan

sistem

manajemen

berorentasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efesien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan sistem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis plan),

Rencana

Kerja

(perfomance

plan),

Penetapan

(strategie Kinerja

(Perfomance Agreement) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Permomance Accountability Report).

Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Page 1

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2015 dimaksudkan sebagai perwujudan

kewajiban

Dinas

Sosial

Provinsi

Gorontalo

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo ditahun mendatang. B.

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang terbentuknya Provinsi Gorontalo maka dibentuklah Badan, Dinas dan Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo merupakan salah satu dinas yang dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan prinsip desentralisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor

12 Tahun 2013

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah, maka Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi dan desentralisasi dibidang kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan Kebijakan Teknis dibidang sosial; b. Menyusun rencana program /kegiatan tahunan tingkat provinsi sejalan dengan perencanaan nasional dalam bidang kesejahteraan sosial; c. Pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi, pemberdayaan sosial serta pemberian bantuan dan jaminan sosial; d. Pemantauan dan evaluasi program dibidang kesejahteraan sosial; e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas.


Page 2

Dalam melaksanakan fungsinya Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Menyusun rencana strategis Dinas, Program/Kegiatan Tahunan bidang kesejahteraan sosial dengan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan dan pengelolaan keuangan; b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tugas dibidang kesejahteraan sosial; c. Menyiapkan pelaksanaan urusan kepegawaian , keuangan, perlengkapan dan tata usaha Dinas Sosial. C.

MEKANISME PENGORGANISASIAN Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas dibantu oleh : I. Sekretaris,

mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan,mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan

dan

evaluasi,

keuangan,hubungan

masyarakat

(humas). Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh : a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi : 1. Menyusun, menyiapkan perencanaan dan program Dinas; 2. Menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan program Dinas; b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibidang Umum dan Kepegawaian. c) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas Sekretaris

Dinas

dalam

melaksanakan

membantu

penatausahaan

keuangan, akuntansi, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan lingkup Dinas. II. Sub

Bidang

Pemberdayaan

Sosial

dan

Fakir

Miskin,

mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dibidang Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Page 3

pemberdayaan sosial dan fakir miskin sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang program kedinasan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin dibantu oleh : a) Seksi

Pemberdayaan

Keluarga,

mempunyai

tugas

melaksanakan program kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan perdesaan pada bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin; b) Seksi

Pelestarian

nilai

K2KS,

mempunyai

tugas

melaksanakan program kegiatan Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS) pada bidang Pemberdayaan Sosial; c) Seksi

Pemberdayaan

mempunyai

tugas

Komunitas

melaksanakan

Adat

Terpencil,

program

kegiatan

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. III. Sub Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan dibidang perlindungan dan jaminan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dibantu oleh : a) Seksi

Perlindungan

Sosial

Korban

Bencana

Alam,

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan progrm dan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam. b) Seksi Jaminan Sosial dan Bantuan Bencana Sosial , mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan program dan kegiatan teknis bidang perlindungan jaminan sosial. c) Seksi Identifikasi PMKS, Pengolahan Data dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas merencanakan,melaksanakan progam dan teknis kegiatan identifikasi dan pengolahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan penyuluhan sosial. IV. Sub

Bidang

Rehabilitasi

Sosial,

mempunyai

tugas

melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Page 4

dibidang rehabilitasi sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bidang Rehabiltasi Sosial dibantu oleh : a. Seksi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Napza mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan dibidang Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Napza; b. Seksi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan dibidang pembinaan dan pelayanan anak dan lanjut usia.; c. Seksi

Pemberdayaan

Lembaga

Kesejahteraan

Sosial

melaksanakan program dan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial; V. Sub Bidang Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan kemitraan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang program kedinasan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Kemitraan dibantu oleh : a) Seksi Pembinaan Pekerja Sosial dan Pengembangan SDM Kesejahteraan

Sosial

mempunyai

tugas

melaksanakan

pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial; b) Seksi Kelembagaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan sosial; c) Seksi Kemitraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan Corporate Social Responsibility (CSR), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Family Care Unit (FCU),Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3).


Page 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA. A. RENCANA STRATEGIS Perencanaan Strategis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2012 – 2017, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial , maka : A.1. V i s i TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT YANG DILANDASI NILAI KEBERSAMAAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL. Visi tersebut mengandung makna bahwa : a. Kesejahteraan sosial adalah hak setiap warga negara; b. Upaya

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

tidak

cukup

dilaksanakan oleh pemerintah saja; c. Nilai kebersamaan dan kesetiakawanan jati diri bangsa yang perlu dikembangkan.

Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Page 6

Prinsip dasar pelayanan kesejahteraan sosial adalah : “TO HELP PEOPLE TO HELP THEM SELF, MENOLONG ORANG AGAR MAMPU MENOLONG DIRINYA SENDIRI”. A.2. M i s i : a. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui optimalisasi sumber pelayanan dan pemberdayaan sosial; b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam kesejahteraan sosial serta memperkuat nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial; c. Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS; d. Meningkatkan

pelayanan

kesejahteraan

PMKS

melalui

upaya

perkantoran

serta

pelayanan dan rehabilitasi sosial; e. Meningkatkan

pelayanan

administrasi

meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam upaya memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. A.3. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo maka tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai pada lima tahun mendatang adalah : a) Peningkatan jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial; b) Peningkatan

cakupan

layanan

pemberdayaan

terhadap

masyarakat miskin; c) Peningkatan layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS; d) Peningkatan

cakupan

layanan

dan

pembinaan

terhadap

organisasi-organisasi sosial seperti Karang Karuna, LSM, dan TKSK. Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Page 7

2. Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2012-2017 sebagai berikut : a) Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial; b) Meningkatnya

cakupan

layanan

pemberdayaan

terhadap

masyarakat miskin; c) Meningkatnya

layanan

rehabilitasi

terhadap

penyandang

disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS; d) Meningkatnya

cakupan

layanan

dan

pembinaan

terhadap

organisasi-organisasi sosial seperti Karang Karuna, LSM, dan TKSK. B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1. KEBIJAKAN Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada : a) Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang adil dalam arti bahwa setiap orang khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berhak memperoleh pelayanan sosial; b) Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial; c) Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan

koordinasi; d) Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan

peran

serta

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial; e) Mendukung

terlaksananya

kebijakan

desentralisasi

dalam

penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan keragaman dan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat. Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Page 8

2. STRATEGI a) Pemberdayaan Sosial, yang mengandung makna pembinaan bagi aparatur pelaku pembangunan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya, serta pemberian kepercayaan dan peluang pada masyarakat, dunia usaha dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk mencegah dan mengatasi masalah yang ada dilingkungannya; b) Kemitraan Sosial, yang mengandung makna adanya kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, kolaborasi dan jaringan kerja yang menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra; c) Partisipasi Sosial, mengandung makna adanya prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan

serta

melakukan

pilihan

terbaik

untuk

peningkatan

pembangunan kesejahteraan sosial; d) Advokasi Sosial, mengandung makna adanya upaya-upaya untuk mendukung, membela dan melindungi masyarakat sehingga dapat melakukan tindakan dan perubahan sosial yang mendorong mereka memenuhi kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; e) Jaminan Sosial, mengandung makna adanya upaya-upaya untuk memberikan perlindungan sosial dalam bentuk pemberian jaminan kelangsungan hidup bagi penyandang cacat ganda (cacat fisik dan mental) dan lanjut usia yang tidak potensial. Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi tujuan, program , dan kegiatan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini. C. PROGRAM Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas.


Page 9

Program yang disusun oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut.Pemilihan kegiatan untuk masingmasing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan strategi umum sebagai berikut : 1) Penerapan peraturan Dalam menyelenggaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial akan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan. 2) Koordinasi dan sinkronisasi. Dalam penyelenggaraan tugas bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial akan berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat, dengan SKPD terkait baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota maupun

segenap

stakeholder

terkait.

Pelaksanaan

koordinasi

dan

sinkronisasi untuk mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan program dan kegiatan dalam rangka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. 3) Fasilitasi Program dan Pendampingan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo memfasilitasi program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Dinas Sosial mendapatkan kegiatan pendampingan melalui pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Page 10

Program-program

pendampingan

diantaranya

adalah

pemberdayaan

masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, pengembangan kewirausahaan, dan mendorong peran serta aktif masyarakat (participatory process). 4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kapasitas kelembagaan akan disesuaikan dengan kebutuhan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo serta peningkatan kapasitas SDM agar berfungsi secara optimal sesuai tujuan organisasi. 5) Meningkatkan Kualitas Penerapan Good Governance Penyelenggaraan

tugas

di

bidang

kesejahteraan

sosial

akan

dilaksanakan sejalan dengan prinsip good governance. Penyelenggaraan ini akan menghasilkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif, efisien dan responsif untuk memperoleh opini pelaporan yang wajar tanpa pengecualian (WTP). 6) Pengarusutamaan Gender Strategi pengarusutamaan Gender (PUG) akan dimasukkan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaksanaan program dan

kegiatan bidang kesejahteraan sosial dalam rangka

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 7) Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Agar pelaksanaan pembagunan bidang kesejahteraan sosial berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perlu dilaksanakan peningkatan pengendalian dan pengawasan melalui sistem SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). 8) Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dalam upaya penyempurnaan dan penajaman pelaksanaan program dan kegiatan.


Page 11

C.1. Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2015 Pada tahun 2015 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut : Tabel : 2.1 Sasaran Program Kegiatan Tahun 2015 Sasaran Meningkatnya

Program

cakupan

Kegiatan

layanan Pemberdayaan Sosial 1. Pemberdayaan Fakir Miskin.

pemberdayaan terhadap masyarkat

2. Pembangunan sarana dan

miskin dan KAT.

prasarana Komunitas Adat Terpencil. 3. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

Meningkatnya layanan rehabilitasi Rehabilitasi Sosial terhadap penyandang disabilitas,tuna sosial,lanjut

usia,anak

1. Pelayanan Kesejahteran Sosial Anak.

bermasalah

2. Rehabilitasi Sosial

sosial,korban penyalahgunaan napza

Penyandang Disabilitas.

dan LKS

3. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. 4. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 5. Rehabilitasi Sosial Napza 6. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Meningkatnya

layanan

perlindungan

dan

kesejahteraan sosial

atas Perlindungan dan jaminan Jaminan Kesejahteraan Sosial

1. Pembinaan Kelembagaan Jaminan Kesejahteraan Sosial. 2. Pendataan dan Penyuluhan Sosial.

Meningkatnya capaian layanan dan Pembinaan pembinaan

terhadap


pilar-pilar Kelembagaan dan Kemitraan

1. Pemberdayaan

Melalui

Kemitraan Sosial. 2. Pemberdayaan

Tenaga

Kesejahteraan

Sosial

Masyarakat (TKSM). 3. Peningkatan Kesejahteraan

Kelembagaan, Sosial

Masyarakat.


Page 12

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama untuk masing-masing sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 No 1.

Sasaran Strategis Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT

Indikator Kinerja Utama Jumlah cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT

2.

Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial

Jumlah layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial

Meningkatnya capaian layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial

Jumlah cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial

3.

4.


Penjelasan 160 KK, Jumlah penerima bantuan stimulan KUBE dan jumlah sarana dan prasarana di lokasi KAT 285 Orang, Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh layanan rehabilitasi

Ket

100 KK, Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial masyarakat, seperti Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTK-PM), Korban Bencana Sosial dan Korban Bencana Alam. 20 lembaga/ 64 Orang, pilar-pilar kesejahteraan sosial seperti Orsos, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) seperti Panti Anak, Panti Jompo dll, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM).

Page 13

E. RENCANA KINERJA TAHUNAN Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2015, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Sosial 2012-2017. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT Tahun 2015). Implementasi rencana strategis tahun 2012-2017 untuk tahun 2015 mencakup pelaksanaan 14 kegiatan dalam 6 program teknis. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 6.700.126.000,- dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp 9.198.341.704,- dari dana APBD Provinsi Gorontalo.


Page 14

Tabel : 2. 3 Rencana Kinerja Tahunan No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

1. Meningkatnya cakupan layanan pemerdayaan

Jumlah cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT.

terhadap masyarakat

Bantuan stimulan bagi 34 KUBE Penyediaan 9 sarana sosial di lokasi KAT Pelaksanaan 3 Keg NK3S (Hari Pahlawan, Hari Patriotik 23 Januari, HKSN)

miskin dan KAT

Santunan bagi 18 Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan Santuan bagi 75 keluarga veteran

2. Meningkatnya layanan

Jumlah layanan rehabilitasi terhadap

Pembinaan dan pelayanan 95 anak terlantar.

rehabilitasi terhadap

penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut

Pembinaan dan pelayanan 30 penyandang disabilitas

penyandang disabilitas

usia, anak bermasalah sosial, korban

Pembinaan dan pelayanann 75 Lanjut Usia terlantar

tuna sosial, lanjut usia,

penyalahgunaan napza dan LKS.

Rehabilitasi sosila 30 Tuna Sosial

anak bermasalah sosial,

Perubahan perilaku bagi 30 korban penyahgunaan Napza

korban penyalahgunaan

Penguatan terhadap 30 LKS teknis

napza dan LKS

Pemanfaatan bantuan sosial bagi 13 LKS bidang rehabilitasi sosial

3. Meningkatnya jumlah layanan atas

Jumlah layanan atas pelindungan dan jaminan kesejahteraan masyarakat.

perlindungan dan

Pelayanan 30 KK Korban Tindak Kekerasan dan Pekerjaan Migran bermasalah Pelayanan 14 KK korban bencana sosial Perubahan perilaku 55 Orang peserta melalui penyuluhan sosial massa

jaminan kesejahteraan sosial

4. Meningkatnya capaian layanan dan pembinaan

Jumlah capaian layanan dan pembinaan

Penyaluran dan pemanfaatan 24 paket bantuan bagi WKSBM

terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial.

Bimbingan teknis dan bantuan UEP bagi 6 Karang taruna

terhadap pilar-pilar

Bimbingan teknis dan bantuan sosial untuk 12 Orsos/LKS


Penguatan kapasitasn 77 TKSK

5 Meningkatnya pelayanan Prosentase cakupan layanan administrasi, administrasi, sarana sarana prasarana, SDM bidang Kesos

Penyediaan administrasi dan sarana prasarana perkantoran Keikutsertaan aparatur dalam pelaksanaan bimtek.

prasarana dan SDM aparatur bidang kesejahteraan sosial 6 Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi program/kegiatan dan pelaporan keuangan.


Prosentase kualitas perencanaan dan evaluasi program / kegiatan dan pelaporan keuangan

Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi program Kesos. Penyusunan dokumen pelaporan kinerja pengelolaan keuangan SKPD

Page 15

F. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Selain itu, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan serta punishment atau sangsi. Perjanjian kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, telah ditandatangani oleh Pimpinan SKPD dengan Gubernur Gorontalo Tahun 2015. Perjanjian Kinerja juga telah ditandatangani antara Pimpinan SKPD bersama Pejabat Eselon III, serta Pejabat Eselon III bersama Pejabat Eselon IV. Adapun uraian perjanjian kinerja lingkup Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagaimana terdapat dalam lampiran.


Page 16

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Ir. Hj. NONTJE LAKADJO

Jabatan

: KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO

selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama

: RUSLI HABIBIE

Jabatan

: GUBERNUR GORONTALO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Page 17

Gorontalo

2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

RUSLI HABIBIE

Ir. Hj. NONTJE LAKADJO


Page 18


Page 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam tahun 2015 merupakan

kemampuan

perencanaan

dan

hasil

pelaksanaan

baik

kegiatan

pembangunan maupun rutin. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.


Page 17

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI A.1. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut : No

Capaian Kinerja

Interpretasi

1

> 100 %

Melebihi/Melampaui Target

2

=100 %

Sesuai Target

3

< 100 %

Tidak mencapai target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2012-2017 maupun Rencana Kerja Tahunn 2015. Sesuai ketentuan

tersebut,

pengukuran

kinerja

digunakan

untuk

menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Page 18

sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran

kinerja tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menunjukan hasil sebagai berikut :


Page 19

Tabel. 3 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 2015 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT

Jumlah cakupan layanan 160 KK pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT

Meningkatnya jumlah layanan atas pelindungan dan jaminan kesejahteraan masyarakat Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS

Jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial Jumlah layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS Jumlah cakupan layanan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial Prosentase IKM terhadap cakupan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Kessos Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi program/kegiatan dan pelaporan keuangan

Meningkatnya capaian layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana prasarana perkantoran dan SDM Aparatur Bidang Kesejahteraan Sosial Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi program/kegiatan dan pelaporan keuangan


100 KK 285 Orang

REALISASI 2014 CAPAIAN KINERJA 170 KK (34 106,25 - 175 KK (35 KUBE) KUBE) - 5 Unit Sapras KAT 9 Unit Sapras KAT - 83 Orang/Warga 93 Orang 99 KK 99% 61 KK dan 20 Orang/Warga REALISASI

-

- 293 Orang/ 13 Lmbga

20 Lmbga/ - 41 lembaga/ 64 Orang 77 Orang 100%

5 Dok

- 88%

5 Dok

Page 20

102,8%

211 Orang dan 9 Lembaga

200,5%

20 Lmbga/46 Orang

88%

99,56%

100%

98,57%


Page 21

Pada tahun 2015, pengukuran kinerja melalui IKU dilakukan terhadap 6 (enam) sasaran strategis dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut : a.

Sebanyak 6 (enam) indikator kinerja, capaiannya sesuai atau melebihi target dengan rincian :  2 (dua) indikator kinerja capaiannya sesuai target.  3 (tiga) indikator kinerja capaiannya melebihi target.

b.

Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja tidak mencapai target.

A.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan pembandingan antara : 1.

Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

2.

Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

3.

Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

4.

Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.


Page 22

Dalam pengukuran kinerja sasaran, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menyajikan rasio kinerja output yaitu perbandingan antara realisasi output dengan target output dikalikan 100% sehingga ada indikator yang melebihi dari 100% capaiannya. Demikian pula dengan capaian kinerja program, yaitu perbandingan antara realisasi capaian outcome dengan target outcome dikalikan 100%. Dalam

rangka

memberikan

kesimpulan

pengukuran

kinerjanya,

Inspektorat Provinsi Gorontalo menetapkan kategori pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi tiga kategori sebagai berikut : Rentang Capaian

Kategori Capaian

Lebih dari 85%

Berhasil

70 % sampai 85%

Cukup Berhasil

sampai 70%

Kurang Berhasil

Sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Provinsi Gorontalo dalam mencapai sasaran strategisnya, dapat dijelaskan dengan capaian Indikator Kinerja yaitu: A.2.1 Sasaran Strategis I : Meningkatnya Cakupan Layanan Pemberdayaan terhadap Masyarakat Miskin dan KAT Meningkatnya Cakupan Layanan Pemberdayaan terhadap Masyarakat Miskin dan KAT memiliki 1 (satu) indikator kinerja dan 3 (tiga) target sasaran yang dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :


Page 23

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Pemberdayaan terhadap Masyarakat Miskin dan KAT Indikator Kinerja 1 Jumlah cakupan layanan pemberdayaa n terhadap masyarakat miskin dan KAT

Target Kinerja 2 Jumlah penerima bantuan stimulan KUBE Cakupan layanan sarana dan prasarana sosial di lokasi KAT Jumlah layanan terhadap terhadap keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan

Tahun 2014

2015

Capaian (%)

Kategori

Target Renstra 2017 7 200 KK

Target

Realisasi

Target

Realisasi

3 140 KK

4 175 KK (35 KUBE)

5 160 KK

4 170 KK (34 KUBE)

5 106,25%

6 Berhasil

5 Unit

5 Unit

9 Unit

9 Unit

100%

Berhasil

83 Org (18 Santunan Keluarga Pahlawan dan 65 Keluarga Veteran)

83 Org (18 Santunan Keluarga Pahlawan dan 65 Keluarga Veteran)

93%

93%

100%

Berhasil

Sasaran meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT merupakan salah satu program dan kegiatan teknis pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, pencapaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja : 1. Cakupan Layanan Pemberdayaan terhadap Masyarakat Miskin Tujuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin adalah meningkatnya kesejahteraan sosial Keluarga Fakir Miskin.

Untuk mencapai kondisi

tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga adalah dengan pemberian bantuan stimulan UEP. Oleh karena itu, indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program adalah jumlah KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang menerima bantuan stimulan UEP. Adapun pencapaian sasaran 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: No

Indikator kinerja

1 Jumlah penerima bantuan stimulan KUBE Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Tahun 2015 Target Realisasi Capaian (%) 160 KK 170 KK 106,25%

Kategori Berhasil

Page 24

a.

Tahun 2015 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo merencanakan pemberian bantuan stimulan UEP melalui KUBE kepada 160 KK fakir miskin yang dikelompokkan menjadi 20 KUBE baru dan 14 KUBE pengembangan dengan anggota masing-masing KUBE berjumlah 5 KK. Guna mengawal bantuan agar benar-benar dapat dimanfaatkan serta meningkatkan pendapatan

keluarga maka diberikan pula bimbingan dan motivasi

sosial. b.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yaitu pemberian bantuan stimulan KUBE kepada 170 KK. Dengan demikian capaian kinerja pemberdayaan fakir miskin dapat dilaksanakan 106,25%. Nilai capaian target ini tergolong berhasil bahkan melampui target.

c.

Dalam proses pencapaian target terdapat beberapa kendala yang ditemui dilapangan, sebagai berikut: 1) Sumber Daya Manusia (SDM) kelompok penerima program untuk menyerap dan menjabarkan apa yang diberikan oleh pendamping belum memadai, akibatnya berpengaruh kepada bantuan UEP yang diberikan belum dapat berjalan dengan baik sebagaimana di harapkan. 2) Masih Kurangnya kerjasama antar pendamping KUBE dengan pelaksana kegiatan dalam menunjang Program Penanggulangan Kemiskinan yang mengakibatkan pengelolaan KUBE kurang berjalan baik

2. Cakupan layanan sarana dan prasarana sosial di lokasi KAT. Tujuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah meningkatnya kesejahteraan sosial warga KAT dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial, sehingga dapat berperan dalam pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi nilai sosial budaya setempat. Upaya yang dilakukan

untuk

mencapai

tujuan

tersebut diatas adalah

dengan

memukimkan warga KAT agar lebih dekat dengan pusat pelayanan sosial Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Page 25

yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian di area pemukiman warga KAT perlu disediakan pula sarana dan prasarana sosial. Adapun pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: No

Indikator kinerja

1

Jumlah cakupan layanan sarana dan prasarana sosial di lokasi KAT

Tahun 2015 Capaian Target Realisasi (%) 9 unit 9 unit 100%

Kategori Berhasil

a. Capaian kinerja dari target kegiatan pembangunan sarana dan prasarana KAT diukur dengan tersedianya sarana umum di lokasi seperti pembangunan MCK, pembangunan balai sosial, pembangunan rumah ibadah. Kegiatan ini dapat dilaksanakan 100 % sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu berupa pembangunan MCK 4 unit, bantuan sarana balai sosial 2 paket, bantuan sarana rumah ibadah 3 paket. Pencapaian kegiatan ini dipandang berhasil. b. Dalam pencapaian kinerja ini terdapat beberapa kendala didalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu: 1) Aksebilitas pelayanan sosial dasar yang sangat terbatas, sehingga tidak semua warga KAT mampu menjangkaunya. 2) Kesenjangan antara warga diluar KAT dengan warga KAT, sehingga mengakibatkan integrasi sosial tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. 3) Belum terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan warga KAT. c. Berdasarkan

kendala

tersebut diatas,

dalam rangka

menunjang

pelaksanaan kegiatan maka hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, yaitu: 1) Kompleksitas permasalahan yang dihadapi pada Pemberdayaan KAT, menghendaki perhatian yang lebih dari pemerintah untuk itu diharapkan kepada pemerintah untuk sama-sama bertanggung jawab dalam pemberdayaan sosial terhadap KAT yang dilakukan secara


Page 26

komprehensif,

terencana,

terarah,

terukur,

terpadu,

sinergi,

terkoordinasi dan berkelanjutan 2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pendamping sosial dalam rangka pengembangan kehidupan berkelanjutan agar merekrut pendamping KAT dari unsur Pekerja Sosial Profesional/sejenis, agar kedepan penempatan tenaga pendamping sosial tidak hanya berfungsi sebagai administrator, fasilitator dan koordinator saja tetapi sebagai sosok panutan atau tauladan bagi warga KAT dalam bersikap, berperilaku dan pengembangan wawasan tentang dunia luar dan dinamika perubahan . 3. Pelestarian

Nilai

Kepahlawanan,

Keperintisan,

dan

Kesetiakawanan Sosial (K2KS). Kegiatan

ini

bertujuan

terlestarikannya,

tertanam

dan

teramalkannya nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial serta tetap terpeliharanya harkat dan martabat pahlawan, pejuang dan perintis kemerdekaan. Adapun pencapaian sasaran 3 dapat dilihat pada tabel berikut ini: No

Indikator kinerja

1

Layanan terhadap Keluarga Pahlawan dan perintis kemerdekaan yang memperoleh pelayanan sosial

Target 93 org

Tahun 2015 Realisasi Capaian (%) 93 org 100%

Kategori Berhasil

a. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja meliputi 3 (tiga) indikator yaitu

tersantuninya

keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan sebanyak 18 orang, tersalurnya santunan kepada para veteran 75 orang

dan

terlaksananya hari pahlawan, hari patrotik 23 Januari, HKSN.


Page 27

b. Kegiatan dapat dilaksanakan dan dapat dicapai sesuai yang direncanakan dengan capaian kinerja 100%. Sehingga kegiatan ini dikategorikan berhasil. A.2.2. Sasaran

strategis

2:

Meningkatnya

Jumlah

Layanan

Atas

Perlindungan Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dalam mengukur keberhasilan dari layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan 2 (dua) target kinerja yang ingin dicapai. Pencapaian sasaran strategis 2 (dua) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Jumlah Layanan Atas Perlindungan Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja 1 Jumlah layanan atas perlindun gan dan jaminan kesejahter aan sosial

Tahun 2014 Target Kinerja 2 Pembinaan Kelembagaan Jaminan Kesejahteraan sosial Jumlah valid data PMKS dan Masyarakat yang memperoleh informasi tentang PMKS

Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian (%)

3 80 KK

4 61 KK

5 44 KK

6 44 KK

7 100%

8 Berhasil

55 KK

55 KK

100%

Berhasil

Kategori

Target Renstra 2017 9 130 KK

a. Pembinaan Kelembagaan Jaminan Kesejahteraan sosial. Tujuan Pembinaan Kelembagaan Jaminan Kesejahteraan Sosial adalah meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut adalah pelaksanaan PKH di daerah dan tertanganinya korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah sosial melalui LPPTC untuk 30 KK, Pemulangan orang terlantar sebagai biaya bagi pekerja migran yang terlantar untuk kembali ke daerah asalnya sebanyak 6 orang, bantuan stimulan


Page 28

korban bencana sosial untuk 14 KK, kegiatan ini dapat dilaksanakan 100%. b. Tersedianya Data PMKS dan PSKS serta Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Informasi Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Pendataan bertujuan untuk mendapatkan data PMKS dan PSKS menjadi basis data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sedangkan

menyampaikan

penyuluhan

informasi

Sosial

kepada

bertujuan

masyarakat

untuk tentang

penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga masyarakat dapat merubah perilaku dan pola pikir sehingga tujuan penyuluhan dapat tercapai. c. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja meliputi pelaksanaan penyuluhan sosial bagi 55 KK dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan 100%. Kegiatan ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2014 dengan target capaian 50 org dan realisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan atau dikategorikan berhasil. A.2.3.

Meningkatnya

layanan

rehabilitasi

terhadap

penyandang

disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS Sasaran strategis meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :


Page 29

Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Terhadap Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Lanjut Usia, Anak Bermasalah Sosial, Korban Penyalahgunaan Napza Dan LKS Tahun 2014 Indikator Kinerja 1 Jumlah layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgu naan napza LKS

Tahun 2015

Capaian (%)

Kategori

Target Renstra 2017 9 285 Org

Target Kinerja Target 2 Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan sosial Jumlah Tuna Sosial yang memperoleh bantuan stimulan UEP Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima pelayanan sosial Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial Jumlah korban penyalahgunaan napza yang memperoleh bantuan sosial Jumlah LKS Bidang rehabilitasi Sosial yang mendapatkan pelayanan

Target

Realisasi

3 30 Org

Realisa si 4 30 Org

5 30 Org

6 30 org

7 100%

8 Berhasil

35 Org

35 Org

30org

30org

100%

Berhasil

50 Org

50 Org

75 org

75 org

100%

Berhasil

96 Anak

96 Anak

95 anak

95 anak

100%

Berhasil

-

-

30 org

30 org

100%

Berhasil

9 lembga

9 lmbga

13 lmbga

13 lmbga

100%

Berhasil

Sasaran meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS, pencapaian sasaran ini diperoleh melalui 6 (enam) target kinerja kegiatan sebagai berikut: 1. Meningkatnya

layanan

rehabilitasi

terhadap

Penyandang

Disabilitas Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas bertujuan agar Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Salah satu fungsi sosial manusia tidak terkecuali Penyandang Disabilitas adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran indikator kinerja, yaitu meningkatnya jumlah disabilitas yang memperoleh pelayanan sosial .Kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Page 30

dengan yang telah direncanakan. Adapun pencapaian sasaran 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: No

Indikator kinerja

1 Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan sosial

Target 30 org

Tahun 2015 Capaian Realisasi (%) 30 org 100%

Kategori Berhasil

Tabel diatas menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan yaitu pelatihan keterampilan penyandang disabilitas di Loka Bina Karya (LBK) bagi 30 orang setelah mengikuti kegiatan tersebut penyandang disabiltas diberikan bantuan stimulan UEP . Dengan demikian target sasaran kegiatan ini dapat dicapai 100%. 2. Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap Tuna Sosial Tujuan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial adalah tercapainya pemulihan harga diri, kepercayaan diri dan tanggungjawab sosial serta kemauan dan kemampuan melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator kinerja

yang ditetapkan

untuk mengukur

keberhasilan sasaran kinerja tersebut yaitu prosentase jumlah tuna sosial yang tertangani meliputi meliputi Bimbingan dan Motivasi Sosial bagi tuna sosial bagi 30 orang, pemberian bantuan stimulan UEP bagi orang tuna sosial, monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan tersebut. Adapun pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut: No

Indikator kinerja

1 Jumlah Tuna Sosial yang memperoleh bantuan stimulan UEP

Target 30 org

Tahun 2015 Realisasi Capaian (%) 30 org 100%

Kategori Berhasil

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan capaian kinerja 100%, hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah berhasil mencapai target, namun dipandang masih relatif kecil.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa

permasalahan yang seringkali ditemui , diantaranya yaitu:


Page 31

a) Kelemahan dalam hal perencanaan kegiatan, sehingga terkadang waktu pelaksanaan kegiatan berubah-ubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi dilapangan. b) Kelemahan dalam pemuktahiran data khususnya data tuna sosial yang disebabkan karena kehidupan tuna sosial yang berpindahpindah c) Stigma masyarakat terhadap para Tuna Sosial di dalam lingkungan kehidupan

bermasyarakat

masih

belum

teratasi

sehingga

berpengaruh terhadap kelancaran proses pelayanan. d) Jumlah Tuna Sosial yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan kompleksitas masalah yang juga berkembang mengikuti kebutuhan sedangkan anggaran yang disediakan untuk pelayanan kesejahteraan sosial terbatas. Selain itu plaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial tidak terlepas dari berbagai macam kendala dan hambatan baik yang bersifat operasional maupun teknis. Hambatan tersebut antara lain adalah : a) Tenaga Personil khususnya tenaga fungsional Pekerja Sosial baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota masih kurang b) Sumber Daya Manusia (SDM) para Tuna Sosial khususnya yang menyangkut penyerapan terhadap proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial masih sangat kurang. Disamping faktor-faktor penghambat diatas, juga terdapat faktorfaktor pendukung sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial berjalan dengan lancar. Faktor-faktor dimaksud antara lain. a) Adanya dukungan dana APBD yang dialokasikan bagi pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan

kegiatannya.

Koordinasi

sampai

pada

tingkat

desa/kelurahan berjalan dengan baik. b) Adanya dukungan kerjasama dari berbagai pihak yang sangat membantu dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan c) Tersedianya Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan pengadministrasian kegiatan. Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Page 32

d) Personil penyelenggara kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial cukup memadai Permasalahan dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan tidak mempengaruhi kelancaran kegiatan karena dapat diatasi dengan baik dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan sosial kepada masyarakat. Upaya pemecahan masalah yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut : a) Untuk memperoleh perencanaan pelayanan sosial bagi tuna sosial yang terukur dan terarah, maka setiap tahunnya dilaksanakan kegiatan

penyusunan

dan

perencanaan

program

untuk

menyempurnakan program yang ada. b) Meningkatkan dan memantapkan fungsi koordinasi sampai pada tingkat desa/kelurahan terutama dalam hal pemuktahiran data. c) Administrasi

keuangan

dilaksanakan

secara

efektif,

efisien.

transparansi dan akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan. d) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk kepentingan pelayanan sosial kepada masyarakat. 3. Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap Lanjut Usia Salah satu tujuan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalaman dan keahliannya

yang

didukung

oleh

pengembangan

budaya

yang

menjunjung tinggi serta menghormati ‘lanjut usia secara melembaga dan berkesinambungan

pada

generasi

muda

dan

masyarakat

pada

umumnya. Oleh karena itu indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja yaitu meningkatnya jumlah lanjut usia terlantar yang menerima pelayanan sosial

meliputi

bimbingan dan motivasi sosial bagi 50 orang lanjut usia,setelah mendapat bimbingan lanjut usia tersebut mendapat bantuan stimulan UEP serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan UEP, home care untuk 25 orang dapat dilaksanakan 100 % sesuai dengan yang telah Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Page 33

direncanakan atau dipandang berhasil.

Keberhasilan tersebut tidak

terlepas dari kerjasama dengan mitra-mitra kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Adapun pencapaian sasaran 3 dapat dilihat pada tabel berikut: No

Indikator kinerja

Target 75 org

1 Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima pelayanan sosial

Tahun 2015 Realisasi Capaian 75 org 100%

Kategori Berhasil

4. Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap Anak Bermasalah Sosial Tujuan

Pelayanan

Kesejahteraan

Sosial

Anak

adalah

menyelamatkan dan melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja adalah meningkatnya jumlah

anak terlantar yang

mendapat pelayanan dan perlindngan sosial. Adapun pencapaian sasaran 4 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: No

Indikator kinerja

1 Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial

Target 95 org

Realisasi 95 org

Tahun 2015 Capaian (%) 100%

Kategori Berhasil

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa program ini berhasil. Dalam mencapai keberhasilan dari program tersebut ditunjang oleh beberapa kegiatan sebagai berikut: a) Bimbingan Keterampilan Anak terlantar melalui Loka Bina Karya (LBK) untuk 30 anak; b) Pemberian Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 30 Anak; c) Bantuan Program Kesejahteraan Sosial Anak untuk 65 anak terlantar


Page 34

Kegiatan

Pelayanan

Kesejahteraan

Sosial

Anak

dapat

dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak yang tidak lain bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial anak sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan peran sosialnya dalam kehidupan

bermasyarakat

dan

dapat

berpartisipasi

didalam

terhadap

Korban

pembangunan Indonesia seutuhnya. 5. Meningkatnya

layanan

rehabilitasi

Penyalahgunaan Napza Kegiatan ini bertujuan untuk memberi bimbingan dan motivasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi korban penyalahgunaan Napza. Untuk mewujudkan keberhasilan sasaran tersebut kegiatan yang dilakukan yaitu bimbingan terhadap 30 Orang korban penyalahgunaan napza. Adapun pencapaian sasaran 5 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: No 1

N

Indikator kinerja

Jumlah 1 korban penyalahgunaan napza yang memperoleh bantuan sosial

Target 30 org

Tahun 2015 Realisasi Capaian 30 org 100%

Kategori Berhasil

Kegiatan ini mulai dilaksanakan mulai tahun 2015, dan berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa program ini cukup berhasil dan dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan yang telah direncanakan. Kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman dan ketentuan

yang

berlaku,

namun

disamping

itu

ada

beberapa

permasalahan yang sering kali ditemui dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya : a) Kelemahan dalam pemutakhiran data khususnya data korban penyalahgunaan napza.


Page 35

b) Jumlah PMKS Korban Penyalahgunaan Napza yang semakin meningkat dari tahun ketahun dengan kompleksitas masalah yang juga berkembang mengikuti kebutuhan sedangkan anggaran yang disediakan untuk pelayanan kesejahteraan sosial terbatas. c) Stigma masyarakat terhadap para korban penyalahgunaan napza di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat masih belum teratasi sehingga berpengaruh terhadap kelancaran proses pelayanan. d) Kelemahan dalam hal perencanaan kegiatan, sehingga terkadang waktu pelaksanaan kegiatan berubah-ubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi dilapangan. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza tidak terlepas dari berbagai macam kendala dan hambatan baik yang bersifat operasional maupun teknis. Hambatan tersebut antara lain adalah : a) Kesadaran, Peran dan tanggung jawab sosial Orsos/LSM/Yayasan terhadap permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap napza masih perlu ditingkatkan. b) Minimnya

kesadaran

masyarakat

terhadap

permasalahan

penyalahgunaan napza yang berimplikasi pada peningkatan stigma buruk masyarakat terhadap Eks Korban Penyalahgunaan Napza. c) Ketersediaan Anggaran untuk kegiatan pelayanan dan rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza belum cukup mengakomodir kebutuhan permasalahan-permasalahan korban penyalahgunaan napza. d) Meningkatnya jumlah penyalahgunaan napza setiap tahunnya dengan

kompleksitas

masalah

yang

semakin

beragam

dan

berkembang akan tetapi sumber daya manusia (SDM) yang profesional yang menangani permasalahan tersebut masih kurang. Disamping faktor-faktor penghambat diatas, juga terdapat faktor-faktor pendukung antara lain : a) Personil penyelenggara kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyalahgunaan Napza cukup memadai


Page 36

b) Adanya dukungan/kerja sama instansi lain yang menangani permasalahan

narkoba

misalnya

Badan

Narkotika

provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan dan pihak lain sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan napza. c) koordinasi sampai pada tingkat desa/kelurahan berjalan dengan baik. Permasalahan dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan tidak mempengaruhi kelancaran kegiatan karena dapat diatasi dengan baik dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan sosial kepada masyarakat. Upaya pemecahan masalah yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut : a) Mengembangkan dan Mengaktifkan Orsos/LSM/Yayasan yang menangani permasalahan napza sebagai mitra kerja. b) Meningkatkan dan memantapkan fungsi koordinasi sampai pada tingkat desa/kelurahan terutama dalam hal pemutakhiran data. c) Meningkatkan

dan

memantapkan

fungsi

para

pendamping

dilapangan (pekerja sosial relawan) sehingga pemberian pelayanan sosial kepada masyarakat dapat dikontrol. d) Untuk memperoleh perencanaan pelayanan sosial bagi korban penyalahgunaan napza yang terukur dan terarah, maka setiap tahunnya dilaksanakan kegiatan penyusunan dan perencanaan program untuk menyempurnakan program yang ada. e) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk kepentingan pelayanan sosial kepada masyarakat. f) Administrasi

keuangan

dilaksanakan

secara

efektif,

efisien,

transparansi dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. 6. Meningkatnya

layanan

rehabilitasi

terhadap

Lembaga

Kesejahteraan Sosial Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sosial serta meningkatnya semangat pengabdian masyarakat dalam Usaha Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Page 37

Kesejahteraan Sosial. Adapun pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: N No

Indikator kinerja

Target

Jumlah LKS Bidang rehabilitasi 1 Sosial yang mendapatkan pelayanan

1

13 lmbga

Tahun 2015 Realisasi Capaian

Kategori

13 lmbga

Berhasil

100%

Dalam mewujudkan keberhasilan sasaran tersebut kegiatan yang dilakukan bimbingan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 33 Orang, bantuan sosial Panti Anak yang bermasalah hukum 1 LKS, Bantuan Sosial Kepada 12 LKS dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan yang telah direncanakan atau dikategorikan berhasil. A.2.4. Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial Sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yang meliputi 3 (tiga) target kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial Tahun 2014 Target Realisasi

Tahun 2015 Target Realisasi

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Capaian (%)

Kategori

1

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah cakupan layanan dan pembinaan terhadap Pilar-pilar Kesejahtera an Sosial

Jumlah Karang Taruna dan Orsos yang diberdayakan

21 lmbga( 11 KT dan 10 Orsos

21 lmbga(1 1 KT dan 10 Orsos

18 lmbga

18 lmbaga

100%

Berhasil

Jumlah Dunia Usaha yang peduli dengan permasalahan Kessos

-

-

24 WKSB M

23 WKSBM

96%

Belum Berhasil

Jumlah TKSM yang diberdayakan

64 Org

46 Org

77 org

77 org

100%

Berhasil


Target Renstra 2017 9 41 lmbga/6 4 org

Page 38

Sasaran meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial, pencapaian sasaran ini diperoleh melalui 3 (tiga) target kinerja kegiatan sebagai berikut: a. Jumlah Karang Taruna dan Organisasi Sosial yang diberdayakan dicapai melalui kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan tugas-tugas pendampingan di lapangan dalam penanganan PMKS. Indikator keberhasilan kegiatan ini dicapai melalui pemberian bantuan pengembangan kapasitas Karang Taruna 6 Karang Taruna, dan prasarana orsos 12 Orsos/LKS. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan 100 % sesuai dengan yang telah direncanakan atau dalam kategori berhasil. b. Jumlah Dunia Usaha yang peduli dengan permasalahan kesejahteraan sosial dicapai melalui kegiatan kelembagaan dan kemitraan.

indikator

kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja meliputi pemberian bantuan operasional WKSBM 23 paket/lembaga dapat dilaksanakan 96 %. Kegiatan ini dikategorikan belum berhasil (belum mencapai target yang ditetapkan) disebabkan oleh kurangnya koordinasi

antara

Dinas

Sosial

Provinsi

Gorontalo

dengan

mitra/stakeholders terkait. Selain itu juga kurangnya Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia khususnya yang menyangkut penyerapan terhadap proses pelaksanaan kegiatan dimaksud masih sangat kurang. c. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dicapai melalui kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM). Tujuan kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) untuk mengidentifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya di wilayah Kecamatan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja meliputi pengembangan SDM kesejahteraan sosial 1 kegiatan, pelatihan dasar PSM 1 kegiatan, pemantapan TKSK 1 kegiatan, pemberian honor operasional bagi 77 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk menunjang kegiatan TKSK dapat dilaksanakan 100 % sesuai dengan yang telah direncanakan. Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Page 39

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk lebih meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2015 kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2016, yaitu sebagai berikut: 1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik diantara unit-unit kerja terkait yang berada dalam lingkungan organisasi Dinas Sosial, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial 2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran stratejik yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran stratejik yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan. 3. Secara khusus, berkaitan dengan perumusan Renja 2015 sebagai bentuk penegasan dari Renstra 2012 – 2017, akan dilakukan penelitian yang mendalam atas ketepatan kuantitas target dari indikator kinerja. B. REALISASI ANGGARAN Pada tahun anggaran 2015 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.6.700.126.000,-. Realisasi sampai dengan akhir bulan 31 Desember 2015 mencapai Rp.6.577.180.768,- atau 98.17 %.

Sisa anggaran Rp.

122.945.232,- telah kembali ke Kas Daerah. Realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis pada perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:


Page 40

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2015 Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT

Jumlah cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial

1.072.395.000

1.068.243.726

99,61

794.934.000

771.618.400

97,07

Jumlah layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS Jumlah capaian layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial Prosentase cakupan layanan administrasi, sarana dan prasarana, SDM Bidang Kesos

1.579.878.000

1.570.308.500

99,39

Meningkatnya cakupan 685.775.500 layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial Meningkatnya 1.914.402.000 pelayanan administrasi, sarana dan prasarana dan SDM aparatur bidang Kesejahteraan Sosial Meningkatnya kualitas Prosentase kualitas 652.741.500 perencanaan dan perencanaan dan evaluasi evaluasi program/kegiatan dan program/kegiatan dan pelaporan keuangan pelaporan keuangan Jumlah 6.700.126.000

643.621.550

93,85

1.884.481.392

98,44

638.907.200

97,88

Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS

%

6.577.180.768 98,17%

Sedangkan realisasi anggaran yang berkaitan dengan kegiatan adalah sebagai berikut : a. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu awal sebesar Rp. 366.144.000 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.345.239.067,- atau 94.29%;


Page 41

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan pagu awal Rp.1.548.258.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp.1.539.242.325,- atau 99.42%; c. Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dengan pagu

awal

Rp.550.474.500,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 541.034.700,- atau 98.29%; d. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.102.267.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 97.872.500,atau 95.70%; e. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dengan pagu anggaran

sebesar

Rp.312.212.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp.311.627.000,- atau 99.81%; f. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dengan pagu

Rp.381.080.000,-

dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.378.420.000,- atau 99.30%; g. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dengan pagu anggaran sebesar Rp.290.416.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp.288.904.700,- atau 99.48%; h. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dengan pagu sebesar Rp.161.666.000,penyerapan anggaran Rp.158.037.800,- atau 97.76%; i. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan pagu awal Rp.308.395.000,dan penyerapan anggaran sebesar Rp.307.412.000 atau 99.68%; j. Pembinaan Kelembagaan Jaminan Kesejahteraan Sosial dengan pagu awal Rp.605.846.000,- dan Penyerapan anggaran Rp.583.362.900,- atau 96.29%; k. Pendataan dan Penyuluhan Sosial dengan pagu Rp.189.088.000,- dan penyerapan anggaran Rp.188.255.500,- atau 99.56%; l. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial dengan pagu Rp.249.521.000,- dan penyerapan anggaran Rp.247.095.600,atau 99.03%; m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunitas Adat Terpencil dengan pagu Rp. 238.316.000,- dan penyerapan anggaran Rp.237.837.900,- atau 99.80%; n. Pemberdayaan Fakir Miskin dengan pagu Rp.584.558.000 dan penyerapan anggaran Rp.583.310.226,- atau 99.79%;


Page 42

o. Peningkatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan pagu awal Rp.251.896.000,- dan penyerapan anggaran Rp.247.123.500,- atau 98.11%; p. Pemberdayaan melalui kemitraan sosial dengan pagu Rp 125.766.000,- dan penyerapan anggaran Rp 119.772.000,- atau 95.23 %; q. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) dengan pagu Rp 308.113.500,- dan penyerapan anggaran Rp 276.726.050,- atau 89,81 %. Pelaksanaan program kegiatan telah diikuti dengan efisiensi pemanfaatan anggaran, antara lain dengan cara penghematan lumpsum dan biaya transportansi, pengadaan alat tulis kantor, dan pengadaan barang lainnya. Efisiensi anggaran dilakukan dengan tidak mengurangi pencapaian kinerja, dimana secara fisik kegiatan rata-rata dapat dilaksanakan 100%.


Page 43

BAB IV PENUTUP Sistem Akuntabilitas Kinerja dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. Pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap satuan kerja perangkat daerah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap satuan

kerja perangkat daerah secara

periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran stratejik organisasi

kepada

stakeholders,

yang

dituangkan

melalui

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Didalam kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

ini

berfungsi

sebagai

media

pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh satuan kerja perangkat daerah, serta partisipasi masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Laporan

ini

tentunya

masih

memerlukan

penyempurnaan-

penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu, masukanmasukan positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Dinas Sosial

dapat

tercapai dengan lebih baik.


Page 42

BAB I P E N DA H U L U A N

Recommend Documents