BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Kementerian Riset dan Teknologi sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi utama
“Merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang riset berusaha memberikan fasilitas dan pelayanan di bidang riset sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh negara serta dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui penyelenggaraan riset iptek yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Keberhasilan Kementerian Riset dan Teknologi dalam menjalankan tugas sesuai visi dan misinya yang antara lain ialah, “Mewujudkan SDM, Sarana dan Prasarana serta Kelembagaan Iptek yang berkualitas dan kompetitif,” sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam memberikan pemikiran–pemikiran baik yang bersifat strategis maupun operasional juga perlu didukung oleh sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional sehingga memungkinkan organisasi dapat bergerak lincah dan inovatif karena ditunjang oleh komitmen dan profesionalitas dari pegawainya. Kementerian Riset dan Teknologi sebagai salah satu Kementerian Negara membutuhkan dukungan SDM yang berkualitas yaitu SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu Kementerian Riset dan Teknologi harus diisi oleh pegawai yang tepat baik berdasarkan pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalaman sehingga dapat melaksanakan tugas Kementerian Riset dan Teknologi secara tepat sasaran. Dalam rangka mewujudkan sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut dibutuhkan dukungan perangkat sistem organisasi yang dapat menjadi daya tarik bagi calon pegawai terbaik untuk bergabung di Kantor Kementerian Riset dan Teknologi termasuk yang memungkinkan tumbuhnya komitmen pegawai secara optimal. Salah satu perangkat sistem organisasi tersebut adalah perangkat pengelolaan pegawai yaitu Pola Karier PNS. Pola Karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. PP 100 tahun 2000 jo. PP 12 tahun 2002 Pola Dasar Karier adalah pedoman yang memuat teknik dan metode penyusunan pola karier dengan menggunakan unsur-unsur antara lain pendidikan formal, pendidikan dan latihan, usia, masa kerja, pangkat golongan/ruang, tingkat jabatan dan penugasan. Dengan adanya pola karier PNS yang jelas, terarah, konsisten, transparan dan adil maka dibutuhkan motivasi pegawai untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas organisasi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS1
B.
PERMASALAHAN 1. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, bahwa untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier ditetapkan pola dasar karier dengan Keputusan Presiden yakni sebagai acuan bagi instansi untuk menetapkan pola karier Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya. Keputusan Presiden tersebut sampai saat ini belum ditetapkan. 2. Sebagai akibat belum ditetapkannya Keputusan Presiden dimaksud, dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Ristek belum mencerminkan perjalanan karier pegawai dari awal sampai dengan puncak karier.
C.
TUJUAN DAN SASARAN Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penyusunan pola karier PNS dilingkungan Kementerian
Riset dan Teknologi bertujuan untuk memberikan kepastian perjalanan karier bagi PNS Kementerian Riset dan Teknologi. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah terlaksananya sistem pembinaan karier oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Kementerian Riset dan Teknologi. D.
DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS2
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/III/2006 jo. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 06/M/PER/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi. E.
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA 1. Ruang Lingkup Pola karier disusun berdasarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara masa kerja, usia, kepangkatan, golongan/ruang, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan dan jabatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. 2. Sistematika BAB I PENDAHULUAN A. B. C. D. E.
Latar Belakang Permasalahan Tujuan Dasar Hukum Ruang Lingkup dan Sistematika
BAB II UNSUR POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL A. Umum B. Unsur Pola Karier Pegawai Negeri Sipil 1. Pengadaan dan Penempatan 2. Kenaikan Pangkat 3. Pendidikan dan Pelatihan 4. Penugasan 5. Pemberhentian BAB III POLA DASAR KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL A. Umum B. Pola Dasar Karier 1. Pegawai Negeri Sipil Lulusan SMU dan sederajat 2. Pegawai Negeri Sipil Lulusan D3 atau Sarjana Muda 3. Pegawai Negeri Sipil Lulusan Strata 1 4. Pegawai Negeri Sipil Lulusan Strata 2 dan Strata 3 BAB IV POLA PERPINDAHAN JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL A. Umum B. Pola Perpindahan Jabatan Struktural 1. Perpindahan Jabatan Struktural yang Horizontal 2. Perpindahan Jabatan Struktural yang Vertikal 3. Perpindahan Jabatan Struktural yang Diagonal BAB V PENUTUP
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS3
BAB II UNSUR POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL A.
UMUM Dalam rangka terwujudnya perjalanan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Riset dan
Teknologi yang terarah dan terpadu, terdapat 5 (lima) unsur yang sangat menentukan yaitu : 1. Unsur Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai; 2. Unsur Kenaikan Pangkat Pegawai; 3. Unsur Pendidikan dan Pelatihan; 4. Unsur Penugasan Pegawai; 5. Unsur Pemberhentian. Kelima unsur tersebut mempunyai peranan penting dan saling terkait satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rangka pembinaan karier, sehingga dapat memberikan semangat atau motivasi bagi setiap pegawai untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme dan dapat menjadi acuan bagi pejabat yang berwenang dalam rangka pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dilingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. B.
UNSUR POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Pengadaan dan Pengangkatan a. Pengadaan Pegawai Pengadaan PNS Kementerian Riset dan Teknologi adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong yang diakibatkan oleh PNS yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, dan adanya perluasan organisasi. 1) Pengadaan PNS Kementerian Riset dan Teknologi bertujuan untuk mendapatkan pegawai yang tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu, sesuai kebutuhan jabatan pada organisasi Kementerian Riset dan Teknologi. 2) Pengadaan Pegawai dilaksanakan berdasarkan pada : a) Analisis Daftar Susunan Pegawai (DSP). b) Analisis kebutuhan yang disebabkan pergerakan (mutasi) baik promosi atau rotasi. c) Analisis kebutuhan yang disebabkan adanya pegawai yang berhenti, pensiun atau meninggal dunia.
3) Pengadaan Pegawai merupakan peluang bagi setiap warga negara yang memenuhi syaratsyarat tertentu.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS4
b. Pengangkatan Pegawai a) Setelah melalui proses ketentuan yang berlaku warga negara yang memenuhi syarat-syarat dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). b) CPNS yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan Menteri Riset dan Teknologi selaku pejabat pembina kepegawaian.
c) CPNS yang lebih dari 2 (dua) tahun belum diangkat, pengangkatannya harus dengan persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) setelah adanya penjelasan keterlambatan pengangkatannya.
d) Pengangkatan CPNS menjadi PNS apabila yang bersangkutan memenuhi syarat terutama Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), sehat jasmani dan rohani, serta telah mengikuti dan lulus diklat prajabatan. 2. Kenaikan Pangkat a. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. b. Kenaikan pangkat pegawai adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara. c. Karena pemberian kenaikan pangkat adalah merupakan penghargaan dari negara untuk para PNS yang berprestasi, maka prinsip yang harus dijalankan adalah : ”Kenaikan Pangkat diberikan kepada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat”. d. Pemberian kenaikan pangkat sebagai penghargaan dilaksanakan secara adil, dibedakan bagi pegawai yang memiliki prestasi tinggi dengan pegawai yang tidak memiliki prestasi, yang pada akhirnya dapat memacu setiap pegawai untuk senantiasa meningkatkan kemampuan diri. e. Dalam Pola Karier PNS, kenaikan pangkat menduduki tempat yang penting dan strategis, karena sangat berpengaruh terhadap jenjang jabatan, keikutsertaan pada Diklat dalam Jabatan dan kesejahteraan pegawai itu sendiri. f.
Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, ada 4 (empat) jenis Kenaikan Pangkat yakni : 1) Kenaikan Pangkat Reguler Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa terkait pada jabatan yang dipangkunya. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai negeri sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Kenaikan pangkat reguler untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil. Kenaikan pangkat reguler dapat
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS5
diberikan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 2) Kenaikan Pangkat Pilihan Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang berprestasi tinggi. Kenaikan pangkat pilihan juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural yang pangkatnya masih dalam jenjang pangkat terendah dapat dinaikan setingkat lebih tinggi yang berlaku setelah pelantikan atau jabatan fungsional tertentu dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk setiap jabatan dan harus pula memenuhi angka kredit yang ditentukan. Kenaikan pangkat pilihan diberikan juga kepada Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. 3) Kenaikan Pangkat Anumerta Kenaikan pangkat Anumerta diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasanya kepada Negara dan Bangsa. Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi yang berlaku mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diangkat Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas. 4) Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila : a) Memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama : (1) 30 (tiga puluh) tahun atau lebih secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir; (2) 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; (3) 20 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun secara terusmenerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; (4) 10 (sepuluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; b) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
3. Pendidikan Dan Pelatihan a. Keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugasnya, sangatlah tergantung pada kemampuannya SDM-nya. Dengan demikian peningkatan profesionalisme SDM menjadi
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS6
kebutuhan yang mendesak. b. Pendidikan dan pelatihan Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS yang mengacu pada kompetensi jabatan. c. Diklat harus mampu menjawab semua kebutuhan akan pemenuhan kompetensi suatu jabatan/tugas. Sehingga apabila tujuan dari pelaksanaan diklat tercapai, maka kebutuhan organisasi akan SDM yang berkompeten akan terpenuhi pula dan pada gilirannya tugas organisasi dapat berjalan dengan baik. d. Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier PNS, oleh karena itu setiap pegawai harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam memberikan motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan profesionalismenya sehingga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kariernya. e. Jenis-jenis Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), yaitu:
1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Pre Service Training) a) Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas di Ristek. b) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatan CPNS dan apabila telah lulus Diklat Prajabatan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. c) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan terdiri dari : (1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I. (2) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II. (3) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.
2) Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan (In Service Training) a) Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara profesional serta untuk pembinaan karier Pegawai Negeri Ristek. b) Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan terdiri dari : (1) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Diklat ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural, yang terdiri dari :
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS7
(a) Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon IV; (b) Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon III; (c) Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon II; dan (d) Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon I. (2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Diklat Dungsional) Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan. (3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat Teknis) Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanan tugas PNS. Diklat Teknis dapat dilaksanakan secara berjenjang dan ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan. 4. Penugasan a. Penugasan pada dasarnya dimulai sejak seseorang diangkat menjadi CPNS yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga menimbulkan adanya wewenang dan tanggung jawab. Penugasan yang tepat harus dapat mengembangkan potensi pegawai yang bersangkutan, sehingga dapat menunjang peningkatan atau pengembangan kariernya. b. Periode penugasan diawali dari periode pengenalan tugas, penguasaan tugas, pengembangan kemampuan dan pemantapan sampai dengan puncak karier. c. Perpindahan penugasan dapat dilakukan didalam satu unit kerja maupun antar unit kerja, pada Eselon I yang sama dan atau Eselon I yang berbeda, serta perpindahan antar Kementerian/Instansi. d. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penugasan : 1) Penugasan/penempatan dalam jabatan agar tepat dan dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan secara terus menerus meliputi aspek pengalaman, pendidikan dan pelatihan (rangking), prestasi kerja minat dan bakat. 2) Untuk memantapkan kader pemimpin, maka kader tersebut diberikan pengalaman penugasan pada beberapa fungsi atau unit kerja (karier terbuka) yang memungkinkan sehingga akan memperluas wawasan, mematangkan pengetahuan, kepemimpinan dan penghayatan terhadap tugas-tugas Kementerian Riset dan Teknologi. 3) Penugasan pada jabatan penting dan memerlukan tanggung jawab yang besar, diberikan kepada pegawai yang berprestasi tinggi serta mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk menduduki jabatan atau tanggung jawab yang lebih besar. 4) Lama penugasan pada suatu jabatan struktural berkisar antara 2 s.d. 5 tahun dan dapat dipersingkat atau diperpanjang berdasarkan kepentingan organisasi dan pembinaan karier.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS8
5. Pemberhentian a. Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS.
b. Dasar pertimbangan pemberhentian adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi pemberhentian karena proses alamiah (mencapai batas usia pensiun), pertimbangan kondisi jasmani dan/rohani, pencerminan prilaku yang bersangkutan selama dinas dan berkaitan dengan kebutuhan organisasi atau pemberhentian karena sebab-sebab lain. c. Proses administrasi pemberhentian harus dilaksanakan secara tertib dan benar sehingga hakhak yang harus diterima oleh PNS yang diberhentikan dapat diterima secara tepat waktu dan tepat jumlah. d. Jenis-jenis Pemberhentian, yaitu : 1) Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Pemberhentian jenis ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu : a) Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun Pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun diberikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan surat permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang dibuat diatas bermeterai. b) Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dengan Hak Pensiun Pemberhentian atas permintaan sendiri dengan hak pensiun diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan : (1) Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun. (2) Telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) tahun. (3) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan surat permintaan berhenti dengan hak pensiun. 2) Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun Pemberhentian karena mencapai Batas Usia Pensiun atau Pensiun Otomatis, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah : a) Mencapai batas usia 56 tahun; b) Mencapai batas usia 60 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan II dan atau jabatan fungsional tertentu; dan c) Mencapai batas usia 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional tertentu atau jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. 3) Pemberhentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS9
Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi atau perubahan satuan organisasi negara ada kalanya menyebabkan kelebihan pegawai. Apabila terjadi hal yang sedemikian, maka PNS yang kelebihan itu disalurkan pada satuan organisasi lain. Dalam hal penyaluran dimaksud tidak mungkin dilaksanakan, maka PNS yang kelebihan itu : a) Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun. b) Diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapat uang tunggu atau hak-hak kepegawaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c) Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun serta tidak boleh lebih dari 5 tahun. 4) Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak Pidana/Penyelewengan PNS Pemberhentian karena melakukan Pelanggaran/Tindak Pidana/Penyelewengan PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS karena : a) Melanggar sumpah/janji PNS, sumpah/janji jabatan atau peraturan disiplin PNS. b) Hukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun atau diancam pidana yang lebih berat. c) Dihukum penjara atau kurungan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan. d) Dihukum penjara atau kurungan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai 161 KUHP. e) Melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah ideologi Negara Pancasila dan UUD 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintahan. 5) Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani/Rohani PNS diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan penguji kesehatan dinyatakan : a) Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya. b) Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan. c) Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja sendiri. 6) Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas a) PNS meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 2 (dua) bulan tetapi kurang dari
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS10
6 (enam) bulan dan telah dihentikan pembayaran gajinya dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja jika ditugaskan kembali (Pasal 12 ayat (2) huruf b). b) PNS yang selama 6 (enam) bulan atau lebih terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS (Pasal 12 ayat (3)). 7) Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang a) Pemberhentian karena meninggal dunia. PNS yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. b) Pemberhentian karena hilang. PNS yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 (dua belas) sejak ia dinyatakan hilang. 8) Pemberhentian Sementara PNS dapat dikenakan pemberhentian sementara dalam hal : a) Untuk kepentingan peradilan PNS dikenakan tahanan sementara, karena didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan. b) PNS yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran pidana yang tidak menyangkut jabatannya. c) Apabila sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib dinyatakan tidak bersalah maka PNS yang bersangkutan harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatan semula.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS11
BAB III POLA UMUM PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL A.
UMUM Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Riset dan Teknologi merupakan
suatu rancangan yang menggambarkan secara umum perjalanan karier PNS Kementerian Riset dan Teknologi yang berasal dari lulusan SMA, D3 atau Sarjana Muda, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3) sejak mulai diangkat sebagai calon PNS sampai dengan puncak karier yang dapat dicapai hingga mencapai batas usia pensiun. PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga Negara Republik Indonesia yang dapat diangkat menjadi PNS berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun. PNS akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun apabila telah berusia serendah-rendahnya 50 tahun dan memiliki masa kerja serendah-rendahnya 20 tahun. Batas Usia Pensiun PNS adalah 56 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun dan atau 65 tahun bagi yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Pengangkatan PNS dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal. Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki PNS setelah memenuhi syarat yang ditentukan. Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya. Jenjang pangkat untuk setiap jabatan struktural adalah sebagai berikut : 1. Eselon I a pangkat terendah adalah Pembina Utama Madya, Gol/Ruang IV/d dan pangkat tertinggi Pembina Utama, Gol/Ruang IV/e. 2. Eselon I b pangkat terendah adalah Pembina Utama Muda, Gol/Ruang IV/c dan pangkat tertinggi Pembina Utama, Gol/Ruang IV/e. 3. Eselon II a pangkat terendah adalah Pembina Utama Muda, Gol/Ruang IV/c dan pangkat tertinggi Pembina Utama Madya, Gol/Ruang IV/d. 4. Eselon II b pangkat terendah adalah Pembina Tingkat I, Gol/Ruang IV/b dan pangkat tertinggi Pembina Utama Muda, Gol/Ruang IV/c. 5. Eselon III a pangkat terendah adalah Pembina, Gol/Ruang IV/a dan pangkat tertinggi Pembina Tingkat
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS12
I, Gol/Ruang IV/b. 6. Eselon III b pangkat terendah adalah Penata Tingkat I, Gol/Ruang III/d dan pangkat tertinggi adalah Pembina, Gol/Ruang IV/a. 7. Eselon IV a pangkat terendah adalah Penata, Gol/Ruang III/c dan pangkat tertinggi adalah Penata Tingkat I, Gol/Ruang III/d. 8. Eselon IV b pangkat terendah adalah Penata Muda Tingkat I, Gol/Ruang III/b dan pangkat tertinggi adalah Penata, Gol/ Ruang III/c. Pendidikan dan pelatihan jabatan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar dan mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan jabatannya. Dalam rangka menjamin kualitas, selektivitas dan obyektivitas penunjukkan atau pemilihan/pengusulan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (Diklatpim), ditetapkan adanya Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Instansi (TSPDI). Untuk membantu pejabat pembina kepegawaian dalam menangani kualitas dan obyektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon II ke bawah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT). B.
POLA DASAR KARIER Inti dari Pola Umum Pembinaan Karier adalah Pola Dasar Karier, sedangkan pola dasar karier adalah
pola karier PNS yang disusun secara normatif berdasarkan aspek periode penugasan, masa kerja, usia, pangkat golongan/ruang, pendidikan dan pelatihan serta jabatan struktural/fungsional. Pola dasar karier ini dibagi menjadi 4 (empat) jenis berdasarkan tingkat pendidikan formal, yaitu: 1. Pola Dasar Karier Pegawai Negeri Sipil Lulusan SLTA dan Sederajat a. Periode Pengenalan Tugas 1) Rentang waktu mulai 0 - 8 tahun masa kerja. a) Pada periode ini setiap PNS mulai mengenal tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerjanya, lingkungannya, pengintegrasian diri serta mempraktekkan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya. b) Masa kerja 0 - 1 atau 2 tahun merupakan masa percobaan dengan status calon PNS. Pada masa ini tugas yang diberikan masih bersifat pengenalan. c) Masa kerja 3 - 8 tahun merupakan masa pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya, dalam rentang waktu ini diharapkan sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 2) Usia pada periode pengenalan tugas diperkirakan 18 - 26 tahun. 3) Jenjang Pangkat Golongan/Ruang pada periode pengenalan tugas ini adalah Pengatur Muda (II/a) sampai dengan Pengatur (II/c).
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS13
4) Pendidikan dan Pelatihan. a) Mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan. b) Diklat yang bersifat teknis/teknis fungsional sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan. c) Diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi. 5) Jabatan. a) Fungsional Umum. b) Fungsional tertentu. b. Periode Penguasaan Tugas 1) Rentang waktu mulai 9 – 16 tahun masa kerja. a) Pada periode ini PNS diharapkan sudah menguasai tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, keterampilannya. b) Pada periode ini diharapkan pula setiap PNS meningkatkan keterampilannya dalam melaksanakan tugasnya dan telah mengetahui, memahami perjalanan karier yang akan ditempuh dan puncak karier yang dapat dicapai. 2) Usia pada periode ini adalah 28-35 tahun. 3) Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Pengatur (II/c) sampai dengan Penata Muda (III/ a). 4) Pendidikan dan Pelatihan. a) Mengikuti Diklat Teknis/Teknis Fungsional sesuai dengan keterampilannya. b) Dapat diikutkan dalam Diklatpim Tingkat IV. c) Diberikan peluang untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya. 5) Jabatan Fungsional tertentu. c. Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan 1) Rentang waktu mulai 17 - 24 tahun masa kerja. a) Pada periode ini diharapkan PNS telah dapat mengembangkan diri secara optimal, terutama di bidang teknis, sehingga mampu bekerja secara mandiri, dan mulai dapat terlihat kematangannya dalam melaksanakan beberapa tugas secara bersamaan. b) Pada periode ini pula diharapkan PNS sudah dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural. 2) Usia pada periode ini adalah 36 - 43 tahun. 3) Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata (III/ c).
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS14
4) Pendidikan dan Pelatihan. a) Mengikuti Diklatpim Tingkat IV. b) Mengikuti Diklat Teknis/Teknis Fungsional sesuai dengan keterampilannya. c) Diberikan peluang untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya. 5) Jabatan. a) Dapat diangkat sebagai pejabat struktural Eselon IV. b) Fungsional tertentu. d. Periode Puncak Karier 1) Rentang waktu mulai 25 - 37 tahun masa kerja. a) Pada periode ini diharapkan segala potensi yang dimiliki PNS telah terwujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. b) Pada periode ini pula diharapkan PNS sudah dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial. c) Bagi PNS yang sudah menduduki jabatan karier (Struktural dan Fungsional) dapat meningkatkan
kemampuannya
atau
paling
tidak
mampu
mempertahankan
kemampuannya agar tidak mengalami penurunan prestasi. 2) Usia pada periode ini adalah 44 - 56 tahun. 3) Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Penata (III/c) sampai dengan Penata tingkat I (III/d). 4) Pendidikan dan Pelatihan. a) Bagi yang memiliki kemampuan tinggi dapat mengikuti Diklatpim Tingkat III. b) Mengikuti Diklat Teknis/Teknis Fungsional sesuai dengan keterampilannya. c) Diberikan peluang untuk mengikuti pendidkan formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya. 5) Jabatan. a) Bagi yang memiliki kompetensi, dapat diusulkan untuk menduduki jabatan struktural Eselon III. b) Fungsional tertentu. 2. Pola Dasar Karier Pegawai Negeri Sipil Lulusan D3/Sarjana Muda a. Periode Pengenalan Tugas 1) Rentang waktu mulai 0 - 4 tahun masa dinas. a) Pada periode ini setiap PNS mulai mengenal tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerjanya, lingkungannya, pengintegrasian diri serta mempraktekkan kemampuan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS15
teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya. b) Selama 0–1 dan atau 2 tahun masa masih dalam masa percobaan dengan status calon PNS. Pada masa ini tugas yang diberikan masih bersifat pengenalan. c) Masa 3–4 tahun merupakan masa pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya, dalam rentang waktu ini diharapkan sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 2) Usia pada periode ini adalah 22 – 26 tahun. 3) Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Pengatur (II/c) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d). 4) Pendidikan dan Pelatihan. a) Mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan. b) Diklat yang bersifat Teknis/Teknis Fungsional sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan. c) Diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi. 5) Jabatan. a) Fungsional Umum. b) Fungsional tertentu. b. Periode Penguasaan Tugas 1) Rentang waktu mulai 5 – 12 tahun masa dinas. a) Pada periode ini diharapkan PNS telah menguasai tugas-tugasnya, sehingga mampu bekerja secara mandiri, dan mulai dapat terlihat kematangannya dalam melaksanakan tugas secara bersamaan. b) Pada periode ini diharapkan PNS sudah dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural. 2) Usia pada periode ini adalah 27 – 34 tahun. 3) Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Pengatur (II/c) sampai dengan Penata Muda (III/a). 4) Pendidikan dan Pelatihan. a) Mengikuti Diklat Teknis/Teknis Fungsional sesuai dengan keterampilannya. b) Dapat diikut sertakan dalam Diklatpim Tingkat IV. c) Diberikan peluang untuk mengikuti pendidkan formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya. 5) Jabatan Fungsional tertentu. c. Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS16
1) Rentang waktu mulai 13 – 24 tahun masa kerja. a. Pada periode ini diharapkan segala potensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil telah terwujud menjadi kemampuannyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. b) Pada perode ini pula diharapkan Pegawai Negeri Sipil sudah dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial. c) Bagi PNS yang sudah menduduki jabatan karier (Struktural dan Fungsional) dapat meningkatkan
kemampuannya
atau
paling
tidak
mampu
mempertahankan
kemampuannya agar tidak mengalami penurunan prestasi. 2) Usia pada periode ini adalah 35 – 46 tahun. 3) Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d). 4) Pendidikan dan Pelatihan. a) Mengikuti Diklatpim Tingkat IV. b) Dapat diikutsertakan Diklatpim Tingkat III. c) Mengikuti Diklat Teknis/Teknis Fungsional sesuai dengan keterampilannya. d) Diberikan peluang untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya. 5) Jabatan. a) Dapat di angkat sebagai pejabat struktural Eselon IV. b) Dapat dipromosikan ke dalam struktural Eselon III. c) Fungsional tertentu. d. Periode Puncak Karier 1) Rentang waktu mulai 25 – 34 tahun masa kerja. a) Pada periode ini diharapkan segala potensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil telah terwujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. b) Pada Periode ini bagi PNS yang sudah menduduki jabatan karier (Struktural dan Fungsional)
dapat
meningkatkan
kemampuannya
atau
paling
tidak
mampu
mempertahankan kemampuannya agar tidak mengalami penurunan prestasi. 2) Usia pada periode ini adalah 47 – 56 tahun. 3) Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Penata Tingkat I (III/d) sampai dengan Pembina Tingkat I (IV/b). 4) Pendidikan dan Pelatihan. a) Mengikuti Diklatpim Tingkat III. b) Mengikuti Diklat Teknis/Teknis Fungsional sesuai dengan keterampilannya.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS17
c) Diberikan peluang untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya. 5) Jabatan. a) Dapat diangkat sebagai pejabat struktural Eselon III. b) Fungsional tertentu. 3. Pola Dasar Karier Pegawai Negeri Sipil Lulusan Strata - 1 (S1) a. Periode Pengenalan Tugas 1) Rentang waktu mulai 0 – 4 tahun masa dinas. a) Pada periode ini setiap PNS mulai mengenal tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerjanya, lingkungannya, pengintegrasian diri, melatih kepemimpinan serta mempraktekkan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya. b) Masa kerja 0 – 1 atau 2 tahun merupakan masa percobaan dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil. Pada masa ini tugas yang diberikan masih bersifat pengenalan. c) Masa kerja 3 – 4 tahun merupakan masa pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya, dalam rentang waktu ini diharapkan sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 2) Usia pada periode ini adalah 24 – 28 tahun. 3) Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b). 4) Pendidikan dan Pelatihan. a) Mengikuti dan lulus Diklat PraJabatan. b) Diklat yang bersifat Teknis/Teknis Fungsional sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan. c) Dapat diikut sertakan dalam Diklatpim Tingkat IV. d) Diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya. 5) Jabatan. a) Fungsional Umum. b) Fungsional Tingkat Keahlian tertentu. b. Periode Penguasaan Tugas 1) Rentang waktu 5 - 12 tahun masa kerja. a) Diharapkan pada periode ini PNS sudah menguasai tugas – tugasnya, yang sesuai dengan minat, bakat dan keahliannya.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS18
b) Pada periode ini pula diharapkan Pegawai Negeri Sipil sudah dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural. 2) Usia pada periode ini adalah 29 – 36 tahun. 3) Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Penata Muda Tingkat I (III/b) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d). 4) Pendidikan dan Pelatihan. a) Mengikuti Diklatpim Tingkat IV. b) Dapat diikut sertakan dalam Diklatpim Tingkat III. c) Diklat yang bersifat Teknis/Teknis Fungsional sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan. d) Diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya. 5) Jabatan. a) Dapat diangkat sebagai pejabat struktural Eselon IV. b) Dapat dipromosikan kedalam struktural Eselon III. c) Fungsional Tingkat Keahlian tertentu. c. Periode Pengembangan Kemampuan 1) Rentang waktu mulai 13 – 20 tahun masa kerja. a) Pada periode ini diharapkan terjadi pengembangan kemampuan, terutama yang bersifat analisis dan manajerial. b) Pada periode ini sudah dapat dilihat PNS yang mempunyai kemampuan analisis untuk mengembangkan dan menyempurnakan kegiatan organisasi sehingga efektif dan efisien serta dapat menjadi kader pemimpin menengah dan pemimpin puncak. 2) Usia pada periode ini adalah 37 – 44 tahun. 3) Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Penata Tingkat I (III/d) sampai dengan Pembina Tingkat I(IV/b). 4) Pendidikan dan Pelatihan. a) Mengikuti Diklatpim Tingkat III. b) Dapat diikutsertakan dalam Diklatpim Tingkat II. c) Diklat yang bersifat Teknis/Teknis Fungsional sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan. d) Diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya. 5) Jabatan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS19
a) Dapat diangkat sebagai pejabat struktural Eselon III. b) Dapat dipromosikan kedalam struktural Eselon II. c) Fungsional Tingkat Keahlian tertentu. d. Periode Pemantapan 1) Rentang waktu mulai 21 – 28 tahun masa kerja. a) Pada periode ini potensi yang dimiliki PNS lulusan Sarjana berkembang secara optimal, sehingga terwujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh organisasi, terutama yang bersifat manajerial. b) Bagi PNS yang tidak dapat berkembang lagi, periode ini merupakan periode untuk mempertahankan kemampuan yang dimiliki agar tidak mengalami penurunan kemampuan yang telah dicapai. 2) Usia
pada
periode
ini
adalah
45
–
52
tahun.
3) Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Pembina Tingkat I (IV/b) sampai dengan Pembina Utama Madya (IV/d). 4) Pendidikan dan Pelatihan. a) Mengikuti Diklatpim Tingkat II. b) Dapat diikutsertakan dalam Diklatpim Tingkat I. c) Diklat Fungsional Tingkat Keahlian Tertentu. d) Diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya. 5) Jabatan. a) Dapat diangkat sebagai pejabat struktural Eselon II. b) Dapat dipromosikan kedalam struktural Eselon I. c) Fungsional Tingkat Keahlian tertentu. e. Periode Puncak Karier 1) Rentang waktu mulai 29 – 41 tahun masa kerja. a) Pada periode ini manajerial skill berkembang mencapai puncaknya dan bagi mereka yang berkemampuan tinggi akan mencapai puncak karier. b) Bagi PNS yang tidak dapat berkembang secara penuh, periode ini merupakan periode untuk mempertahankan kemampuan yang telah dimiliki agar tidak mengalami penurunan kemampuan yang telah dicapai.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS20
2) Usia pada periode ini adalah 53 – 61 tahun. 3) Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Pembina Utama Madya (IV/d). 4) Pendidikan dan Pelatihan. a) Mengikuti Diklatpim Tingkat II. b) Dapat diikut sertakan dalam Diklatpim Tingkat I/dan atau LEMHANNAS. c) Diklat Fungsional Tingkat Keahlian Tertentu. d) Diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidkan formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya. 5) Jabatan. a) Dapat diangkat sebagai pejabat struktural Eselon II. b) Dapat dipromosikan kedalam struktural Eselon I. c) Fungsional Tingkat Keahlian tertentu. 4. Pola Dasar Karier Pegawai Negeri Sipil Lulusan Strata 2 dan Strata 3 (S2 dan S3) a. Periode Pengenalan Tugas 1) Rentang waktu mulai 0 – 4 tahun masa kerja. a) Pada periode ini setiap PNS mulai mengenal tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerjanya, lingkungannya, pengintegrasian diri melatih pemimpinan serta mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya. b) Masa kerja 0 – 1 atau 2 tahun merupakan masa percobaan dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil. Pada masa ini tugas yang diberikan masih bersifat pengenalan. c) Masa kerja 3 - 4 tahun merupakan masa pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya, dalam rentang waktu ini diharapkan sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 2) Usia pada periode ini adalah 25 – 29 tahun. 3) Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Penata Muda Tingkat I (III/b) sampai dengan Penata (III/c). 4) Pendidikan dan Pelatihan. a) Mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan. b) Diklat yang bersifat teknis/teknis fungsional sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan. c) Dapat diikutsertakan dalam Diklatpim Tingkat IV. d) Diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya. 5) Jabatan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS21
a) Fungsional Umum. b) Fungsional Tingkat Keahlian tertentu. b. Periode Penguasaan Tugas 1) Rentang waktu 5 – 8 tahun masa kerja. a) Diharapkan pada periode ini PNS sudah menguasai tugas–tugasnya, yang sesuai dengan minat, bakat dan keahliannya. b) Pada periode ini pula diharapkan PNS sudah dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural. 2) Usia pada periode ini adalah 30 – 33 tahun. 3) Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Penata (III/c) sampai dengan Penata tingkat I (III/d). 4) Pendidikan dan Pelatihan. a) Mengikuti Diklatpim Tingkat IV. b) Dapat diikut sertakan dalam Diklatpim Tingkat III. c) Diklat yang bersifat Teknis/Teknis Fungsional sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan. 5) Jabatan. a) Dapat diangkat sebagai pejabat struktural Eselon IV. b) Dapat dipromosikan kedalam struktural Eselon III. c) Fungsional Tingkat Keahlian tertentu. c. Periode Pengembangan Kemampuan 1) Rentang waktu mulai 9 – 16 tahun masa kerja. a) Pada periode ini diharapkan terjadi pengembangan kemampuan, terutama yang bersifat analisis dan manajerial. b) Pada periode ini sudah dapat dilihat PNS yang mempunyai kemampuan analisis untuk mengembangkan dan menyempurnakan kegiatan organisasi sehingga efektif dan efisien serta dapat menjadi kader pemimpin menengah dan pemimpin puncak. 2) Usia pada periode ini adalah 34 - 41 tahun. 3) Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Penata Tingkat I (III/d) sampai dengan Pembina Tingkat I (IV/b). 4) Pendidikan dan Pelatihan. a) Mengikuti Diklatpim Tingkat III. b) Dapat diikut sertakan dalam Diklatpim Tingkat II.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS22
c) Diklat yang bersifat Teknis/Teknis Fungsional sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan. 5) Jabatan. a) Dapat diangkat sebagai pejabat struktural Eselon III. b) Dapat dipromosikan ke dalam struktural Eselon II. c) Fungsional Tingkat Keahlian tertentu. d. Periode Pemantapan 1) Rentang waktu mulai 17 - 24 tahun masa kerja. a) Pada periode ini potensi yang dimiliki PNS lulusan Strata 2 dan Strata 3 (S2 dan S3) berkembang secara optimal, sehingga terwujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh organisasi, terutama yang bersifat manajerial. b) Bagi PNS yang tidak dapat berkembang lagi, periode ini merupakan periode untuk mempertahankan kemampuan yang telah dicapai. 2) Usia pada periode ini adalah 42 - 49 tahun. 3) Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Pembina Tingkat I (IV/b) sampai dengan Pembina Utama Madya (IV/d). 4) Pendidikan
dan
Pelatihan.
a) Mengikuti Diklatpim Tingkat II. b) Dapat diikutsertakan dalam Diklatpim Tingkat I. c) Diklat Fungsional Tingkat Keahlian Tertentu. 5) Jabatan. a) Dapat diangkat sebagai pejabat struktural Eselon II. b) Dapat dipromosikan kedalam struktural Eselon I. c) Fungsional Tingkat Keahlian tertentu. e. Periode Puncak Karier 1) Rentang waktu mulai 25 – 36 tahun masa kerja. a) Pada periode ini manajerial skill berkembang mencapai puncaknya dan bagi mereka yang berkemampuan tinggi akan mencapai puncak karier. b) Bagi PNS yang tidak dapat berkembang secara penuh, periode ini merupakan periode untuk mempertahankan kemampuan yang telah dimiliki agar tidak mengalami penurunan kemampuan yang telah dicapai. 2) Usia pada periode ini adalah 50 – 65 tahun.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS23
3) Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e). 4) Pendidikan dan Pelatihan. a) Diklatpim Tingkat I dan atau LEMHANNAS. b) Diklat Fungsional Tingkat Keahlian Tertentu. 5) Jabatan. a) Dapat diangkat sebagai pejabat struktural Eselon I. b) Fungsional Tingkat Keahlian tertentu.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS24
B A B IV POLA PERPINDAHAN JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL A.
UMUM Perpindahan jabatan struktural dalam rangka usaha penyebaran tenaga ahli atau untuk kepentingan
dinas dilaksanakan dengan cara dipindahkan dari instansi dimana pegawai dipekerjakan atau diperbantukan atau dapat juga melalui perpindahan wilayah kerja atau antar unit kerja. Perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja dilaksanakan secara teratur antara 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang menduduki satu jabatan struktural tertentu. Perpindahan jabatan secara struktural ada 3 (tiga) pola, yaitu : 1. Perpindahan jabatan secara horizontal adalah perpindahan jabatan dari eselon yang sama (rotasi); 2. Perpindahan jabatan secara vertikal adalah perpindahan jabatan yang rendah ke eselon yang lebih tinggi (promosi); dan
3. Perpindahan jabatan secara diagonal adalah perpindahan jabatan struktural umum ke jabatan struktural khusus dan sebaliknya, atau perpindahan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional dan sebaliknya. Perpindahan jabatan struktural diperbolehkan kecuali perpindahan tersebut dari jabatan sturktural yang eselonnya lebih tinggi ke jabatan struktural yang eselonnya lebih rendah. B.
POLA PERPINDAHAN JABATAN STRUKTURAL 1. Perpindahan Jabatan Secara Horizontal a. Jabatan Struktural Eselon IV 1. Dalam rangka penguasaan, pengembangan dan pemantapan tugas, diperlukan perpindahan jabatan dalam eselon yang sama pada unit kerja Eselon II. 2. Dimungkinkan perpindahan jabatan dalam eselon yang sama antar unit kerja Eselon II sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Perpindahan jabatan secara horizontal sekurang-kurangnya 2 (dua) kali. b. Jabatan Struktural Eselon III 1. Dalam rangka penguasaan dan pengembangan kemampuan yang bersifat teknis dan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS25
analisis manajerial, diperlukan perpindahan jabatan dalam eselon yang sama pada unit kerja Eselon II. 2. Dimungkinkan perpindahan jabatan dalam eselon yang sama antar unit kerja Eselon II, pada Eselon I yang sama. 3. Dimungkinkan perpindahan jabatan antar unit kerja Eselon II, pada Eselon I yang berbeda. 4. Perpindahan jabatan secara horizontal sekurang-kurangnya 2 (dua) kali. c. Jabatan Struktural Eselon II 1. Dalam rangka penguasaan, pengembangan kemampuan, dan pemantapan yang bersifat manajerial, diperlukan perpindahan antar unit kerja pada Eselon I yang sama. 2. Dimungkinkan perpindahan jabatan antar unit kerja, pada Eselon I yang berbeda. 3. Apabila diperlukan dimungkinkan perpindahan jabatan antar Kementerian/Instansi. 4. Perpindahan jabatan secara horizontal sekurang-kurangnya 2 (dua) kali. 2. Perpindahan Jabatan Secara Vertikal Pejabat struktural yang telah mengalami perpindahan jabatan secara horizontal dapat dilakukan perpindahan jabatan secara vertikal yaitu : a. Pejabat struktural Eselon IV dapat dipindahkan melalui perpindahan jabatan secara vertikal ke dalam jabatan struktural Eselon III. b. Pejabat struktural Eselon III dapat dipindahkan melalui perpindahan jabatan secara vertikal ke dalam jabatan struktural Eselon II. c. Pejabat struktural Eselon II dapat dipindahkan melalui perpindahan jabatan secara vertikal ke dalam jabatan struktural Eselon I. 3. Perpindahan Jabatan Secara Diagonal Pejabat struktural dan fungsional dapat dipindahkan melalui perpindahan jabatan secara diagonal yaitu : a. Perpindahan jabatan secara diagonal dari jabatan struktural ke jabatan fungsional dilakukan dalam upaya pengembangan profesionalisme bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai kondisi puncak dan kariernya tidak dapat berkembang lagi sesuai ketentuan yang berlaku. b. Perpindahan jabatan secara diagonal dari jabatan fungsional ke jabatan struktural dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan organisasi berdasarkan kompetensi jabatan. c. Oleh karena itu dalam pola perpindahan jabatan struktural, tidak diperbolehkan adanya perpindahan dari jabatan struktural eselon yang lebih tinggi ke jabatan struktural eselon yang lebih rendah.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS26
BAB V PENUTUP Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia bagi lulusan SMA atau sederajat, D3 atau Sarjana Muda dan yang setingkat, Sarjana Strata 1, serta Sarjana Strata 2 yang telah diuraikan sebelumnya, wajib ditaati dan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya agar dapat mewujudkan kepastian, keadilan dan perasaan aman bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset dan Teknologi. Hal-hal yang lebih khusus dan atau rinci dari Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset dan Teknologi ini akan diatur petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tersendiri.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS27
