BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi PSAK 33 revisi tahun 2011 serta PSAK 64 pada laporan keuangan 40 perusahaan yang terdiri dari 17 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 23 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia, penulis menemukan masih terdapat beberapa perusahaan yang belum melakukan implementasi PSAK 33 dan 64 secara tepat dalam laporan keuangan perusahaannya. Kesimpulan akan diulas secara bertahap dimulai dari PSAK 33 kemudian PSAK 64 beserta masing-masing aktivitas yang terkait di dalamnya dengan perbandingan penilaian kualitas laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa efek Australia. 1.
Dalam PSAK 33, untuk aktivitas pengupasan lapisan tanah, jumlah perusahaan yang telah melakukan pengungkapan terhadap seluruh kriteria pengakuan dan pengukuran yang ditentukan yaitu hanya sebanyak 19 perusahaan (47,50%) dari total 40 perusahaan yang menjadi objek penelitian. 19 Perusahaan tersebut terdiri dari 7 (41,76%) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 12 (52,17%) sisanya berasal dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia.
127
2.
Masih banyak perusahaan yang belum melakukan pengungkapan
dalam catatan atas laporan keuangan secara lengkap untuk pengukuran dan pengakuan PSAK 33 baik pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia maupun Bursa Efek Australia. Terdapat 10 (58,82%) perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 11 (47,82%) perusahaan terdaftar di Bursa Efek Australia yang tidak melakukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan secara lengkap atas pengakuan dan pengukuran pengupasan lapisan tanah. 21 Perusahaan tersebut tidak melakukan pengungkapan secara detail mengenai bagaimana pengukuran dan pengakuan seperti yang disebutkan dalam kriteria dan standar dalam PSAK 33. Untuk perusahaan di Indonesia, yang mana 11 perusahaan melakukan klasifikasi beban atas pengupasan lapisan tanah kedalam akun yang berbeda-beda dan di sepanjang tahun 2012 semua perusahaan di Indonesia melakukan pengakuan dan pengukuran pengupasan lapisan tanah sebagai beban yang ditangguhkan. Setiap perusahaan melakukan aktivitas pengupasan lapisan tanah di tahun 2012 tetapi tidak semua perusahaan melakukan pengungkapan secara detail/ lengkap. Sedangkan untuk perusahaan di Australia, perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan secara detail dikarenakan tidak adanya aktivitas pengupasan lapisan tanah pada tahun 2012 seperti data yang dapat ditelusuri oleh peneliti. Sejak tidak ada standar akuntansi pertambangan khusus yang mengacu pada IFRS untuk mengatur aktivitas pengupasan lapisan tanah, maka perusahaan di Australia tidak dapat dikatakan tidak mengikuti standar yang dipakai di Indonesia. Karena itu, persentase yang rendah untuk penilaian pengukuran dan pengakuan dalam perusahaan di Australia tidak dapat
128
dijadikan kesimpulan bahwa ketepatan kegiatan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan aktivitas pengupasan lapisan yang dilakukan perusahaan masih rendah. Lain halnya dengan perusahaan di Indonesia terlihat bahwa kualitas catatan laporan keuangan masih lebih rendah dibandingkan dengan pengungkapan yang dilakukan di Australia. 3.
Dalam PSAK 33 tidak dituliskan adanya ketentuan untuk melakukan
amortisasi atas biaya pengupasan lapisan tanah yang ditangguhkan tetapi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan yang terdaftar di Australia melakukan provisi atas pengupasan lapisan tanah. Untuk hasil yang lebih relevan, peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan penelitian terdahap 5 sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Singapura dan hasil mengungkapkan bahwa kelima perusahaan tersebut juga melakukan amortisasi atas biaya pengupasan lapisan tanah yang ditangguhkan. Penggunaan amortisasi untuk pengupasan lapisan tanah yang ditangguhkan nyatanya disukai oleh setiap perusahaan pertambangan. Hal ini dikarenakan dengan adanya penggunaan amortisasi atas biaya pengupasan lapisan tanah membuat aset disetiap perusahaan lebih konstan dari satu periode ke periode berikutnya dibandingkan dengan biaya pengupasan lapisan tanah yang ditangguhkan tanpa amortisasi menyebabkan nilai aset dapat berkurang signifikan. Dapat disimpulkan penggunaan amortisasi dalam biaya pengupasan lapisan tanah yang ditangguhkan perlu ditambahkan kedalam ketentuan PSAK 33, karena baik di Australia dan Singapura juga melakukan hal yang sama dengan hal positif yang menyertainya bagi perusahaan.
129
4.
Untuk aktivitas pengelolaan lingkungan hidup, sebanyak 28
perusahaan (70%) melakukan penyajian atas provisi lingkungan hidup dalam statement of financial position dimana 30% perusahaan melakukan hal sebaliknya. Dari
7 perusahaan (41,17%) yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tidak melakukan provisi pengelolaan lingkungan hidup, dan sebanyak 5 perusahaan (21,73%) yang terdaftar di Bursa Efek Australia tidak melakukan provisi pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat provisi pengelolaan
lingkungan
sangat
diperlukan
pengungkapannya
dalam
perusahaan pertambangan, maka dapat disimpulkan 30% perusahaan tersebut tidak memiliki kualitas laporan keuangan yang baik. Dimana perusahaan di Australia tetap lebih unggul dibandingkan perusahaan di Indonesia. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan, perusahaan di Indonesia tidak menaati peraturan yang sudah dikeluarkan dan disepakati di negara Indonesia meskipun sudah ada peraturan jelas yang mengaturnya. 5.
Dalam aktivitas ini peneliti melakukan penilaian lebih lanjut
berdasarkan pengungkapan mutasi pengelolaan lingkungan hidup serta pengungkapan amortisasinya. Dari 70% perusahaan, sebanyak 6 perusahaan (60%) dari 10 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melakukan pengungkapan mutasi dimana sebanyak 11 perusahaan (61%) dari 18 perusahaan di Australia yang melakukan pengungkapan mutasi pengelolaan lingkungan hidup. Dilihat dari persentase pengungkapan mutasi baik di Indonesia maupun di Australia memiliki tingkat yang seimbang. Sebanyak 11 perusahaan tidak melakukan pengungkapan mutasi yang mana perusahaan di Australia lebih tinggi tingkat pengungkapannya, hanya (38,88%) yang tidak
130
mengungkapkan dimana Indonesia sebanyak 40% yang tidak melakukan pengungkapan. Untuk hal pengungkapan amortisasi provisi pengelolaan lingkungan hidup, di Indonesia hanya terdapat 1 perusahaan yang melakukan pengungkapan secara detail atas pengukuran amortisasi dimana seluruh perusahaan di Australia melakukan pengungkapan secara detail atas pengukuran amortisasi provisi pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia lebih memiliki kualitas yang lebih baik dalam hal penyajian biaya amortisasi yang dibebankan dalam provisi lingkungan hidup, yang pada akhirmya pembaca laporan keuangan di Australia
lebih
memahami
mutasi
pengelolaan
lingkungan
hidup
dibandingkan dengan yang di Indonesia. 6.
Dalam PSAK 64, terbagi kedalam beberapa penilaian yang dilakukan
oleh penulis untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang disajikan mengenai aset eksplorasi dan evaluasi. Untuk melakukan penelitian lebih dalam atas penerapan PSAK 64, peneliti melakukan penilaian pemenuhan kelayakan ketentuan untuk menerapkan PSAK 64. Dari hasil penelitian, terdapat 5 perusahaan yang tidak layak untuk menerapkan PSAK 64. 4 Diantaranya merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam tahap awal penilaian ruang lingkup PSAK 64, perusahaan di Australia lebih unggul yang mana hanya terdapat 1 perusahaan yang tidak memiliki kriteria layak untuk menerapkan IFRS 6. 7.
Dalam pengukuran pada saat pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi
masih banyak perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan sama sekali
131
atas biaya-biaya yang menjadi dasar dalam pengukuran awal pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi. Sebanyak 9 perusahaan (10%) yang mana 4 perusahaan di antaranya memang merupakan perusahaan yang tidak layak melakukan penerapan PSAK 64. Sebanyak 5 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak melakukan pengungkapan dimana hanya 2,5 % yaitu Iluka yang tidak melakukan pengungkapan. Sedangkan sisanya melakukan pengungkapan biaya-biaya yang digunakan sebagai pengukuran awal aset eksplorasi dan evaluasi meskipun tidak seluruh biaya yang tertulis dalam PSAK 64/IFRS 6. Hanya terdapat 3 perusahaan yang sepenuhnya melakukan pengungkapan biaya yang tertulis dalam PSAK 64/IFRS 6. Dari sample yang digunakan oleh penulis, dari 5 perusahaan Indonesia dengan rata-rata persentase yang didapatkan dari masing-masing komponen didapatkan sebanyak 27,33 % yang memenuhi keseluruhan pengungkapan komponen biaya ekslporasi dan evaluasi dengan Australia mendapati persentase yang lebih baik yaitu sebesar 48,33%. 8.
Terdapat setidaknya 3 perusahaan yang melakukan penggabungan
akun atas beban eksplorasi dan pengembangan. 2 Diantaranya berasal dari perusahaan Indonesia. Dalam hal ini, seharusnya dilakukan pemisahan akun dengan kata lain beban pengembangan tidak boleh dimasukkan jadi satu akun dengan beban eksplorasi. Dengan adanya pemisahan akun akan lebih baik bagi kualitas laporan keuangan sehingga dapat dimengerti dan mendapatkan jumlah biaya eksplorasi secara lebih cepat.
132
9.
Dalam hal pengukuran setelah pengakuan, hanya terdapat 1
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia yang menggunakan model revaluasi dalam melakukan pengukuran atas aset ekslporasi dan evaluasi. sebanyak 97% perusahaan menggunakan model biaya. Sejak tidak ada ketentuan yang mendasari bahwa perusahaan harus memilih salah satu model revaluasi/ biaya atau dengan kata lain perusahaan bebas untuk memilih metode biaya/ revaluasi. Setiap perusahaan mengungkapkan dengan baik metode mana yang dipilih, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini seluruh perusahaan baik di Indonesia maupun di Australia sudah memenuhi kriteria PSAK 64/IFRS 6. 10.
Dalam hal penyajian klasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi, standar
tidak memaksa perusahaan untuk memilih aset untuk diklasifikasikan sebagai aset berwujud/ aset takberwujud. Untuk perusahaan di Indonesia, tidak ada pengungkapan secara lebih detail kemana kah klasifikasi aset tersebut, dalam catatan atas laporan keuangan hanya disebutkan salah satu berdasarkan kebijakan perusahaan. Setidaknya terdapat 6 perusahaan yang tidak melakukan
pengungkapan.
perusahaan
melakukan
Sedangakan
pengungkapan
di
Australia,
kemana
kah
masing-masing aset
tersebut
diklasifikasikan berdasarkan sifatnya. Sehingga terdapat perbedaan diantara kedua negara, untuk Indonesia hanya terdapat salah satu aset yang digunakan untuk mengklasifikasikan aset eksplorasi sedangakan di Australia setiap perusahaan
pasti
menggunakan
kedua
bentuk
aset
tersebut
untuk
mengklasifikasikan aset ekslporasi. Dalam hal ini, laporan keuangan Australia lebih berkualitas dibandingkan Indonesia, karena dengan adanya klasifikasi
133
seperti yang dilakukan oleh Australia dapat berguna untuk pemahaman bagi pembaca laporan keuangan. 11.
Dalam hal klasifikasi ulang aset ekslporasi, masing-masing negara
memiliki bagian perusahaan yang tidak melakukan reklasifikasi. Masih banyak perusahaan di Australia, yaitu 14 perusahaan (23%) yang tidak melakukan reklasifikasi pada 30 Juni 2007 sedangkan Indonesia terdapat 8 perusahaan atau hanya sekitar (14%) pada 31 Desember 2011. Di dalam standar tidak dituliskan bahwa perusahaan perlu melakukan reklasifikasi atas aset ekslporasi, tetapi dengan adanya reklasifikasi dapat membantu perusahaan dalam menyajikan
aset eskplorasi sebagai penyambut untuk
melakukan penerapan PSAK 64 di tahun 2012. 12.
Secara
keseluruhan
laporan
keuangan
yang
dihasilkan
oleh
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia lebih berkualitas dibandingakan dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penulis membuat kesimpulan bahwa perusahaan Australia lebih berkualitas dalam laporan keuangannya adalah karena pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan dicatatakan secara lebih lengkap dengan memperhatikan setiap detail-detail yang tertulis dalam IFRS 6. Tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh pencatatan akuntansi pertambangan yang dilakukan baik di Australia maupun di Indonesia, hanya permasalahan seberapa detail pengungkapan yang seharusnya dicatatkan dalam catatan atas laporan keuangan.
134
13.
Tidak ada dampak berarti/signifikan yang dialami oleh perusahaan di
Indonesia maupun Australia atas penerapan PSAK 33 dan PSAK 64/IFRS 6.
5.2 Saran Berdasarkan
perbandingan
kegiatan
pengungkapan
aktivitas
pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup dalam PSAK 33 revisi tahun 2011 serta aktivitas eksplorasi dan evaluasi dalam PSAK 64/IFRS 6, terlihat bahwa setiap persentase di setiap bagian-bagian penilaian menggambarkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia lebih baik dari segi pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia. 1.
Sudah seharusnya kenyataan ini memberikan motivasi bagi
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk melakukan penerapan terhadap PSAK 33 dan PSAK 64 secara lebih tepat dan lengkap. Dengan penerapan PSAK 33 dan PSAK 64 yang sesuai dan lengkap, tentu akan membuat perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat memiliki laporan keuangan yang dapat bersaing dan diperbandingkan dengan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek luar negeri. Sehingga akan semakin banyak investor asing yang berniat untuk menanamkan modalnya di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Agar perusahaan Indonesia dapat selalu update dengan setiap perubahan yang terjadi di dalam standar akuntansi yang selalu mengalami perkembangan dalam usahanya untuk berkonfergensi dengan IFRS, maka inisiatif dari perusahaan diperlukan. Inisiatif tersebut dapat berupa ikut sertanya
135
karyawan bagian akuntansi dalam seminar dan pelatihan yang diadakan oleh IAI yang berkaitan dengan topik perkembangan PSAK pertambangan terbaru. 2.
Hal ini juga seharusnya menjadi perhatian bagi Badan
Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Sebagai pihak yang berwenang untuk mengawasi jalannya pasar modal Indonesia, institusi pemerintahan tersebut harus dapat memastikan bahwa semua laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek harus memenuhi kualitas yang disyaratkan yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap aspek pengungkapan laporan keuangan agar semua item dalam laporan keuangan diungkapkan dengan wajar dan memadai sehingga akan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sanksi yang tegas juga dapat diberikan Bapepam kepada perusahaan yang masih tidak mematuhi peraturan baik yang telah tercantum di dalam PSAK maupun aturan-aturan dalam pengungkapan laporan keuangan perusahaan secara publik. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 5 tentang Pasar Modal, Bapepam memiliki wewenang untuk membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal; 3.
Ikatan
Akuntan
Indonesia
(IAI)
sebagai
pihak
yang
bertanggung jawab dalam pembuatan standar akuntansi juga harus selalu memberikan
sosialisasi
standar
akuntansi
yang
baru,
seperti
dengan
menyelenggarakan seminar dan pelatihan mengenai PSAK yang dikeluarkan. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan yang sesuai dalam penyajian laporan keuangan perusahaan akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan perusahaan. Dengan menyajikan informasi mengenai kondisi
136
keuangan perusahaan yang sebenarnya, semua pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan akan dapat melakukan pengambilan keputusan secara tepat dan tidak akan menyesatkan para pengguna laporan keuangan tersebut. Pada tanggal 27 Mei 2013, DSAK telah menyetujui ED PPSAK 12: Pencabutan PSAK 33: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Aktivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum. Sehubungan pengaturan pengupasan lapisan tanah telah ada pengaturannya dalam IFRIC 20, maka entitas dapat menggunakan ISAK 29 yang diadopsi dari IFRIC 20 tersebut. Untuk provisi pengelolaan lingkungan hidup entitas dapat mengacu pada PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi. ED PPSAK 12 mengatur mengenai ketentuan transisi secara retrospektif yang akan efektif mulai 1 Januari 2014.
5.3
Keterbatasan-keterbatasan Penulisan skripsi ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 1. Penelitian ini memiliki jumlah sampel yang kecil dikarenakan berfokus pada perusahaan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia laporan keuangan yang disajikan sulit untuk diteliti karena masih menggunakan format scan yang tidak bisa di cari dengan menggunakan kata kunci. Sedangkan untuk laporan keuangan di Australia menggunakan format yang dapat dicari dengan mudah bagian yang ingin diteliti. Namun karena keterbatasan waktu, membuat jumlah sampel yang teliti tidak bisa banyak.
137
Disarankan untuk penelitian yang akan datang, peneliti menggunakan jumlah sampel yang jauh lebih besar. 2. Penelitian hanya berdasarkan perbandingan di negara Indonesia dengan Australia, untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas wilayah objek penelitian menjadi lebih luas, misalnya dengan membandingkan perusahaan pertambangan di 3 benua berbeda (Amerika, Inggris, Indonesia) 3. Periode penelitian ini hanya menggunakan periode 1 tahun yaitu tahun 2012 yang dikarenakan tanggal efektif penerapan PSAK 33 dan PSAK 64 baru dimulai pada 1 Januari 2012. 4. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan laporan keuangan perusahaan pertambangan dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Efek Australia (AUX) sehingga perolehan data secara sekunder (tidak langsung).
138
