44
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN
3.1
Profil Ditjen Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) merupakan salah
satu dari beberapa Unit Eselon 1 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dipimpin oleh Ibu Dr. Ing. Evita Herawati. Tugas utama Ditjen Migas adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.
3.2
Sejarah Ditjen Migas 1. Tahun 1945 : Lembaga pertama yang menangani Pertambangan di Indonesia adalah Jawatan Tambang dan Geologi yang dibentuk pada tanggal 11 September 1945. Jawatan ini, semula bernama Chisitsu Chosajo, bernaung di Kementerian Kemakmuran. 2. Tahun 1952 : Jawatan dan Geologi yang pada saat itu berada di Kementerian Perindustrian, berdasarkan SK Menteri Perekonomian no. 2360 a/M tahun 1952, di ubah menjadi Direktorat Pertambangan yang terdiri atas Pusat Jawatan Pertambangan dan Pusat Jawatan Geologi. 3. Tahun 1957 : Berdasarkan Keppres no.131 Tahun 1957 Kementerian Perekonomian dipecah menjadi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Berdasarkan SK Menteri Perindustrian no. 4247 a/M tahun 1957, pusat-pusat dibawah Direktorat Pertambangan berubah menjadi Jawatan Pertambangan dan Jawatan Geologi.
44
45
4. Tahun 1959 : Kementerian Perindustrian dipecah menjadi Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan dan Departemen Perindustrian Rakyat dimana bidang pertambangan minyak dan gas bumi berada dibawah Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan. 5. Tahun 1961 : Pemerintah membentuk Biro Minyak dan Gas Bumi yang berada dibawah Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan. 6. Tahun 1962 : Jawatan Geologi dan Jawatan Pertambangan diubah menjadi Direktorat Geologi dan Direktorat Pertambangan. 7. Tahun 1963 : Biro Minyak dan Gas Bumi diubah menjadi Direktorat Minyak dan Gas Bumi yang berada dibawah kewenangan Pembantu Menteri Urusan Pertambangan dan Perusahaan-perusahaan Tambang Negara. 8. Tahun 1965 : Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan dipecah menjadi tiga departemen yaitu : Departemen Perindustrian Dasar, Departemen Pertambangan, dan Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi. 9. Pada tanggal 11 Juni 1965 Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi menetapkan berdirinya Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). 10. Tahun 1966 : Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi dilebur menjadi Kementerian Pertambangan dan Migas yang membawahi Departemen Minyak dan Gas Bumi. 11. Tahun 1966 : Dalam Kabinet Ampera, Departemen Minyak dan Gas Bumi dan Departemen Pertambangan dilebur menjadi Departemen Pertambangan. 12. Tahun 1978 : Departemen Pertambangan berubah menjadi Departemen Pertambangan dan Energi. 13. Tahun 2000 : Departemen Pertambangan dan Energi berubah menjadi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
46
14. Tahun 2009 : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral berubah menjadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Perpres no 47/2009 tanggal 3 November 2009.
3.3
Visi Ditjen Migas Visi dari Ditjen Migas adalah terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan bahan
bakar minyak dan gas bumi, gas dan atau cairan dari batubara dan gas metana batubara, serta tercapainya optimalisasi penerimaan negara minyak dan gas bumi dan peningkatan pemanfaatan bahan-bahan lain.
3.4
Misi Ditjen Migas Misi dari Ditjen Migas adalah: 1. Melaksanakan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi, gas, dan atau cairan dari batubara serta gas metana batubara yang menguntungkan Negara. 2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang minyak dan gas bumi. 3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang minyak dan gas bumi. 4. Mendorong pemerataan, pembangunan, pengembangan masyarakat disekitar kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dan peningkatan pelayanan dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). 5. Menumbuhkembangkan industri minyak dan gas bumi nasional beserta industri lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang handal, aman dan ramah lingkungan.
47
6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemanfaatan bahan bakar minyak dan gas bumi, gas, dan atau cairan dari batubara, gas metana batubara serta hasil olahan. 7. Menyusun kebijakan dan menerapkan pengawasan dan pengaturan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang aman, handal dan ramah lingkungan, serta memenuhi keselamatan migas. 8. Menyusun standarisasi mutu, kompetensi, dan teknologi dalam kegiatan minyak dan gas bumi, gas, dan atau cairan dari batubara serta gas metana batubara. 9. Menyusun dan menerapkan spesifikasi bahan bakar yang ramah lingkungan dengan penyempurnaan parameter sesuai dengan perkembangan teknologi dan lingkungan. 10. Mengembangkan keberpihakan kepada perusahaan dalam negeri, industri kecil, dan menengah. 11. Membangun jaringan kerjasama potensi nasional yang terintegrasi melalui masyarakat migas Indonesia. 12. Meningkatkan kehandalan pasokan bahan bakar dan bahan baku. 13. Mengintegrasikan pembangunan sub sektor minyak dan gas bumi dalam pengembangan tata ruang wilayah nasional, regional, dan daerah.
3.5
Tugas dan Fungsi Ditjen Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.
48
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi. 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang minyak dan gas bumi. 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang minyak dan gas bumi. 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
3.6
Struktur Organisasi Ditjen Migas
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Ditjen Migas
49
3.7
Tugas dan Fungsi 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai fungsi : a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas dan evaluasi kinerja serta pengelolaan sistem informasi; c. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan; d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelahaan hukum dan urusan hubungan masyarakat; dan pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
Sekretariat Direktorat Jenderal terbagi dalam empat bagian, yaitu: 1. Bagian Rencana dan Laporan 2. Bagian Keuangan 3. Bagian Hukum 4. Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
50
Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi mempunyai fungsi: a. penyiapan
perumusan
kebijakan
di
bidang
penyiapan
program,
pengembangan investasi, penerimaan negara, pemberdayaan potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi; b. penyiapan
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
penyiapan
program,
pengembangan investasi, penerimaan negara, pemberdayaan potensi dalam negeri,dan kerja sama minyak dan gas bumi; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan
program,
pengembangan
investasi,
penerimaan
negara,
pemberdayaan potensi dalam negeri,dan kerja sama minyak dan gas bumi; penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara, pemberdayaan potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi.
Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi terbagi dalam lima bagian, yaitu: 1. Sub Direktorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi. Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di
51
bidang
penyiapan
program,
rencana
strategis,
pengembangan
dan
pemanfaatan minyak dan gas bumi. Sub Direktorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Program Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Seksi Penyiapan Program Pengembangan Minyak dan Gas Bumi mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program pengembangan minyak dan gas bumi. b. Seksi Penyiapan Program Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi. Seksi Penyiapan Program Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program pemanfaatan minyak dan gas bumi.
2. Sub Direktorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi. Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan investasi minyak dan gas bumi. Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Investasi Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Seksi Pengembangan Investasi Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
52
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan investasi usaha hulu minyak gas bumi. b. Seksi Pengembangan Investasi Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Seksi Pengembangan Investasi Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan investasi usaha hilir minyak gas bumi.
3. Sub Direktorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi. Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara dan minyak gas bumi. Sub Direktorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi. Seksi Perencanaan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan penerimaan negara dan bagi hasil minyak gas bumi. b. Seksi Perhitungan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi. Seksi Perhitungan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
53
norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhitungan penerimaan negara dan bagi hasil minyak gas bumi.
4. Sub Direktorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi. Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan potensi dalam negeri minyak gas bumi. Sub Direktorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: a. Seksi Penggunaan Barang Operasi Minyak dan Gas Bumi. Seksi Penggunaan Barang Operasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rencana penggunaan barang operasi minyak gas bumi. b. Seksi Penggunaan Tenaga kerja Minyak dan Gas Bumi. Seksi Penggunaan Tenaga kerja Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rencana penggunaan tenaga kerja minyak gas bumi.
5. Sub Direktorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.
54
Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program kerja sama minyak gas bumi. Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: a. Seksi Bilateral dan Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi. Seksi Bilateral dan Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program kerja sama bilateral dan dalam negeri minyak gas bumi. b. Seksi Multilateral dan Regional Minyak dan Gas Bumi. Seksi Multilateral dan Regional Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program kerja sama multilateral dan regional minyak gas bumi.
3. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengembangan usaha, serta pengaturan dan pembinaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:
55
a. perumusan pedoman dan prosedur pelayanan usaha hulu minyak dan gas bumi; b. pengurusan pengaturan dan pembinaan pengawasan usaha hulu; c. penyiapan rekomendasi persetujuan pengembangan lapangan pertama, rencana kerja kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), kontrak perpanjangan KKKS dan pengelolaan data; d. penyiapan rekomendasi izin survey umum wilayah terbuka dan survey di Wilayah Kerja (WK) aktif; e. pengelolaan WK, serta penyiapan dan penilaian dokumen penawaran WK.
Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terbagi dalam lima bagian, yaitu: 1. Sub Direktorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional 2. Sub Direktorat Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi 3. Sub Direktorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 4. Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi 5. Sub Direktorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
4.Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengembangan usaha, serta pengaturan dan pembinaan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
56
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan pedoman dan prosedur pelayanan usaha hilir minyak dan gas bumi dan/atau hasil olahan; b. perumusan pengaturan pengawasan usaha hilir minyak dan gas bumi, hasil olahan dan bahan bakar lain; c. perumusan pengaturan Penugasan, Penyediaan, Pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (P3JBT) atau Public Service Obligation; d. penyiapan rekomendasi izin usaha hilir, serta perhitungan tarif fasilitas P3JBT; e. perumusan jenis bahan bakar minyak, bahan bakar gas, Light Petroleum Gas (LPG), Light Natural Gas (LNG), bahan bakar lain, hasil olahan dan produk akhir yang dipasarkan di dalam negeri.
Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi terbagi dalam lima bagian, yaitu: 1. Sub Direktorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi 2. Sub Direktorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi 3. Sub Direktorat Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi 4. Sub Direktorat Niaga Minyak dan Gas Bumi 5. Sub Direktorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar
5. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan pembinaan
57
teknis, serta pembinaan lindungan lingkungan dan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan pedoman dan prosedur kerja; b. perumusan kebijakan teknis serta pengaturan keselamatan operasi dan kelaikan teknis; c. perumusan Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (RSNI) dan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI), serta pemberlakuan standar wajib dan spesifikasi teknik wajib; d.pembinaan lembaga sertifikasi untuk lembaga inspeksi, profesi personil, produk, sistem mutu dan uji laboratorium sesuai kewenangannya; e. pembinaan lindungan lingkungan dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi terbagi dalam lima bagian, yaitu: 1. Sub Direktorat Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi 2. Sub Direktorat Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi 3. Sub Direktorat Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi 4. Sub Direktorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi 5. Sub Direktorat Standarisasi Minyak dan Gas Bumi
58
3.8
Analisis Sistem yang Sedang Berjalan Kebutuhan terhadap data dan informasi mengenai kegiatan eksploitasi
sumber daya alam khususnya volume minyak dan gas bumi menjadi sangat penting dan strategis karena terkait sebagai dasar perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Migas. Disamping itu dari hasil rapat antara pemerintah (Departemen ESDM) dengan anggota DPR RI, meminta pemerintah untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan produksi lifting secara langsung. Konsep pengelolaan minyak dan gas bumi yang berupa bagi hasil dengan sejumlah
perusahaan
minyak
baik
asing
maupun
domestik
yang
dalam
pelaksanaannya sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), menyebabkan data dan informasi mengenai volume minyak dan gas bumi yang dihasilkan secara akurat menjadi suatu kebutuhan bagi semua stakeholder yang terkait. Pada prinsipnya Sistem Monitoring Volume Lifting Minyak dan Gas Bumi terdiri dari 2 (dua) metode pengawasan yaitu: 1.
Sistem Monitoring Volume Lifting Minyak dan Gas Bumi Online Nonrealtime (Berbasis web) adalah sistem pengawasan yang berbasis web interface dimana dalam sistem ini Ditjen Migas mengawasi pergerakan volume produksi dan lifting minyak dan gas bumi melalui data-data real yang dikirim oleh KKKS setiap bulan. Modul yang dimiliki dalam sistem berbasis web interface ini adalah •
Modul Akuisisi Data adalah modul untuk mengakuisisi data yang dibutuhkan sistem ini, sistem akusisi data ini dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu: upload data melalui website lifting migas, mengirimkan data melalui ftp, dan mengirimkan data melalui email
59 •
Modul Back Allocation adalah modul yang menyediakan engine perhitungan back allocation yang menghitung alokasi volume produksi dan lifting minyak dan gas bumi ke masing-masing sumur di daerah penghasil
•
Modul Reporting adalah modul sistem pelaporan yang dihasilkan dari engine perhitungan back allocation sesuai dengan pelaporan yang dibutuhkan Ditjen Migas, Satuan Kerja Sementara Pelaksana (SKSP) dan KKKS.
•
Modul Sistem Informasi Geografis (GIS) adalah modul yang disediakan untuk visualisasi sumur, CTP (Custody Transfer Point), blok migas dan daerah penghasil migas.
2.
Sistem Monitoring Volume Lifting Minyak dan Gas Bumi Online Realtime (Berbasis Scada) adalah suatu sistem berbasis SCADA yang dirancang untuk mengumpulkan data dan menampilkannya secara online di Migas Control Center, dan komponen dari sistem ini antara lain: •
Migas Control Center memiliki peralatan Active & Standby sebagai unit pengumpul/server dengan perangkat lunak Scada OPC server
•
Peralatan di Field terdiri dari Remote Station Unit (RTU) dan atau Electronic Flow Measurement (EFM)
•
Peralatan komunikasi (VSAT, GPRS, Radio Data Transfer) untuk mengirim data volume lifting minyak dan gas bumi
•
Perangkat Lunak Wonderware In Touch 9.5 untuk menampilkan data volume lifting minyak dan gas bumi
•
Database InSQL digunakan untuk menyimpan dan menempatkan data-data.
Kedua sistem tersebut dikendalikan melalui Migas Control Center yang terletak di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Semua data yang terkait dengan
60
sistem monitoring volume lifting minyak dan gas bumi adalah data Negara sehingga terjamin penyimpanannya di Migas Control Center.
3.8.1 Sistem yang Sedang Berjalan 3.8.1.1 Modul monitoring realtime Modul monitoring realtime adalah suatu proses pengawasan lifting menggunakan sistem berbasis SCADA yang dirancang untuk mengumpulkan data dan menampilkannya secara online di Migas Control Center yang terletak di Ditjen Migas. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memasang suatu alat ukur untuk melakukan pendataan CTP (Custody Transfer Point) secara langsung. CTP adalah suatu titik dimana kepemilikan minyak dan gas bumi ditransfer dari penjual/sumber kepada pembeli. Melalui sistem SCADA tersebut, data yang bersumber dari KKKS langsung masuk dan disimpan dalam database yang ada di Ditjen Migas. Selanjutnya data tersebut menghasilkan dokumen laporan pengawasan lifting dan dapat digunakan untuk proses selanjutnya yaitu modul akuisisi.
61
Gambar 3.2 Modul monitoring realtime
3.8.1.2 Modul akuisisi Setelah proses modul monitoring realtime, data yang dihasilkan dapat digunakan untuk modul akuisisi. Modul akuisisi adalah proses untuk memperoleh dan mengumpulkan data. Modul akusisi data ini dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu: upload data melalui website lifting migas, mengirimkan data melalui ftp, dan mengirimkan data melalui email. Flowchart dibawah ini menampilkan modul akuisisi dengan cara upload data. Dimulai dengan upload data yang dilakukan oleh KKKS hingga menghasilkan laporan yang bisa dikonsumsi stakeholder serta publik. Data dari modul akuisisi ini juga dapat digunakan untuk proses selanjutnya yaitu modul Back Allocation yang dilakukan di Ditjen Migas.
62
Gambar 3.3 Modul akuisisi
63
3.8.1.3 Modul Back Allocation Modul Back Allocation adalah proses yang menyediakan engine perhitungan back allocation untuk menghitung alokasi volume produksi dan lifting minyak dan gas bumi ke masing-masing sumur di daerah penghasil. Proses ini hanya melibatkan Ditjen Migas.
Gambar 3.4 Modul Back Allocation
64
3.8.1.4 Modul realisasi Modul realisasi adalah proses untuk menampilkan pencapaian hasil lifting dengan cara memasukkan (entry) data yang dilakukan di Ditjen Migas. Data yang di entry antara lain: data profil daerah penghasil, data wilayah, data prodmap, data KKKS, data prognosa, data ICP, dan data realisasi. Dimana keseluruhan data tersebut dapat dilihat dan diakses melalui website lifting Ditjen Migas.
Gambar 3.5 Modul realisasi
65
3.8.1.5 Modul web Modul web merupakan bagian dari modul realisasi dimana data-data yang telah di entry melalui web dikelola dan disimpan. Sehingga menghasilkan laporan per-KKKS dan laporan per-daerah ICP.
Gambar 3.6 Modul web
66
3.8.2 Diagram Aliran Data 3.8.2.1 Use Case Diagram
Gambar 3.7 Use Case Diagram
67
3.8.2.2 Diagram Konteks Diagram konteks menggambarkan hubungan antara sistem dengan user yang terkait. Dibawah ini adalah gambar diagram konteks dari sistem yang berjalan pada Ditjen Migas:
Gambar 3.8 Diagram Konteks
63 43 68
3.8.2.3 Diagram Nol
Gambar 3.9 Diagram Nol
69 43
3.9
Permasalahan yang Dihadapi Setelah melakukan analisis melalui wawancara kepada pihak Ditjen Migas,
permasalahan yang sedang dihadapi saat ini adalah: 1. Sistem yang digunakan selama ini belum dapat menghasilkan suatu laporan yang cepat, akurat, dan terbarui untuk dapat diakses oleh stakeholder. 2. Data-data yang dikirimkan oleh KKKS masih di entry secara manual melalui form. 3. Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam memasukkan data.
3.10
Usulan Pemecahan Masalah Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi Ditjen Migas saat
ini, maka dibuatlah usulan pemecahan masalah antara lain: 1. Membangun aplikasi basis data berbasis web yang dapat digunakan pihak Ditjen Migas secara internal. 2. Merancang database lifting untuk mendukung aplikasi basis data berbasis web. 3. Menyediakan fasilitas untuk memasukkan data yang dikirim oleh KKKS dengan menggunakan sistem upload berbasis web. 4. Menyediakan fasilitas untuk mengelola, menampilkan, menyimpan, dan menghapus data berbasis web. 5. Menyediakan fasilitas untuk menampilkan pesan error. Sehingga diharapkan dengan aplikasi basis data yang akan dihasilkan dapat membantu Ditjen Migas dalam memonitor dan mengawasi pengelolaan produksi
70 44
minyak dan gas bumi secara efektif dan efisien serta ketersediaan data lifting dapat diakses secara cepat dan akurat.
3.11
Kebutuhan Informasi Pengguna Kebutuhan informasi pengguna berisikan informasi atau data secara umum
yang diperuntukkan untuk pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam aplikasi ini adalah: Tabel 3.1 Kebutuhan Informasi Pengguna Kebutuhan/Data
Keterangan
ICP (Indonesian Crude Price)
Berisikan data ICP seperti tahun, bulan, gross price, dan delete status.
Jabatan
Berisikan data jabatan atau posisi user pada Ditjen Migas.
Jenis minyak
Berisikan data jenis minyak seperti nama jenis minyak, keterangan, dan tipe produk.
Karyawan
Berisikan data karyawan seperti nama karyawan, jabatan, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, telepon, dan foto.
Kontraktor
Kontrak
Sama (KKKS)
Kerja Berisikan data KKKS seperti nama KKKS, alamat, kode pos, telepon, fax, contact person, dan jenis kontrak.
Produksi mapping
Berisikan data produksi mapping seperti KKKS, delete status, Provinsi, dan wilayah
Prognosa
Berisikan data prognosa seperti KKKS, tahun, keterangan, wilayah, MBPD, dan NMMSCF.
Realisasi revenue gas
Berisikan data realisasi revenue gas seperti KKKS, Provinsi, wilayah, bulan, volume, dan harga.
Realisasi revenue minyak
Berisikan data realisasi revenue minyak seperti KKKS, Provinsi, wilayah, nama jenis minyak, bulan, volume, dan harga.
User
Berisikan data user seperti user ID, password, dan
45 71
status user. Wilayah
Berisikan data wilayah seperti nama wilayah, alamat, kota, nomor urut, logo, dan level wilayah.
