BAB 2 TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1
Tinjauan Teoretis
2.1.1 Perusahaan Asuransi Istilah asuransi mengacu pada pertanggungan atau perlindungan finansial yang terkait dengan pergantian kerugian untuk kesehatan, jiwa, properti dan hal lain sebagainya. Usaha utama perasuransian menurut Darmawi (2004) yaitu menerima atau menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (sharing of risk) di antara sejumlah besar nasabahnya. Definisi perusahaan asuransi lebih jelas telah tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 1992 perusahaan di Indonesia bergerak di dua bidang, yaitu: (1) Usaha asuransi, terdiri
dari jenis usaha asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. (2) Usaha penunjang asuransi, terdiri dari jenis usaha pialang asuransi dan pialang reasuransi. Namun, sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan asuransi jiwa saja. Asuransi jiwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1992 adalah asuransi yang memberikan usaha dengan pemberian jasa dalam penanggulangan suatu risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Terkait penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia menurut Peraturan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2008 sebagai perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992, perusahaan asuransi wajib memiliki modal sendiri dengan tahapan sebagai berikut: 1. Paling sedkit sebesar, Rp 40.000.000.000 (empat pluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010. 2. Paling seidkit sebesar Rp 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2012. 3. Paling sedikit sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
No.
73
tahun
1992
tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, perusahaan asuransi setiap saat harus menjaga tingkat solvabilitas. Tingkat solvabilitas adalah selisih antara kekayaan yang diperkenankan dengan jumlah kewajiban dan modal disetor yang dipersyaratkan. Kewajiban merupakan semua jenis kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung dan kepada pihak lain yang menjadi kewajiban perusahaan
asuransi. Sedangkan kekayaan yang diperkenankan yaitu kekayaan yang dimiliki dan diakui dalam perhitungan tingkat solvabilitas. Dalam
Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menyebutkan bahwa perusahaan asuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas minimal atau Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) 120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang terdiri dari: 1. Kegagalan pengelolaan kekayaan. 2. Ketidaksimbangan antara proyeksi arus kas kekayaan dan kewajiban. 3. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang. 4. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan. 5. Ketidakcukupan
premi
akibat
perbedaan
hasil
investasi
yang
diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh. 6. Ketidakmampuan pihak
reasuradur untuk
memenuhi
kewajiban
pembayaran klaim. Selain tingkat solvabilitas, perusahaan asuransi harus memiliki dan menerapkan retensi sendiri yang besarnya didasarkan pada kemampuan keuangan dan tingkat risiko yang dihadapi, hal ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, batas tingkat retensi sendiri harus didasarkan pada kekuatan modal perusahaan yaitu maksimal 300% dari modal sendiri. Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
No.
73
tahun
1992
tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, setiap perusahaan asuransi dan reasuransi harus membentuk cdangan teknis sesuai
dengan jenis asuransi
yang
diselenggarakan, yaitu: 1. Cadangan teknis asuransi kerugian, terdiri dari cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan dan cadangan klaim. 2. Cadangan asuransi jiwa, terdiri dari cadangan atas premi, cadangan premi anuitas, cadangan atas premi yang belum merupakan pendaptan dan cadangan klaim. Dalam
Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, perusahan asuransi harus menjaga perimbangan antara investasi dengan cadangan teknis dan hutang klaim. Dalam hal ini jumlah invesasi sekurang-kurangnya harus sebesar cadangan teknis ditambah dengan hutang klaim. Penetapan reasuransi dan deposito yang dijaminkan, harus disesuaikan dengan kenaikan cadangan premi.
2.1.2 Financial distress Hampir semua perusahaan pasti pernah mengalami kondisi kesulitan keuangan atau yang biasa dikenal dengan financial distress. Kondisi seperti ini umumnya perusahaan tidak mampu membayar atau memenuhi kewajibankewajibannya atau insolvency (Ross et al., 1996), baik disebabkan karena manajemen tidak dapat mengelola perusahaannya dengan baik maupun faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Financial distress menurut Gitman (dalam Agusti, 2013) dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: 1.
Bussiness failure, atau kegagalan bisnis menggambarkan keadaan: a.
Realized rate of return dari modal yang diinvestasikan secara signifikan terus menerus lebih kecil dari rate of return pada investasi sejenis.
b.
Perusahaan tidak dapat menutupi biaya perusahaan.
c.
Perusahaan mengalami kerugian operasional selama beberapa tahun atau memiliki return yang lebih kecil dari pada biaya modal (cost of capital).
2.
Insolvency, atau tidak solvable dapat diartikan sebagai: a.
Technical insolvency timbul perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya pada saat jatuh tempo.
b.
Accounting insolvency, perusahaan memiliki negative networth, secara akuntansi memiliki kinerja buruk (insolvent), hal ini terjadi apabila nilai buku dari kewajiban perusahaan melebihi nilai buku dari total harta perusahaan tersebut.
3.
Bangkruptcy, adalah kesulitan keuangan yang mengakibatkan perusahaan memiliki negative stockholhers equity atau nilai pasiva perusahaan lebih tinggi dari niali wajar harta perusahaan.
Dalam konteks industri asuransi, kerugian terjadi apabila jumlah modal dan total penerimaan premi lebih kecil daripada total akumulasi dari klaim yang harus dibayarkan. Hal ini disebabkan ketidakmampuan perusahaan asuransi untuk membayar total klaim. Kerugian atau laba negatif merupakan salah satu tanda perusahaan tersebut mengalami financial distress, dan kondisi seperti ini merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya likuidasi atau kebangkrutan (Platt dan Platt, 2002). Penelitian Marliza (2009) menjelaskan bahwa kondisi financial distress menurut Hofer (1980) dan Whitaker (1999) diukur dengan adanya laba bersih negatif beberapa tahun berturut-turut, hal yang sama juga di katakan oleh Almilia dan Kristijadi (2003), dan Luciana (2006). Platt dan Platt (2002), Lau (1998), Elloumi dan Gueyie (2001) juga menegaskan bahwa perusahaan yang mengalami financial distress ditandai dengan salah satu kejadian berikut: mengalami laba operasi bersih negatif selama beberapa tahun, Earning Per Share (EPS) negatif, menghilangkan pembayaran deviden, dan restrukturisasi
keuangan atau
pemberhentian tenaga kerja. 2.1.3 Rasio-Rasio Keuangan Perusahaan Asuransi Laporan keuangan merupakan cerminan dari kinerja suatu perusahaan terkait dengan pengelolaan keuangan, apakah perusahaan telah berjalan sesuai
dengan tujuan perusahaan atau tidak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara analisis laporan keuangan melalui rasio-rasio keuangan. Menurut Marliza (2014) analisis laporan keuangan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan, untuk menilai kinerja perusahaan melalui berbagai macam variabel atau indikator dari laporan keuangan. Karakteristik pada perusahaan asuransi berbeda dengan perusahaanperusahaan yang lain, sehingga jenis-jenis perkiraan dalam laporan keuangannya juga berbeda. Menurut Marliza (2014) perbedaan tersebut pada umumnya terletak pada fungsi underwriting (pengelolaan risiko) dan fungsi penanganan klaim, sehingga perlunya penyesuaian pada beberapa rasio keuangan. Salah satu alat yang di gunakan dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan asuransi adalah Early Warning Sistem. Alat ini dibuat oleh lembaga pengawas badan asuransi Amerika Serikat yaitu The National Association of Issurance Commissioners (NAIC), dan dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kesehatan keuangan pada perusahaan asuransi (Satria, 1994). Adapun rasio-rasio yang terkandung dalam early warning system tersebut antara lain: 1. Rasio Margin Solvensi Rasio margin solvensi (solvency margin ratio) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur solvabilitas perusahaan asuransi. Menurut Satria (1994) Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan keuangan perusahaan dalam mendukung kewajiban yang mungkin timbul dari penutupan risiko yang
telah dilakukan. Rasio ini menurut Satria (1994) dapat dirumuskan sebagai berikut:
Rasio Margin Solvensi =
Modal Disetor, Cadangan Khusus, Laba Premi Neto
Modal disetor, cadangan khusus, dan laba (laba ditahan) disebut juga dana pemegang saham atau modal sendiri atau surplus (net worth). Sedangkan premi neto adalah hasil bersih premi bruto dikurangi dengan premi reasuransi. Rendahnya rasio ini menggambarkan adanya risiko yang tinggi sebagai akibat terlalu tingginya penerimaan risiko (Satria, 1994). Menurut Djaie dan Murtanto (2001) batasan normal untuk rasio ini adalah minimum 33,33%. 2. Rasio Beban Klaim Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung untuk meminta pembayaran sesuai dengan perjanjian yang disebabkan terjadinya kerugian yang dialami oleh tertangung. Untuk mengetahui pengalaman klaim (loss ratio) perusahaan asuransi yang terjadi serta kualitas usaha penutupannya dapat dilihat dari rasio beban klaim (incurred loss ratio). Rasio ini menurut Satria (1994) dapat dirumuskan sebagai berikut:
Rasio Beban Klaim =
Beban Klaim Pendapatan Premi
Beban klaim sendiri merupakan klaim dikurang cadangan klaim tahun lalu ditambah cadangan klaim tahun berjalan. Pada dasarnya rasio ini menurut
Priyantina (2010) mencerminkan besarnya porsi premi yang dikembalikan kepada tertanggung atau pemegang polis sebagai manfaat dari perlindungan asuransi. Rasio ini sangat mempengaruhi perusahaan asuransi dalam menghasilkan laba, serta menjaga likuiditas perusahaan (Satria, 1994). Tingginya beban klaim memberikan informasi tentang buruknya proses underwriting dan penerimaan penutupan risiko, sehingga analisis terhadap klaim masih perlu dilakukan untuk setiap jenis asuransi. Menurut Nurfadila (2015) rasio beban klaim memiliki batas normal maksimal adalah 100%. 3. Rasio Pertumbuhan Premi Rasio pertumbuhan premi (premium growth ratio) merupakan salah satu rasio stabilitas premium dimana rasio yang mengukur mengenai kemampuan perusahaan dalam mengukur kestabilan operasi dengan menggunakan premi secara efektif dan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan yang terjadi pada jumlah premi. Rasio pertumbuhan premi menggambarkan kenaikan/penurunan yang tajam pada volume premi neto memberikan indikasi kurangnya tingkat kestabilan kegiatan usaha perusahaan (Budiarjo, 2015). Rasio ini menurut Satria (1994) dapat dirumuskan sebagai berikut:
Rasio Pertumbuhan Premi =
Kenaikan/Penurunan Premi Neto Premi Neto Tahun Lalu
Premi neto dapat diketahui dari pengurangan total bersih premi bruto dengan premi reasuransi. Perusahaan dengan angka pertumbuhan premi yang datar atau menurun mengindikasikan perusahaan sedang mengalami kekurangan
modal atau kurangnya persaingan dengan kompetitor lain (Marliza, 2014). Selain itu, pertumbuhan premi yang tajam juga terkait dengan penurunan standar underwriting dan peningkatan risiko underwriting (Borde, Chambliss dan Madura, 1994). 4. Rasio Likuiditas Rasio likuiditas (liability to assets ratio) mengukur kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya dan untuk mengetahui apakah kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi solven atau tidak. Rasio ini menurut Satria (1994) dapat dirumuskan sebagai berikut:
Rasio Likuiditas =
Total Kewajiban Total Kekayaan yang Diperkenankan
Kewajiban dalam perusahaan asuransi adalah semua jenis kewajiban kepada tertanggung atau pemegang polis dan pihak lain yang menjadi kewajiban perusahaan asuransi, sedangkan kekayaan yang diperkenankan adalah asset yang dimiliki dan dikuasai dalam perhitungan solvabilitas (Marliza, 2014). Kekayaan yang diperkenankan berdasarkan Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi merupakan kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam bentuk investasi dan bukan investasi. Kekayaan dalam bentuk investasi yang dimaksud adalah: a. Deposito berjangka, berdasarkan nilai nominal. b. Sertifikat deposito,berdasarkan nilai tunai.
c. Saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar. d. Obligasi dan Medium Term Note, berdasarkan nilai pasar. e. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia, berdasarkan biaya perolehan setelah amortisasi premi dan diskonto, dan berdasarkan harga pasar atau estimasi nilai wajar bila harga pasar tidak tersedia. f. Unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih. g. Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), berdasarkan nilai ekuitas. h. Bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penjaman. i. Pinjaman hipotik, berdasarkan nilai sisa pinjaman j. Pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman. Sedangkan kekayaan yang dalam bentuk bukan investasi yang dimaksud adalah: a.
Kas dan bank, berdasarkan nilai nominal.
b.
Tagihan premi penutupan langsung, berdasarkan nilai sisa tagihan.
c.
Tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan.
d.
Tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan
e.
Perangkat keras komputer, berdasarkan nilai buku.
f.
Bangunan dengan hak strata (strata tilte) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai.
Menurutu Djaie dan Murtanto (2001) batasan normal untuk rasio likuiditas adalah maksimum 100%. Semakin tinggi tingkat rasio likuiditas mengindikasikan adanya masalah pada likuiditas dan perusahaan kemungkinan besar mengalami kondisi tidak solven, sehingga perlu dilakukan analisis tingkat kecukupan cadangan (reserve adequency) serta kestabilan dan likuiditas dan kekayaan yang diperkenankan (admitted assets) (Satria, 1994). 2.1.4 Return on Asset Return On Asset (ROA) merupakan salah satu kelompok rasio keuangan profitabilitas. Secara umum rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki dalam menghasilkan laba. Rasio ini menurut (Kleffner, 2006) dapat dirumuskan sebagai berikut:
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
Return on asset sebagai proksi
Laba Setelah Pajak Total Aktiva rasio profitabilitas perusahaan asuransi
diukur dari kegiatan underwriting dan operasional perusahaan. Menurut BarNiv dan McDonald (dalam Kleffner, 2009) Profitabilitas yang tinggi menandakan manajemen yang lebih efisien dan risiko yang lebih rendah.
2.1.5 Ukuran Perusahaan Selain rasio-rasio di atas, penelitian ini menambahkan ukuran perusahaan (size) sebagai salah satu rasio yang di tengarahi mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kondisi financial distress perusahaan asuransi. Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007)
ukuran perusahaan dapat
dinyatakan dalam total aktiva, total penjualan, dan kapitalisasi pasar dengan anggapan bahwa semakin besar aset perusahaan maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan semakin banya perputaran uang, dan semakin besar kapitalisasi pasar semakin besar pula perusahaan dikenal oleh masyarakat. Namun, dari ketiga ukuran tersebut total aktiva relatif lebih efektif dalam mengukur ukuran perusahaan dikarenakan total aktiva lebih stabil dibandingkan menggunakan ukuran total penjualan dan kapitalisasi pasar. Untuk menentukan ukuran perusahaan menurut Kleffner (2006) dengan cara menggunakan logaritma natural dari total aset. secara matematis rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Ukuran Perusahaan = ln Total Aset
2.2 Rerangka Pemikiran
Prediksi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi Financial distress dengan rasio keuangan perusahaan asuransi dan rasio keuangan lainnya
(-
(+)
(+)
(+)
(-
Rasio Margin Solvensi
()
)
Rasio Beban Klaim
Rasio Pertumbuhan Premi
Rasio Likuiditas
Return On Asset
)
Rasio Ukuran Perusahaa n
Kondisi Financial Distress
Y=0 Perusahaan yang tidak mengalami kondisi Financial Distress
Y=1 Perusahaan yang mengalami kondisi Financial Distress
Gambar 1 Rerangka Pemikiran 2.3
Perumusan Hipotesis
a. Pengaruh Rasio Margin Solvensi Terhadap Kondisi Financial Distress Rasio margin solvensi mengukur seberapa besar kemampuan keuangan perusahaan dalam mendukung kewajiban yang mungkin timbul dari penutupan risiko yang telah dilakukan. Menurut Satria (1994) rendahnya rasio margin solvensi menggambarkan tingginya penerimaan risiko. Semakin besarnya risiko
yang dihadapi perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya financial distress suatu perusahaan asuransi. Berdasarkan fakta tersebut sehingga dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut: H1: Rasio margin solvensi berpengaruh negatif terhadap financial distress. b. Pengaruh Rasio Beban Klaim Terhadap Kondisi Financial Distress Menurut Satria (1994) rasio beban klaim merupakan rasio yang mengambarkan pengalaman klaim yang terjadi serta kualitas usaha penutupannya, sehingga dalam perusahaan asuransi rasio ini sangat mempengaruhi perusahaan dalam menghasilkan laba, serta menjaga likuiditas perusahaan. Ambrose dan Seward (dalam Marliza, 2014) menyebutkan bahwa tingginya rasio beban klaim semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya financial distress. Hal ini karena rendahnya pendapatan perusahaan yang berupa premi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut: H2: Rasio beban klaim berpengaruh positif terhadap financial distress. c. Pengaruh Rasio Pertumbuhan Premi Terhadap Kondisi Financial Distress Rasio pertumbuhan premi digunakan untuk mengukur tingkat stabilitas premi perusahaan asuransi. Adanya kenaikan/penurunan yang tajam pada volume premi neto memberikan indikasi kurangnya tingkat kestabilan kegiatan usaha perusahaan (Budiarjo, 2015). Rendahnya tingkat kestabilan kegiatan usaha perusahaan asuransi yang ditandai dengan kenaikan premi secara tajam (rapid premium growth) dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya financial distress (Marliza, 2011). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:
H3: Rasio Pertumbuhan Premi berpengaruh positif terhadap financial distress. d. Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Kondisi Financial Distress Rasio likuditas yang tinggi menunjukkan pengaruh negatif dan menunjukan adanya masalah likuiditas dan perusahaan kemungkinan besar dalam kondisi yang tidak solven sehingga perlu di analisis terhadap tingkat kecukupan cadangan serta kestabilan dan likuiditas kekayaan yang diperkenankan. Penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2013) menunjukkan bahwa likuiditas (liability to asset ratio) berpengaruh positif terhadap terjadinya financial distress. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio likuiditas suatu perusahaan semakin besar pula kemungkinan perusahaan dalam kondisi financial distress. Sehingga dapat disimpulkan hipoteseis keempat sebagai berikut: H4: Rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap financial distress. e. Pengaruh Return on Asset Terhadap Kondisi Financial Distress Return on asset sebagai proksi rasio profitabilitas, dimana rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki dalam menghasilkan laba. Rendahnya rasio tersebut mengindikasikan ketidakefektivan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba, sehingga perusahaan akan mengalami kerugian. Penelitian Kleffner (2006, 2009) menunjukkan bahwa return on asset berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya financial distress. Artinya perusahaan asuransi dengan return on Asset yang rendah mempunyai kemungkinan terjadinya financial
distress. Adapun hipotesis kelima berdasarkan ulasan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: H5: Return on Asset berpengaruh negatif terhadap financial distress. e. Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Kondisi Financial Distress Ukuran perusahaan menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) merupakan proksi dari total aset dengan anggapan bahwa semakin besar aset perusahaan maka semakin banyak modal yang ditanam, sehingga perusahaan dapat mengelola aset untuk kelangsungan operasi perusahaan asuransi. Beberapa peneliti yang pernah dilakukan seperti BarNiv dan Hershbarger; Cummins, Harrington, dan Klein (dalam Kleffner, 2009) menemukan bahwa kebanyakan perusahaan perusahaan yang mengalami kondisi insolvent (financial distress) merupakan perusahaan asuransi dengan ukuran perusahaan (size) yang kecil. Artinya semakin kecil rasio ini maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya financial distress. Sehingga hipotesis keenam dapat dirumuskan sebagai berikut: H6: Ukuran perusahaan (size) berpengaruh negatif terhadap kondisi financial distress
