12
BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Mertokusumo5 hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban oleh hukum. Mertokusumo6 mempertegas kembali bahwa hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan pengertian dari kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Menurut Mertokusumo7 kewajiban adalah suatu beban yang bersifat kontraktual. Pada dasarnya sejak lahirnya kewajiban sudah lahir pula tanggung jawab, tanggung jawab diartikan sebagai beban yang bersifat moral. Artinya antara kewajiban dan tanggung jawab saling mempunyai keterkaitan. Berdasarakan penjelasan hubungan hukum diatas, penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai hubungan hukum dalam akad pembiayaan musyarakah di PT. Bank Muamalat Indonesia. Menurut penulis, hubungan hukum dalam
akad pembiayaan musyarakah di PT. Bank Muamalat
Indonesi adalah hak dan kewajiban yang terdapat pada akad pembiayaan Musyarakah 5
Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,hlm.41 Ibid., hlm. 49 7 Ibid., 6
13
di PT. Bank Muamalat Indonesia. Akad dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dan Penyaluran dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah8 adalah kesepakatan tertulis antara Bank dan nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Musyarakah menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian sesuai dengan porsi dana masingmasing9 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah10. Pembiayaan musyarakah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSNMUI/IV/2000 adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan
8
Lihat pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah 9 Lihat pasal 19 ayat (1) huruf c Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 10 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
14
kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan11. Berdasarkan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah setiap perbankan syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah. prinsip syariah tersebut difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, untuk selanjutnya dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia12 . Ketentuan tersebut diperkuat dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah bahwa dalam melaksanakan kegiatan penghimpuana dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa, bank wajib memenuhi prinsip syariah. Menurut penulis, berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, landasan hukum akad pembiayaan musyarakah di PT. Bank Muamalat Indonesia adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Maka hubungan hukum pada akad pembiayaan musyarakah di PT. Bank Muamalat Indonesia harus merujuk dan wajib tunduk pada hubungan hukum yang telah diatur pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tetang Pembiayaan Musyarakah
11 12
Ibid., Lihat pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
15
Oleh karena itu, Penulis bermaksud melakukan penelitian ini adalah untuk mencari data-data atau fakta, dalam hal ini data mengenai bagaimana PT. Bank Muamalat Indonesia membuat ketentuan mengenai hubungan hukum pada akad pembiayaan musyarakah Dengan demikian, maka kegunaan penelitian ini bagi perkembangan ilmu pengetahuan adalah, sebagai bahan wacana keilmuan baru dibidang hukum. Adapun kegunaan dibidang praktis akan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi serta menganalisa peraturan-peraturan yang terkait. B.Perumusan Masalah Istanto13menyatakan bahwa permasalahan adalah sesuatu yang hendak diungkapkan kebenarannya, dalam buku yang sama Kerlinger menyatakan bahwa permasalahan adalah pertanyaan mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel. Dari uraian mengenai pengertian masalah diatas, maka fokus dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum para pihak pada akad pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia?
13
F. Sugeng Istanto, 2007, Penelitian Hukum, CV Ganda, Yogyakarta, hlm.16
16
C. Tujuan Penelitian Melalui rumusan masalah tersebut, maka penulis melalui karya tulis ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum pada akad pembiayaan musyarakah di PT. Bank Muamalat Indonesia D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang mempunyai peran penting di dalamnya, diantara manfaat-manfaat yang ingin dicapai penulis sebagai berikut 1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi
penelitian awal yang
memberikan data-data yang terjadi dilapangan, mengenai hubungan hukum dalam akad pembiayaan musyarakah di PT.Bank Muamalat Indonesia. 2. Bagi Institusi Perbankan Syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahwan evaluasi mengenai ketentuan hubungan hukum dalam akad pembiayaan musyarkah di PT. Bank Muamalat Indonesia E. Keaslian Penelitian Sepanjang pengetahuan dan pengamatan penulis di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai akad pembiayaan musyarakah Penelitian tersebut meliputi:
17
1. Penelitian yang dilakukan oleh Andri Mulyadi14 a. Judul penelitiannya adalah pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah pada Baitul Maal Wat Tamwil ( BMT ) Projo Artha Sejahtera di Bantul b. Rumusan permasalahannya 1) Bagaimanakah tanggung jawab Baitul Maal wat Tamwil Projo Sejahtera di Bantul terhadap pihak ke tiga yang ikut menyertakan modal dalam pembiayaan musyarakah? 2) Bagaimana tanggung jawab nasabah apabila terjadi kerugian dalam usahanya yang dibiayai dengan pembiayaan musyarakah pada baitul maal wat Tamwil Projo Artha Sejahtera Bantul? 3) Bagaimanakah peranan notaris dalam pelaksanaan akad musyarakah pada Baitul Maal wat Tamwil Projo Artha Sejahtera di bantul? 2. Penelitian yang dilakukan Riniyati15 a. Judul penelitiannya efektivitas pembiayaan musyarakah pada bank syariah ( studi kasus pada PT. Bank Negara Indonesia ( persero) TBK Kantor Cabang Syariah Padang
14
Andri mulyadi, 2009, pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah pada Baitul Maal Wat Tamwil ( BMT ) Projo Artha Sejahtera di Bantul, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 15 Riniyati, 2008, Efektivitas Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah ( Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia ( Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Padang, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,Yogyakarta.
18
b. Rumusan permasalahannya 1) Bagaimana pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Negara Indonesia ( persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Padang? 2) Apa
hambatan
atau
kendala
pelaksanaan
Pembiayaan
Musyarakah pada PT. Bank Negara Indonesia ( persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Padang? 3) Bagaimana relevansi notaris dalam pembiayan musyarakah? 3. Penelitian yang dilakukan oleh Syafri Gestunof16 a. Judul penelitiannya adalah pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru b. Rumusan permasalahannya 1) Apakah pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada PT.BNI Syariah Cabang Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 2) Apakah kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan musyarakah pada PT. BNI Syariah? Adapun perbedaan hasil penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah terletak pada rumusan masalah. Penulis mencoba untuk mengetahui dan menganalisis
16
Syafri Gestunof, 2011, Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
19
bagaiman hubungan hukum para pihak pada akad pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Namun apabila dikemudian hari ditemukan bahwa ternyata pernah dilaksanakan dengan objek penelitian yang sama, maka penelitian ini dapat melengkapi penelitian terdahulu
