BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Menurut Dr.Singleton (dalam Tjahjono et al, 2013), zaman Mesir kuno dipercayai sebagai awal kemunculan ilmu akuntansi forensik. Ketika itu, orang yang menjadi tangan kanan raja bertindak sebagai akuntan forensik. Mereka biasanya dipercayai untuk menjaga gandum, emas, dan aset lainnya yang dimililiki oleh raja. Mereka yang menjadi orang kepercayaan raja harus memiliki sifat dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi. Semenjak itu, akuntansi forensik dikenal dan terus berkembang. Akuntansi forensik mendapat perhatian masyarakat dan kaum praktisi karena adanya fraud dalam dunia bisnis maupun pemerintahan. Kasus fraud pertama yang terjadi di dunia bisnis adalah kasus perusahaan South Sea Bubble. Kejatuhan perusahaan South Sea Bubble terjadi di sekitar tahun 1720, yang ditandai dengan kejatuhan harga sahamnya dari 1000 pounsterling ke level 150 pounsterling. Perusahaan South Sea Bubble diduga memainkan harga saham perusahaannya yang mengakibatkan para pemegang saham curiga termasuk para parlemen Inggris (Tjahjono et al, 2013). Akuntansi forensik kembali menjadi bahan perhatian ketika digunakan untuk menangkap seorang penjahat kelas dunia di Amerika yang selalu lolos dari tuduhan hukum, yaitu Al-Capone. Frank J. Wilson, yang menjadi akuntan forensik menemukan
cara untuk menangkap Al-Capone sewaktu menginvestigasi buku besar penerimaan kas yang ada di rumah judi (Tjahjono et al, 2013). Indonesia dan beberapa Negara Asia lainnya mengalami krisis keuangan pada tahun 1997. Akibat krisis keuangan ini, akhirnya pemerintah Indonesia meminta bantuan keuangan dari International Monetary Fund (IMF). Permintaan bantuan dari IMF ini diikuti dengan aksi penyehatan perbankan Indonesia yang dikenal dengan agreed-upon diligence process (ADDP). ADDP ini contoh dari audit investigatf. Oleh karena itu, krisis keuangan inilah yang menjadi titik awal kemunculan akuntansi forensik di Indonesia. Akan tetapi, ADDP ini belum cukup untuk menarik perhatian atas akuntansi forensik di Indonesia. Perkembangannya masih jauh dari dari harapan. Kesuksesan akuntansi forensik baru terlihat dalam kasus Bank Bali. Ketika itu, auditor dari KAP PricewaterhouseCoopers (PWC) berhasil menujukkan arus dana yang rumit. Arus dana tersebut dirangkum menjadi diagram seperti cahaya yang keluar dari sang surya. Diagram tersebut sebagai bukti kesuksesan akuntansi forensik. Akuntansi forensik di Indonesia lebih digunakan untuk memberantas kasus korupsi. Lembaga negara yang banyak memakai jasa akuntansi forensik adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akuntansi forensik merupakan senjata yang dapat diandalkan untuk membantu pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan hal yang banyak dan sering dibicarakan di Indonesia. Hampir di setiap komponen pemerintahan ditemukan kasus korupsi. Indonesia merupakan salah satu negera yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Transparency International di tahun 2013, Indonesia memiliki Indeks
Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 32. Angka tersebut masih tergolong cukup tinggi karena masih dibawah rata-rata IPK ASEAN, yaitu sebesar 40. Korupsi di Indonesia sering dikaitkan dengan fenomena gunung es. Konsep gunung es ini muncul karena hanya sebagian kecil korupsi yang terjadi dapat diselesaikan dan diinvestigasi, selebihnya bisa diidentifikasi tetapi tidak diselesaikan dan persentase terbesar adalah korupsi yang tidak dapat terdeteksi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa korupsi yang terungkap sampai saat ini masih sebagian kecil dari berbagai tindakan fraud lainnya yang terjadi di orgainisasi (Tuanakotta, 2010). Di dunia, terdapat organisasi yang secara khusus menangani fraud. Organisasi ini bernama Association of Ceritified Fraud Examiners (ACFE). Organisasi ini secara aktif memberikan pelatihan dan edukasi terkait hal anti-fraud. Tiap tahunnya ACFE melakukan penelitian terkait hal fraud dan mengeluarkan laporan yang diberi nama “Report to The Nations: On Occupational Fraud and Abuse”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh ACFE pada tahun 2012 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun rata-rata organisasi selalu kehilangan 5% dari pendapatannya karena fraud. Penelitian yang dilakukan oleh ACFE ini melibatkan seluruh jaringan CFE di dunia, termasuk di Indonesia. Hasil lainnya dari penelitian yang dilakukan oleh ACFE menunjukkan bahwa pengambilan aset merupakan fraud yang paling banyak terjadi sedangkan kecurangan laporan keuangan merupakan fraud yang paling jarang terjadi. Akan tetapi, jika dilihat dari nilai nominal kerugian atas fraud yang terjadi, kecurangan atas laporan keuangan
memiliki nilai kerugian yang terbesar dan pengambilan aset memiliki nilai kerugian terkecil. Sedangkan, untuk korupsi berada ditengah-tengah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 45% pelaku tindakan fraud berusia 41-45 tahun. Pria lebih memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan fraud, hal ini dibuktikan dengan dua per tiga dari keseluruhan kasus memiliki pelaku berjenis kelamin pria. Pelaku tindakan fraud sebagian besar adalah manager dan pegawai biasa. Akan tetapi, jika dilihat dari nilai kerugiannya, pemilik atau jabatan eksekutif merupakan jabatan yang menyebabkan kerugian terbesar. Atas hal-hal yang dijelaskan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian serupa dengan yang telah dilakukan oleh ACFE yaitu identifikasi dan analisis fraud. Akan tetapi, penelitian ini berfokus pada salah satu fraud, yaitu kasus tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan penjabaran yang komprehensif terkait dengan tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia khusus pada tahun 2011 sampai dengan 2013.
1.2
Permasalahan studi Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Siapa pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia? Berapa umur mayoritas pelaku tindak pidana korupsi? Apakah mayoritas jenis kelamin pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia? Apakah jabatan atau posisi pelaku tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana skema tindakan atau modus operandi tindak pidana korupsi di Indonesia?
3. Berapa besar nilai kerugian yang diderita negara dilihat dari frekuensi keterjadian tindak pidana korupsi? Jabatan apa yang memberikan nilai kerugian terbesar dalam tindak pidana korupsi? 4. Apakah pelaku melakukan tindak pidana korupsi secara sendiri atau terdapat pihak yang bekerjasama? Dengan siapa kecenderungan pelaku bekerjasama untuk melakukan tindak pidana korupsi? 5. Berapa lama rentang waktu dari pelaku melakukan tindak pidana korupsi sampai dengan terdapat keputusan Mahkamah Agung? 6. Bagaimana implikasi terhadap audit investigatif yang dilakukan oleh BPK? 7. Apakah langkah prevensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini dilakukan, antara lain: 1. Mengidentifikasi pelaku tindak pidana korupsi di Indonsia. 2. Mengidentifikasi skema atau pola tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. 3. Mengidentifikasi nilai kerugian yang diderita oleh negara.. 4. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsiyang terjadi di Indonesia. 5. Mengidentifikasi lama proses pengadilan pelaku tindak pidana korupsi 6. Mengidentifikasi implikasi terhadap program audit investigatif yang dilakukan
oleh BPK.
7. Memaparkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya
tindakan korupsi di pemerintahan.
1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian ini berguna bagi: 1. Pemerintah: Penelitian ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam mendalami dan memahami kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan mengetahui pola tindakan dan modus operandi, pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat lebih menentukan teknik pemeriksaan dalam program audit dan pola penyelidikan dalam audit investigasi yang lebih tepat. Selain itu, dengan mengetahui siapa pelaku tindak pidana korupsi, dapat membantu fokus pengawasan terkait dengan sistem pengendalian. Pemerintah dapat
melakukan
pengawasan
terhadap
pihak-pihak
yang
memiliki
kecenderungan melakukan tindak pidana korupsi. Pemerintah dapat melaksanakan beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di dalam pemerintahan. 2. Masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya laten korupsi. Diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif membantu pemberantasan korupsi. Dengan demikian, dana atau uang negara dapat lebih dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan yang lebih optimal.
1.5
Sistematika Penulisan Bab I
Pendahuluan Dalam bab ini dibahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
Bab II Landasan Teori Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan referensi yang digunakan untuk mendukung penelitian. Bab III Metode Penelitian Bab ini menjelaskan tentang tipologi penelitian yang terdiri atas populasi dan sampel penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Bab IV Analisis dan Pembahasan Bab ini membahas tentang hasil penelitian. Bab V Penutup Bab ini terdiri aas kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan harapan untuk penelitian berikutnya.
