BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Sekarang daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah kabupaten diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya, agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan. Kabupaten Garut adalah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah daerah kabupaten Garut, pemerintah provinsi Jawa Barat, maupun oleh pemerintah pusat. Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang pada garis besarnya
1
2
ditempuh dengan usaha intensifikasi yang artinya suatu tindakan atau usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti. Usaha intensifikasi ini mempunyai ciri utama yaitu usaha untuk memungut sepenuhnya dan dalam batas-batas ketentuan yang ada. Sedangkan usaha ekstensifikasi adalah usaha untuk mencari dan menggali potensi sumbersumber pendapatan daerah yang baru atau belum ada. Berdasarkan Pasal 157 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri dari: 1.
2. 3.
Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d. Lain-lain PAD yang sah Dana perimbangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah PAD berperan besar terhadap proses pelaksanaan pembangunan daerah,
karena PAD digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya. Masih lemahnya kemampuan PAD memacu Pemerintah Daerah untuk semakin giat menggali potensi daerah guna meningkatkan penerimaan PAD. Sehingga proses penyusunan anggaran merupakan proses yang sangat berpengaruh besar dalam penetapan target dari penerimaan PAD pada periode berikutnya, karena target tersebut merupakan tolok ukur dari kinerja Pemerintah Daerah dalam hal menggali potensi daerah dalam rangka peningkatan PAD. Dalam penyusunan anggaran periode berikutnya diperlukan data realisasi pendapatan tahun berjalan yang digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan anggaran itu sendiri. Hal tersebut berlaku pula dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode berikutnya. Masalah yang dihadapi sekarang adalah bagaimana Pemerintah Daerah (dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah) menyusun APBD pada periode berikutnya berdasarkan realisasi PAD periode berjalan agar menjadi suatu
3
rancangan anggaran yang sesuai dengan potensi yang ada dan juga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.. Berikut ini
ditampilkan data mengenai perkembangan PAD dan APBD
kabupaten Garut selama lima tahun terakhir, dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005 yang dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.1 Besarnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) & Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2001 s/d Tahun Anggaran 2005 (dalam jutaan rupiah) Tahun
Realisasi PAD
Tahun
APBD
Berikutnya 2001
Rp 19.977,74
2002
Rp 479.529,54
2002
Rp 30.367,81
2003
Rp 590.959,78
2003
Rp 35.000,90
2004
Rp 647.886,39
2004
Rp 40.545,87
2005
Rp 720.447,43
Sumber: DIPENDA kabupaten Garut
PAD kabupaten Garut seperti terlihat dalam tabel 1.1, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Demikian juga dengan APBD yang memperlihatkan perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukan hubungan yang searah antara realisasi PAD dengan APBD. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang realisasi PAD kabupaten Garut terutama mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan APBD periode berikutnya dan bermaksud menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul : “Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode Berikutnya” (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Garut).
4
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan
latar
belakang
penelitian
diatas,
maka
penulis
mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah kabupaten Garut.
2.
Bagaimana prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Daerah kabupaten Garut.
3.
Bagaimana pengaruh realisasi PAD terhadap penyusunan APBD periode berikutnya.
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah kabupaten Garut.
2.
Untuk mengetahui prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Daerah kabupaten Garut.
3.
Untuk mengetahui pengaruh realisasi PAD terhadap penyusunan APBD periode berikutnya.
1.4 Kegunaan Penelitian Penelitian yang penulis lakukan diharapkan akan mempunyai kegunaan antara lain: 1.
Kegunaan akademis a. Bagi penulis Menambah wawasan mengenai masalah PAD dan pengaruhnya terhadap penyusunan APBD.
5
b. Bagi penulis lain Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya sepanjang berhubungan dengan objek penelitian yang sama. 2.
Kegunaan praktis Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah kabupaten Garut, yang berhubungan dengan PAD dan penyusunan APBD.
1.5 Rerangka Pemikiran Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya tersebut, maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai, karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut adalah dari pendapatan asli daerah. Sehubungan dengan pentingnya sumber keuangan tersebut, Gade (1993;120) menyatakan bahwa: “Pendapatan merupakan penambahan kas pemerintah pusat yang berasal dari berbagai sumber antara lain mencakup penerimaan pajak dan cukai, penerimaan minyak, pendapatan yang berasal dari investasi, penerimaan bantuan luar negeri dan pinjaman dalam negeri serta hibah”. Sedangkan pengertian pendapatan daerah menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 15 adalah sebagai berikut: “Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah sendiri, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Ketentuan Umum Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 poin 18 adalah: “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan”.
6
PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD dimaksudkan untuk membiayai belanja atau pengeluaran pembangunan daerah, karena pembangunan daerah tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung biaya yang cukup. Oleh karena itu untuk melaksanakan kewajibankewajiban pemerintah daerah dalam rangka memenuhi pemenuhan biaya belanja pembangunan daerah maka disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merangkum pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah dalam satu masa anggaran kinerja pemerintah daerah. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti dimuat di dalam Ketentuan Umum Undang-undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 17, menyatakan: “Adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”. Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus di dukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang telah diukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan yang tertinggi untuk setiap jenis belanja. APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (deficit budget format) dimana selisih antara pendapatan dan belanja dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Selisih lebih antara pendapatan terhadap belanja disebut surplus anggaran, sedangkan selisih kurang pendapatan terhadap belanja disebut dengan defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk dana cadangan, sedangkan apabila terjadi defisit ditutup melalui sumber pembiayaan daerah seperti pinjaman dan penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan daerah yang dimaksud tersebut dalam APBD dirinci menurut sumber pembiayaan.
7
Sedangkan yang dimaksud dengan dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dalam penyusunan APBD periode berikutnya harus di dukung dengan adanya data realisasi PAD periode berjalan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang telah diukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. APBD disusun menggunakan metode penyusunan anggaran bottom up dimana proses penyusunannya berdasarkan partisipasi berupa negoisasi antara penyusun anggaran dengan komite anggaran. Metode penyusunan ini disebut juga sebagai penyusunan anggaran partisipatif. Dalam penulisan skripsi ini akan dibahas perubahan PAD yang menitikberatkan pada pengaruhnya terhadap penyusunan APBD periode berikutnya. Di sini PAD merupakan faktor yang sangat vital dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan demikian maka daerah akan dapat menyelenggarakan roda pemerintahan secara lebih bebas, dalam arti penyelenggaraan pemerintahan atas dasar inisiatif, keadaan, dan kebutuhan daerah sendiri. Jadi, untuk dapat membiayai pembangunan daerah pemerintah daerah harus meningkatkan PAD yaitu dengan cara meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan demikian diharapkan dengan meningkatnya jumlah PAD akan dapat meningkatkan besarnya pembiayaan belanja daerah dari hasil PAD sendiri, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Dari rerangka pemikiran tersebut penulis menarik hipotesis bahwa “Terdapat pengaruh yang positif antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode berikutnya”
8
1.6 Metodologi Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif menurut Moh. Nazir (2003;54) adalah: ”Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Garut. Data yang penulis kumpulkan meliputi data primer dan sekunder yang kemudian akan diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang telah dipelajari. Untuk
melaksanakan
penelitian
ini,
penulis
menggunakan
teknik
pengumpulan data sebagai berikut: 1.
Penelitian lapangan (field research) Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh melalui: a. Pengamatan (observasi), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti. b. Wawancara (interview), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pimpinan atau pihak yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan objek yang penulis teliti. c. Kuesioner (questionaire), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan yang diisi oleh pejabat yang bersangkutan. Penulis membuat pertanyaan yang mengacu pada indikator masingmasing variabel.
2.
Penelitian kepustakaan (library research) Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yaitu data yang merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis kepustakaan.
9
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini penulis lakukan pada kantor Pemerintah Daerah kabupaten Garut yang khususnya dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Garut yang berlokasi di Jl. Ciledug No.120 Garut. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah dari bulan November sampai dengan selesai.
