BAB 1 INTRODUKSI Bab introduksi
berisi tentang
latar belakang masalah, konteks riset,
problem riset, pertanyaan riset, tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi riset, dan sistematika penulisan. 1.1
Latar Belakang Kegiatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan perintah Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, khususnya pasal 23E yang mengamanatkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
kewenangannya; serta hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Pemeriksaan pengelolaan keuangan negara mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan setelah berlakunya
Undang-Undang (UU)
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Perubahan tersebut meliputi: jenis pemeriksaan, standar pemeriksaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. UU Nomor 15 Tahun 2004
1
2
menyatakan: (1) pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, (2) pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan (3) jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat
untuk menentukan
apakah tindak lanjut
telah
dilakukan dan
mengklasifikasikan sebagai berikut: (1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; (2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; (3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
(4) rekomendasi tidak dapat
ditindaklanjuti. Pemantauan tindak lanjut hasil
pemeriksaan merupakan rangkaian
kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan
Undang-Undang (BPK, 2010). Dalam rangka pemantauan tindak
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan. Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan,
3
teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif penatausahaan
keuangan
dapat berupa tindakan koreksi atas
negara/daerah/perusahaan,
melengkapi
bukti
pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern (BPK, 2010). Terkait dengan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, maka perlu dilakukan pemantauan tindak lanjut yakni untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut oleh satuan kerja/unit kerja, serta mencarikan solusi penyelesaian tindak lanjut apabila terdapat kendala di lapangan. Dengan demikian temuan hasil audit dan rekomendasi yang disampaikan auditor dapat terselesaikan secara tuntas. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi sangat diperlukan dan dijadikan salah satu unsur dalam penilaian kinerja pada suatu kementerian/lembaga (Hartono, 2006). Seringkali penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan belum sesuai dengan harapan, mengingat masih adanya temuan yang berulang dan saldo temuan yang belum ditindaklanjuti. IHPS BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2010 sampai dengan semester 1 tahun 2015 di Indonesia, BPK menyampaikan 19.430 rekomendasi senilai Rp11,33 triliun kepada 539 pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut: (1) tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi sebanyak 5.363 rekomendasi (27,60%) senilai Rp204,72 miliar; (2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi dan/atau masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 7.826 rekomendasi (40,28%) senilai Rp932,18 miliar; (3) rekomendasi yang
4
belum ditindaklanjuti sebanyak 6.237 atau (32,10%) senilai Rp10,19 miliar; dan (4) rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 4 atau (0,02%) senilai Rp57,45 miliar. Secara nasional, persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai
dengan rekomendasi terlihat
lebih kecil dibandingkan dengan
rekomendasi yang belum ditindaklanjuti/tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi. Hal ini menunjukan pemerintah daerah belum
memperhatikan
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan provinsi papua pada pemerintah Kabupaten Mimika periode pemantauan sampai dengan semester 2 tahun 2015 atas pemeriksaan LKPD Kabupaten Mimika tahun 2010 sampai dengan 2014 menyatakan bahwa terdapat 74 temuan dan 137 rekomendasi dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1.1 Status Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Status Tindak Lanjut Sesuai rekomendasi Belum sesuai/masih dalam proses Belum ditindaklanjuti Tidak dapat ditindaklanjuti
Jlh Rekomendasi
%
25 32 80 0
18% 23% 58% 0%
Sumber: Diolah sendiri (2016)
Dari data diatas, persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi terlihat lebih kecil dibandingkan dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Hal ini menunjukan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika belum memperhatikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang yang
dilaksanakan oleh BPK masih ditemukan kondisi dimana Pemerintah
5
Daerah Kabupaten Mimika belum serius dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti terutama rekomendasi yang mengandung pengembalian kerugian daerah. Berdasarkan LKPD Kabupaten Mimika tahun 2014 yang telah diaudit BPK tercatat sejumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari tahun 2002
sampai
2008,
antara
lain
uang-uang
yang
masih
harus
dipertanggungjawabkan (UUDP) sebesar Rp5.448.137.644, aset yang dihibahkan belum
dilengkapi dengan naskah hibah sebesar Rp27.954.803.992, dan aset
dalam kondisi rusak berat sebesar Rp79.380.000 yang direklas ke akun aset lainnya. Sepanjang pengetahuan peneliti, belum begitu banyak studi yang meneliti tindak lanjut rekomendasi BPK. Penelitian yang sudah ada dilakukan oleh Hartono (2006), menyatakan penyelesaian tindak lanjut sebagai unsur penilaian kinerja. Penelitian Brooks.et.al (1995) menyatakan bahwa konteks sistem tindak lanjut rekomendasi audit yang efektif, terdiri dari 3 (tiga) komponen antara lain: faktor lingkungan, sistem prosedur, dan penggunaan sistem. Namun demikian, penelitian-penelitian di atas belum mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya tindak lanjut rekomendasi BPK. Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan mengeksplorasi
faktor
rekomendasi BPK.
penyebab
rendahnya
penyelesaian
tindak
lanjut
6
1.2
Konteks Riset Konteks riset ini dibatasi pada temuan atas pemeriksaan LKPD tahun 2010
sampai dengan tahun 2014. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi ini adalah pejabat yang diperiksa dan/atau yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara/daerah. Pejabat yang dimaksud adalah DPRD, Bupati, Pejabat Pengguna Anggaran (PPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan pejabat lain yang berkaitan dengan rekomendasi BPK. 1.3
Problem Riset Problem dalam riset ini terkait dengan total rekomendasi LHP BPK atas
pemeriksaan LKPD secara kumulatif dari tahun 2010 sampai 2014, dari 137 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi baru mencapai 18%, sedangkan rekomendasi belum ditindaklanjuti dan masih dalam proses masih lebih besar yakni 58%. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah belum melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik. 1.4
Pertanyaan Riset Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, penulis mengemukakan
pertanyaan riset sebagai berikut: apakah faktor penyebab rendahnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika? 1.5
Motivasi Riset Riset ini dimotivasi oleh fakta bahwa opini yang diberikan BPK selama 4
tahun terakhir ini adalah WDP. Hal ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya temuan tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
7
(LKPD: 2014) menjelaskan bahwa temuan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 yang belum ditindaklanjuti direklas ke akun aset lainnya dalam neraca senilai Rp5.448.137.644. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan melalui sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), namun belum memberikan hasil berarti dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Penelitian selama ini hanya menganalisis hubungan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dengan kualitas laporan keuangan dan unsur kinerja tanpa mampu mengidentifikasi penyebab utama rendahnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. 1.6
Tujuan Riset Riset ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. 1.7
Kontribusi Riset Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun
praktis sebagai berikut: 1.
Kontribusi Akademis Memberikan tambahan bukti empiris beberapa faktor penyebab rendahnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK pada pemerintah daerah sehingga dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.
2.
Kontribusi Praktis
8
Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi lembaga terkait misalnya Bupati, Inspektorat Daerah, BPKP, BPK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bagi para praktisi di sektor pemerintah, hasil temuan ini dapat memberikan masukan tentang program-program yang dapat dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 1.8
Proses Riset Creswell (2007) menjelaskan proses riset studi kasus secara lebih
sederhana dan praktis, adalah sebagai berikut: proses Riset merupakan kegiatan pelaksanaan penelitian berupa: (1) tahapan pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menentukan apakah pendekatan penelitian kasus yang akan dipergunakan
telah
sesuai
dengan
masalah
penelitiannya,
(2)
peneliti
mengidentifikasikan kasus atau kasus-kasus yang akan ditelitinya. (3) melakukan analisis terhadap kasus, dan (4) sebagai tahapan akhir analisis interpretif, peneliti melaporkan makna-makna yang dapat dipelajari. 1.9
Sistematika Penulisan Penelitian ini dibagi dalam 5 bab, dengan sistematika penulisan sebagai
berikut: 1.
BAB 1: INTRODUKSI Bagian ini berisi paparan mengenai latar belakang masalah, konteks riset, problem riset, pertanyaan riset, motivasi penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, proses riset, dan sistematika penulisan.
9
2.
BAB 2: KAJIAN PUSTAKA Bagian ini berisi uraian mengenai landasan teori dan tinjauan literatur yang meliputi pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, teori tindak lanjut temuan pemeriksaan, penyusunan rencana tindak lanjut, dan penelitian terdahulu.
3.
BAB 3: DESAIN RISET Bagian ini menjelaskan secara deskriptif mengenai rancangan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni latar belakang kontektual, gambaran umum objek penelitian, desain penelitian, rasionalitas penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, serta prosedur reliabilitas dan validitas penelitian kualitatif.
4.
BAB 4: ANALISIS DAN DISKUSI Bagian ini berisi uraian komprehensif mengenai hasil wawancara lapangan berdasarkan rancangan penelitian yang diajukan sebelumnya dan pembahasan tentang hasil analisis atas data-data yang diperoleh.
5.
BAB 5: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Bagian ini
menyimpulkan secara ringkas proses penelitian yang
dilakukan, menjelaskan jawaban dari pertanyaan dan tujuan penelitian, serta paparan mengenai argumentasi penulis dalam memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan. Pada bab ini penulis akan mengemukakan rekomendasi dan keterbatasan penelitian.
