BAB IV – Urusan Wajib Sosial
4.1.13
URUSAN WAJIB SOSIAL
4.1.13.1
KONDISI UMUM
Pembangunan
sosial
sebagai
salah
satu
pendekatan
dalam
pembangunan, pada awal perkembangannya, seringkali dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi. Hal ini terkait dengan pemahaman orang banyak yang menggunakan istilah pembangunan yang dikonotasikan sebagai perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh industrialisasi. Pembangunan
sosial
sebagai
suatu
proses perubahan
sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Pembangunan Sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada umumnya biasanya Pembangunan diidentikkan dengan
ekonomi.
Keberhasilan
pembangunan
selalu
diukur
dengan
pencapaian dan pertumbuhan ekonomi seperti pendapatan perkapita yang hanya didasarkan pada pendapatan rata-rata yang diterima oleh anggota masyarakat. Pada kenyataannya pembangunan yang hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi
akan lebih memunculkan kesenjangan dalam
masyarakat. Seperti bisa disaksikan dii banyak negara, khususnya negara berkembang, pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas utama, akan semakin menjadikan berbagai ketimpangan khususnya kemiskinan yang merupakan dampak dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan yang disebabkan karena lebih memprioritas pembangunan
ekonomi
perlu
adanya
penyeimbang
yang
berupa
pembangunan sosial. Pembangunan Sosial yang diletakkan sebagai suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara multi dimensional, yakni pemenuhan kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan fisik dasar sampai sosial dengan meningkatkan kapasitas
perseorangan
dan
institusi
mereka,
memobilisasi
dan
mengelola sumber daya guna menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri demi
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
255
BAB IV – Urusan Wajib Sosial
mencapai hasil yang lebih baik dan mencapai keadilan sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan sosial dari pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sosial bertujuan Salah satu program yang menjadi pusat pehatian pembangunan sosial adalah pengentasan kemiskinan Berpijak pada pemahaman itu maka penyelengaraan pembangunan pada urusan sosial didasarkan pada aturan hukum sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosal. 4. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Percepatan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 / huk / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi an Daerah Kabupaten / Kota; 8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin; 9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin.
Kebijakan Pembangunan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang menyangkut rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pengembangan sosial kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui : (1)
peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS;
(2)
pemberdayaan warga miskin dan PMKS,
(3)
peningkatan bantuan dan rehabilitasi sosial korban bencana;
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
256
BAB IV – Urusan Wajib Sosial
(4)
peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Organisasi Sosial/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan tersebut dengan semakin kompleksnya
permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti kesulitan dalam pemenuhan
kebutuhan dasar pada sebagian besar masyarakat yang
diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang fluktuatif dan tidak menentu, ketidak siapan dalam menerima budaya konsumerisme dan terjadinya konflik sosial serta bencana alam yang terjadi. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang antara lain meliputi: Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Penyandang Psikopat, Anak Jalanan, Penyandang Cacat dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dan masyarakat yang menjadi korban bencana alam dan sosial yang sangat perlu membutuhkan pelayanan dan rehabilitasi sosial. 4.1.13.2
KEBIJAKAN PROGRAM
Pemerintah Kota Semarang dalam pengimplentasian kebijakan di bidang sosial lebih mengarah pada perwujudan peningkatan derajat kesejahteraan bagi penyandang masalah sosial, peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat.
Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : Program-program penunjang : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasii perkantoran.
2.
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program ini diarahkan untuk menyediakan berbagai sarana prasarana operasional yang memenuhi syarat.
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
257
BAB IV – Urusan Wajib Sosial
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan. 4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas kinerja kegiatan dan keuangan atas penggunaan anggaran
Program-program pelaksanaan kegiatan urusan : 1.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam rangka menciptakan program K3 di Kota Semarang serta penanganan permasalahan sosial, khususnya gelandangan, pengemis, PSK dan waria.
3.
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas, kemapuan dan ketrampilan bagi para penyandang cacat dan trauma
4.
Program Pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo Program
ini
diarahkan
untuk
meningkatkan
pelayanan
panti
asuhan/panti jompo melalui Operasional pemeliharaan sarana dan prasarana. 5.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemberdayan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
4.1.13.3
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.13.3.1 PENDANAAN Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program / kegiatan dalam Urusan urusan Sosial pada tahun 2013 sebesar Rp 14.619.043.253,-,. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Sosial adalah sebagai berikut :
Anggaran program penunjang Urusan Wajib Sosial
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
258
BAB IV – Urusan Wajib Sosial
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KEGIATAN SKPD : DISOSPORA Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah Operasional UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Jumlah SKPD
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.
SKPD : BPBD Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan penyediaan publikasi dan dokumentasi Jumlah SKPD JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
REALISASI
( Rp. )
( Rp. )
PROSENTASI REALISASI ( Rp. )
49.032.000 24.000.000
49.032.000 14.181.185
100,00 59,09
45.768.000 49.070.000
41.679.550 36.113.000
91,07 73,59
6.000.000
4.688.500
78,14
18.960.000 7.220.000
15.588.000 6.080.000
82,22 84,21
69.000.000 175.200.000
67.386.100 174.953.954
97,66 99,86
1.425.000.000
1.404.578.514
98,57
1.869.250.000
1.814.280.803
97,06
58.600.000
57.375.000
97,91
160.070.000 31.298.300
145.559.141 30.698.000
90,93 98,08
23.130.000 136.498.500
23.000.000 136.150.000
99,43 99,74
18.000.000
18.000.000
100,00
10.950.000 30.122.000
10.950.000 29.950.000
100,00
37.500.000
31.900.000
99,43 85,07
10.000.000 57.600.000
10.000.000 57.000.000
100,00 98,96
332.850.000
330.700.000
99,35
90.000.000 996.618.800 2.865.868.800
76.500.000 957.782.141 2.772.062.944
85,00 96,10 96,73
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
No
KEGIATAN
1 2
SKPD : DISOSPORA Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
ANGGARAN
REALISASI
( Rp. )
( Rp. )
370.830.153 25.000.000
353.971.500 190.390.000
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
PROSENTASI REALISASI ( Rp. ) 95,45 761,56
Hal -
259
BAB IV – Urusan Wajib Sosial
No
KEGIATAN
3
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kntr Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir Pemeliharaan rutin/berkala kolam renang JUMLAH SKPD SKPD : BPBD Pengadaan kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pembuatan Gudang kantor JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM
4 5 6
3.
( Rp. ) 360.942.400
( Rp. ) 211.339.886
PROSENTASI REALISASI ( Rp. ) 58,55
109.855.000
85.220.245
77,58
10.000.000 150.000.000 1.026.627.553
9.954.000 147.482.000 998.357.631
99,54 98,32 97,25
400.000.000
312.700.000
78,18
72.000.000
71.318.000
99,05
159.050.000
158.979.000
99,96
108.000.000 739.050.000 1.765.677.553
106.800.000 649.797.000 1.648.154.631
98,89 87,92 93,34
ANGGARAN
REALISASI
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
4.
KEGIATAN SKPD : BPBD Bimbingan dan Peningkatan Ketrampilan SAR Jumlah SKPD JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
45.000.000
28.400.000
63,11
45.000.000 45.000.000
28.400.000 28.400.000
63,11 63,11
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO 1 2 3 4 5 6 7 8
9
KEGIATAN SKPD : DISOSPORA Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan JUMLAH SKPD SKPD : BPBD Penyusunan RKA SKPD dan DPA
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
21.300.000
19.530.000
91,69
6.750.000 6.875.000
6.050.000 5.940.000
89,63 86,40
21.300.000
19.040.000
89,39
17.395.000 147.852.000 83.040.000
15.775.000 127.009.200 78.577.000
90,69 85,90 94,63
14.200.000
12.320.000
86,76
318.712.000
284.241.200
89,18
10.269.000
10.269.000
100,00
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
260
BAB IV – Urusan Wajib Sosial
NO 10 11 12 13
KEGIATAN Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan Renja Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara Dan Pembantu Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.) 2.848.000
REALISASI PERSENTASE ANGGARAN REALISASI (Rp.) (%) 2.848.000 100,00
6.660.000 31.450.000
6.660.000 31.450.000
100,00 100,00
8.628.000 59.855.000 378.567.000
8.628.000 59.855.000 344.096.200
100,00 100,00 90,89
Anggaran program pelaksanaan Urusan Sosial
1.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1 2
2.
KEGIATAN SKPD : DISOSPORA Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
200.000.000
188.632.700
94,32
200.000.000
191.651.600
95,83
400.000.000
380.284.300
95,07
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1 2
3.
KEGIATAN SKPD : DISOSPORA Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bag Bimbingan Lanjut Bagi Pmks Purna Bina JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
350.000.000
206.897.500
59,11
133.000.000 483.000.000
121.877.500 328.775.000
91,64 68,07
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
4.
KEGIATAN SKPD : DISOSPORA Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
200.000.000
174.735.000
87,37
200.000.000
174.735.000
87,37
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
261
BAB IV – Urusan Wajib Sosial
NO
1 2
5.
KEGIATAN SKPD : DISOSPORA Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Panti Jompo JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
142.000.000
55.004.200
38,74
150.000.000
65.599.700
43,73
292.000.000
120.603.900
41,30
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
KEGIATAN SKPD : DISOSPORA Operasional Panti Khusus Among Jiwo Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pembinaan Dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Peningkatan Petugas Pelaksana Pengelolaan Jaminan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Dan Pengembangan Karang Taruna Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Kesejahteraan Rakyat) Penyelenggaraan administrasi dan pengendalian bantuan sosial kegiatan pelajar dan mahasiswa Pembinaan dan pemantauan UKS di kota semarang Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Peningkatan peran masyarakat terhadap lingkungan sosial Penyelenggaraan administrasi dan pengendalian bantuan sosial tempat ibadah dan keagamaan masyarakat Peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji Sosial kemasyarakatan Pelaksanaan dan penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan Operasional penyaluran santunan kematian Peningkatan pengetahuan keagamaan masyarakat Peningkatan kualitas pemahaman keagamaan masyarakat
ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
516.127.000 150.000.000
513.442.691 131.163.200
99,48 87,44
150.000.000
5.203.000
3,47
490.810.000
476.425.000
97,07
40.000.000
0
0,00
250.000.000
220.249.500
88,10
50.000.000 50.000.000
31.907.500 24.187.000
63,82 48,37
40.000.000
25.375.500
63,44
50.000.000
0
0,00
1.786.937.000
1.427.953.391
79,91
50.000.000
44.363.000
88,73
71.632.900
54.427.400
75,98
200.000.000
191.820.000
95,91
638.000.000
600.416.000
94,11
420.000.000
404.209.950
96,24
873.000.000
498.837.000
57,14
34.660.000 519.100.000
34.190.000 364.181.500
98,64 70,16
2.630.000.000 173.000.000
2.389.511.050 144.691.000
90,86 83,64
87.000.000
75.292.500
86,54
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
262
BAB IV – Urusan Wajib Sosial
NO 22 23 24 25
ANGGARAN (Rp.)
KEGIATAN Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bahaya narkotika Fasilitasi PMI Kota Semarang Fasilitasi kegiatan badan amil Zakat ( BAZ ) Fasilitasi Kegiatan keagamaan JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM
60.000.000 100.000.000 300.000.000 245.600.000 6.401.992.900 8.188.929.900
REALISASI PERSENTASE REALISASI ANGGARAN (%) (Rp.) 29.515.000 49,19 81.191.000 289.211.900 165.521.000 5.367.378.300 6.795.331.691
81,19 96,40 67,39 83,84 82,98
4.1.13.3.2 HASIL YANG DICAPAI 1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; a. Hasil
kegiatan
tahun
2013
adalah
Terlaksananya
pelatihan
ketrampilan salon dan manik-manik bagi keluarga miskin dengan peserta
sebanyak 96 orang dan pemberian bantuan alat kerja
sebanyak 96 paket, mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2012 peserta pelatihan sebanyak 60 orang; b. Terlaksananya pelatihan ketrampilan bordir, souvenir dan rias pengantin pada Tahun 2013 dengan peserta 60 orang, untuk tahun 2012 dilaksanakan pelatihan ketrampilan perbengkelan dengan peserta 18 orang. 2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a. Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial dengan kegiatan : 1. Terlaksananya identifikasi PMKS sebanyak 28 kali; 2. Terlaksananya patroli bagi PMKS sebanyak 34 kali; 3. Terselenggaranya Pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan dan pemberian alat kerja dengan peserta sebanyak 60 orang;
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
263
BAB IV – Urusan Wajib Sosial
DATA PENYANDANG MASALAH SOSIAL HASIL VERIFIKASI TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN AKHIR DESEMBER 2013 No
Indikator Kinerja Jumlah penyandang masalah sosial Total 1. Anak balita terlantar 2. Anak terlantar 3. Anak korban tindak kekerasan 4. Anak nakal 5. Anak yang mengalami masalah hukum 6. Anak jalanan 7. Anak cacat tubuh 8. Anak cacat rungu wicara 9. Anak cacat netra 10. Anak cacat mental 11. Anak cacat reterdasi 12. Anak cacat ganda 13. Wanita rawan sosial ekonomi 14. Wanita korban tindak kekerasan 15. Lanjut usia terlantar 16. Lanjut usia tindak kekerasan 17. Cacat tubuh 18. Cacat netra 19. Tuna rungu wicara 20. Cacat mental eks psikotik 21. Cacat mental reterdasi 22. Cacat ganda 23. Penyandang cacat bekas kronis 24. Penyandang HIV Penderita AIDS”) 25. Tuna Susila 26. Pengemis 27. Gelandangan 28. Bekas napi 29. Korban penyalahgunaan nafsa 30. Pekerja migran 31. Keluarga fakir miskin 32. Keluarga berumah tak layak huni 33. Keluarga bermasalah sosial psikologis 34. Keluarga rentan 35. Komunitas adat terpencil 36. Korban bencana alam 37. Korban bencana sosial Jumlah penyandang masalah sosial yang tertangani : Jumlah sarana sosial yang ada, seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll Jumlah sarana sosial yang ada, seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah , dll yang mendapat bantuan sarana prasarana Persentase jumlah PMKS dalam satu tahun yang mendapat bantuan. - Jumlah PMKS dalam satu tahun yang mendapat bantuan - Jumlah PMKS yang ada dalam satu tahun
Kondisi Awal (1 Januari 2013)
Kondisi Akhir (31 Desember 2013)
59.871 192 357 4 64 11 204 482 397 131 148 526 301 667 103 519 20 256 46 190 41 344 161 586 31 967 130 199 131 82 40.171 6.539 355 4.893 508 100 12 3411
56.329 30 222 4 64 11 114 217 397 24 75 526 301 100 13 284 20 83 46 190 41 344 30 586 30 951 17 86 131 39 38.375 6.539 355 4.893 508 100 12 3.542
119
125
80
55
5,02%
6.18 %
3.411
3.542
67.986
57.244
Sumber Data
Disospora
3 Panti milik provinsi
Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, tahun 2013
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
264
BAB IV – Urusan Wajib Sosial
Data diatas berdasarkan database Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga yang bersumber dari masing-masing seksi Kesejahteraan Sosial di kelurahan dan kecamatan se Kota Semarang sampai dengan akhir Desember 2013. b. Terselenggaranya pemberian ketrampilan dan paket usaha ekonomi produktif (UEP) bagi PMKS purna bina berupa alat kerja asesoris HP dan etalase alumunium bagi peserta sebanyak 50 orang. JUMLAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG TERTANGANI Tahun 2012 (orang) 1. Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan 3.411 2. Jumlah PMKS tahun ini 67.986 Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, tahun 2013
Tahun 2013 (orang) 3.542 57.244
3. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma a. Terselenggaranya pelatihan ketrampilan pijat bagi penyandang cacat dan eks trauma dan pemberian bantuan alat kerja dengan peserta pada tahun 2013
sebanyak 25 orang,
Pada
Tahun 2012
dilaksanakan pelatihan pembuatan kest bagi penyandang cacat dan eks trauma sebanyak 11 orang. b. Pada tahun 2013 Terlaksananya pemberian bantuan alat kesehatan bagi penyandang cacat berupa kursi roda sebanyak 20 buah dan alat bantu dengar sebanyak 10 buah. Pada tahun 2012 pemberian kursi roda sebanyak 27 buah dan hearing aid sebanyak 20 buah,. 4. Pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo a. Terlaksananya
peringatan
Hari
Anak
Nasional
(HAN)
dengan
mengadakan 7 (tujuh) lomba dan puncak peringatan dihadiri 500 orang; meningkat dibandingkan Tahun 2012 yang dihadiri 250 orang. b. Terlaksananya pelatihan ketrampilan speaker aktif bagi anak panti dengan peserta sebanyak 20 orang, dan dilaksanakan pelatihan jahit bordir dengan peserta 20 orang.. c. Terlaksananya character building bagi anak panti asuhan dengan peserta sebanyak 40 orang; d. Terselenggaranya kegiatan Festival 10 Muharam dan Tahun Baru Hijriyah bagi anak panti asuhan dengan peserta sebanyak 1.000 orang.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
265
BAB IV – Urusan Wajib Sosial
5. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial a. Terlaksananya kegiatan Operasional Panti Khusus Among Jiwo selama 1 (satu) tahun; b. Terlaksananya sosialisasi kesehatan bagi lansia dengan peserta sebanyak 400 orang; c. Pada tahun 2013,
workshop pengembangan kelompok usaha
bersama (KUBE) dengan peserta sebanyak 50 orang; JUMLAH KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) TAHUN 2013 Tahun 2012 Tahun 2013 1. Jumlah KUBE yang ada 70 kelompok 70 kelompok 2. Jumlah PMKS dalam satu tahun yang menjadi 50 orang peserta program pemberdayaan masyarakat (KUBE) Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, tahun 2012
d. Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dengan kegiatan antara lain: 1) Terlaksananya pemberian Tali Asih bagi mantan pejuang (veteran) sebanyak 10 orang; 2) Terlaksanya pemberian bantuan tanda mata pejuang (bambu runcing) Sebanyak 100 buah; 3) Sarasehan nilai-nilai kepahlawanan dengan peserta sebanyak 205 orang; 4) Terlaksananya Upacara Peringatan Kesaktian Pancasila dengan peserta sebanyak 1.500 orang; 5) Terlaksananya Upacara Peringatan Pertempuran 5 Hari Di Semarang dengan peserta sebanyak 2.250 orang; 6) Terlaksannya Upacara Peringatan
Hari Pahlawan dengan
peserta sebanyak 1.500 orang; 7) Terlaksananya Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dengan peserta sebanyak 350 orang; 8) Terlaksananya Ziarah wisata ke makam Sunan Pandanaran dengan peserta sebanyak 60 orang; 9) Terlaksananya Lomba menggambar dan mewarnai
dengan
peserta sebanyak 1.620 orang; 10) Terlaksananya Ziarah wongso negoro dengan peserta sebanyak 100 orang;
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
266
BAB IV – Urusan Wajib Sosial
e. Terlaksananya peningkatan petugas pelaksana pengelolaan jaminan kesejahteraan sosial dengan kegiatan antara lain: 1) Terselenggaranya Seleksi calon
Askesos dengan
peserta
sebanyak 3 (tiga) LKS; 2) Terlaksananya kegiatan pengelolaan asuransi kesejahteraan sosial pada (3) tiga tempat yaitu Yayasan Ar Rohman, Yayasan Al Bariq Nurul Jannah, Yayasan Asyarof dengan peserta sebanyak 300 orang. f.
Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna dengan kegiatan antara lain: 1) Terlaksananya seleksi dan pembinaan karang taruna berprestasi dengan peserta sebanyak 3 karang taruna; 2) Terselenggaranya lomba karang taruna berprestasi tingkat Kota Semarang dan tingkat Provinsi Jawa Tengah; 3) Terlaksananya Pembinaan Taruna Siaga Tanggap Bencana (Tagana) dengan peserta sebanyak 30 orang; 4) Terlaksananya
pembinaan
Tenaga
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan (TKSK) dengan peserta sebanyak 16 orang; g. Terlaksananya fasilitasi terhadap Organisasi Sosial dengan peserta sebanyak 200 orang; h. Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat dengan kegiatan antara lain; 1). Terselenggaranya Lomba pekerja sosial masyarakat (PSM) berprestasi Tingkat Kota Semarang dan tingkat Provinsi Jawa Tengah; 2). Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dengan peserta sebanyak 50 orang. i.
Terlaksananya
penumbuhan
dan
pengembangan
Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dengan kegiatan antara lain; 1). Terselenggaranya sosialisasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) dengan peserta sebanyak 60 orang; 2). Terlaksananya kegiatan home visit LK3 sebanyak 10 orang; 3). Terlaksananya kegiatan Case Confrence bagi LK3 sebanyak 30 orang;
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
267
BAB IV – Urusan Wajib Sosial
j.
Terselenggaranya bimbingan teknis usaha ekonomi produktif dengan peserta sebanyak 30 orang;
k. Terlaksananya kegiatan penyaluran bantuan sosial kegiatan pelajar dan mahasiswa sebanyak 111 proposal dan sosialisasi Permendagri Nomor 32 tahun 2011 kepada pelajar dan mahasiswa; l.
Terlaksananya kegiatan pengkajian 17 proposal bantuan sarana dan prasarana lembaga pendidikan non formal;
m. Terlaksananya kegiatan pengkajian 37 proposal bantuan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan; n. Terbantunya jama'ah haji sebanyak 2.117 orang dan petugas TPHD/TKHD Kota Semarang; o. Terlaksananya kegiatan donor darah dan sunatan massal sebanyak 4 (empat) kegiatan; p. Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar keagamaan oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 18 kegiatan; q. Terlaksananya klaim asuransi kematian kepada warga miskin sebanyak 2.200 warga Kota Semarang r.
Terpenuhinya
sarana
buku
pengetahuan
agama
Islam
bagi
masyarakat sebanyak 4.000 buku; 4.1.13.4 1.
PERMASALAHAN
Kurangnya peran serta masyarakat, khususnya para pelaku usaha dalam hal perekrutan tenaga kerja dari anak jalanan purna bina.
2.
Merebaknya Anak Jalanan dan PGOT yang justru berasal dari luar Kota Semarang. Hal ini setidaknya merupakan permasalahan yang dihadapi bersama kota-kota di Jawa Tengah, karena keterbatasan tempat penampungan pasca penertiban.
3.
Masih
kurangnya
pemahaman
masyarakat
akan
mekanisme
pemberian hibah dan bantuan sosial sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Dan belum semua pemohon / proposal
yang telah
disetujui untuk mendapatkan bantuan di manfaatkan oleh para pemohon. 4.
Adanya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pemberian bantuan sosial tidak dapat diberikan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang dan tidak dapat diberikan secara terus menerus dan harus melalui tim pengkaji.
Sehingga kegiatan
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
268
BAB IV – Urusan Wajib Sosial
pemberian paket lebaran bagi tokoh/warga masyarakat dan kegiatan bantuan sosial pengajar TPQ dan Modin tidak dapat terealisasikan pada Tahun Anggaran 2013. 4.1.13.5
RENCANA TINDAK LANJUT
Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahanpermasalahan yang timbul diantaranya : 1.
Perlu langkah persiapan dalam menyikapi peraturan daerah yang akan dibentuk di tahun 2014 yang
mengatur tentang penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), lebih spesifik lagi terkait penanganan pengemis, gelandangan, tuna susila maupun anak jalanan, dengan melakukan langkah-langkah awal yaitu kajian survei tentang anak jalanan, yang diharapkan sebagai identifikasi awal akademik terkait penanganan anak jalanan. 2.
Perlunya peningkatan kerjasama dengan dunia usaha melalui program pemagangan bagi anak jalanan purna bina.
3.
Mendorong
Pemerintah
Provinsi
Jawa
Tengah
untuk
fasilitasi
penanganan PGOT dan anak jalanan antar daerah. 4.
Masih perlu ditingkatkannya sosialisasi tentang mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial. Mengingat masih banyak ditemui kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses pemberian hibah maupun bantuan sosial tersebut.
5.
Dengan tingginya insensites terjadinya bencana alam, maka perlu lebih ditingkatkan kesiagaan
penanggulangan dan penanganan
bencana yang akan terjadi, sebagai langkah antisipasipatif dengan melibatkan semua pihak terkait, pemberdayaan masyarakat tanggap bencana dan peningkatan frekuensi posko kesiapan penanggulangan bencana. 6.
Perlunya optimalisasi peran relawan sosial (Tagana, Karang Taruna, TKSK dan organisasi Kepemudaan lainnya) dalam penanggulangan dan penanganan bencana, serta perlunya peningkatan peralatan dan logistik penanganan bencana yang terkait dengan aspek sosial.
7.
Perlunya Peraturan daerah Kota Semarang yang mengatur tentang PGOT dan Anak Jalanan.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
269