JAIGA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
,PE}IX,EKATAIII MULN
REAll HUKUH DA}I coRPoRATI
CRIHINAT LIABIUTV: PELUAilG DA}I KETiIDALA"
1
Assahamu'alakum wanhmafiilhahl un lprnkaafrth, Selamat pagl dan calam sefalsera Om Sututi8fttr,
hgl
ldta sekallan,
ilamo Eudheln. Yang saya ftormat : fienErl Koordlmtor Bldang Pollffi(, Hulnrn dan l(ernana f,lenterl Koordlnator Bldeng Kemad{man Irlenbd Kelauhn dan Pedlunan Kepah Kepolllrlrn Repubtlk tndoneela Kepala Badan Keamnan laut Kepah Staf TI,ll Angkatan Laut Prcd&n lnteryol Para Gubernur, Kala0, Kaplda, Bupa0 yang hadlr saat Para Fembhara dan Panofls 1 Xayn& Speeker, Jaksa l<@{dl,Ed lVasbm/ funfcnnfawt
&rrng Rl, H.M.Rm(yo. Oaama*an pad, WL t}nro,ww at uruwiw Frsirng tenle ?lengrln pefl$ererrhsan tfrqd e$fig Kttr Jqga rcdae/rriclr Nryt Sum0er Oelya l(elattun
115, bortcmp*t dl Fbtd C,rend SahU,
ds
furfalnarr,', ylr.rg -itdknlengaakan o-hf n"cat Unght ediZ.
J#rts
"tX
Rakornas IUU Fishingl2
-
Serta segenap undangan dan peseila Rakornas yang berbahagla.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah
melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat hadir berkumpul di tempat ini , untuk mengikuti
aara Rapat Koordinasi Nasional Pemberantasan lllegal, Unrepofted dan l,lnregulated Fishing (Rakomas IUU Fishing) dengan tema "Dengan Pemberantasan lllegal Ftshtng Kta Jaga Kedaulatan Negara serla kebertaniuhn Sumber Daya Kelautan dan Perlkanan". Berkenaan menyampaikan
dengan
itu,
terlebih dahulu saya
apresiasi
dan
penghargaan setinggi-tingginYa
ingin
kepada Satgas 115 yang telah menyelenggarakan Rakomas IUU pilihan Fishing ini, dimana topik dan tema yang diangkat merupakan yang tepat untuk didiskusikan saat ini. Saya katakan tepat karena
pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo,
sektor
kemaritiman dijadikan sebagai progrElm prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita, khususnya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan seKor ekonomi maritim dan kelautan sebaga salah satui tumpuannya' Oleh karenanya, momentum dan keputusan politik pemerintah ini sudah
sepatutnya menjadi perhatian untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh peserta Rakornas IUU Fishing dengan meningkatkan koordinasi
i i
Rakornns IUU Flshin*13
i I
dan merapatkan barisan dalam wadah Satgas 115 agar dengan demikian dapat mendukung keberhasilan penegakan hukum I
khususnya dibidang maritim dan kelautan sehingga pada gilirannya akan memperkuat kemampuan upaya mengawal dan mengamankan keberhasilan program pembangunan nasional.
Bapak dan lbu peserta Rakornas yang saya hormatl, Disadari dan diketahui bersama bahwa pembangunan bidang kelautan dan perikanan merupakan sebuah program yang demikian
strategis. Hal tersebut sangat beralasan, karena lndonesia adalah
merupakan Negara Kepulauan dan sekaligus negara maritim terbesar di dunia, terdiri dari 17.5A4 pulau yang lebih dari 70 persen wilayahnya berupa laut seluas 3,1 iuta Km2 serta dengan panjang garis pantainya yang mencapai 81.000 Km. Kondisi sedemikian menjadikan potensi sumber kekayaan alam yang berasal dari laut sangattah besar. Sebagai gambaran, potensi perikanan laut
lndonesia mencapai 6,5 juta ton per tahun, potensi mineral dan pertambangan berada pada sedikitnya di 40 cekungan lepas pantai
dan 14 cekungan di pesisir, serta terdapat pula potensi
energi
berupa arus, panas, gelombang dan pasang surut laut, belum lagi pemanfaatan potensi lingkungan berupa pariwisata dan iklim global.
samping itu, dikaitkan dengan letak dan posisinya, lndonesia juga menjadi kawasan paling dinamis dalam percaturan
Di
ekonomi maupun politik global karena secara geografis terletak di
Rak*rn&s iULJ Frshingl4 2
(dua) benua, yaitu Benua Asia-Australia dan 2 (dua) Samudera, yaitu Samudera Hindia-Pasifik, sehingga membuka antara
peluang besar untuk menjadi poros maritim dunia.
Potensi maritim lndonesia yang sedemikian besar tersebut
apabila dieksplorasi dan dieksploitasi secara maksimal, sudah barang tentu akan menjadi modal dasar yang memberi manfaat
besar dan menguntungkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sangat disayangkan saat ini potensi sumber daya laut tersebut justru lebih banyak dinikmati oleh pihak-pihak secara illegal, baik dari dalam maupun luar negeri.
Hadlrin sekallan yang saya hormati, Dewasa ini tindak pidana di bidang perikanan dan kelautan
terlihat cenderung telah berkembang menjadi kejahatan yang demikian rumit dan kompleks, karena tindak pidana perikanan memiliki karakter khusus dibanding keiahatan konvensional lain yang
terjadi di darat. Hal tersebut dikarenakan Tindak pidana perikanan acapkali dilakukan secara lintas sektor dan lintas negara, bahkan dalam praktik perkembangannya dilakukan tidak hanya oleh orangperorangan, namun telah berkembang secara masif dan terorganisir melibatkan korporasi.
Upaya penindakan terhadap tindak pidana ini, sudah cukup
banyak dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinir oleh diantara unsur aparatur penegak hukum melalui wadah satgas 115.
Rakornas IUU Fishingl5 Tidak sedikit keberhasilan yang telah dicapai dalam
upaya
pencegahan maupun penindakan melalui penegakkan hukum yang
dilakukan. Keberhasilan dimaksud, salah satunya berkat didukung adanya penerapan metode yang tepat, sehingga mampu menierat
pelakunya, sekaligus meningkatkan efeKivitas
dan
efisiensi
penanganan perkaranya.
Adapun salah satu metode yang diterapkan oleh Satgas-l15
adalah melalui dan menggunakan pendekatan multi rezim hukum
atau multidoor approach yang dapat diartikan pengaplikasian berbagai
jenis peraturan
sebagai
perundang-undangan,
sehingga pelaku tindak pidana perikanan menjadi tidak lagi memiliki celah untuk menghindar dari jerat hukum. Pendekatan multidoor tersebut pada hakekatnya merupakan sebuah terobosan yang sangat relevan dalam penanganan tindak pidana perikanan, mengingat tindak pidana tersebut pada umumnya tidak berdiri sendiri melainkan seringkali bersentuhan langsung
dengan berbagai tindak pidana lainnya seperti; TPPU' Suap' Gratifikasi, Perdagangan Orang, Tindak Pidana Pajak, Tindak Pidana Pelayaran, lmigrasi, Ekspor-lmpor, Penanaman Modal Asing, Migas, Kepabeanan, Sumber Daya Alam dan lain sebagainya' Meski disadari bahwa, pendekatan multidoor yang diterapkan oleh Satgas 1 15 tersebut membawa konsekwensi dan memiliki tantangan tersendiri, antaralain bagi para aparat penegak hukum
yang dituntut untuk harus mampu menguasai berbagai ketentuan
Rakorn*s IUtj Fishing|6 peraturan perundang-undangan yang berkaitan satu sama lain
secara komprehensif dan holistik. Menyebabkan peningkatan profesionalitas dan kapabilitas aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas 115 menjadi sebuah keniscayaan. Oleh
sebab itu, saya berpandangan bahwa program pelatihan teknis secara terpadu perlu segera diselenggarakan agar dengan demikian
para penegak hukum memiliki pengetahuan, wawasan, kecakapan, kemampuan dan pemahaman yang sama dalam menyikapi dan menangani setiap perkara perikanan secara bersama.
Perlu saya. tegaskan pula hal paling penting lain dari keberadaan Satgas 115 adalah menjadikannya sebagai wadah untuk memudahkan kerjasama koordinasi, kolaborasi dan sinergitas antar
sesama unsur-unsur aparat penegak hukum yang tergabung
di
dalamnya. Karena tanpa semua itu maka tujuan utama Satgas 115
dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan yang Irlampu menimbulkan efek jera, dan mampu mengembalikan kerugian negara tidak akan tercapai secara optimal, efektip dan efisien.
itu, semua pihak harus mau dan mampu ego sektoralnya demi menghasilkan koordinasi
Disamping untuk meninggalkan
kerjasama yang baik dan harmonis dalam mengatasi semua tantangan kendala baik bersifat teknis maupun non teknis.
Rakornas IUU FishinglT Hadirln para peserta Rakernas Sebagaimana disampaikan sebelumnya, tindak pidana di bidang kelautan merupakan kejahatan terorganisir, sehingga tidak
jarang pelakunya memiliki jaringan yang sangat luas. Sementara
faktanya penegakan hukum seringkali
masih
hanya sebatas
menyasar para pelaku di lapangannya saja. Hal tersebut disebabkan karena tidak mampu menyentuh aktor intelektualnya, yang biasanya berbadan hukum atau korPorasi.
Pada awalnya korporasi memang sangat sulit untuk dimintai
pertanggungjawaban secara pidana, dikarenakan banyaknya hambatan dalam menentukan bentuk dan tindak korporasi yang patut dipersalahkan dalam konsep hukum pidana. Pada saat itu,
terdapat sementara pendapat yang menyatakan bahwa hanya manusia yang dianggap dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan kesalahan, baik dalam bentuk kealpaan (culpa) maupun kesengajaan (dolus) sehingga pertanggungiawaban pidana hanya
terbatas pada kesalahan individual (individual gult) sebagai sikap batin manusia.
Sejalan dengan perkembangan pemikiran dan praktik hukum, maka paradigma yang hanya menjadikan orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena dirasakan telah mengusik rasa keadilan' Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka akan
Rakornas IUU Fishingl8 menjadi tidak adil karena pengurus melakukan perbuatannya adalah untuk dan atas nama korporasi.
Hal ini dikarenakan banyak pula kejahatan yang dilakukan oleh organ perusahaan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi yang biasa disebut sebagai cime for arporation. Bahkan adapula korporasi yang sengaja dibuat untuk melakukan kejahatan, dimana korporasi sebagai pembuat atau pelaku kejahatan seperti itu yang biasa disebut corporate criminal alau corpontie's missdaad.
Di
lndonesia, secara khusus prinsrp pertanggungiawaban
korporasi tindak pidana perikanan diatur dalam Pasal 101 UU Nomor
31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor tahun 2009 yang menyebutkan bahwa: dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan
sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Dengan rumusan demikian, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, akan tetapi korporasi itu sendid tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kondisi dan hal tersebut tentunya
berpotensi menimbulkan celah dan kelemahan, hingga sudah sepatutnya diperlukan upaya bersama untuk menyempumakan rumusan regulasi tersebut, sehingga korporasi dapat dikenakan pidana secara langsung.
Rakornas IUU Fishingl9 Hadirln yang saya hormatl
Untuk mengatrasi berkenaan dengan itu' dalam rangka mengoptimalkan upaya penuntutan tindak pidana perikanan dengan subyek hukum korporasi, Kejaksaan telah melakukan langkah
kebiiakan perbaikan dengan memperbaharui berbagai petunjuk teknis dengan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik lndonesia Nomor: PER{281NJN10|2O14 tanggal 'l Oktober 4014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek
Hukum Korporasi. Pengaturan dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut relatif lebih luas dan rinci, meliputi penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum termasuk di dalamnya tindak pidana perikanan.
Di dalam Perja dimaksud dinyatakan bahwa, funtutan pidana dapat diajukan terhadap korporasi dan pengurus korporasi,
sedangkan apabila undang-undang tidak mengatur subyek hukum
korporasi, maka tuntutan pidana diajukan kepada pengurus korporasinya.. Sementara terhadap korporasi yang bukan berbadan hukum, pertanggungiawaban pidananya dibebankan kepada
pengurus disamping dapat dikenakan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib terhadap korporasi. Dengan adanya peraturan tersebut, maka Kejaksaan mendorong penuntut umum dilapangan agar mampu melakukan penunh.rtan dalam perkara tindak pidana perikanan yang subyek hukum nya korporasi secara lebih efektifdan
efisien. Terlebih saat ini lembaga tertinggi peradilan Mahkamah
Rakorr":&s
IlJu Fishingl
lO
Agung telah mengeluarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Aparat Penegak Hukum dapat semakin tegas dalam mengusut tindak pidana yang melibatkan korporasi. Peraturan MA ini sudah sangat dinanti sebab pemidanaan korporasi kendatipun sudah diatur di berbagai undang-undang, namun tata acaranya belum ada.
Peraturan MA tersebut mengatur jika
sebuah korporasi diduga melakukan tindak pidana maka penegak hukum meminta pertanggungjawaban hukum kepada seseomng yang tercatat pada akta korporasi sebagai penanggung jawab korporasi itu.
Peserta Rakornas yang saya banggakan.
Pada akhirnya kembali, saya ucapkan selamat mengikuti Rakornas IUU Fishing, disertai harapan semoga kegiatan
ini kian
meningkatkan sinergitas antiar lembaga dalam menjalankan tugas
bersama mencegah dan memberantas tindak pidana perikanan, mempe*uat tekad dan sernangat bahwa apa yang akan, sudah dan yang sedang kita lakukan serta perjuangkan saat ini tiada lain demi menciptakan sebuah orkestrasi dan harmonisasi dalam penegakan
hukum yang tidak hanya sekedar berujung pada kepastian hukum dan keadilan saja, tapi penegakkan hukum yang juga dapat
memberikan manfaat
bagi masyarakat luas, yang
mampu
meningkatka n kesejahteraan segenap warga bangsa I ndonesia.
Sekian dan terlma kasih.
i
