ARTIKEL 11 KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN

ARTIKEL 11 KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI ACEH Kota Banda Aceh, 4-6 Septemberi 2014

Oleh: Subi Sudarto

A. Pentingnya Workshop Peningkatan Kapasitas PUG Bidang Pendidikan di Provinsi Keadilan dan kesetaraan gender telah menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional yang telah menginstruksikan agar setiap institusi pemerintah melaksanakan pengarusutamaan gender yang dilakukan dengan cara memasukkan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan program pembangunan. Dalam pelaksanaan secara operasional pada bidang pembangunan pendidikan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan. Hal ini menunjukkan komitmen Menteri Pendidikan Nasional

agar pembangunan pendidikan

dalam semua tingkatan, wilayah, jalur,

jenjang, dan jenis pendidikan dapat dilaksanakan dengan adil dan setara gender. Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender di bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan agar lebih menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan proses pembelajaran, dan mendapat manfaat dari pendidikan untuk dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Untuk mendukung pelaksanaan PUG bidang pendidikan yang dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota dipandang perlu ditetapkan pedoman

pelaksanaan PUG di bidang pendidikan. Pedoman tentang

pelaksanaan PUG bidang pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasioal di atas. Pengarusutaman Gender (PUG) Bidang Pendidikan merupakan strategi untuk mendorong terwujudnya pendidikan yang adil dan setara dengan memperhatikan masalah, kebutuhan, dan aspirasi perempuan dan laki-laki, baik secara sosiokultural, geografis dan kondisi-kondisi lainnya. Lahirnya PUG tidak untuk mendorong salah satu jenis kelamin dan mendiskriminasi jenis kelamin lainnya, akan tetapi untuk mendorong kedua jenis kelamin mendapatkan akses yang sama terhadap layanan pendidikan, partisipasi yang sama dalam pengelolaan, memiliki kontrol yang seimbang dalam proses pengambilan keputusan, mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan pendidikan yang dilaksanakan. Upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan, harus diawali dengan sistem perencanaan dan penganggaran pendidikan yang juga responsif gender. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Kementerian Pendidikan Nasional sebagai pilot project nasional untuk sistem perencanaan

dan

penganggaran

responsif

gender

bersama

beberapa

kementerian atau lembaga lainnya. Dalam perkembangannya pencapaian program PUG Bidang Pendidikan di setiap daerah mempunyai hambatan dan isu-isu gender yang berbeda. Untuk itu perlu adanya penyiapan data dan informasi dalam melakukan pendampingan dalam penyusunan kegiatan PUG bidang pendidikan

1

Kegiatan “Workshop Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi Aceh”

khususnya dalam melakukan peningkatan kapasitas Kelompok Kerja PUG Bidang Pendidikan di Provinsi Aceh dalam menyusun anggaran Responsif Gender (PPRG) serta penyusunan profil gender bidang pendidikan.

B. Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan

Kegiatan

Peningkatan

Kapasitas

PUG

Bidang

Pendidikan Provinsi Aceh dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum sebagai berikut: 1.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

4.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014.

5.

Instruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional

Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA). 6.

Instruksi Presiden

Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

Gender dalam Pembangunan Nasional. 7.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

8.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.

9.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 84 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014.

2


11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal. 13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014, Nomor: SP. DIPA-A-023.05.1.666866/2014, tanggal 5 Desember 2013. C. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Tujuan penyelenggaraan Kegiatan Workshop PUG Bidang Pendidikan Provinsi Aceh adalah: 1. Meningkatkan mutu pelaksanaan program PUG bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja PUG Bidang Pendidikan Provinsi Aceh; 2. Memberikan pemahaman substansi dan operasional kegiatan PUG bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh penyelenggara, terutama dalam penyusunan anggaran responsive gender (PPRG); 3. Membuat data dan informasi terkait program PUG Bidang Pendidikan melalui penyusunan profil gender bidang pendidikan.

D. Hasil yang Diharapkan Melalui Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas PUG Bidang Pendidikan diharapkan memperoleh hasil antara lain: 1. Meningkatnya pemahaman substansi dan operasional kegiatan PUG bidang pendidikan melalui Kelompok Kerja PUG Bidang Pendidikan; 2. Meningkatnya mutu pelaksanaan program PUG bidang pendidikan melalui penyusunan anggaran responsive gender (PPRG); serta 3. Tersusunnya data dan informasi melalui penyusunan profil gender bidang pendidikan di Provinsi Aceh.

3


E. Proses Pelaksanaan Kegiatan 1) Pembukaan Kegiatan Kegiatan dimulai dengan membaca “ayat-ayat suci Al-qur’an”, dilanjutkan dengan rangkaian acara pembukaan, sebagai berikut:

a) Laporan Penyelenggara Kegiatan oleh Bapak Sulaiman, S.Sos, M.Pd. Beberapa hal penting yang disampaikan beliau dalam laporan penyelenggaraan kegiatan:

Pertama-tama

memanjatkan

puji syukur kepada Allah Swt atas terselenggaranya Kegiatan Workshop Peningkatan PUG Bidang Pendidikan Provinsi Aceh, khususnya yang saat ini dilaksanakan di hotel Sultan; 1) Selamat datang bagi teman-teman Direktorat Pembinaan Dikmas

dan

Tim

Pakar

PUG

Bidang

Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini oleh Bapak Subi Sudarto, S.Sos, M.Si dan tim. 2) Tidak lupa mengucapkan Selamat datang kepada seluruh peserta. Kegiatan ini, dirancang dengan maksud untuk mendukung

kebijakan

Kemdikbud

dalam

rangka

pencapaian program PUG Bidang Pendidikan, pemetaan masalah implementasi PUG Bidang Pendidikan, dan perumusan strategi peningkatan kapasitas kelembagaan PUG Bidang pendidikan melalui Peningkatan Kapasitas Kelompok

4

Kerja

(Pokja

PUG)

bidang

pendidikan,


penyusunan anggaran responsif gender (PPRG), dan Penyusunan Profil Gender Bidang Pendidikan. 3) Untuk menguatkan kapasitas para penyelenggara program PUG Bidang Pendidikan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memandang perlu untuk melakukan Workshop Peningkatan Kapasitas PUG Bidang Pendidikan ini. Adapun tujuan kegiatan ini adalah  Meningkatkan

kemampuan

para

penyelenggara

program PUG bidang pendidikan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program PUG bidang pendidikan.  Meningkatkan kemampuan para penyelenggara dalam mengidentifikasi isu-isu gender di masyarakat yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan program PUG bidang pendidikan.  Meningkatkan

kemampuan

para

penyelenggara

program dalam menyusun anggaran yang responsive gender (PPRG) dan penyusunan profil gender bidang pendidikan.

b) Pembukaan sekaligus paparan kegiatan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh diwakili Sekretaris Dinas

Pointer-pointer yang disampaikan:

5


1) Memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Swt Yang Maha Kuasa atas segala kemurahanNYA sehingga dapat menghadiri kegiatan ini dengan suka cita dan shalawat dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. 2) Komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan PUG dalam seluruh bidang pembangunan, termasuk

dalam

bidang pendidikan terus ditingkatkan untuk mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender. 3) Apresiasi

terhadap

kedatangan

para

peserta

dan

mengaharapkan kiprah mereka sebagai focal point dan kelompok

kerja

PUG

bidang

pendidikan

dalam

melaksanakan program mainstream gender. 4) Dinas Pendidikan Aceh sedang merancang program pendidikan yang resfonsif gender. Hal ini dilakukan untuk mendorong PUG di semua lini, sehingga Inpres PUG tahun 2000 bisa dilaksanakan dan diwujudkan di tanah rencong. 5) Menginformasikan

kepada

peserta

bahwa

melalui

pertemuan ini akan dilakukan sosialisasi PUG bidang pendidikan kepada pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan serta mitra terkait serta dilakukan penyusunan PPRG dan penyusunan profil gender bidang pendidikan. 6) Kepala Dinas berharap peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara tuntas dan mengucapkan rasa terima kasih akan kehadiran semua peserta, dilanjutkan membuka kegiatan secara resmi. c) Pembacaan doa Pembacaan

doa

oleh

perwakilan peserta workshop peningkatan

kapasitas

bidang pendidikan.

d) Pemaparan Narasumber Pusat

6


PUG

Setelah selesai dalam pembukaan, dilanjutkan dengan paparan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat terkait dengan Kebijakan Direktorat Pembinaan Dikmas tentang Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan.

Pointer-pointer Narasumber: • Pengarusutaman merupakan

Gender

strategi

(PUG)

untuk

Bidang

mendorong

Pendidikan terwujudnya

pendidikan yang adil dan setara dengan memperhatikan masalah, kebutuhan, dan aspirasi perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan faktor budaya, sosial ekonomi, geografi, dan anak-anak dengan kebutuhan khusus termasuk anak dengan kecacatan. • Lahirnya PUG tidak dimaksudkan untuk hanya mendorong penduduk perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, tetapi untuk meyakinkan semua anak, lakilaki dan perempuan, dengan latar belakang apapun, dapat menikmati pelayanan pendidikan yang bermutu. • Permendiknas No.84 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan: a) Memberikan acuan dalam pelaksanaan PUG bidang pendidikan

mulai

tingkat

pusat,

provinsi,

kabupaten/kota dan satuan pendidikan;

7


b) Kebutuhan untuk membentuk kelompok kerja PUG bidang pendidikan pada SKPD yang bersangkutan dalam memfasilitasi pengintegrasian gender dalam penyusunan

kebijakan,

program

dan

kegiatan

pendidikan; c) Kewajiban bagi setiap lembaga atau SKPD untuk mengintegrasikan gender dalam sistem pendidikan Memberikan acuan dalam pelaksanaan PUG bidang pendidikan

mulai

tingkat

pusat,

provinsi,

kabupaten/kota dan satuan pendidikan; d) Kebutuhan untuk membentuk kelompok kerja PUG bidang pendidikan pada SKPD yang bersangkutan dalam memfasilitasi pengintegrasian gender dalam penyusunan

kebijakan,

program

dan

kegiatan

pendidikan; e) Kewajiban bagi setiap lembaga atau SKPD untuk mengintegrasikan gender dalam sistem pendidikan.

Paparan Tim Pakar

Pointer-pointer narasumber: 

Perencanaan

yang

responsif

gender dilakukan dengan memasukkan perbedaan

pengalaman,

aspirasi,

kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.  Bisa mempertajam analisis tentang kondisi daerah karena terpetakan kesenjangan dalam pembangunan manusia, laki-laki dan perempuan.  Membantu mempertajam target group/ kelompok sasaran karena data terpilah.

8


 Tidak selalu berupa penambahan program baru dan biaya tambahan bilamana analisis gender diterapkan.  Pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib di daerah tidak mampu menjawab semua isu kesenjangan gender di berbagai bidang.  Perumusan isu strategis gender sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan yang responsif gender karena: 1.

merupakan gambaran situasi kesenjangan yang dihadapi,

2.

akan menjadi suatu dasar bagi perubahan yang akan diinginkan serta intenvensi yang harus dilakukan untuk mendorong perubahan tersebut.

 Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan salah satu alat analisis gender.  GAP didasarkan pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada, atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun.  Penerapan ARG dalam penganggaran, yaitu: a) Perlunya pengintegrasian perspektif gender dalam program pembangunan nasional; b) Perlu disusun metodologi, tools, indikator untuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; c) Perlunya komitmen dan kesadaran semua stakeholder dalam mendukung anggaran responsif gender. d) Dalam sistem penganggaran, letak ARG berada pada level Output Kegiatan; e) Informasi ARG tergambar pada GBS; f) Penggunaan gender analisis dalam penyusunan GBS; g) Sistem Aplikasi RKA-KL telah dilengkapi dengan fasilitas pencantuman tema sesuai dengan tema-tema pembangunan antara lain PUG.

9


Penyusunan Profil Gender Bidang Pendidikan

Pointer-pointer narasumber:  Suatu

strategi

mengintegrasikan

pembangunan

yang

permasalahan,

aspirasi,

dilakukan

dengan

kebutuhan,

dan

permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan (termasuk rencana anggaran), pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.  Bidang pendidikan:

pelaksanaan PUG di daerah diatur dengan

Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Geder Bidang Pendidikan menegaskan, antara lain,  Pasal 1: Setiap satuan kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan

dan

program

pembangunan

pendidikan

agar

mengintegrasikan gender di dalamnya, dan  Pasal 2:

Satuan kerja pendidikan yang terbukti melaksanakan

pengarusutamaan gender tidak sesuai dengan ketentuan di Pasal 1 akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Pentingnya Data Agregat:

10


a) Upaya menggambarkan ciri atau sifat sekelompok penduduk atau obyek lainnya dengan indeks, statistik atau indikator secara umum bermanfaat untuk meringkas

kumpulan angka2 atau

atribut2 yg sangat banyak jumlahnya b) Ringkasan data me-generalisasi ciri kelompok c) Ringkasan data yang terlalu global/luas akan menyembunyikan ciri khas/spesifik dari kelompok penduduk atau objek yg diamati d) Diperlukan ringkasan data yg lebih sempit dengan membuat pemilahan

Pelaksanaan Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas PUG Bidang Pendidikan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai pedoman pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan. Oleh karena itu Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengharapkan kerja sama yang baik serta komitmen

dalam

pelaksanaan program pengarusutamaan gender bidang pendidikan sehingga dapat secara bersama-sama mengurangi kesenjangan gender (disparitas gender) dan meningktakan pemahaman kelurga tentang gender. Hasil

Kegiatan

Workshop

Peningkatan

Kapasitas

PUG

Bidang

Pendidikan, telah dibuat laporan dengan lengkap dan rinci. Semoga setelah pelaksanaan kegiatan, masyarakat Aceh yang belum memahami gender dan dianggap belum responsive gender menjadi mainstream gender dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Subi sudarto

11


ARTIKEL 11 KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN

Recommend Documents