ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA \ SKRIPSI SARJANA(UNG) ASWIN USMAN ABSTRAK Aswin Usman, 2013. “ Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”. Program Studi SI Pendidikan Ekonomi Perkantoran, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo dibawah bimbingan Bapak Supardi Nani SE.,M.Si, dan Ibu Tineke Wolok ST.,MSi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten bolaang mongondow utara, dari tahun 2010-2012, sebab terindikasi bahwa berdasarkan pada realisasi anggaran pendapatan asli daerah dari tahun 2010-2012 itu tidak maksimal/ menurun, sehingga permasalahan yang muncul adalah: Bagaimanakah Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara? Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan fenomenologis yang akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif yaitu data-data yang sudah ada yang berupa pernyataan-pernyataan dari para informan, atau uraian dari data sekunder yang dimiliki oleh kantor DPPKAD bolaang mongondow utara, yaitu laporan realisasi anggaran dari tahun 2010-2012. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dikabupaten bolaang mongondow utara, ada tiga indikator yang di pioritaskan yakni: 1).pajak, 2).retribusi dan 3).bunga deposito, namun berdasarkan pada realisasi anggaran pendapatan asli daerah pada setiap tahunnya sangat tidak stabil, terindikasi sejak dikeluarkan regulasi dari pemerintah pusat terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah, yaitu undang-undang (nomor 28 tahun 2009 ayat 2). Simpulannya bahwa strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten bolaang mongondow utara menjadi lemah sejak dikeluarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 ayat 2 yang tidak berdasarkan pada potensi daerah. Saran berhasil dan tidaknya suatu program daerah maka itu ditentukan oleh peran pemerintah daerah maka menurut peneliti pemerintah daerah selain berfokus pada pajak, retribusi dan bunga deposito, juga harus memanfaatkan potensi daerah secara penuh sehingga tidak terjebak dan bergantung pada regulasi dari pemerintah pusat.
Kata Kunci : Strategi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
PENDAHULUAN
Menurut Bastian (2002:36) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-undang
No.34
Tahun
2000
ditindak
lanjuti
dengan
peraturan
pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi (Halim, 2009:65). Menurut Brahmantio (2002:43) pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,
namun
dalam
jangka
panjang
dapat
menurunkan
kegiatan
perekonomian,
yang
pada
akhirnya
akan
menyebabkan
menurunnya
Pendapatan Asli Daerah. Menurut Suparmoko (2002:37). Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainya yang syah. Selanjutnya pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah. berdasarkan pernyataan di atas menurut peneliti sudah jelas bahwa pendapatan asli daerah diperoleh oleh pemerintah daerah dari pajak, retribusi dan seluruh potensi daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap daerah baik dalam bentuk materi (pajak,retribusi), hasil produksi (SDA), dan hasil pendapatan usaha dari daerahnya, dan pendapatan asli daerah (PAD) sangat menentukan pembangunan kota (daerah) baik dari segi ekonomi kerakyatan, dan tentunya pendidikan. dari berbagai pernyataan terkait dengan pendapatan asli daerah yang sangat menentukan pembangunan suatu kota, maka dikabupaten bolaang mongondow utara yang dikenal kabupaten padi, ini telah dipenuhi dengan kayanya sumber daya alam baik dari sektor pertanian, kelautan, dan pertambangan baik tambang emas maupun pasir besi, ditambah lagi begitu suburnya lahan pertanian palawija. namun ini belum dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah, sehingga berimbas pada tidak meningkatnya ekonomi masyarakat dikabupaten bolaang mongondow utara. Peneliti adalah
penduduk asli dikabupaten bolaang mopngondow utara yang sangat memahami kondisi ekonomi masyarakat di bolaang mongondow utara meskipun belum melalui proses penelititian secara intensif namun dengan melihat perkembangan kehidupan sosial masyarakatnya dari tahun ketahun semakin bertambahnya pengangguran akibat kurangnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan ketrampilannya, semakin banyaknya anak-anak yang putus sekolah disebabkan masalah finansial yang tidak memadai. Definisi Strategi Menurut
Halim
(2002)
strategi
adalah
suatu
cara
dimana
organisasi/lembaga akan mencapai tujuanya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal. Strategi adalah seperangkat hipotesis dalam model hubungan yaitu suatu hubungan yang dapat diekspresikan melalui kaitan antara pernyataan if-then. dan strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat), dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelaku dimasa depan.
Pendapatan asli daerah Menurut Bastian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah PendapatanAsli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari tahun 2007 sampai dengan 2009. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: PAD Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , dan Lain-lain PAD yang sah PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2004: 132), PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Strategi peningkatan Pendapatan asli daerah Dari sisi perundang-undangan, peluang ke arah peningkatan PAD terbuka melalui peningkatan tarif maupun perluasan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pada Pasal 2 undang-undang ini memberi keleluasaan untuk menambah jenis-jenis pajak baru dengan kriteria: a. Bersifat pajak dan bukan retribusi. b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta
hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau obyek pajak pusat. e. Potensinya memadai. f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan h. Menjaga kelestarian lingkungan. Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Menurut Parker (1993:3) dalam Sadjiarto Arja (2000) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran/penilaian kinerja suatu entitas pemerintahan yaitu: 1. Peningkatan kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi lain, adanya pengukuran kinerja membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat,
memberikan evaluasi yang benar tehadap pelaksanaan anggaran serta melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru. 2. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal. Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Dalam hal ini disarankan pemakaian sistem pengukuran standar seperti halnya management by objectives untuk pengukuran outputs dan outcomes. 3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik. Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik.
Keterlibatan
masyarakat
terhadap
pengambilan
kebijakan
pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan. 4. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan. Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai dengan obyektif. 5. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif. Masyarakat semakin kritis
untuk menilai program-program pokok pemerintah sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka. Evaluasi yang dilakukan cenderung mengarah kepada penilaian apakah pemerintah memang
dapat
memberikan
pelayanan
yang
terbaik
kepada
masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai kesempatan untuk menyerahkan sebagian pelayanan publik kepada sektor swasta dengan tetap bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. METODE PENELITIAN Pendekatan Dan Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yang akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Kehadiran Peneliti Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti berperan sebagai instrument utama dalam pengumpulan data, disamping instrument pendukung lainnya. Serta peneliti berperan sebagai partisipan penuh dalam memecahkan masalah, sehingga peran peneliti dapat diketahui dan diakui statusnya oleh subjek/informan. Lokasi Penelitian
Adapun yang menjadi objek dalam Penelitian ini akan dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bolmut, sebagai badan yang mengelola keuangan dan aset daerah. Sumber data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah ada dan tersedia baik di buku-buku literatur ataupun sumbersumber lain. Data sekunder ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu untuk tahun 2010-2012 serta data pendukung lainnya yang bersumber dari pegawai kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Analisis Data Adapun yang menjadi teknik pemeriksaan analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan Analisis data deskriptif kualitatif dimana data dan informasi diperoleh dari lapangan dan dideskripsikan secara kualitatif, dengan titik berat pada penjelasan hubungan kausalitas antara variabel indikator, tehnik analisis data yang dilakukan meliputi: (1) reduksi data, berarti merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal penting, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. (2) penyajian data, setelah proses reduksi data selanjutnya data diolah lagi dengan menyusun atau menyajikannyayang
sesuai
dengan
keadaan
data,
(3)
verifikasi
data,
pemeriksaan tentang kebenaran laporan/pernyataan responden, dan penarikan kesimpulan dari proses penyajian data. Deskripsi lokasi Penelitian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Utara. Ibukotanya adalah Boroko. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 1 dari 15 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006.
Secara astronomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terletak antara lintang utara dan antara bujur timur, berdasarkan posisi geografisnya kabupaten bolaang mongondow utara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sulawesi utara dan memiliki batas-batas antara lain: sebelah utara laut Sulawesi, bagian selatan provinsi gorontalo, bagian barat provinsi gorontalo dan timur kabupaten bolaang mongondow. Kabupaten bolaang mongondow utara secara administrasi terbagi kedalam 6 kecamatan dan 91 desa/kelurahan luas keseluruhannya mencapai 1.856,86 km2.
Luas wilayah menurut kecamatan di kabupaten bolaang mongondow utara data 2012 NO
Kecamatan
Luas (km2)
1
Sangkub
567,85
2
Bintauna
348,94
3
Bolang Itang Timur
445,64
4
Bolang Itang Barat
293,75
5
Kaidipang
85,09
6
Pinogaluman
115,59
7
Bolaang Mongndow Utara
1.856,86
Sumber data: Badan pertahanan nasional kabupaten bolaang mongonow
Pembahasan Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah bolaang mongondow utara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah daerah bolaang mongondow utara tetap mengacu pada undang-undang atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi sebagai bagian dari peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah bolaang mongondow utara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, ada tiga indikator yang menjadi objeknya yaitu: 1).pemungutan pajak, 2).pemungutan retribusi, 3) serta giro/deposito. Berdasarkan tiga aspek di atas yang digunakan oleh pemerintah daerah bolaang mongondow utara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), maka yang di maksud pemungutan pajak pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah tetap mengacu pada regulasi yang ada atau yang tertuang dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 ayat 2 merupakan revisi undang-undang nomor 34 tahun 2000 maka pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah yaitu:
a. Pajak Hotel. b. Pajak restoran c. Pajak hiburan d. Pajak reklame e. Pajak penerangan jalan f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. g. Pajak Parkir. h. Pajak Air Tanah. i. Pajak Sarang Burung Walet. j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal ini adalah target dan indikator yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah yang sudah di tentukan oleh pemerintah pusat atau yang tertuang dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 ayat 2, namun hal itu belum berhasil sebab menurut peneliti, tidak semua daerah memiliki potensi yang sudah di tentukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini wajib bayar pajak dan retribusi termasuk kabupaten bolaang mongondow utara contoh kasus sarang burung wallet (pajak) serta wajib bayar pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat (retribusi) ini merupakan indikator yang termasuk wajib bayar pajak dan retribusi, dalam regulasi tersebut dan hal itu juga yang tidak di miliki oleh daerah bolaang mongondow utara, peneliti lebih sepakat jika dalam melakukan pemungutan pajak serta retribusi harus di sesuaikan dengan seluruh potensi daerah masing-masing termasuk dikabupaten bolaang
mongondow utara, sebagai wujud desentralisasi keuangan daerah, sebab dengan adanya undang-undang nor 28 tahun 2009 ayat 2 terindikasi bahwa yang di maksud otonomisasi daerah seperti yang tertuang dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 sebagai hasil revisi dari undang-undang otonomisasi daerah tahun 1999 maka itu tidak diberlakukan lagi sebab daerah hanya di perbolehkan memungut pajak serta retribusi yang ada dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009, tiga jenis retribusi yang di pungut oleh daerah, sebagai berikut: 1. Retribusi Perizinan Yang di pungut oleh daerah: a. Retribusi izin mendirikan bangunan b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol c. Retribusi izin trayek d. Retribusi izin usaha perikanan 2. Retribusi Jasa Usaha Yang Di Pungut Oleh Daerah: a. Retribusi terminal b. Retribusi parker c. Retribusi rekreasi dan olahraga d. Retribusi pelayanan pelabuhan e. Retribusi pemakaian kekayaan daerah f. Retribusi pasar grosir/pertokoan g. Retribusi tempat pelangan h. Retribusi tempat penginapan i. Retribusi rumah potong hewan
j. Retribusi penyebrangan di air dan penjualan kekayaan daerah 3. Retribusi Jasa Umum yang di pungut oleh Daerah: a. Retribusi pelayanan kesehatan b. Retribusi persammpahan/kebersihan c. Retribusi biaya cetak KTP akta Capil d. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum e. Pelayanan pasar f. Pengujian kenderaan bermotor g. Biaya cetak peta h. Penyedotan kakus i. Pengadaan menara telekomunikasi j. Pelayanan tera/tera ulang k. Pelayanan pemekaman dan pengabuan mayat l. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran m. Pengolahan limba air. Berdasarkan keterangan di atas bahwa ada tiga (3) indikator jenis retribusi yang di pungut oleh pemerintah daerah di kabupaten bolaang mongondow utara yakni 1). Retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari empat (4) poin, kemudian 2). Retribusi jasa usaha yang terdiri dari 10 poin, sedangkan yang ke tiga 3). Retribusi jasa umum terdiri dari 13 poin, hal ini memang sudah di tentukan oleh pemerintah pusat namun menurut peneliti pemerintah pusat telah gagal dalam megeluarkan regulasi terkait dengan peran pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,
sebab ada banyak hal yang tertuang dalam undang-undang dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi namun itu tidak dimiliki oleh daerah bolaang mongondow utara dengan tidak singkronnya antara regulasi dan potensi daerah maka yang terjadi adalah tidak stabilnya pendapatan asli daerah dikabupaten bolaang mongondow utara dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Dan yang terakhir adalah pemerintah daerah telah melakukan penyimpanan uang di unit bank tertentu sehingga pemerintah daerah hanya menerima pengembalian atau berdasarkan keuntungan dari bunga deposito/giro, sehingga menurut peneliti akibat masi lemahnya strategi pemerintah daerah bolaang mongondow utara dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah sehingga pemerintah daerah selain melakukan pemungutan pajak dan retribusi, maka selain itu daerah hanya mengharapkan bunga deposito/giro dari unit bank, sehingga sampai saat ini terindikasi dikabupaten bolaang mongondow utara belum memiliki perusahaan/BUMD sebagai bagian dari pendapatan asli daerah, yang sebenarnya menurut peneliti bahwa pajak dan retribusi bukan merupakan faktor utama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tapi BUMD atau perusahaan daerah yang berbasis pertanian, pertambangan, peternakan dan kelautan. ini merupakan potensi daerah yang kurang di seriusi oleh pemerintah daerah, yang sebenarnya ini adalah faktor utama yang harus di sriusi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten bolaang mongondow utara, sehingga sampai saat ini pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD hanya memprioritaskan menjaring wajib bayar pajak dan retribusi yang sudah di tentukan oleh pemerintah pusat, namun
menurut peneliti ini merupakan hal ke kedua dalam meningkatkan PAD sebab melakukan pemungutan pajak dan retribusi hanya mempersulit mayarakat dalam hal ini pengusaha lokal, sehingga menurut peneliti pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD harus mendirikan perusahaan daerah/BUMD yang berbasis pertanian, pertambangan, peternakan dan kelautan, yang sesuai dengan potensi atau yang di miliki oleh daerah bolaang mongondow utara, sebab hal ini dapat memberikan kontribusi kepada daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), selain itu ada nilai positif terhadap masyarakat yang nganggur untuk bisa di tampung sebagai karyawan dalam perusahaan tersebut Kesimpulan Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya serta berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti dengan para informan yang di deskripsikan pada bab IV, terkait dengan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dikabupaten bolaang mongondow utara, maka kesimpulan yang dapat dinyatakan oleh peneliti bahwa strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah bolaang mongondow utara masi dapat dikatakan lemah, sebab daerah hanya memprioritaskan pemungutan pajak dan retribusi, sementara potensi daerah yang berbasis pertanian, pertambangan, peternakan dan kelautan tidak di manfaatkan, sehingga sampai ini daerah bolaang mongondow utara tidak memiliki perusahaan/BUMD. Selain pajak dan retribusi, pemerintah hanya berharap pada bunga deposito/giro sehingga sampai saat ini pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten bolaang mongondow utara menurun/tidak stabil. DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Penerbit. Salemba 4: Jakarta. Djohananputro, Barahmantyo,2002 Perpajakan Indonesia. Penerbit. Andi Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat Halim, Abdul .2004. Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Salemba Empat Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Hunger David dan Wheleen Thomas. 1996. Manajemen Strategi, Penerbit Andi. Yogyakarta Mardiasmo . 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta Mardiasmo,(2004).Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Offset. Suparmoko,2002.Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembagunan Daerah. Edisi 1. Penerbit Andi: Yogyakarta.. Skousen Mark.2006. teori-teori Ekonomi Moderen. Edisi 1. Penerbit Fajar Interpratama Offset Suprihanto, 1987. Teori Peningkatan Prestasi dan Kinerja. Penerbit Andi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Widjaja,2007. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta :PT Raja Grafindo.
