AMANDEMEN UUD 45 UNTUK PENGUATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBUAH EVALUASI PUBLIK
TEMUAN SURVEI JULI 2007
LEMBAGA SURVEI INDONESIA (LSI) www.lsi.or.id
IHTISAR TEMUAN •
Pada umumnya publik menilai bahwa cara pemilihan anggota DPD lebih baik dari cara pemilihan anggota DPR, dan karena itu DPD punya legitimasi demokrasi yang lebih kuat.
•
Hampir semua warga menghendaki agar DPD punya wewenang yang setara dengan DPR dalam legislasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan daerah, bukan hanya memberi masukan kepada DPR seperti selama ini.
•
Publik pada umumnya tidak tahu kalau DPD sekarang tidak punya wewenang legislasi tersebut.
•
Melihat kenyataan ini, 73 persen warga mendukung amandemen UUD untuk memperkuat wewenang DPD dalam legislasi. DPD bersama-sama DPR harus punya wewenang untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan daerah dan mengawasi pelaksanaannya.
•
Amandemen ini harus dilakukan untuk membuat konstitusi kita lebih koheren, lebih konsisten dalam mengaitkan legitimasi demokrasi yang kuat dan wewenang legislasi yang kuat pula.
MASALAH DPD • • • •
•
•
DPD adalah sebuah lembaga demokrasi Indonesia. Dasar legitimasi demokratisnya sangat kuat karena anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu demokratis. Namun demikian hak dan tanggung jawab atau wewenang DPD dalam konstitusi sekarang dibuat tidak mampu meresponi aspirasi konstituen mereka. DPD dalam konstitusi sekarang dibatasi wewenangnya hanya memberikan masukan kepada DPR, tapi tidak punya wewenang untuk ikut memutuskan dalam proses legislasi. Dalam konstitusi kita, secara prosedural demokratis kita punya DPD yang kuat, tapi lemah secara substantif, yakni tak punya wewenang yang kuat dalam proses legislasi. DPD hanya memberi masukan kepada DPD, tapi tidak ikut memutuskan undang-undang. Keadaan ini sangat bertentangan dengan pola umum tentang lembaga demokrasi yang setara dengan “DPD” di dunia, di mana lembaga seperti DPD punya wewenang legislasi meskipun tidak dipilih langsung oleh rakyat, misalnya dipilih oleh anggota DPR, DPRD, dan bahkan diangkat. Ada cacat demokratis dalam konsitusi kita: Ada wakil rakyat yang dipilih langsung secara demokrtais tapi tidak punya wewenang dalam legislasi. Kalau tidak diberi wewenang legislasi seharusnya lembaga demokrasi semacam DPD itu tidak ada dalam tata negara kita. Sebab kalau dipertahankan dengan keadaan DPD yang tak punya wewnang legislasi seperti sekarang prinsip demokrasi diingkari.
Lanjutan… •
Atas dasar pemikiran itu, ada gagasan untuk dilakukan amandemen UUD yang berkaitan dengan DPD.
•
Amandemen ini tergantung pada sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan kompenen terbesar dalam menentukan boleh atau tidak bolehnya sebuah pasal di UUD diamandemen.
•
Pro dan kontra terhadap eksistensi DPD tersebut biasa terjadi di kalangan elite politik dan intelektual, dan kita sering mengabaikan pro-kontra di tingkat massa yang lebih luas padahal dalam demokrasi kita sekarang sumber utama dan dasar dari kekuasaan elite politik itu adalah masyarakat luas, bukan hanya elite politik. Karena itu menjadi penting melihat dan mendengarkan apa kata warga republik ini tentang masalah DPD di atas.
•
Dalam konteks itulah survei opini publik nasional yang dilakukan secara sistematik dapat memberikan informasi seberapa besar atau seberapa kecil dukungan atau penolakan publik terhadap gagasan untuk amandemen UUD yang berkaitan dengan wewenang legislasi DPD tersebut.
TUJUAN SURVEI •
Ingin mengetahui seberapa banyak masyarakat tahu wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana diatur dalam UUD.
•
Bagaimana harapan masyarakat terhadap peran DPD, dan seberapa besar jarak (gap) antara harapan tersebut dan peran DPD sebagaimana diatur dalam UUD sekarang.
•
Bagaimana harapan masyarakat terhadap perubahan/amandemen UUD tentang DPD agar DPD mempunyai fungsi dan peran yang sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam legislasi dan pengawasan yang berkaitan dengan daerah, dan karena itu bisa berperan lebih besar dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
INDIKATOR Indikator-indikator : • Awareness dan pengetahuan publik tentang wewenang DPD, • Harapan publik terhadap wewenang DPD, dan • Dukungan publik terhadap amandemen UUD yang berkaitan dengan DPD, Indikator tersebut dirumuskan dalam instrumen survei, dan dapat dilihat secara terpisah.
METODOLOGI ● Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. ● Jumlah sampel sebesar 1.300 responden, dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar +/- 2,8% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Penarikan sample dilakukan dengan Metode Multistage Random Sampling. Sampel akhir yang berhasil diwawancarai sebanyak 1298 responden. ● Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden ● Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. ● Pengumpulan data di lapangan dan quality control dilakukan 3-20 Juli 2007.
Methodologi Survei
Populasi desa/kelurahan tingkat Nasional
Prop. k …
Prop. 1 …
Ds 1 … Ds m
Ds 1 … Ds n RT1
RT2
RT3
….
RT5
Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random Di masing-masing RT/Lingkungan dipilih secara random dua KK
KK1 KK2 Laki-laki
Desa/kelurahan di tingkat Propinsi dipilih secara random dengan jumlah proporsional
Perempua n
Di KK terpilih dipilih secara random Satu orang yang punya hak pilih laki-laki/perempuan
DEMOGRAFI KATEGORI SAMPEL BPS JENIS KELAMIN LAKI-LAKI 50,1 50,0 PEREMPUAN 49,9 50,0 DESA-KOTA DESA 60,9 59,0 KOTA 39,1 41,0 PENDAPATAN < 400 ribu 37,1 42,0 400 - 999 ribu 36,3 38,0 >= 1juta 26,6 20,0 KELOMPOK PENDIDIKAN <= SD * 52,5 60,0 SLTP 20,3 19,0 SLTA 20,4 18,0 Universitas 6,8 4,0
KATEGORI Islam Kristen Hindu Lainnya Jawa Sunda Melayu Madura Bugis Betawi Minang Lainnya
SAMPEL AGAMA 89,0 8,7 2,2 0,2 ETNIS 39,8 14,6 7,4 4,0 1,4 1,8 3,8 27,3
BPS 87,0 10,0 2,0 1 41,6 15,4 3,4 3,4 2,5 2,5 2,7 28,5
* Sample LSI hanya penduduk yang sudah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun keatas, sementara data sensus BPS tahun 2000 termasuk yang berumur dibawah 17 tahun.
DEMOGRAFI KATEGORI SAMPEL PROPINSI NAD 2.3 SUMUT 4.6 SUMBAR 3.1 RIAU 2.3 JAMBI 0.8 SUMSEL 3.1 BENGKULU 0.8 LAMPUNG 3.1 BABEL 0.8 KEPRI 0.8 DKI 3.9 JABAR 15.3 JATENG 13.9 DIY 1.5 JATIM 14.6 BANTEN 3.9
BPS 1.9 5.3 2.1 2.2 1.3 3.2 0.8 3.4 0.5 0.6 3.5 17.4 15.2 1.6 16.7 4.1
KATEGORI SAMPEL PROPINSI BALI 2.3 NTB 2.3 NTT 2.3 KALBAR 2.3 KALTENG 1.5 KALSEL 2.3 KALTIM 1.5 SULUT 1.5 SULTENG 0.8 SULSEL 3.1 SULTRA 0.8 GORONTALO 0.8 SULBAR 0.8 MALUKU 0.8 MALUKU UTARA 0.8 PUPUA 0.8 IRJABAR 0.8
BPS 1.5 2.0 2.0 1.9 0.9 1.5 1.4 1.0 1.1 3.5 0.9 0.4 0.5 0.6 0.4 0.9 0.3
SENTIMEN TERHADAP DEMOKRASI
Apakah Ibu/Bapak setuju dengan pernyataan-pernyataan berikut…? (%)
Negara ini sebaiknya dipimpin oleh tentara aktif
10 59.4 30.6
15.2
Demokrasi adalah sumber buruknya pembangunan ekonomi
Dibandingkan dengan bentuk pemerintahan lainnya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan terbaik untuk sebuah negara seperti negara kita ini
Setuju
72 12.8
10 6.9 83.1
Tidak setuju
TT/TJ
Setuju = Gabungan respon “setuju” atau “sangat setuju” Tidak setuju = Gabungan respon “tidak setuju” atau “sangat tidak setuju”
Seberapa puas atau seberapa tidak puas Ibu/Bapak dengan pelaksanaan demokrasi di negara kita sekarang ini? Sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali?…? (%)
57.1
28
3.9 Sangat puas
3.3 Cukup puas
Kurang puas
Tidak puas sama sekali
7.8
TT/TJ
Temuan : Sentimen Demokrasi Kuat • Secara umum sentimen warga terhadap demokrasi sangat kuat. • Warga umumnya menolak kalau demokrasi dipandang sebagai sumber sulitnya pembangunan ekonomi. • Warga umumnya juga menolak kepemimpinan tentara aktif dalam kehidupan politik. • Warga juga umumnya merasa puas atau cukup puas dengan pelaksanaan demokrasi sekarang. • Semua ini adalah indikator bahwa demokrasi sudah cukup tertanam dalam kesadaran publik, dan ini penting untuk penguatan demokrasi kita.
PENGETAHUN UMUM PUBLIK TENTANG DPD
Apakah Ibu/Bapak tahu (dari televisi, koran, radio, buku, sekolah, dari orang lain dll.) bahwa di negara kita ada lembaga negara yang disebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD)? (%)
Tidak tahu, 23.7
Tahu, 76.3
Umumnya publik aware dengan DPD.
Diantara tugas-tugas berikut, mana tugas utama Dewan Perwakilan Daerah…? (%)
89.2
8.2 2.6 Mewakili partai politik
Mewakili rakyat daerah di pusat
Tidak tahu
Bagi yang aware dengan DPD, 9 dari 10 warga mengetahui dengan benar peran Utama DPD secara umum.
Siapa yang memilih anggota DPD…? (%)
81.9
5.8
5.1
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
5.7
1.6 Presiden
Rakyat secara langsung lewat pemilihan umum
Tidak tahu
Masih ada 8 dari 10 warga tahu siapa yang memilih anggota DPD.
Kepada siapa anggota DPD bertanggung jawab…? (%)
64.3
9.6
10.9
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
10.3 4.8 Kepada Presiden
Kepada Rakyat secara langsung lewat pemilu
Tidak tahu
Sekitar 6 dari 10 warga tahu kepada siapa anggota DPD harus bertanggung jawab.
Apakah Ibu/Bapak tahu peran-peran atau wewenang DPD sekarang berikut ini (%)
Dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah TAPI TIDAK DAPAT menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut
TIDAK IKUT MEMUTUSKAN undangundang yang berkaitan dengan kepentingan daerah
Membahas rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah
Tahu
2.5 73.7 23.8
1.9 79.1 19
1.9 64.2 33.9
Tidak tahu
Tidak jawab
Umumnya warga tidak tahu wewenang dan peran DPD sekarang, bahwa DPD tak Punya wewenang legislasi dan pengawasan.
Apakah Ibu/Bapak tahu bahwa wewenang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekarang hanyalah memberikan saran-saran atau masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tapi tidak punya wewenang atau suara untuk ikut memutuskan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan keinginan rakyat daerah propinsi yang mereka wakili…? (%)
Tahu, 25
Tidak tahu, 75
Umumnya warga tidak tahu bahwa wewenang DPD terbatas.
Temuan : Publik Aware • Secara umum publik aware dengan DPD. • Mayoritas warga tahu karakteristik umum DPD, seperti siapa yang memilih dan kepada siapa ia harus bertanggung jawab. • Tapi warga umumnya tidak tahu kalau DPD tidak punya wewenang dalam legislasi yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
TINGKAT KEYAKINAN DAN PENILAIAN TERHADAP KINERJA
Seberapa yakin Ibu/Bapak bahwa lembaga-lembaga negara berikut sejauh ini telah bekerja sebagaimana yang diharapkan rakyat…? (%)
5.5 Presiden
29.4 65.1
8.7 Partai Politik
51.8 39.4
5.5 DPR
41.5 53
5.1 DPD
41.7 53.2
Yakin
Tidak yakin
Tidak tahu
Yakin = Gabungan respon “Sangat yakin” atau “cukup yakin” Tidak yakin = Gabungan respon “kurang yakin” atau “tidak yakin sama sekali”
Bagaimana penilaian Ibu/Bapak terhadap kerja anggota lembaga berikut (%)
58.5
56.9
22.6
27.2 18.9
15.9
DPD
Baik
DPR
Buruk
Tidak tahu
Temuan :
Kepercayaan dan Keyakinan Publik
• Kepercayaan publik terhadap Presiden paling tinggi (65%) dibanding DPR, DPD, maupun Partai. • Kepercayaan paling rendah adalah pada partai politik (39%). • Sementara kepercayaan publik pada DPD sama dengan pada DPR (53%). • Dilihat dari tingkat kepercayaan ini legitimasi populer untuk DPR dan untuk DPD sama. • Penilaian “baik” publik terhadap kinerja DPR dan DPD juga kurang lebih sama, yakni sekitar 58%.
LEGITIMASI DEMOKRASI
Menurut Ibu/Bapak, cara pemilihan mana yang lebih baik bagi pemilih sendiri…? (%)
76.9
18 5.1 Cara memilih anggota DPD di Cara memilih anggota DPR di mana rakyat secara langsung mana rakyat harus memilih memilih satu diantara nama- salah satu nama partai politik nama calon anggota DPD yang ikut dalam pemilihan umum
Tidak tahu
Menurut Ibu/Bapak, mana yang lebih mudah dimintai pertanggung jawaban oleh pemilih dalam memperjuangkan kepentingan pemilih…? (%)
74.8
17.4 7.8
ORANG yang dipilih seperti PARTAI POLITIK yang dipilih dalam pemilihan anggota DPD seperti dalam pemilihan anggota DPR
Tidak tahu
Menurut Ibu/Bapak, apakah cara pemilihan seperti memilih anggota DPR dapat menghasilkan wakil rakyat yang lebih mewakili keinginan pemilih atau lebih mewakili keinginan partai politik…? (%)
61.4
28.1
10.5
Lebih mewakili keinginan pemilih
Lebih mewakili keinginan partai politik
Tidak tahu
Apakah Ibu/Bapak lebih setuju pada pendapat bahwa keinginan partai mewakili keinginan pemilih atau lebih setuju dengan pendapat bahwa keinginan partai belum tentu mewakili keinginan pemilih…? (%)
72.9
18.6 8.5
Keinginan partai mewakili keinginan pemilih
Keinginan partai belum tentu mewakili keinginan pemilih
Tidak tahu
Temuan : Legitimasi DPD Kuat • Legitimasi prosedural adalah dukungan publik terhadap bagaimana anggota DPR dan DPD dipilih. • Secara umum, di atas 75% warga memandang bahwa pemilihan anggota DPD di mana warga memilih nama calon secara langsung lebih baik dibanding cara memilih anggota DPR yang bisa hanya dengan memilih partai yang mencalonkannya. • Lebih dari 70% publik juga memandang bahwa lebih mudah meminta pertanggung jawaban orang seperti anggota DPD ketimbang partai politik seperti dalam pemilihan anggota DPR. • Publik pada umumnya tidak percaya pada partai politik, dan calon-calon yang dicalonkan partai belum tentu mewakili kepentingan pemilih. • Semua ini mengindikasikan bahwa anggota DPD punya legitimasi demokratik prosedural yang jauh lebih kuat ketimbang anggota DPR.
HARAPAN TERHADAP DPD DAN DUKUNGAN TERHADAP AMANDEMEN UNTUK PENGUATAN WEWENANG DPD
Apakah Ibu/Bapak berharap atau tidak berharap agar DPD melakukan hal-hal berikut…? (%)
6.6
Dapat menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap pemerintah
4.5 88.9
6.6
Ikut memutuskan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah
Membahas rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah
6.3 87.1
5.7 2.3
Berharap
91.7
Tidak berharap
Tidak tahu/jawab
Berharap = Gabungan respon “berharap” atau “sangat berharap” Tidak berharap = Gabungan respon “tidak berharap” atau “sangat tidak berharap”
Umumnya warga (9 dari 10) punya keinginan/harapan agar DPD punya wewenang lebih besar dari yang sekarang.
Apakah Ibu/Bapak mendukung pandangan bahwa DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) harus punya wewenang atau punya suara untuk memutuskan masalahmasalah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat daerah bersama-sama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) karena anggota DPD dipilih langsung untuk mewakili daerah…? (%)
75.7
DPD harus punya wewenang yang sama dengan DPR karena anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili daerah
12.4
11.9
DPD cukup hanya memberikan masukan dan saran
Tidak tahu
Umumnya warga (69%) mendukung keinginan untuk memperkuat wewenang DPD. Yang menolak secara eksplisit hanya 12%.
Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat bahwa kita perlu mengubah (mengamandemen) UUD yang berkaitan dengan wewenang DPD agar lebih mampu memperjuangkan kepentingan rakyat daerah yang diwakilinya…? (%)
65.2
15.9 10.1
8.2
0.7 Sangat setuju
Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Tidak tahu
Umumnya warga mendukung amandemen UUD untuk memperkuat wewenang DPD (73.4%). Yang menolak secara eksplisit hanya 11%.
Temuan : Dukungan Publik Kuat • • •
•
• •
Hampir semua warga mengharapkan agar DPD punya peran legislasi yang lebih jelas dan lebih kuat, yakni ikut memutuskan UU yang berkaitan dengan daerah bersama-sama dengan anggota DPR. Hampir semua warga juga menginginkan agar DPD punya wewenang untuk menindak-lanjuti pengawasan DPD terhadap pemerintah yang berkaitan dengan daerah. Secara lebih khusus, publik umumnya (73,4%) setuju agar dilakukan perubahan atau amandemen UUD yang beraitan dengan peran DPD agar DPD lebih mampu memperjungkan kepentingan rakyat daerah yang mereka wakili. Semua temuan ini menunjukan bahwa lemahnya peran DPD dalam UUD kita sekarang tidak sesuai dengan aspirasi publik, dan amandemen untuk memperkuat DPD tak bisa dihindarkan untuk memperkuat representasi kepentingan daerah di legislasi pusat. Penolakan terhadap amandemen untuk memperkuat peran DPD sejauh ini datang dari elite, terutama DPR, bukan rakyat. Penolakan amandemen UUD untuk memperkuat peran DPD bertentangan dengan aspirasi dan suara publik pada umumnya, dan karena itu tidak punya dasar legitimasi demokratik.
ANALISIS
SUMBER-SUMBER DUKUNGAN PUBLIK BAGI AMENDEMEN UUD 45 • Sosial-ekonomi, terutama tingkat pendidikan, menumbuhkan ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja demokrasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi semakin tinggi pula, dan rasa tidak percaya pada partai politik juga semakin tinggi. • Rasa tidak percaya pada partai politik ini menumbuhkan dukungan legitimasi terhadap cara pemilihan anggota DPD, dan memperkuat dukungan terhadap amandemen UUD untuk memperkuat wewenang DPD dalam legislasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
Korelasi Negatif antara pendidikan dengan kepuasan atas kinerja demokrasi dan dengan kepercayaan terhadap partai (r’Pearson; P<.05)
Korelasi NEGATIF antara tingkat kepercayaan pada partai dengan legitimasi demokrasi dan dukungan terhadap amandemen UUD untuk DPD (r’s Pearson; signifikan pada P<.05)
Legitimasi demokrasi: preferensi terhadap cara pemilihan anggota DPD dan lebih mudah meminta pertanggung jawaban pada orang dari pada pada partai.
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN dan SARAN •
Karakteristik demokrasi yang membedakannya dengan rezim nondemokrasi adalah responsiveness rezim terhadap suara publik (Dahl 1973).
•
Responsiveness ini terutama dalam desain institusional, termasuk bagaimana konstitusi mendefinisikan peran DPD.
•
Satu cara untuk melihat responsiveness lembaga-lembaga demokrasi adalah sejauhmana desain institusional dekat atau jauh dari suara publik atau warga negara, sejauhmana desain institusional DPD yang ada sekarang dekat atau jauh dengan aspirasi warga. Bila dekat, maka desain DPD responsif, dan bila jauh, tidak responsif.
•
Cara terbaik untuk mengetahui suara publik tentang berbagai isu, termasuk gagasan untuk memperkuat peran legislatif DPD, adalah sensus. Cara lain yang juga benar adalah survei opini publik yang dilakukan secara ilmiah. Temuan survei bisa mendekati karakteristik populasi bila dilakukan dengan benar.
Lanjutan… •
Dari survei ini ditemukan bahwa tingkat kepercayaan publik pada peran dan penilaian publik atas kinerja DPD sama dengan pada DPR. Umumnya warga percaya pada dua lembaga ini, dan umumnya menilai bahwa kedua lembaga ini bekerja baik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
•
Yang sangat berbeda adalah legitimasi demokratik prosedural terhadap DPD dan DPR. DPD punya legitimasi demokratik prosedural yang jauh lebih kuat ketimbang DPR. Cara memilih anggota DPD dipandang lebih baik dibanding cara memilih anggota DPR untuk mewakili kepentingan pemilih.
•
Di samping itu, cara memilih anggota DPD dengan memilih nama-nama calon secara langsung juga dinilai lebih membantu untuk membangun mekanisme akuntabilitas wakil rakyat kepada rakyat yang mereka pilih.
Lanjutan… •
Selama ini publik tidak tahu bahwa DPD tidak punya wewenang yang sejajar dengan DPR dalam legislasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
•
Tapi di pihak lain, hampir semua warga mengharapkan agar DPD punya wewenang legislatif yang sejajar dengan DPR, punya wewenang bukan hanya membahas rancangan undang-undang dan memberikan masukan kepada DPR, tapi sama-sama DPR memutuskan UU yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
•
Karena itu, publik umumnya (73%) mendukung gagasan dilakukannya perubahan atau amandemen UUD yang berkaitan dengan DPD agar DPD punya wewenang legislatif yang sejajar dengan DPR yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
•
Publik menghendaki agar dalam UUD kita dinyatakan bahwa DPD, seperti halnya DPR, punya wewenang untuk membuat dan memutuskan UU yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
•
Harapan publik ini konsisten dengan legitimasi demokrasi yang kuat yang dimiliki DPD sekarang.
Lanjutan … •
Informasi opini publik ini harus diresponi secara positif untuk membuat desain institusional kita semakin dekat dengan aspirasi publik.
•
Politisi, DPR, partai politik, dan pemerintah, harus mengambil gagasan yang populer ini bila mereka ingin membangun hubungan yang dekat dengan rakyat. Tidak ada insentif politiknya kalau mereka menolak amandemen tersebut sebab dipercaya publik merupakan kebutuhan dasar bagi pejabat dan institusi publik.
•
Penguatan peran DPD, bukan saja benar secara demokratik, tapi juga punya dasar moral dan intelektual yang kuat, dan karena itu sulit untuk menolak gagasan tersebut.
•
Dasar moralnya adalah bahwa anggota DPD mendapat legitimasi demokratis sangat kuat untuk mewakili rakyat, dibanding anggota DPR.
•
Secara intelektual, adanya dua lembaga legislatif, bikameralisme, dalam konteks otonomi daerah atau desentrasilisasi dalam hubungan pusat dan daerah, adalah praktek yang umum dalam demokrasi di dunia. Ada kaitan yang kuat dalam hubungan antara bikameralisme dan sistem politik desentralisasi dalam hubungan pusat dan daerah (Lijphart 1996), dan demokrasi kita seharusnya menjadi bagian dari pola ini.
