AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN PERUSAHAAN TERHADAP KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM ( STUDI PADA PT. BANK CIMB NIAGA TBK )

AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN PERUSAHAAN TERHADAP KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM ( STUDI PADA PT. BANK CIMB NIAGA TBK ) SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH : M. REZA ADRIAN NIM : 050200126

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN PERUSAHAAN TERHADAP KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM ( STUDI PADA PT. BANK CIMB NIAGA TBK ) SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH : M. REZA ADRIAN NIM : 050200126 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI Disetujui Oleh : Ketua Departemen Hukum Ekonomi

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH NIP. 131 570 45

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH

Dr. Sunarmi,SH, M.Hum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim Alhamdulillahi Rabbil ‘Aalamiin, segala puji hanya bagi Allah SWT. Semoga Allah Yang Maha Bijaksana senatiasa menggolongkan kita menjadi hamba yang banyak bermanfaat bagi hamba Allah yang lain karena “sebaikbaiknya manusia adalh manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya”. (AlHadits). Shalawat dan Salam semoga senatiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan ummatnya. Khalifah Umar bin khatab mengatakan “semakin bertambah ilmuku semakin bodoh pulalah aku”. Penulis menyadari segala kelemahan dan kekurangan yang masih terdapat didalam skripsi ini, semoga dengan adanya penyempurnaan berupa kritik, saran dan pendapat yang konstruktif dari para pembaca dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca sekalian. Untuk hal tersebut, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingitingginya kepada: 1. Bapak Prof. dr. Chairuddin P. Lubis, SpA(K) sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, MHum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, karena sudah berusaha untuk memberikan perubahan yang maksimalkan kepada fakultas dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan kampus Fakultas Hukum USU. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

3. Bapak Prof. Dr. suhaidi, SH, MH sebagai Pembantu Dekan I yang telah membantu para mahasiswa memenuhi segala kebutuhan akademik dan administrasi. Bapak Pembantu Dekan II Safrudin Hasibuan, SH, MHum, Dfm yang telah membantu mahasiswa di pembayaran SPP dan sumbangan-sumbangan kegiatan kampus. Bapak Pembantu Dekan III Muhammad Husni, SH, MHum yang telah banyak membantu mahasiswa di bidang kemahasiswaan, beasiswa. 4. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH sebagai Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengkritisi, memberikan saran-saran dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini menjadi sebuah skripsi. 5. Ibu Dr. Sunarmi, SH, MHum sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meneyetujui judul, outline skripsi, membimbing, mengkritisi

dan

memberikan saran-saran yang konstruktif serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini menjadi sebuah skripsi. 6. Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH. MHum sebagai Dosen Wali Penulis yang selama delapan semester telah membimbing dan memotivasi penulis untuk meraih hasil maksimal disetiap semesternya. 7. Para staf dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama delapan semester. 8. Bapak Pimpinan PT.Bank CIMB Niaga Tbk. yang telah memberikan izin penulis melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.


9. Untuk teman-teman seperjuangan di PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) yang telah membantu secara moril penulis selama beraktifitas di kampus maupun di luar kampus. 10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum USU stambuk 2005 yang telah banyak membantu penulis selama kuliah di Fakultas Hukum USU. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang telah kita lakukan mendapat Rahmat dan Ridho Allah SWT. Jazakallah Khairan Katshirah Medan, 5 Maret 2009 Penulis,

M. Reza Adrian


AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN PERUSAHAAN TERHADAP KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM STUDI PADA PT. BANK CIMB NIAGA TBK *) Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. M.H **) Dr. Sunarmi, SH. M.Hum ***) M. Reza Adrian ABSTRAKSI

Merger Perbankan dilakukan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia mengenai Peraturan Kepemilikan Tunggal Bank yang telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prosedur terkait dengan menjaga kepentingan seluruh stakeholders, Direksi dan Dewan Komisaris sehingga penggabungan ini adalah pilihan terbaik bagi semua Stakeholders. Merger memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi mikro yaitu internal perusahaan tersebut maupun terhadap kondisi makro ekonomi. Pelaksanaan merger memiliki konsekuensi terhadap para stakeholder, baik perusahaan yang terlibat maupun pihak-pihak lainnya. Dampak internal yang muncul adalah tercapainya tujuan perusahaan sesuai dengan apa yang diharapkan jika melakukan Merger, terutama peningkatan modal. Merger dilakukan dengan pertimbangan bahwa Merger merupakan satu langkah yang optimal dan efisien dalam upaya peningkatan suatu perusahaan. Yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana sebenarnya kedudukan pemegang saham sebelum dan sesudah terjadinya merger jika dilihat dari struktur permodalan dan kepemilikan saham. Metode penelitian yang dipakai untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mengumpulkan bahanbahan dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan hasil tulisan ilmiah lainnya yang erat kaitannya dengan maksud tujuan dari pada penyusunan karya ilmiah ini serta penelitian lapangan (field research), untuk melihat aplikasi dari peraturan perundang-undangan tersebut dengan mengambil lokasi penelitian pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Hasil dari penelitian ini menunjukan secara jelas perubahan kedudukan pemegang saham pada saat terjadi merger perusahaan. Walaupun terkadang tidak ada jaminan terhadap prinsip appraisal remedy atau appraisal rights bagi pemegang saham, sehingga ada yang dirugikan yaitu pemegang saham minoritas. Kata kunci: Penggabungan Perusahaan (merger) *) Dosen Pembimbing I **) Dosen Pembimbing II ***) Mahasiswa Fakultas Hukum USU


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... ...i ABSTRAKSI…………………………………………………………………....iv DAFTAR ISI .................................................................................................. ..v DAFTAR TABEL..…………………………………………………………....viii DAFTAR GRAFIK..…………………………………………………………...ix BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................... ..1 B. Perumusan Masalah ............................................................ ..6 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ............................................ ..6 D. Keaslian Penulisan .............................................................. ..7 E. Tinjauan Kepustakaan ......................................................... ..8 F. Metode Penelitian ............................................................... 11 G. Sistematika Penulisan ......................................................... 13

BAB II

LATAR BELAKANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERBANKAN A. Prinsip Dasar Penggabungan Perusahaan Perbankan 1. Pengertian Penggabungan Perusahaan ............................ 14 2. Tujuan Penggabungan Perusahaan……………………....19 3. Macam-macam Penggabungan………………………..…23 B. Dasar Hukum Penggabungan Perbankan……………………27 C. Latar Belakang Penggabungan Perusahaan Pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk…….. ...................................................... 40


BAB III

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERBANKAN KHUSUSNYA TERHADAP PEMEGANG SAHAM A. Faktor Internal 1. Bank yang Meleburkan Diri Akan berakhir karena hukum ........................................................................... 57 2. Perubahan

Anggaran

Dasar

Bank

Penerima

Penggabungan……………………………………….......59 3. Perubahan Susunan Kedudukan Pemegang Saham…...…62 4. Dampak

Penggabungan

Perusahaan

Terhadap

Karyawan………………….…………………………….68 B. Faktor Eksternal 1. Hak Pemegang Waran…………………………………...74 2. Hak dan Kewajiban Pihak Ketiga………………...……...75

BAB IV

KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM SETELAH PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PADA PT. BANK CIMB NIAGA TBK A. Penggabungan PT. Bank Lippo Tbk dengan PT. Bank Niaga Tbk Menjadi PT. Bank CIMB Niaga Tbk……………78 B. Akibat Hukum Kedudukan Pemegang Saham Setelah Penggabungan Perusahaan Pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk .................................................................................. ...84


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan …………………………………………………92 B. Saran ……………………………………………………......93

DAFTAR PUSTAKA... ……………………………………………………...…x


DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penawaran Umum Terbatas (“PUT”) I, II, III dan IV termasuk pelaksanaan Waran Seri I serta pertambahan modal disetor melalui program opsi kepemilikan saham kepada karyawan……. 45 Tabel 2 : Susunan pemegang saham sebelum dan setelah penggabungan usaha dengan asumsi seluruh Waran Seri I dikonversi menjadi saham biasa Kelas B Bank Niaga Tbk…………………………… 66 Tabel 3 : Struktur permodalan dan kepemilikan saham Bank Niaga Tbk…. 85 Tabel 4 : Struktur permodalan dan kepemilikan saham Bank Lippo Tbk…. 88 Tabel 5 : Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Bank Niaga Tbk setelah Penggabungan………………………………………. 90


DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Perbandingan 10 Bank publik (Tbk) Terbesar Dilihat Dari Sisi Aset …………………………………………………………..…. 51 Grafik 2 : Perbandingan 10 Bank publik (Tbk) Terbesar Dilihat Dari Sisi Pendanaan………………………………………………………... 52 Grafik 3 : Perbandingan 10 Bank publik (Tbk) Terbesar Dilihat Dari Sisi Portofolio Kredit ………………………………………………… 53 Grafik 4 : Perbandingan 10 Bank publik (Tbk) Terbesar Dilihat Dari Sisi Jaringan………………………………………….……………….

54


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 1 Bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikan lagi dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit adalah keinginan yang wajar dari bank maupun dari debitur dalam menjalankan kredit yang akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, yaitu pinjaman melalui kredit menjadi produktif sehingga kedua belah pihak, baik pihak perbankan maupun pihak pengusaha yang mendapat pinjaman dari bank masing-masing mendapat keuntungan yang diharapkan. Peningkatan modal bank merupakan salah satu upaya untuk memperkuat sistem perbankan. Dengan permodalan yang kuat bank dapat mengemban risiko yang tinggi. Itulah sebabnya kecukupan modal tetap merupakan fokus utama regulator dalam menciptakan bank yang sehat dan aman. Setidaknya ada empat alasan mengapa regulator berupaya meningkatkan, memaksakan dan menekankan pentingnya kecukupan modal bagi bank. Pertama, modal dapat menyerap kerugian yang timbul tidak terduga. Kedua, modal melindungi kreditur yang tidak dijamin bila terjadi insolvensi dan kemungkinan terjadinya likuidasi. Ketiga, 1

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

modal melindungi dana lembaga penjamin simpanan dan dana pembayar pajak. Keempat, modal memungkinkan bank melakukan investasi untuk keperluan memperlancar arus jasa. 2 Modal bank-bank di Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan modal bank di negara tetangga padahal bank dikenal sebagai usaha padat modal dan berisiko tinggi. Rata-rata modal inti bank umum di Indonesia adalah Rp.1.347,4 milyar sedangkan di Malaysia Rp5.503,62 milyar, Thailand Rp8.919,36 milyar, Philipina Rp1.961,32 milyar dan Singapura Rp34,976.88 milyar. Tidak satupun bank di Indonesia termasuk dalam 200 besar tingkat dunia bandingkan dengan Singapura yang memiliki tiga, Thailand satu, India dua dan Korea Selatan tujuh. Dari 131 bank di Indonesia hanya sembilan bank yang tercatat masuk dalam peringkat 1000 dunia. Bank Mandiri sebagai bank terbesar dari sisi aset hanya menduduki peringkat ke 251 dunia. 3 Untuk meningkatkan permodalan bank, Bank Indonesia menetapkan ketentuan agar bank umum meningkatkan modal inti menjadi minimal Rp.80 milyar pada Desember 2007 dan minimal Rp100 milyar pada Desember 2010. Dengan kewajiban untuk meningkatkan modal tersebut diharapkan akan terjadi merger dan akuisisi sehingga struktur kepemilikan bank menjadi lebih sehat. Sejalan dengan kebijakan peningkatan modal BI juga mengeluarkan ketentuan yang dikenal dengan kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Nasional atau populer dengan single presence policy. Ketentuan ini menetapkan, setiap pihak, perorangan atau korporasi, hanya boleh menjadi pemegang saham 2

http://zulsitompul.wordpress.com/2008/07/09/merger-akuisisi-dan-konsolidasi perbankan (“Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Perbankan Relevansinya dengan Kebijakan Single Presence Policy’),/ terakhir kali diakses pada tanggal 31 Januari 2009. 3 Ibid M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

pengendali pada satu bank. Tujuannya adalah untuk mendorong konsolidasi perbankan dan mendukung efektivitas pengawasan bank. 4 Ketentuan

tentang

Single

Presense

Policy

dimaksud

tentunya

berimplikasi pada pihak-pihak yang sudah menjadi Pemegang Saham Pengendali di dua atau lebih bank. Untuk itu kepada mereka diberikan tiga pilihan agar kepemilikannya pada bank sejalan dengan ketentuan Single Presense Policy. Pertama, melepas kepemilikannya sehingga hanya menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank. Kedua, menggabungkan (merger) bank yang dimiliki. Ketiga, membentuk/mendirikan bank holding company (BHC) dan mengalihkan kepemilikan bank kepada BHC. Ketentuan Single Presense Policy dikecualikan bagi kantor cabang bank asing dan bank campuran. Pengecualian juga berlaku bagi pemegang saham pengendali yang mengendalikan dua bank yang masingmasing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. 5 Merger memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi mikro yaitu internal perusahaan tersebut maupun terhadap kondisi makro ekonomi. Pelaksanaan merger memiliki konsekuensi terhadap para stakeholder, baik perusahaan yang terlibat maupun pihak-pihak lainnya. Dampak internal yang muncul adalah tercapainya tujuan perusahaan sesuai dengan apa yang diharapkan jika melakukan Merger, terutama peningkatan modal. Merger dilakukan dengan pertimbangan bahwa Merger merupakan satu langkah yang optimal dan efisien dalam upaya peningkatan suatu perusahaan. Dengan adanya Merger diharapkan dapat menghasilkan perusahaan yang kuat dan kokoh sehingga mampu 4 5

Ibid Ibid


mewujudkan perekonomian nasional yang baik. 6 Tindakan perusahaan dominan untuk melakukan Merger dengan perusahaan target tentunya memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi perusahaan yang akan melakukan tindakan tersebut. Kegiatan Merger diupayakan tidak memberikan pengaruh merugikan bagi seluruh elemen perusahaan. Apabila Merger tetap harus dilakukan maka setiap pengambil keputusan hendaknya wajib memperhatikan perlindungan hukum. 7 Bagi seluruh elemen perusahaan. Adapun unsur pemberian perlindungan hukum hendaknya diberikan kepada beberapa komponen yang memiliki kategori pihak yang lemah, yaitu: Pihak yang lemah seacra struktural hukum di Indonesia, menentukan bahwa kedudukan para pekerja di perusahaan lebih lemah dari pada kedudukan pihak lain seperti pemegang saham (shareholders), komisaris dan direktur, hal ini karena para pekerja sama sekali tidak dilibatkan dalam hal penentuan policy operasional perusahaan, termasuk rencana untuk melakukan Merger. 8 Merger dan akuisisi perusahaan perbankan kembali terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini. Termasuk didalammnya adalah Merger Bank Niaga Tbk dengan Bank LippoTbk yang kemudian menjadi PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Merger ini telah efektif per 1 November 2008. Sebelumnya masing-masing pihak akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mnyetujui rencana merger tersebut. Merger dilakukan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia mengenai Peraturan Kepemilikan Tunggal Bank yang telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prosedur terkait dengan 6

Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal.81. 7 Ibid., hal. 81 8 Ibid., hal. 81 M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

menjaga kepentingan seluruh stakeholders, Direksi dan Dewan Komisaris Bank Niaga Tbk dan Lippo Bank sehingga penggabungan ini adalah pilihan terbaik bagi semua Stakeholders. Di dalam proses merger ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan dalam hal kedudukan pemegang saham masing-masing bank yang menerima penggabungan.

CIMB Group Sdn Bhd, anak perusahaan dari Bumiputra-

Commerce Holdings Berhad (BCHB), akan mengakuisisi 51% saham Bank Lippo Tbk dari Santubong Investments, anak perusahaan dari Khazanah Nasional Bhd seharga RM 2,07 miliar BCHB akan memberikan 207,1 juta saham baru senilai RM10 per lembar kepada Khazanah sebagai kompensasi bagi 51% sahamnya di Bank Lippo Tbk. Dalam penggabungan usaha antara Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk (dimana Bank Niaga Tbk akan menjadi institusi yang dipertahankan dalam proses ini) ini, pemegang saham Bank Lippo Tbk akan menerima 2.822 saham baru Bank Niaga Tbk sebagai kompensasi dari setiap 1.000 saham Bank Lippo Tbk yang dimilikinya. CIMB Group akan menjalankan fasilitas siaga (ST A N DB Y

F A CI LI T Y )

untuk membeli saham Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo

Tbk senilai masing-masing Rp 1.052 dari Rp 2.969 per saham dari pemegang saham minoritas kedua bank tersebut yang memilih untuk tidak memiliki saham di Bank CIMB Niaga, bank hasil penggabungan usaha. CIMB Group nantinya akan memiliki antara 58,7% dan 81,3% saham di Bank CIMB Niaga, tergantung dari jumlah pemegang saham minoritas yang akan memilih untuk berpartisipasi


dalam kepemilikan di bank baru tersebut. CIMB Group akan menjadi pemegang saham pengendali Bank Niaga Tbk dan bank Lippo Tbk. 9 Berdasarkan hal tersebut diatas perlu kiranya untuk meneliti lebih lanjut tentang Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham Studi Pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk.

B. Perumusan Masalah Adapun permasalahn yang di angkat dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana latar belakang merger perusahaan perbankan? 2. Apa akibat hukum merger perusahaan perbankan khususnya terhadap pemegang saham? 3. Bagaimana kedudukan pemegang saham setelah merger perbankan pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dalam penulisan penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui latar belakang merger perusahaan perbankan 2. Untuk mengetahui akibat hukum merger perusahaan perbankan khususnya terhadap pemegang saham 3. Untuk mengetahui kedudukan pemegang saham setelah merger perbankan pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk

9

http://winmit.blogdetik.com/2008/09/23/merger-lippo-dan-niaga-tertunda/ Lippo dan Niaga Tertunda”)/ terakhir kali diakses pada tanggal 31 Januari 2009.

(“Merger


Manfaat penulisan yang dapat di peroleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat teoritis Pembahasan terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini tentu akan menambah pemahaman dalam hal penggabungan perusahaan (bank), dimana hal ini dilakukan untuk menjalankan kebijakan Single Presence Policy atau kepemilikan saham tunggal pada suatu bank 2. Manfaat Praktis Dapat dijadikan sebagai masukan secara umum bagi perusahaanperusahaan terutama bank dalam hal melakukan penggabungan dikarenakan menjalankan kebijakan

Single Presence Policy sehingga menjelaskan

kedudukan pemegang saham baik sebelum dan sesudah terjadinya merger ataupun konsolidasi, dan secara khusus sebagai masukan bagi PT. Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai bank hasil penggabungan.

D. Keaslian Penulisan Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara bahwa penulisan tentang Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham Studi Pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk., belum pernah ditulis sebelumnya. Dengan demikian, dilihat dari permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, maka dapat dikatakan bahwa skripsi ini adalah merupakan karya penulis yang asli.


E. Tinjauan Kepustakaan Menurut kamus Hukum, pengertian penggabungan (merger) yaitu: The fusion or absoption of one thing or rightinto another; generally spoken of a case where one of the subjects is of less dignitas or importance thn the other. Here the less important ceases to have sn independent existence. 10 Maksudnya yaitu fusi atau absorpsi suatu yang lain: suatu kasus yang secara umum dibicarakan di mana sesuatu subjek memiliki diginitas atau kualitas penghargaan lebih daripada yang lain. Di sini pihak yang kurang penting (berusaha) mengakhiri keberadaan yang independen. Tidak berbeda dengan defenisi Black’s law Dictionary tersebut, Alexander H. Frey et. al., memberikan batasan (defenisi) merger yaitu: A Merger of corporations is the absorption by one corporation of one or more usually amaller corporations, which lose their identity by becoming part of thelarge enterprise. 11 Maksudnya adalah fusi atau absoprsi atau kombinasi 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana 1 (satu) di antaranya merupakan perusahaan yang lebih kecil yang akan kehilangan identitasnya dan bergabung atau menjadi bagian dari perusahaan lainnya yang tetap hidup (survive) dan tetap mempertahankan nama dan identitasnya. Dalam istilah hukum perusahaan merger adalah an amalgation of two corporations pursuant to statutory provision on which one of the corporations survives and the other dissappears, yang berarti tindakan penggabungan dua perusahaan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undnag-undang, 10

Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (St. Paul Minnesota, 1991), hal.

988 11

Alexander H. Frey et.al., Cases and Materials on Corporations, (Canada: Little, Brown & Company (Canada) Limited , 1997) hal. 42. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

dimana satu dari beberapa perusahaan tetap bertahan dan yang lainnya hilang. Dalam terminologi yang diberikan oleh OECD, merger adalah an amalgation or joining of two or more firms into an existing firm or to form a new firm. A merger is a method by which firms can increase their size and expand into existing new economic activities and markets. 12 Demikian juga di dalam Penjelasan atas Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan terdapat istilah “penggabungan” untuk merger, yaitu “Merger (penggabungan usaha) adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan melikuidasi bank-bank lainnya. “Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas; merger atau penggabungan adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.” Jadi dengan demikian merger adalah absorpsi suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Perusahaan yang mengambil alih (the acquiring firm) tetap memakai nama dan identitasnya. Setelah merger terjadi, perusahaan yang diambil alih itu berhenti eksistensinya sebagai suatu business entity yang mandiri. 13 Di dalam kegiatan usaha perusahaan, merger merupakan suatu cara pengembangan dan pertumbuhan perusahaan. Melalui merger, perusahaanperusahaan mengabungkan dan membagi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama. Para pemegang saham dari perusahaan-perusahaan

12

Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucuian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 84. 13 Ibid., hal. 84-85. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

yang bergabung tersebut sering kali tetap dalam posisi sebagai pemilik bersama entitas yang digabungkan. Dalam pelaksanaan merger, seluruh aset, hak dan kewajiban dari badan hukum yang bubar tersebut tidaklah menjadi hilang sama sekali, melainkan diambil alih oleh perusahaan yang masih tetap ada. 14 Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka. 15 Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki) dalam hal seperti pemilihan papan direktur, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham biasanya tidak menerima apa pun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki

14 15

Ibid., hal. 85. http://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham/, terakhir kali diakses pada tanggal 31

Januari 2009. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi. 16 PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah bank terbesar ke-7 di Indonesia berdasarkan nilai aset. CIMB Niaga merupakan bank kedua terbesar di Indonesia dalam penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan pangsa pasar sekitar 10%. PT bank CIMB Niaga Tbk berdiri sejak 26 September 1955, sampai saat ini Sejak 25 November 2002 mayoritas saham PT Bank CIMB Niaga dimiliki oleh Bumiputra-Commerce Holdings Berhad (BCHB), dan pada 16 Agustus 2007 dialihkan kepada CIMB Group Sdn Bhd, perusahaan yang 100% dimiliki oleh BCHB. 17

F. Metode Penulisan 1. Jenis Penelitian Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini adalah metode yuridis – normatif. Penelitian yuridis – normatif merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturanperaturan tertulis dan/atau bahan-bahan tertulis lain yang merupakan datadata sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diuraikan dalam skripsi ini. Penelitian yang dilakukan dan/atau di tujukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. 2. Lokasi Penelitian

16 17

Ibid. http://www.cimbniaga.com/profil/, terakhir kali diakses pada tanggal 31 Januari

2009. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank CIMB Niaga Tbk., dengan pertimbangan tempat penelitian itu adalah yang menjadi sorotan dalam penulisan skripsi ini sehingga didapat data-data dan bahan tertulis mengenai masalah yang akan diteliti. 3. Metode Pengumpulan data Penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut: a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yakni melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti : buku, majalah, internet, pendapat sarjana dan bahan-bahan kuliah lainnya. b. Penelitian lapangan (Field Reseaarch) Yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dalam hal ini dilakukan penelitian di PT.Bank CIMB Niaga Tbk. G. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah penulisan dan penjabaran penulisan, tulisan ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II

Bab ini akan menjabarkan hal-hal yang umum yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya Merger di perusahaan perbankan

BAB III

Bab ini akan menjabarkan tentang akibat hukum merger perusahaan perbankan khususnya terhadap pemegang saham


BAB IV

Bab ini akan menjabarkan tentang kedudukan pemegang saham setelah merger perbankan pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk.

BAB V

Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang telah dibahas


BAB II LATAR BELAKANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERBANKAN

A. Prinsip Dasar Penggabungan Perusahaaan Perbankan 1. Pengertian Penggabungan Perusahaan Adakalanya dalam bisnis berlaku semboyan “Small is Beautiful”. Akan tetapi, tidak demikian yang berlaku dalam dunia bisnis perbankan, karena membawa amanah dari masyarakat berhubung yang dipertaruhkan adalah dana dari masyarakat, maka banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu bank. Di antaranya persyaratan kecukupan modal. Karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin besar bank tersebut, maka akan semakin baik. Big is besutifull adalah ungkapan yang tepat buat dunia perbankan. Untuk dapat menjadi besar, antara lain dilakukan dengan perbuatan hukum yang sering disebut dengan merger dan akuisisi. 18 Ada sasaran tertentu yang ingin dicapai dengan merger dan akuisisi ini. Misalnya dengan melakukan merger dan akuisis ini, suatu kelompok usaha tidak perlu membesarkan suatu perusahaan dari kecil sehingga menjadi besar, tetapi cukup membeli perusahaan yang sudah besar atau sedang berjalan. 19 F.T. Davis Jr., seorang praktisi hukum di suatu Firma Hukum Atlanta, Amerika Serikat, menyatakan bahwa merger merupakan transaksi hukum

18

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003),

19

Ibid.

hal.35. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

korporasi yang paling canggih dan dalam praktek merger merupakan reorganisasi tipe “A”. Sementara Punaram et.al. yang dikutip oleh Peter J. Buckley dan pervez N. Ghauri mengungkapkan hal senada, yaitu bahwa merger dan akuisisi merupakan “demonstrasi visi dan strategi yang paling dramatis” dalam dunia korporasi (coprorate world) dimana dengan 1 (satu) gerakan saja, merger dan akuisisi dapat mengubah usaha perusahaan, karir para manajer, dan meningkatkan nilai pemegang saham. W.G. Byrnes dan B.K. Chesterton yang melihat dari sisi kualitas keputusan (decision) mengatakan bahwa merger pada dasarnya merupakan salah satu bentuk “keputusan manajemen puncak” (top managemen) yang tipikal (khas) di samping akuisisi, investasi modal yang besar, diversifikasi, peluncuran produk baru, atau penanaman modal patungan (joint venture). 20 Penggabungan (merger) badan usaha secara umum dapat diartikan sebagai suatu transaksi yang menggabungkan dua atau lebih perusahaan, namun ada beberapa jenis penggabungan usaha (business combination) lainnya yang sering dianggap sebagai penggabungan, meskipun secara teknis bukanlah penggabungan. 21 Christanto Wibisono, mengatakan penggabungan perusahaan adalah “penggabungan dus badan usaha atau lebih yang relatif berimbang kekuatannya,

20

Cornelius Simanjuntak, Hukum Merger Perseroan Terbatas, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal.1. 21 Penyebutan mergerm konsilidasi dan akuisisi, dikenal dalam Undang-undang Perbankan (Pasal 28) dan SK. Menkeu Nomor 222/KMK.017/1993 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi bank. Sedankan penyebutan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dikenal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 125). Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Pasal 28) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

sehingga terjadi kombinasi baru yang merupakan wadah bersama yang saling memperkuat”. 22 Selanjutnya Marcel Go, mengemukakan pendapat tentang penggabungan perusahaan adalah: 23 Suatu penggabungan perseroan, dimana sebuah perseroan mengambil alih satu atau lebih perseroan yang lain, setelah terjadi pengambilalihan tersebut, mala perseroan yang diambil alih dibubarkan atau dilikuidasi, sehingga eksistensinya sebagai badan hukum lenyap. Dengan demikian kegiatan usahanya dilanjutkan oleh perseroan yang mengambil alih. Mengenai peleburan terjadi pencampuran dua perseroan, yang kemudian membentuk satu perseroan yang baru. Dalam hal ini eksistensinya dari kedua perseroan itu telah melebur dalam perseroan yang baru. Semua hak dan keajiban perusahaan yang dileburkan beralih kepada perusahaan baru hasil peleburan.. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, merger di bidang perbankan adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Jika dilihat menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Merger di bidang perbankan dapat dilakukan atas inisiatif bank yang

22

Christanto Wibson, Merger, dan Akuisisi di Indonesia, Seminar Merger dan Akuisisi, (Jakarta, 1995), hal.2. 23 Marcel Go, AkuisasiBisnis, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hal.76. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

bersangkutan, permintaan bank Indonesia, atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. 24 Dalam kerangka pelaksanaan program Arsitektur perbankan Indonesia, terutama “program penguatan struktur perbankan nasional”, maka salah satu upaya pencapaiannya melalui merger dengan bank (atau beberapa bank) lain atau Bank Jangkar untuk mencapai persyaratan modal minimum baru. Selain itu, dengan cara penambahan modal baru, baik dari shareholder lama maupun investor baru, dan penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal. Harapan Bank indonesia dari program tersebut, yaitu terdapatnya 2 sampai 3 bank yang memiliki potensi untuk menjadi bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp50 trilyun; 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas serta memiliki modal antara Rp10 trilyun sampai dengan Rp50 trilyun; 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank, dimana bank tersebuit memiliki modal antara Rp100 miliar sampai dengan Rp10 trilyun; serta Bank Perkreditan Rakyat dan ban dengan kegiatan usaha erbatas yang memiliki modal di bawah Rp100 miliar. 25 Akibat dari merger tersebut berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank , yaitu: 26 a. Pemegang saham bank yang melakukan merger menjadi pemegang saham bank hasil merger. 24

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal.304. 25 Ibid., hal. 304-305. 26 Ibid., hal. 305. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

b.

Aktiva dan passiva bank (seluruh hak dan kewajiban yang tercatat, baik dalam neraca maupun dalam rekening administratif) yang melakukan merger beralih karena hukum kepada bank hasil merger. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

28 tahun 1999, maka meskipun adanya akibat seperti di atas, dengan adanya merger ini tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dijelaskan bahwa: 27 Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Sehingga,

dengan

adanya

merger

maka

perusahaan-perusahaan

menggabungkan dan membagi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama. Para pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut sering kali tetap dalam posisi sebagai pemilik bersama entitas yang digabungkan. Dalam pelaksanaan merger, seluruh aset, hak dan kewajiban dari badan hukum yang bubar tersebut tidaklah menjadi hilang sama sekali, melainkan diambil alih oleh perusahaan yang masih tetap ada. Sejalan dengan ketentuan tersebut, ketentuan Pasal 122 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa dalam hal terjadi penggabungan (merger)atau peleburan (konsolidasi), maka perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar. 27

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas.


Selanjutnya di dalam ayat (2) ditentukan bahwa berakhirnya perseroan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, adalah 28: a. Aktiva dan passiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karen hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan. b. Pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan, dan c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.

2. Tujuan Penggabungan Perusahaan Merger dan akuisisi mempunyai tujuan yang utama untuk meningkatkan sinergi perusahaan. Sering disebut bahwa rumus yang berlaku adalah 2 + 2 = 5. Kelebihan satu dari rumus tersebut berkat adanya tambahan sinergi itu. Tambahan sinergi dari merger dan akuisisi ini dapat disebut dengan gain. Dengan demikian berlaku juga rumus sebagai berikut :29 NPV m = PV ab – (PV a + PV b + c) Keterangan : NPV m

= Net Present value setelah merger (setelah adanya gain), yakni yang berbentuk sinergi dari kedua perusahaan setelah merger.

PV a & PV b

=

Nilai dari perusahaan-perusahaan stelah merger dilakukan.

C

=

Cost, yakni seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka melakukan merger tersebut.

Catatan :

28

Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan

29

Munir Fuady, Hukum Tentang merger, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999),

Terbatas. hal.51. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

Dalam setiap merger, tentuknya yang diharapkan adalah adanya NPV m (gain) yang selalu positif. Di samping prinsip 2 + 2 = 5, dalam merger berlaku juga ungkapan “Daripada menjadi kepala ayam lebih baik, menjadi kepala sapi.” Akan tetapi jika hal tersebut tidak mungkin dicapai dengan deal merger, maka berlaku prinsip ‘Daripada menjadi ekor sapi, lebih baik menjadi kepala ayam.” 30 Karena adanya nilai positif ini jugalah maka merger dapat merupakan salah satu metode untuk menyembuhkan perusahaan yang sedang sakit dalam waktu sekejab. Sehingga dengan alasan itu pula perusahaan yang memerlukan waktu penyembuhan segera, seperti bank misalnya, sangat dianjurkan untuk melakukan merger jika bank-bank tersebut dalam keadaan sakit, atau setidaktidaknya ingin cepat menjadi besar. Di Indonesia, merger antar bank termasuk gencar dilakukan. 31 Hal ini juga dikuatkan dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.Yang di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa konsolidasi perbankan merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Dengan konsolidasi perbankan diharapkan terjadi peningkatan economic of scale dari bank-bank di Indonesia dan peningkatan efektivitas penbgawasan bank, khususnya melalui pengawasan bank secara terkonsolidasi. 32 Pada prinsipnya kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia diberlakukan untuk kepemilikan saham Bank oleh Pemegang Saham 30

Ibid., hal 52 Ibid. 32 Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia – Bagian Umum 31


Pengendali yang diperoleh setelah berlakunya ketentuan ini. Namun demikian untuk mendukung tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut, maka Pemegang Saham Pengendali Bank yang telah mengendalikan lebih dari 1 (satu) Bank Umum pada saat mulai berlakunya ketentuan ini juga wajib melakukan penyesuaian

struktur

kepemilikan

sahamnya

pada

Bank-bank

yang

dikendalikannya. 33 Untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan saham Bank dimaksud Pemegang Saham Pengendali dapat memilih dari beberapa alternatif cara penyesuaian yang disediakan oleh ketentuan ini. Beberapa alternatif cara penyesuaian tersebut diberikan dengan mengacu pada tujuan kebijakan kepemilikan tunggal, yakni konsolidasi perbankan dan peningkatan efektivitas pengawasan bank, dengan tetap memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham Pengendali yang sudah menanamkan modalnya di perbankan Indonesia. 34 Penerapan

kebijakan

kepemilikan

tunggal,

termasuk

kewajiban

penyesuaian struktur kepemilikan bagi pemegang saham pengendali yang telah mengendalikan lebih dari 1 (satu) bank, memberikan pengecualian bagi kantor cabang bank asing dan bank campuran, mengingat Indonesia terikat pada komitmen yang telah diberikan dalam perjanjian putaran Uruguay pada forum World Trade Organization untuk tetap menghargai kehadiran pihak asing dalam bentuk kantor cabang bank asing dan bank campuran (Joint Venture Bank). Demikian juga pengecualian diberikan bagi Pemegang Saham Pengendali yang mengendalikan 2 (dua) Bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip yang berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinisp

33 34

Ibid. Ibid.


Syariah, mengingat berdasarkan karakteristiknya, kedua jenis Bank dimaksud lebih tepat melakukan kegiatan usaha sebagai badan usaha yang terpisah. 35 Penggabungan perusahaan merupakan suatu tindakan perseroan yang dapat mengakibatkan hapus atau berubahnya eksistensinya perusahaan itu sendiri. Tindakan ini juga mempengaruhi pihak lainnya baik di dalam maupun di luar perusahaan,

meskipun

demikian

tindakan

ini

sering

dilakukan

untuk

mengembangkan usaha perusahaan. Menurut Zen Umar Purba, tujuan penggabungan badan usaha yaitu: 36 a. Memperbaiki manajemen perusahaan sehingga dapat meningkatkan probility perseroan yang bergabung. b. Menghambat persaingan, yaitu jumlah perseroan yang bersaing berkurang sehingga kebijaksanaan dipegang oleh suatu kelompok tertentu yaitu perseroan yang mengambil alih. c. Mempertahankan kesinambungan usaha. d. Memperbesar bagian pangsa pasar kelompok perseroan. e. Memperkuat sumber pemasukan barang. f. Memperluas usahanya dalam bidang kegiatan yang telah tertutup atau akan ditutup. Tujuan umum penggabungan badan usaha umunya lebih menguntungkan daripada mendirikan perusahaan yang baru sebagai suatu perusahaan usaha (konsolidasi). Hal ini dikarenakan lebih cepat pengembangan usaha dan lebih mudah pengelolaannya berkat adanya penyatuan modal, dan sumber daya, serta peralatan atau kantor cabang yang berasal dari perusahaan yang bergabung. Menurut Rochmat Sumitro, sebagaimana dikutip Aniie Waworuntu, tujuan penggabungan badan usaha adalah : 37

35

Ibid. Zen Umar Purba dalam Sri Rezeki hartono, Aspek Hukum Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan PT, Makalah Seminar Nasional, Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, hal 5. 37 Annie Waworuntu, Merger, Konsolidasi dan AkuisisiSserta Perlindungan Yerhadap Pemegang Saham Minoritas Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Makalah 36


a. b. c. d. e.

Memperkuat modal dan keuangan. Memperkuat diri atau menjamin kelangsungan perusahaan. Mengurangi pengaruh persaingan. Menguasai pasaran. Menstabilkan kedudukan dalam pasaran, melepaskan perusahaan yang mengalami kerugian. f. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas kerja. g. Mengurangi tarif progresif pajak.

kegiatan

Beberapa alasan dilakukan penggabungan menurut Retnowulan Sutanto, yaitu: 38 a. Memperluas pangsa pasar sekelompok perusahaan (market share). b. Memperkuat sumber pemasokan yang dikuasai oleh penjual. c. Memperbesar penghasilan dan keuntungan perusahaan yang telah diambil alih. d. Memperluas usaha dalam bidang kegiaan yang telah tertutup. e. Membeli perusahaan (asset) dengan harga murah. f. Mengharapkan dengan penggabungan aktiva akan lancar. g. Dengan penggabungan perusahaan yang sejenis, mengakibatkan volume perusahaan yang lebih besar. h. Dengan penggabungan perusahaan yang lebih besar dan lebih sehat dapat terhindar dari kepailitan.

3. Macam-macam penggabungan Perusahaan Dari aspek ekonomi dikenal beberapa macam penggabungan yang biasa diaplikasikan dalam dunia usaha yaitu: a. Merger Horizontal (Horizontal Merger), yaitu merger yang terjadi apabila 2 (dua) perusahaan yang memiliki lini usaha yang sama bergabung atau apabila perusahaan-perusahaan yang bersaing di Industri yang sama melakukan merger. 39 Merger horizontal ini akan memfasilitasi integrasi karena kedua perusahaan yang merger pada dasarnya memahami problema usaha dan industri mereka. Merger jenis ini dapat terjadi dalam suatu kasus dimana suatu seminar Antisipasi berlakunya UU Nomor 1 Tentang PT Terhadap Perkembangan Dunia Usaha (Bandung : FH- UNPAD, 1995), hal 8-9 38 Retnowulan Sutanto, Holding Company, merger dan lain-lain Bentuk Kerjasama Perusahaan, Makalah Seminar IKANED-IBBI, Jakarta 1992, hal. 12-13. 39 Cornelius Simanjuntak, op. cit., hal. 26. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

perusahaan kecil (small company) yang telah memiliki teknologi yang maju, tetapi tidak dapat membiayai rencana ekspansinya atau mengalami kekurangan fasilitas produksi untuk memproduksi dan memasarkan produkproduknya. Dalam kasus ini, suatu perusahaan yang besar dapat memberikan uang dan skala keuntungan kepada perusahaan kecil tersebut dengan cara mengambil alih perusahaan kecil tersebut. 40 b. Merger Vertikal (vertical merger), yaitu merger yang terjadi apabila suatu perusahaan bergabung dengan penyalurnya atau pelanggannya, seperti merger antara penjual (seller) dan pembeli (buyer), atau merger antara klien (client) dan penyalur (supplier), atau merger antara perusahaan grosir (wholesaler) dan perusahaan pengecer (retailer). Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert memberikan contoh merger vertikal yang terkenal, yaitu perusahaan Su Pont membeli Conoco beberapa tahun yang lampau sebagian disebabkan keinginannya untuk mendapatkan sumber minyak yang cukup dipercaya untuk keperluan usaha kimianya, juga merger vertikal yang dilakukan Merck, perusahaan obat-obatan (farmasi) terbesar di dunia yang mengakuisisi Medco Containment Services, Inc., perusahaan jasa pemasaran terbesar di bidang produk obat resep untuk nilai US$ 6.000.000.000 (enam miliar dolar Amerika Serikat).41 Singkatnya, merger vertikal ini memberikan perusahaan suatu pengawasan lebih atas distribusi dan pembeliannya. c. Merger Konglomerat (Conglomerate merger), yaitu merger yang terjadi apabila 2 (dua) perusahaan yang tidak memiliki lini usaha yang sama (terkait) bergabung atau dengan bahasa lain, merger yang terjadi antara perusahaan40 41

Ibid., hal. 27. Ibid., hal. 28.


perusahaan yang tidak bersaing dan tidak memiliki hubungan penjualpembeli. 42 Dari semua tipe merger, merger konglomerat ini jarang menjadi objek penelitian/pemeriksaan pemerintah karena perusahaan-perusahaan yang merger ini berbeda industrinya sehingga risiko penurunan persaingan secara substansi juga kecil. Contoh merger konglomerat, antara lain perusahaan ITT pada tahun 1960-an yang mengakuisisi bidang usaha yang berbeda, yaitu Avis Rent-A-Car, Sheraton Hotels, Continental Banking, dan rantai restoran, agen kredit konsumen, bangunan perumahan, dan perusahaan pengelola jasa perparkiran. Contoh lainnya adalah perusahaan tembakan Philip Morris yang mengakuisisi General Foods pada tahun 1985 dengan nilai US$ 5.600.000.000 (lima miliar enam ratus juta dolar Amerika Serikat).43 Menurut Robert Short, proses penggabungan badan usaha ada lima jenis, yaitu:

44

a. Pure Merger yaitu penggabungan suatu perusahaan ke dalam perusahaan lain yang lebih kuat, tanpa penciptaan perusahaan baru. b. Consolidation (Almagation), yaitu penggabungan dua atau lebih kecil perusahaan dengan peleburan menjadi perusahaan yang baru sama sekali. c. Acquitision (Almagation), yaitu penggabungan sehubungan pembelian sluruh ada sebahagian besar interest suatu perusahaan dalam bentuk saham dan selanjutnya perusahaan yang dibeli diberlakukan sebagai anak perusahaan. d. Sale of aset (Acquitision), yaitu terjadi karena sebuah perusahaan menutup usahanya setelah menjual semua hartanya kepada perusahaan lain tanpa adanya petukaran interest dengan pembeli. e. Holding Company Acquitision, yaitu bentuk semua dari merger dimana transaksi menyangkut pembelian seluruh atau sebahagian besar saham suatu perusahaan lain yang tujuan utamanya adalah manajemen.

42

Ibid., hal. 29. Ibid., hal. 29 44 Robert Short, Business merger, How Ang Wen To Transact Them, dikutip dari Tono Sulistiona dkk., “Merger dan Akuisisi, antar Konsep dan kenyataan”, Manajemen dan Usahawan Indonesia, (Nomor 2 Tahun XIX Pebruari 1990), hal. 63. 43


Jika dilihat dari segi pelaksanaannya, merger dapat terjadi dengan 2 (dua) cara, yaitu: a. Friendly Merger, yaitu merger yang dilakukan melalui Direksi masing-masing perseroan yang akan melakukan merger di mana perseroan yang akan mengakuisisi (acquiring company) perseroan sasaran (target company) terlebih dahulu menghubungi Direksi perseroan sasaran sebelum suatu merger plan disampaikan perseroan yang mengakuisisi kepada pemegang saham perseroan sasaran (target company). Kedua Direksi perseroan yang akan melakukan merger tersebut kemudian mengeluarkan suatu pernyataan (statement) yang menguraikan persyaratan-persyaratan (terms) kesepakatan mereka dan merger plan (rencana merger) yang akan disampaikan kepada pemegang saham kedua perseroan tersebut untuk disetujui. 45 b. Unfriendly/Hostile Merger, yaitu merger yang dilakukan oleh perseroan yang akan mengakuisisi (acquiring company) dengan membeli saham perseroan sasaran (target company) secara langsung kepada pemegang saham perseroan sasaran (target company) tanpa terlebih dahulu menghubungi Direksi perseroan sasaran. Jadi, Direksi (manajemen) perseroan sasaran (targeted company) di “bypass” dan langsung mendekati para pemegang saham perseroan sasaran (targeted company) dengan memberikan argumentasi bahwa manajemen perseroan tidak memaksimalkan potensi perseroan dan juga tidak melindungi kepentingan para pemegang saham. Hostile merger ini biasanya dilakukan dengan tender offer dimana perseroan yang akan mengakuisisi membujuk pemegang saham perseroan sasaran (target company)

45

Cornelius Simanjuntak, op. cit., hal. 32.


dengan suatu harga saham yang berada diatas harga pasar saham tersebut. Apabila tender offer berhasil, perseroan yang mengakuisisi (acquiring company) akan mengendalikan perseroan sasaran (targeted company). 46

B. Dasar Hukum Penggabungan Perusahaan Perbankan Dalam sistem hukum Indonesia, tentang merger ini diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang merupakan dasar hukumnya. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah 1. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 2. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, yang telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, tanggal 7 Mei 1999, tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi bank. 4. SK Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999. 5. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999. 6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006, tanggal 5 Oktober 2006, tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia. 7. Surat Edaran Bank Indonesia Noomor 9/32/DNNP, tanggal 12 Desember 2007, tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. 8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/2006, tanggal 5 Oktober 2006, tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan, sebagaimana diubah dengan

46

Ibid., hal. 32-33.


Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007, tanggal 21 September 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan. Berikut ini akan ditinjau satu persatu dari masing-masing dasar hukum tersebut: 1. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ini menjelaskan bahwa Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum. 47 Berakhirnya Perseroan sebagaimana yang dimaksud tersebut, terjadi tanpa dlakukan likuidasi terlebih dahulu. 48 Berakhirnya Perseroan tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, adalah: 49 a.

Aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan.

b.

Pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan, dan

c.

Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau peleburan mulai berlaku.

47

Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

48


49


Terbatas. Terbatas. Terbatas. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan. 50 Rancangan Penggabungan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya: 51 a.

Nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

b.

Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan.

c.

Tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan.

d.

Rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada.

e.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

f.

Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

g.

Neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

h.

Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris,

dan

karyawan

Perseroan

yang

akan

melakukan

Penggabungan diri.

50


51


Terbatas. Terbatas. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

i.

Cara

penyelesaian

hak

dan

kewajiban

Perseroan

yang

akan

menggabungkan diri terhadap pihak ketiga. j.

Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan.

k.

Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan.

l.

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan.

m.

Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

n.

Kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan, dan

o.

Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang

mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan

Penggabungan. Rancangan Penggabungan tersebut setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan. 52 Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan selain berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 53

52


53


Terbatas. Terbatas. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan: 54 a.

Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;

b.

kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan

c.

masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Sehingga hal ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan,

Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.55 Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dapat menggunakan haknya 56 yaitu berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang sahamn yang berupa: 57 a.

perubahan anggaran dasar;

b.

pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau

c.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

54


Terbatas. 55

Penjelasan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 56 Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 57 Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

Sehingga pelaksanaan haknya sebagaimana tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. 58.

2. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, yang telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bahwa dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang merevisi Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, terdapat satu pasal yang mengatur tentang merger, akuisisi dan konsolidasi, yaitu Pasal 28, 59 yang menentukan bahwa Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin pimpinan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai Merger, Konsolidasi dan Akuisisi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 60 Bahwa dalam melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi, wajib dihindarkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah. 61

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, tanggal 7 Mei 1999, tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi bank.

58


Terbatas. 59

Munir Fuady, Hukum Tentang merger, op,cit., hal. 68. Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 61 Penjelasan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 60


Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 ini menetapkan bahwa suatu merger (atau konsolidasi) bank membawa konsekuensi hukum sebagai berikut :62 a.

Pemegang saham bank yang melakukan merger demi hukum (by the operation of law) menjadi pemegang saham bank hasil merger.

b.

Aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger beralih karena hukum kepada bank hasil merger. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dapat dilakukan atas: 63

a.

Inisiatif bank yang bersangkutan; atau

b.

Permintaan Bank Indonesia; atau

c.

Inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan

4. SK Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999. SKBI Nomor 32/51/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999 ini adalah tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum. Dalam aturan ini diatur penjabaran selanjutnya tentang merger, khususnya yang berkaitan dengan merger suatu bank umum (dan juga akuisisi dan konsolidasi). 64

5. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999 ini adalah tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan 62

Munir Fuady, Hukum Tentang merger, op,cit., hal. 69. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. 64 Munir Fuady, Hukum Tentang merger, op,cit., hal. 74. 63


Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan pelaksanaan selanjutnya tentang merger bank, khususnya jika yang merger adalah bank perkreditan rakyat diatur dalam SK No. 32/52/Kep/Dir ini. Pengaturan merger (dan juga akuisisi dan konsolidasi) untuk bank perkreditan rakyat ini dilakukan untuk menjawab kenyataan bahwa Bank-bank Perkreditan Rakyat pun membutuhkan adanya institusi hukum yang disebut dengan merger tersebut. 65

6. Peraturan bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006, tanggal 5 Oktober 2006, tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia. Peraturan bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 ini menetapkan bahwa Setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank. 66 Hal dikecualikan bagi: 67 a.

Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) Bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah; Pemegang Saham Pengendali 68 adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang: 1) memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara; 2) memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara 65

Ibid. Pasal 2 ayat (1) Peraturan bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 67 Pasal 2 ayat (2) Peraturan bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 68 Pasal 1 angka 3 Peraturan bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 66


namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik

secara langsung maupun tidak langsung. b.

Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) bank yang salah satunya merupakan Bank Campuran (Joint Venture Bank); Yang dimaksud dengan Bank Campuran dalam ketentuan ini 69 adalah Bank yang didirikan dan dimiliki oleh bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank di Indonesia yang telah memperoleh izin usaha sebelum mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini komposisi pemegang saham masih tetap bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank di Indonesia. Sejalan dengan penjelasan dalam huruf a, apabila Pemegang Saham Pengendali Bank Campuran memiliki lebih dari 1 (satu) Bank lain bukan Bank Campuran, maka kepemilikan atas bank-bank bukan Bank Campuran tersebut tidak memperoleh pengecualian. Sebagai contoh: Pemegang Saham Pengendali yang telah memiliki 1 (satu) Bank Campuran dan 1 (satu) Bank lain bukan Bank Campuran yang kemudian mengakuisisi Bank lain, maka Pemegang Saham Pengendali tersebut wajib melakukan merger atau konsolidasi atas kedua Bank yang bukan Bank Campuran tersebut.

c.

Bank Holding Company 70 adalah badan hukum yang dibentuk dan atau dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali untuk mengkonsolidasikan

69 70

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Pasal 1 angka 4 Peraturan bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006


dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas bank-bank yang merupakan anak perusahaannya. Sejak mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, pihak-pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sebagai berikut: 71 a.

mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank; atau

b.

melakukan

merger

atau

konsolidasi

atas

Bank-bank

yang

dikendalikannya. Merger atau konsolidasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang merger atau konsolidasi bank umum. 72 c.

membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company), dengan cara : 1) mendirikan badan hukum baru sebagai Bank Holding Company; atau 2) menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai Bank Holding Company. Dalam hal setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini pihak-pihak

yang melakukan pembelian saham Bank lain dan mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank yang dibeli, maka yang bersangkutan wajib melakukan merger atau konsolidasi atas Bank dimaksud dengan Bank yang telah dimiliki sebelumnya. 73

71

Pasal 3 ayat (1) Peraturan bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 73 Pasal 3 ayat (2) Peraturan bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 72


7. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/32/DNNP, tanggal 12 Desember 2007, tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Penyesuaian struktur kepemilikan dimaksud dapat dilakukan melalui beberapa cara yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PBI, sebagai berikut: 1.

mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank;

2.

melakukan

merger

atau

konsolidasi

atas

Bank-Bank

yang

dikendalikannya; atau 3.

membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan atau Bank Holding Company (BHC). Salah satu cara yang dapat dipilih oleh Pemegang Saham Pengendali

untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan Bank adalah dengan melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-Bank yang dikendalikannya. Selain itu, Pasal 3 ayat (2) PBI juga telah menetapkan bahwa apabila setelah PBI dimaksud berlaku, pihak-pihak yang telah terkena kewajiban untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan karena telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank melakukan pembelian saham Bank lain atau menerima pengalihan saham Bank lain sehingga mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank yang dibeli atau diterima pengalihannya, maka yang bersangkutan wajib M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

melakukan merger atau konsolidasi atas Bank dimaksud dengan Bank yang telah dimiliki sebelumnya. Termasuk dalam pengertian ini adalah apabila seseorang atau badan hukum yang sebelumnya bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali namun karena satu dan lain hal memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali, maka yang bersangkutan wajib melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-Bank yang berada di bawah pengendaliannya. Dalam hal Bank akan melakukan merger atau konsolidasi, dimana untuk melancarkan proses merger atau konsolidasi dimaksud perlu didahului dengan akuisisi terhadap Bank yang akan dimerger atau dikonsolidasi maka Bank Indonesia hanya dapat memberikan persetujuan apabila Bank yang diakuisisi tersebut langsung dimerger atau dikonsolidasi dengan Bank yang telah dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali. Dengan demikian, proses merger atau konsolidasi yang didahului dengan akuisisi tersebut merupakan satu kesatuan proses tanpa jeda, yang dalam hal ini tercermin dalam rencana pelaksanaan proses dimaksud (action plan). Dalam rangka memperlancar proses merger atau konsolidasi dimaksud Bank Indonesia dapat tidak melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Pemegang Saham Pengendali dan/atau pengurus BankBank yang melakukan proses tersebut di atas, apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/2006, tanggal 5 Oktober 2006, tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007, tanggal 21 September 2007, M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan. Dalam peraturan ini menetapkan bahwa Bank indonesia memberikan insentif kepada Bank yang melakukan merger atau konsolidasi. 74 Bentuk insentifnya adalah: 75 a. Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa; b. Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah; c. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK) yang timbul sebagai akibat merger atau konsolidasi; d. Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang bank; e. Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan due diligence; dan atau f. Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

C. Latar Belakang Penggabungan Perusahaan pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat maka diperlukan langkah-langkah konsolidasi perbankan. Dalam rangka mendorong konsolidasi perbankan tersebut, Bank Indonesia merasa perlu untuk melakukan penataan kembali struktur kepemilikan perbankan melalui penerapan 74 75

Pasal 2 ayat (1) Peraturan bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007 Pasal 2 ayat (2) Peraturan bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007


kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia (single presence policy). Sehubungan dengan hal ini, maka BI mengeluarkan Peraturan Kepemilikan Tunggal Bank. 76 Berdasarkan Peraturan Kepemilikan Tunggal Bank, setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada satu bank. Lebih lanjut, Peraturan Kepemilikan Tunggal Bank mendefinisikan Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang: 77 1. memiliki saham bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara; 2. memiliki saham bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejak berlakunya Peraturan Kepemilikan Tunggal Bank, BI mewajibkan pihak-pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari satu bank untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan dengan cara: 78 1. mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada satu bank; atau 2. melakukan

penggabungan

atau

konsolidasi

bank-bank

yang

dikendalikannya; atau 76

Surat Edaran Kepada Para Pemegang Saham mengenai Rancangan Penggabungan PT Bank Niaga Tbk Tbk Tbk dengan PT Bank Lippo Tbk, Tahun 2008, hal 51. 77 Ibid. 78 Ibid. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

3. membentuk perusahaan induk di bidang perbankan (bank holding company). Setelah

dikeluarkannya

Peraturan

Kepemilikan

Tunggal

Bank,

Khazanah dianggap sebagai pemegang saham pengendali Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk Per tanggal 31 Desember 2007, Khazanah, secara efektif, secara langsung maupun tidak langsung, menguasai 93,60% saham Bank Lippo Tbk dan 12,52% saham Bank Niaga Tbk. Per tanggal 30 April 2008, kepemilikan Khazanah di Bank Niaga Tbk berubah menjadi 14,36%, karena penambahan kepemilikan Khazanah di BCHB.

79

Terlepas dari adanya Peraturan Kepemilikan Tunggal Bank tersebut, baik Bank Niaga Tbk, sebagai bagian dari CIMB Group, maupun Bank Lippo Tbk telah sebelumnya menetapkan dan menyatakan dalam beberapa kesempatan, visi dan misi masing-masing bank adalah menjadi salah satu dari lima bank terbesar di Indonesia dan mencapai beberapa target perkembangan dan keuntungan pada tahun 2010. Untuk mencapai tujuan tersebut, kedua bank secara terpisah dan dengan agresif menitikberatkan kegiatan usahanya pada inovasi produk baru dan penetrasi pada segmen pasar yang belum tersentuh, dalam memperluas usahanya secara organik, dan secara bersamaan mempertimbangkan kemungkinan penggabungan atau akuisisi sebagai strategi perkembangan inorganik.

80

Khazanah, sebagai investor jangka panjang, senantiasa menyampaikan, maksud dan komitmennya untuk secara aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi jangka panjang di Indonesia, khususnya di bidang keuangan dan perbankan. Khazanah juga mengekspresikan maksudnya 79 80

Ibid. Ibid.


untuk turut serta dan mendukung terlaksananya tujuan API yang disusun oleh BI. 81 Ketegasan komitmen Khazanah tersebut mengakibatkan Direksi dan Dewan Komisaris Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk secara hati-hati mempertimbangkan dan melakukan kajian terhadap alternatif yang dimungkinkan berdasarkan Peraturan Kepemilikan Tunggal Bank, dengan tetap memperhatikan kesamaan visi dan misi dari masing-masing bank dalam mencapai pertumbuhan dan keuntungan jangka panjang. 82 Oleh karenanya, Direksi dan Dewan Komisaris dari kedua bank dengan bantuan dari beberapa profesi penunjang telah mempelajari dan melakukan penelaahan atas Penggabungan antara Bank Niaga Tbk dan BANK Lippo Tbk. Untuk tujuan tersebut, penerapan metodologi, perundang-undangan, peraturan, kebijakan dan prosedur hukum yang berlaku telah dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan kepentingan dari para karyawan serta stakeholders dari kedua bank. 83 Dari ketiga alternatif yang diberikan berdasarkan Peraturan Kepemilikan Tunggal Bank sebagaimana tersebut di atas, maka dengan mempertimbangkan maksud dan komitmen Khazanah serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prosedur terkait dengan ketiga alternatif tersebut juga kepentingan seluruh stakeholders, Direksi dan Dewan

81

Ibid. Ibid.,hal. 52. 83 Ibid. 82


Komisaris Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk. berpendapat bahwa rencana Penggabungan adalah pilihan terbaik bagi semua stakeholders. 84 Adapun dasar pendirian dari kedua bank yang akan merger tersebut adalah:

1. Bank Niaga Tbk 85 Bank Niaga Tbk didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 90 yang dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta, tanggal 26 September 1955 dan diubah dengan akta dari notaris yang sama No. 9, tanggal 4 Nopember 1955. Akta-akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 1 Desember 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71, tanggal 4 September 1956, Tambahan Berita Negara No. 729/1956. Anggaran Dasar Bank Niaga Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain dengan Akta No. 1, tanggal 2 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan SH, LLM, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan UUPT. Perubahan ini telah disetujui oleh Menkumham pada tanggal 12 Mei 2008. Pada tanggal 11-19 Oktober 1989, Bank Niaga Tbk melakukan Penawaran Umum Perdana atas 5.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per 84 85

Ibid. Ibid.,hal. 6-7.


saham Rp.1.000 dan harga penawaran sebesar Rp.12.500 per saham. Pada tanggal 29 Nopember 1989, saham Bank Niaga Tbk tersebut dicatatkan di bursa-bursa efek di Indonesia. Selanjutnya peningkatan modal Bank Niaga Tbk dilakukan melalui beberapa Penawaran Umum Terbatas yaitu Penawaran Umum Terbatas I pada tahun 1992, Penawaran Umum Terbatas II dilakukan pada tahun 1996, Penawaran Umum Terbatas III dilakukan pada tahun 1999, dan Penawaran Umum Terbatas IV kepada para pemegang saham dilaksanakan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) disertai dengan penerbitan Waran Seri I pada tahun 2005. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Bank Niaga Tbk, pada tanggal 14 Juli 2005, Bank Niaga Tbk menerbitkan obligasi subordinasi sebesar USD100.000.000 pada harga 99,188% melalui cabang Cayman Islands yang dicatatkan di Singapore Stock Exchange. Obligasi subordinasi ini bersifat tidak dijamin dengan jaminan khusus (unsecured) dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2015 dengan opsi pelunasan lebih awal pada tanggal 14 Juli 2010, dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI. Selain itu, peningkatan modal juga terjadi akibat pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (“PUT”) I, II, III dan IV termasuk pelaksanaan Waran Seri I serta pertambahan modal disetor melalui program opsi kepemilikan saham kepada karyawan (employee stock option program) (“ESOP”) yang dilaksanakan selama tahun 2004 sampai dengan bulan Maret 2008 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1 : Penawaran Umum Terbatas (“PUT”) I, II, III dan IV termasuk pelaksanaan Waran Seri I serta pertambahan modal disetor melalui program opsi kepemilikan saham kepada karyawan No.

Deskripsi

Jumlah saham

Nilai Nominal per

Nilai Nominal (Rp)


saham (Rp) PUT I 5.252.500 1.000 5.252.500.000 PUT II 31.514.487 1.000 31.514.487.000 PUT III 71.917.856.421 5 359.589.282.105 PUT IV 3.949.757.610 50 197.487.880.500 Waran Seri 265.778.230 50 13.288.911.500 ESOP 417.809.500 50 20.890.475.000 Total 76.587.968.748 628.023.536.105 Sumber : Surat Edaran kepada Para Pemegang Saham tentang Rancangan Penggabungan PT Bank Niaga Tbk dengan PT bank Lippo Tbk. 1 2 3 4 5 6

Dalam perjalanannya, pemegang saham pengendali Bank Niaga Tbk telah mengalami beberapa kali pergantian. Perubahan pemegang saham pengendali terakhir terjadi pada tahun 2002, dimana Badan Penyehatan Perbankan Nasional melepaskan 51% saham yang dimilikinya pada Bank Niaga Tbk kepada BCHB (dahulu dikenal dengan nama Commerce Asset Holding Berhad). BCHB merupakan perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia. Efektif pada tanggal 24 Agustus 2007, dalam rangka restrukturisasi internal, BCHB selaku pemegang saham mayoritas dan pengendali Bank Niaga Tbk, mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya di Bank Niaga Tbk sejumlah 7.779.138.350 saham kepada CIMB Group, suatu perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh BCHB. Per tanggal 31 Desember 2007, Khazanah memiliki 19,6% saham BCHB. Pada tanggal 28 Mei 2008, RUPSBANK LIPPO TBK Bank Niaga Tbk telah menyetujui perubahan nama dari PT Bank Niaga Tbk menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga”) sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 38, tanggal 28 Mei 2008, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menkumham pada tanggal 13 Juni 2008. Selanjutnya Bank Niaga Tbk sedang memproses untuk memperoleh M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

penetapan izin usaha dengan nama baru dari PT Bank Niaga Tbk menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk dari Bank Indonesia. “CIMB Niaga” adalah nama baru kegiatan usaha perbankan dari CIMB Group di Indonesia. “CIMB Niaga” akan memperluas model perbankan universal CIMB Group di Indonesia dengan memberikan solusi dan kesempatan yang lebih baik kepada nasabah. “CIMB Niaga” juga akan menjadi nama baru Bank Yang Menerima Penggabungan. 2. Bank Lippo Tbk 86 Bank Lippo Tbk didirikan pada tanggal 11 Maret 1948 berdasarkan Akta No. 51, Notaris Meester Karel Eduard Krijgsman. Akta Pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 3 April 1948 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36, Tambahan No. 96, tanggal 4 Mei 1948. Anggaran Dasar Bank Lippo Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 30 tanggal 9 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Perubahan terakhir ini telah mendapat persetujuan dari Menkumham pada tanggal 23 Juli 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98, tanggal 7 Desember 2007, Tambahan No. 12084. Pada bulan Oktober 1989, dengan surat persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang BAPEPAM–LK) No. SI-059/SHM/MK.101989, Bank Lippo Tbk menawarkan 6.800.000 saham kepada masyarakat. Saham-

86

Ibid.,hal. 26.


saham ini telah tercatat pada bursa-bursa efek di Indonesia pada tanggal 10 Nopember 1989. Saham tercatat tersebut telah beberapa kali ditingkatkan, terakhir dengan pencatatan pada tanggal 5 Juli 1999. Pada tanggal 31 Desember 2007, seluruh saham (sejumlah 3.915.733.039 saham) telah dikeluarkan Bank Lippo Tbk, dan dicatat pada BEI, kecuali saham atas nama PT Pantai Damai sebesar 1% (atau sejumlah 39.157.330 saham) tidak dicatatkan guna memenuhi ketentuan Pasal 3 PP No. 29.RUPSBL Bank Lippo Tbk yang diadakan tanggal 4 Mei 2006 menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar, antara lain, mengenai perubahan susunan pemegang saham sehubungan dengan Penjualan saham Konsorsium Swissasia Global ke Santubong, suatu anak perusahaan yang dimiliki penuh oleh Khazanah. Rencana penggabungan ini telah memperoleh persetujuan Gubernur Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/66/KEP.GBI/2008 tertanggal 15 Oktober 2008 tentang

Pemberian Izin

Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank Lippo Tbk ke dalam PT Bank CIMB Niaga Tbk dan telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor: AHU-AH.01.10-22669 tertanggal 22 Oktober 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Penggabungan dinyatakan berl;aku efektif tanggal 1 November 2008 (“Tanggal Efektif Penggabungan”) dimana Bank CIMB Niaga sebagai Bank Penerima Penggabungan dan status badan hukum Bank Lippo Tbk berakhir demi hukum pada tanggal tersebut. 87

87

Pengumuman PT Bank CIMB NIAGA Tbk, tgl. 3 November 2008.


Rencana Penggabungan antara Bank Niaga Tbk dengan Bank Lippo Tbk memberikan suatu nilai yang positif bagi seluruh pemegang saham, manajemen dan karyawan, maupun bagi keseluruhan industri perbankan di Indonesia. Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk merupakan dua bank yang masing-masing mempunyai potensi, yang bila digabungkan akan menjadi suatu bank yang jauh lebih menarik di Indonesia. Penggabungan kedua bank tersebut akan memanfaatkan kekuatan Bank Niaga Tbk dalam corporate banking, UKM (Usaha Kecil dan Menengah), dan kredit pemilikan rumah serta keunggulan bank Lippo Tbk dalam kredit UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan sistem proses pembayaran. Dengan menyatukan kekuatan dari kedua bank, penggabungan akan menghasilkan suatu bank yang mampu bersaing dan berkembang dalam menghadapi persaingan dalam kegiatan usaha perbankan di Indonesia yang semakin kompetitif. 88 Sebagai suatu penggabungan yang didasari pada pertumbuhan/growth yang membuka kesempatan-kesempatan baru dari suatu model bank yang universal, hal yang menarik lainnya dari rencana Penggabungan ini adalah sinergi pendapatan yang substansial yang diharapkan timbul dari kombinasi kegiatan usaha kedua bank. Sinergi pendapatan akan timbul dari adanya peningkatan cross selling, peningkatan dalam pemberian pinjaman dan deposito, perkembangan produk baru, peningkatan pendapatan tetap dan biaya pendanaan yang lebih rendah yang diakibatkan karena adanya peningkatan skala ekonomis. Seluruh pemegang saham akan memperoleh manfaat dari rencana penggabungan ini dalam bentuk pengembalian kepada pemegang saham (shareholders returns). Nasabah

88

Surat Edaran Kepada Para Pemegang Saham, Op. Cit., hal. 2.


akan memperoleh manfaat dari kombinasi aktivitas kedua bank. Manajemen dan karyawan juga akan memiliki kesempatan yang unik untuk menjadi bagian dari suatu organisasi yang lebih besar, mempunyai strategi yang lebih luas, keuangan yang lebih kuat dan yang secara operasional dinamis. 89 Direksi dan Dewan Komisaris Bank Niaga Tbk dan bank L:ippo Tbk berkeyakinan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat dan menguntungkan untuk melaksanakan rencana penggabungan. Keadaan ekonomi Indonesia tetap menjanjikan dimana pihak regulator terkait memberikan dukungan terhadap pelaksanaan API dan pengembangan sektor perbankan secara umum. Direksi dan Dewan Komisaris dari kedua bank berpendapat bahwa kedua bank dalam kondisi sehat dan siap untuk menyatukan kekuatan kedua bank dan beroperasi secara lebih efektif sebagai suatu kesatuan entitas untuk mencapai manfaat sebagaimana terangkum di bawah ini. 90 (1) Skala Pasar finansial di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar dan secara potensial paling menguntungkan di Kawasan Asia Pasifik (Asia Pacific Region), berdasarkan luas wilayah dan jumlah populasinya. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah “menjangkau” populasi tersebut dengan produkproduk dan layanan-layanan perbankan. Dengan demikian pembentukan suatu institusi dalam skala tertentu (baik dari segi finansial dan keberadaan fisik) adalah kunci penentu untuk mengambil manfaat dari kesempatan-kesempatan yang ada, yang pada akhirnya secara langsung dapat meningkatkan nilai yang lebih besar bagi pemegang saham (shareholder value).Jika dibandingkan dengan bank publik 89 90

Ibid. Ibid., hal 52-55.


(Tbk) lain yang termasuk dalam 10 bank terbesar dari sisi aset berdasarkan data per 31 Desember 2007, maka posisi Bank Yang Menerima Penggabungan akan menjadi sebagai berikut: Grafik 1 : Perbandingan 10 Bank publik (Tbk) Terbesar Dilihat Dari Sisi Aset

(2) Pendanaan Manfaat utama dari rencana Penggabungan adalah kemampuan Bank Yang

Menerima

Penggabungan

untuk

secara

signifikan

meningkatkan

penghimpunan dana masyarakat dan rekening giro dan tabungan, dengan memanfaatkan jaringan distribusi yang lebih luas. Potensi penurunan biaya untuk memperoleh pendanaan, diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dalam meningkatkan aktivitas pinjaman dalam suatu lingkungan yang lebih kompetitif. Jika dibandingkan dengan bank publik (Tbk) lain yang termasuk dalam 10 bank terbesar dari sisi pendanaan berdasarkan data per 31 Desember 2007, maka posisi Bank Yang Menerima Penggabungan akan menjadi sebagai berikut: Grafik 2 :

Perbandingan 10 Bank publik (Tbk) Terbesar Dilihat Dari Sisi Pendanaan


(3) Portofolio Kredit dan Penawaran Produk Penelaahan

terhadap

portofolio

kredit

dan

penawaran

produk

menunjukkan karakteristik menarik dan kekuatan yang saling melengkapi dari kedua bank dalam kedua hal tersebut. Selain dari terbatasnya overlapping dari segi para nasabah (customer), produk-produk dan segmentasi pasar dari kedua bank, kombinasi portofolio kredit dari kedua bank juga seimbang antara korporasi (corporate), komersial (commercial) atau usaha-usaha kecil dan menengah. Situasi ini memberikan kesempatan untuk membangun suatu platform bank yang universal (universal banking platform) melalui cross selling produk-produk dan berbagai jenis jasa kepada seluruh nasabah. Jika dibandingkan dengan bank publik (Tbk) lain yang termasuk dalam 10 bank terbesar dari sisi portofolio kredit berdasarkan data per 31 Desember 2007, maka posisi Bank Yang Menerima Penggabungan akan menjadi sebagai berikut: Grafik 3 :

Perbandingan 10 Bank publik (Tbk) Terbesar Dilihat Dari Sisi Portofolio Kredit


Berdasarkan

hal-hal

tersebut

di

atas,

Bank

yang

menerima

penggabungan akan berada dalam posisi 5 besar perbankan di Indonesia dari segi aset, simpanan dan pinjaman. Bank Yang Menerima Penggabungan akan berada pada posisi yang lebih kuat dalam melakukan tanggung jawab utamanya untuk menjalankan fungsi intermediasi, dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

(4) Jaringan Per 31 Desember 2007, Bank Niaga Tbk mempunyai 256 kantor cabang dan 469 ATM, sementara BANK LIPPO TBK mempunyai 399 kantor cabang dan 714 ATM. Penggabungan yang direncanakan, akan menghasilkan suatu bank yang lebih besar dan merupakan bank dengan jaringan distribusi terbesar di tingkat nasional, yang memungkinkan Bank Yang Menerima Penggabungan untuk mendapatkan manfaat dari: a. Posisi yang semakin kuat di Indonesia, yang lebih memberikan kenyamanan kepada konsumen baru atau yang telah ada; b. Usaha transaksi pembayaran yang lebih kuat dengan peningkatan pengumpulan dana antar bank; dan


c. Peningkatan cross selling produk melalui optimalisasi penggunaan jaringan distribusi yang lebih besar. Jika dibandingkan dengan 10 bank publik (Tbk) terbesar lainnya, berdasarkan data per 31 Desember 2007 lain yang termasuk dalam 10 bank terbesar dari sisi jaringan berdasarkan data per 31 Desember 2007, maka posisi Bank Yang Menerima Penggabungan akan menjadi sebagai berikut: Grafik 4 : Perbandingan 10 Bank publik (Tbk) Terbesar Dilihat Dari Sisi Jaringan

(5) Sistem dan Teknologi Rencana penggabungan akan memberikan kesempatan kepada entitas yang menerima penggabungan untuk pada mulanya mengharmonisasikan sistem mereka dan kemudian merancang kembali dan meningkatkan kapasitas teknologinya untuk mendukung penyediaan jasa yang lebih baik dan efisien. Hal ini dapat memperbaiki produktivitas dan mendukung keseluruhan strategi pertumbuhan usaha yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan kepada nasabah (customer) dan mendukung keseluruhan strategi pertumbuhan usaha. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Direksi dan Dewan Komisaris kedua bank telah bersama-sama membentuk kelompok kerja untuk memahami operasi masing-masing bank dan merancang serta melaksanakan suatu model usaha yang memungkinkan diperolehnya nilai/sinergi yang maksimal dan penggunaan optimal dari pemberdayaan sumber daya manusia yang lebih besar. Direksi dan Dewan Komisaris Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk berpendapat bahwa rencana Penggabungan akan memberikan kesempatan yang unik dan merupakan dasar/platform untuk menyatukan kekuatan dari kedua bank tersebut sebagai bagian daripada rencana “Penggabungan Demi Pertumbuhan” (Merger for Growth). Visinya adalah untuk menjadi “Universal Bank” terkemuka di Indonesia (Indonesia’s Premier Universal Bank)”, dimana penyatuan kekuatan dari kedua bank, merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam mencapai visi ini. Rencana “Penggabungan Demi Pertumbuhan” (Merger for Growth) ini merupakan transaksi yang unik apabila dibandingkan dengan transaksi-transaksi sebelumnya yang terkait dengan bank-bank umum lain di Indonesia. Tidak banyak transaksi bank di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada para pemegang sahamnya untuk turut serta menikmati manfaat dari sinergi yang diharapkan akan dicapai dari transaksi tersebut. Dalam rencana Penggabungan, pemegang saham Bank Lippo Tbk secara hukum akan menjadi pemegang saham dari Bank Niaga Tbk, dengan demikian terdapat kesempatan bagi seluruh pemegang saham dari Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk untuk ikut serta dalam merasakan manfaat yang akan dihasilkan dari rencana Penggabungan.


BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERBANKAN KHUSUSNYA TERHADAP PEMEGANG SAHAM

A. Faktor Internal 1. Bank yang meleburkan diri akan berakhir karena hukum Menurut Baradita Katoppo (Presiden Direktur IBAS Research), terdapat dua model yang umum dilakukan dalam suatu merger bank. Pertama, merger yang menghasilkan new entity. Kedua, merger yang menghasilkan surviving entity. Dalam model yang menghasilkan new entity, semua bank peserta merger dilikuidasi dan suatu perusahaan baru diciptakan untuk mengambil alih seluruh aktiva dan pasiva bank-bank tersebut. 91 Komplikasi dari model ini adalah bila salah satu atau lebih dari bank peserta merger adalah perusahaan “terbuka”, maka status perusahaan “terbuka” akan hilang dalam proses likuidasi. Juga dalam proses ini perusahaan pemerintah harus meng-go private (kebalikan go public) bank-bank peserta merger dengan membeli saham publik yang ada di bank-bank bersangkutan. Atau apabila

91

Adrian Sutedi, op. cit., hal. 110.


menginginkan status perusahaan publik agar nemudahkan proses divestasi di kemudian hari, bank baru tersebut harus kembali melewati proses dan persyaratan go public yang ketat di pasar modal. 92

Di sini lain, model ini tentu ada keuntungannya, yaitu penciptaan suatu new entity berarti tidak memberikan preferensi kepada salah satu bank. Dengan demikian tidak ada di antara bank peserta merger yang dapat merasa superior atau merasa sebaliknya inferior. Keuntungan lain diciptakan suatu new entity adalah bersih dari catatan lama yang buruk. Akan tetapi, di lain pihak bagi bank yang memiliki prestasi yang baik, sejarahnya pun akan hilang. Dalam model merger yang menghasilkan surviving entity, salh satu bank dipilih untuk melakukan pembelian atau akuisisi atas bank-bank lain peserta merger. Dengan demikian, kemungkinan besar, surviving bank yang dipilih tersebut akan memperoleh hak istimewa terhadap kontrol yang lebih ketat. Di sisi lain peserta yang tidak menjadi surviving entity kemungkinan akan kehilangan kontrol. 93 Menurut ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan

Terbatas,

dinyatakan

Penggabungan

dan

Peleburan

mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum. Maka akan menimbulkan : a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan;

92 93

Ibid. Ibid.


b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.

2. Perubahan Anggaran dasar Bank penerima penggabungan Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya: a. b. c. d. e.

f. g. h. i.

nama dan tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Selanjutnya dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas dinyatakan: (1)

Perseroan tidak boleh memakai nama yang: a. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain; b. Bertentangan dengan ketertiban umum, dan atau kesusilaan;


c. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri. e. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata, atau f. Mempunyai arti sebagai perseroan badan hukum, atau persekutuan perdata. Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan terbatas” atau disingkat “PT”. Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) (3)

(4)

Untuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar Bank, harus dipenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh rapat Umum Pemegang Saham dan usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS. Perubahan terhadap Anggaran Dasar dibedakan antara peruahan yang sifatnya mendasar dan perubahan-perubahan lain, yang masingmasing ditentukan sebagai berikut:94 a. Perubahan mendasar. Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman RI (sekarang disebut Menteri Hukum dan HAM) dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, dinyatakan: (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.

94

I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Jakarta: Kesaint Balnc, 2006), hal. 21 M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

(2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama Perseroan dan/atau tempat kdudukan Perseroan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; c. jangka waktu berdirinya perseroan; d. besarnya modal dasar; e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau f. status perseroan yang tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.

b. Perubahan lain Perubahan Anggaran Dasar selain yang dimaksudkan di atas (selain perubahan tertentu Anggaran Dasar) cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Setiap perubahan Anggaran Dasar, baik perubahan yang harus mendapat persetujuan maupun yang hanya cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa hal ini berbeda dengan yang biasa dilakukan selama ini bahwa tidak setiap perubahan Anggaran Dasar perlu dibuat dengan akta notaris, melainkan hanya hal-hal yanmg sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 9sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), setiap perubahan dibuat dengan akta notaris. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

Perubahan tertentu Anggaran Dasar sebagaimana dimaksudkan tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan sedangkan perubahan Anggaran Dasar yang hanya cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran. Pendaftaran hanya dapat dilakukan setelah perubahan Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat perseroan dinyatakan pailit kecuali dengan persetujuan kurator. Maksudnya sebagai upaya yang dapat ditempuh untuk membebaskan perseroan dari keadaan pailit, misalnya perubahan yang berkaitan dengan penambahan modal, pergantian Direksi dan atau Komisaris, atau perubahan manajemen. Perubahan-perubahan tersebut harus dengan persetujuan kurator. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kepailitan, antara lain semua perbuatan hukum dalam keadaan pailit hanya dapat dilakukan oleh atau dengan persetujuan kurator. Sehubungan dengan pelaksanaan dari penggabungan antara PT Bank Lippo Tbk dengan PT Bank Niaga Tbk maka sesuai dengan keputusan PT Bank Niaga Tbk telah diambil keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar dari Bank Niaga Tbk sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan akan mengalami perubahan khusus mengenai pasal 4 yaitu mengenai modal, psal 5 mengenai saham, dan pasal 23 mengenai pembubaran dan likuidasi. Perubahan Anggaran Dasar ini merupakan perubahan Anggaran dasar yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM.

3. Perubahan susunan kedudukan pemegang saham


Penggabungan

antara Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk akan

memberikan akibat hukum kepada pemegang saham. Bahwa akan terjadi perubahan kedudukan terhadap pemegang saham sehingga para pemegang saham harus dijamin appraisal remedy-nya atau appraisal right-nya.dari pemegang saham tidak dijamin, maka keputusan perseroan yang merugikan para pemegang saham akan dapat menimbulkan sengketa, yang tidak mustahil akan berupa proses litigasi atau gugatan di pengadilan yang berkepanjangan. Sengketa bisa timbul terutama jika merger saham itu merupakan tindakan Bank Indonesia untuk melakukan penyelamatan atas bank yang bermasalah. Sebab, harus diingat bahwa yang dikenai oleh Bank Indonesia itu adalah bank-“nya” sebagai suatu business entity, dan bukan para pemegang sahamnya sebagai pribadi. Kesalahan yang dilakukan, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian, sampai terpaksa bank tersebut mengalami kesulitan yang membahayakan usahanya, bukan merupakan tindakan pemegang saham, tetapi merupakan tindakan manajemen bank yang bersangkutan (Direksi dan Komisaris). 95 Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemegang saham tidak bisa dipaksakan untuk menerima begitu saja harga yang ditawarkan oleh bank yang akan mengambil alih. Namun, di pihak lain memang harus pula disadari oleh para pemegang saham bahwa apabila merger saham tidak sampai terjadi, maka bank Indonesia dapat mencabut izin bank tersebut. Dalam hal terjadi yang demikian ini, pemegang saham tidak akan memperoleh apa-apa kecuali sisa harta likuidasi setelah dibagi-bagikan kepada kreditor-kreditor lain dari bank itu berdasarkan urutan prioritasnya.

95

Adrian Sutedi, Op. Cit., hal. 118.


Para pemegang saham yang akan mengambil alih juga harus diperhatikan kepentingannya seperti halnya pemegang saham bank yang menjadi sasaran merger. Oleh karena itu, ketentuan pasal 62 dan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga menjamin appraisal remedy atau appraisal rights dari pemegang saham perseroan yang akan mengambil alih. Prinsip appraisal remedy atau appraisal rights adalah hak dari pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap merger (tetapi dia kalah suara) atau terhadap tindakan-tindakan korporat lainnya, untuk menjual saham yang dipegangnya itu kepada perusahaan yang bersangkutan, dimana pihak perusahaan yang mengisukan saham tersebut wajib membeli kembali sahamsahamnya dengan harga yang pantas. Pelaksanaan appraisal rights ini merupakan salah satu “keistimewaan” yang diberikan oleh hukum kepada transaksi merger ini. Keistimewaan yang lain adalah penerapan prinsip yang disebut dengan super majority. Prinsip super majority atau absolute majority berarti bahwa untuk dapat menyetujui merger, yang diperlukan bukan hanya simple majority (lebih dari 50%) pemegang saham yang harus menyetujuinya, tetapi lebih dari itu. 96 Adapun dasar untuk menghitung konversi saham Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk menjadi saham Bank yang menerima Penggabungan adalah berdasarkan Hasil Penilai Independen atas Nilai pasar Wajar sari Saham bank Peserta Penggabungan yang dibuat oleh PT Ujatek Baru tertanggal 25 Mei 2008. Dalam Tata Cara Konversi Saham itu persentase kepemilikian para pemegang

96

Ibid., hal 118.


saham Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk akan terdilusi secaraproporsional sesuai dengan besarnya kepemilikan mereka masing-masing berdasarkan faktor konversi yaitu setiap 1 (satu) saham Kelas A dan Kelas B Bank Lippo Tbk akan ditukar dengan 2,82 (dua koma delapan dua) saham Kelas B Bank Niaga Tbk. Demikian juga halnya dengan setiap 1 (satu) saham Kelas C Bank Lippo Tbk akan ditukar dengan 2,82 (dua koma delapan dua) saham Kelas C Bank Niaga Tbk. 97 Faktor konversi sebesar 2,82 merupakan hasil dari Nilai Pasar Wajar dari Aktiva Bersih (Net Worth) per saham Bank Lippo Tbk, yaitu Rp.2.969, dibagi dengan Nilai Pasar Wajar dari Aktiva Bersih (Net Worth) per saham Bank Niaga Tbk sebesar Rp.1.052.Tanggal 31 Maret 2008 adalah tanggal berakhirnya masa berlaku Program Opsi Karyawan berbasis Saham (ESOP). Sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan ESOP, jumlah seluruh ESOP yang telah dieksekusi adalah 417.809.500. Dengan asumsi bahwa seluruh Waran Seri I sejumlah 1.701.600.538 telah dikonversi menjadi saham, maka per tanggal 30 April 2008, saham Bank Niaga Tbk yang terdiri dari 71.853.936 saham Kelas A dengan nilai nominal Rp.5.000 per saham, dan 14.095.198.662 saham Kelas B dengan nilai nominal Rp.50 per saham akan mencerminkan kepemilikan pemegang saham Bank Niaga Tbk di Bank Yang Menerima Penggabungan sebesar 56,18%. Untuk pemegang saham BANK Lippo Tbk, Bank Yang Menerima Penggabungan akan menerbitkan 10.863.815.838 saham baru Kelas B dengan nominal Rp.50 per saham dan 187.335.676 saham baru Kelas C dengan nominal Rp.50 per saham,

97

Surat Edaran Kepada Para Pemegang Saham, Op. Cit., hal. 61.


yang akan mencerminkan kepemilikan pemegang saham BANK Liippo Tbk di Bank Yang Menerima Penggabungan sebesar 43,82%. 98 Berikut ini adalah tabel susunan pemegang saham sebelum dan setelah penggabungan usaha dengan asumsi seluruh Waran Seri I dikonversi menjadi saham biasa Kelas B Bank Niaga Tbk:

Tabel 2 : Susunan pemegang saham sebelum dan setelah penggabungan usaha dengan asumsi seluruh Waran Seri I dikonversi menjadi saham biasa Kelas B Bank Niaga Tbk

Keterangan

Pemegang Niaga

Jumlah Saham (A) Saham Biasa Kelas A Masyarakat Saham Biasa Kelas B CIMB Group Santubong Ventures Gretville PT. Pantai Damai Masyarakat

98

% (B)

Bank Pemegang Saham LB Sebelun Sesudah Konversi Konversi Jumlah % Jumlah Saham Saham (C) (D) (E)

71.853.936

0,51

85.698.000

2,19

9.174.321.331

64,76

1.997.023.850

51,00

5.636.087.272

-

-

1.410.943.106

36,03

-

-

218.263.688

-

34,73

4.920.877.331

Saham Biasa Kelas C Menteri Keuangan RI

Saham

-

-

Pemegang Saham Bank Yang Menerima Penggabungan Jumlah % Saham (F) (G) 71.853.936

0,29

14.810.408. 603

58,73

3.982.024.793

3.982.024.7 93

15,79

5,57

615.993.241

615.993.24 1

2,44

39.157.330

1,00

110.511.514

110.511.51 4

0,44

98.268.779

2,51

519.199.018

5.440.076.3 49

21,57

66.378.286

1,70

187.335.676

187.335.67 6

0,74

-

Ibid.


14.167.052.598

Total Persentase Terhaadap Bank Yang Menerima Penggabugan

(H) 56,18 %

100,0

3.915.733.039

100,00

11.051.151.514

25.218.204. 112

(I) 43,32 %

Sumber : Surat Edaran kepada Para Pemegang Saham tentang Rancangan Penggabungan PT Bank Niaga Tbk dengan PT bank Lippo Tbk.

Penjelasan tabel di atas: (A) :

Jumlah saham Bank Niaga Tbk per tanggal 30 April 2008 dengan asumsi seluruh Waran Seri I dikonversi menjadi saham biasa Kelas B (1.251.405.483 saham oleh CIMB Group, 20.539.642 saham oleh PT Commerce Kapital dan 429.655.413 saham oleh Masyarakat)

(B) :

Kepemilikan masing-masing pemegang saham Bank Niaga Tbk (A) dibagi dengan jumlah saham Bank Niaga Tbk (14.167.052.598 lembar.

(C) :

Jumlah saham Bank Lippo Tbk. per tanggal 30 April 2008 setelah pembelian kepemilikan saham Bank Lippo Tbk sebesar 51% yang dimiliki Santubong oleh CIMB Group dan kepemilikan secara langsung dan tidak langsung saham Bank Lippo Tbk sebesar 42,6% yang dimiliki Santubong oleh Santubong Ventures


100,0

(D) :

Kepemilikan masing-masing pemegang saham Bank Lippo Tbk (C) dibagi dengan total saham Bank Lippo Tbk (3.915.733.039 lembar)

(E) :

(C) dikali dengan Rasio Konversi Saham Perhitungan Rasio Konversi Saham: Nilai Pasar Wajar dari Aktiva Bersih (Net Worth) per saham Bank Lippo Tbk, yaitu Rp.2.969, dibagi dengan Nilai Pasar Wajar dari Aktiva Bersih (Net Worth) per saham Bank Niaga Tbk sebesar Rp. 1.052. Untuk kelas saham, saham Kelas A dan Kelas B Bank Lippo Tbk akan ditukar menjadi saham Kelas B Bank Niaga Tbk dan saham Kelas C Bank Lippo Tbk akan ditukar menjadi saham Kelas C Bank Niaga Tbk

(F)

:

(G) :

(A) ditambah (E) Kepemilikan masing - masing pemegang saham Bank Yang Menerima Penggabungan (F) dibagi dengan jumlah saham Bank Yang Menerima Penggabungan (25.218.204.112 saham)

(H) :

Jumlah (A) dibagi dengan jumlah saham Bank Yang Menerima Penggabungan (25.218.204.112 lembar)

(I)

:

Jumlah (E) dibagi dengan jumlah saham Bank Yang Menerima Penggabungan (25.218.204.112

4. Dampak penggabungan perusahaan terhadap Karyawan Sebagai salah satu faktor penggerak usaha perseroan, karyawan merupakan pihak yang terkena dan merasakan akibat langsung dari merger. Merger yang tujuannya, antara lain untuk menghasilkan efisiensi, akan M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

menjadikan eksistensi tenaga kerja (karyawan) sebagai perhatian (fokus) utama bagi para manajemen (Direksi) perseroan-perseroan yang melakukan merger, khususnya manajemen (Direksi) perseroan yang akan menerima penggabungan (perusahaan hasil merger), yaitu apakah merger yang akan dilakukan akan mengakibatkan

terjadinya

pemutusan

hubungan

kerja

(PHK)

terhadap

karyawan/pekerja perusahaan-perusahaan yang melakukan merger. 99 Kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam merger perseroan terbatas sangat tidak terelakkan bagi tipe (bentuk) merger horizontal di mana tipe (bentuk) merger ini terkait dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki lini usaha yang sama. Merger perusahaan-perusahaan dengan lini usaha yang sama tersebut jelas akan berdampak terhadap personalia dari masinhmasing perusahaan yang akan merger tersebut di mana karyawan/pekerja yang memiliki jabatan dan deskripsi kerja (job description) yang sama dalam perusahaan-perusahaan yang akan merger misalnya manager keuangan atau pemasaran atau sumber daya manusia (personalia) memiliki potensi untuk diciutkan dan karenannya akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan/ pekerja yang tidak terpilih untuk menjabat jabatan yang sama dalam perusahaan hasil merger. 100 Terminologi pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah demikian populernya, baik dalam dunia industri padat karya maupun industri sederhana sekalipun. Rambu-rambu pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut telah mengalami perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 99

Cornelius Simanjuntak, op. cit., hal. 131. Ibid., hal.132.

100


Permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut diatur secara khusus dalam Bab XII yang dimulai dari Pasal 150 hingga Pasal 172. Berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, peraturan pemutusan hubungan kerja (PHK) diberlakukan secara luas yang tidak hanya mencakup pemutusan hubungan kerja (PHK) suatu perseroan terbatas, tetapi juga mencakup setiap badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; badan usaha milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, ataupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan menabayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi, setiap usaha dalam bentuk apapun sepanjang memiliki pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, wajib tunduk pada peraturan pemutusan hubungan kerja (PHK) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 101 Dalam merger perseroan terbatas, terdapat 2 (dua) mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diatur dalam Pasal 163 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pertama, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sebagai akibat pihak pengusaha (perseroan merger) tidak berkeinginan untuk mempekerjakan pekerja (karyawan) sendiri yang tidak bermaksud untuk melanjutkan hubungan kerja dengan pengusaha (perseroan hasil merger). Dalam hal pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja untuk mana pengusaha tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), maka pekerja/buruh berhak atas pesangon, uang penghargaan masa

101

Ibid.


kerja dan uang penggantian hak dengan penghitungan sebagai berikut (Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003); 102 1. Uang Pesangon: 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu: a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah; e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah. h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; i.

masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

2. Uang Penghargaan Masa Kerja

102

Ibid., hal.132-135.


1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu: a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah; b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah; c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah; d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah; e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah; f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

3. Uang Penggantian Hak Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yaitu: a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;


b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Sebaliknya, dalam hal pengusaha (perseroan merger) tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan pekerja/buruh, maka pekerja/buruh berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dengan penghitungan sebagai berikut (Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003): 1) Uang Pesangon

: 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

2) Uang Penghargaan Masa Kerja

: 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

3) Uang Penggantian Hak

: Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Melihat formula kalkulasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tersebut, maka setiap keputusan untuk melakukan merger hendaknya manajemen dan pemegang saham perseroan memperhatikan aspek pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut karena perseroan-perseroan M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

yang merger tidak terelakkan untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk karyawan-karyawan yang di-(PHK), baik atas inisiatip karyawan yang bersangkutan atau atas permintaan perseroan (pengusaha). :

B. Faktor Eksternal 1. Hak Pemegang Waran Pada tahun 2005, Bank Niaga Tbk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I. Jangka waktu Waran Seri I ini dimulai sejak tanggal 9 September 2005 dan akan berakhir pada tanggal 8 September 2010. Dengan adanya Penggabungan antara Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk dimana Bank Niaga Tbk akan menjadi Bank Yang Menerima Penggabungan, maka jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I akan berakhir pada tanggal 24 September 2008 (“Tanggal Pelaksanaan Terakhir”). Pemegang Waran Seri I yang melaksanakan Waran Seri I-nya pada Tanggal Pelaksanaan Terakhir akan menerima saham baru Bank Niaga selambat-lambatnya dalam waktu 2 hari. Masa berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I telah disampaikan melalui pemberitahuan bersamaan dengan Ringkasan Rancangan Penggabungan yang dimuat dalam surat kabar Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada tanggal 3 Juni 2008. Jika terdapat perubahan masa berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I, maka akan disampaikan melalui pemberitahuan

bersamaan

dengan

Tambahan

Informasi

atas Ringkasan

Rancangan Penggabungan, setelah diperolehnya Pernyataan Efektif dari Bapepam–LK. Bagi para pemegang Waran Seri I yang tidak melaksanakan M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

haknya sampai dengan tanggal yang ditentukan tersebut diatas, maka haknya tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi. Pemegang Waran Seri I yang tidak melaksanakan haknya tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun, dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Bank Niaga Tbk.

2. Hak dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga a. Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Penggabungan antara Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk dimana Bank Niaga Tbk akan menjadi Bank yang menerima Penggabungan, akan mengakibatkan seluruh perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Bank Yang Menggabungkan Diri akan beralih karena hukum kepada Bank Yang Menerima Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan. Karenanya Bank Yang Menerima Penggabungan akan menggantikan kedudukan Bank Yang Menggabungkan Diri sebagai pihak dan akan menerima seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut kecuali perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak menentukan lain. Baik Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk telah menandatangani perjanjian yang bersifat eksklusif, yang dapat terlanggar apabila Penggabungan menjadi efektif. Sehubungan dengan Penggabungan, beberapa perjanjian yang telah

ditandatangani

oleh

masing-masing

Bank

Peserta

Penggabungan

mensyaratkan diperolehnya persetujuan terlebih dahulu daripara pihak dengan siapa masing-masing Bank Peserta Penggabungan tersebut mengikatkan diri. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

Karenanya masing-masing Bank Peserta Penggabungan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak ketiga tersebut sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh masing-masing Bank Peserta Penggabungan. Selain itu, terdapat pula perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani

oleh

masing-masing

Bank

Peserta

Penggabungan

yang

mensyaratkan dilakukannya pemberitahuan dalam hal terjadinya penggabungan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, masing-masing Bank Peserta Penggabungan harus melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga tersebut sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh masing-masing Bank Peserta Penggabungan.

b. Kreditur Berdasarkan Pasal 127 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah direksi melakukan kewajibannya mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar. Tetapi apabila dalam jangka waktu itu kreditor

tidak

mengajukan

keberatan,

kreditor

dianggap

menyetujui

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan 103. Selanjutnya dalam Pasal 127 ayat 6

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa dalam hal keberatan kreditor itu sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. 103


Terbatas. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

Selama

penyelesaian

itu

belum

tercapai,

Penggabungan,

Peleburan,

Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilaksanakan 104.

BAB IV KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM SETELAH PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PADA PT. BANK CIMB NIAGA Tbk.

A. Penggabungan PT. Bank Lippo Tbk dengan PT. Bank Niaga Tbk menjadi PT. Bank CIMB Niaga Tbk

Penggabungan PT. Bank Lippo Tbk dengan PT. Bank Niaga Tbk ini didahului dengan transaksi jual beli saham Bank Lippo Tbk sebanyak 93,6% yang dimiliki secara efektif oleh Santubong, oleh CIMB Group dan Santubong Ventures dengan harga Rp.2.969, berikut ini: a. Santubong akan mengalihkan 51% saham BANK Lippo Tbk kepada CIMB Group yang pembayarannya dilakukan dengan pengeluaran saham baru sejumlah 207.096.186 saham BCHB kepada Khazanah. CIMB Group adalah suatu perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh BCHB, yang merupakan 104


Terbatas. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

suatu perusahaan publik yang saham-sahamnya tercatat di Bursa Malaysia Securities Berhad, dimana Khazanah merupakan pemegang saham dengan kepemilikan yang terbesar; dan b. Santubong akan mengalihkan seluruh sisa saham yang dimilikinya di Bank Lippo Tbk secara efektif yaitu sebesar 42,6% saham kepada Santubong Ventures, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Kerajaan Malaysia yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Khazanah. Pembelian saham Bank Lippo Tbk milik Santubong oleh CIMB Group dan Santubong Ventures di atas dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.9/32/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia, Butir III.C, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal suatu bank bermaksud untuk melakukan penggabungan, dimana untuk melakukan penggabungan diperlukan adanya tindakan pendahuluan berupa akuisisi terhadap bank yang akan digabungkan, Bank Indonesia hanya dapat memberikan persetujuan apabila bank yang diakuisisi tersebut langsung digabungkan dengan bank yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali. Dalam hal demikian maka proses penggabungan yang didahului dengan akuisisi tersebut merupakan satu kesatuan proses tanpa jeda. Atas dasar uraian tersebut di atas, maka proses pelaksanaan pembelian saham Bank Lippo Tbk tidak dapat dipisahkan dari proses rencana Penggabungan, karenanya rencana pembelian saham tersebut tidak mengikuti proses akuisisi bank yang berlaku secara umum. Pembelian saham Bank Lippo Tbk milik Santubong


oleh CIMB Group dan Santubong Venture tersebut tidak menyebabkan perubahan pengendalian pada Bank lippo Tbk. Berdasarkan surat-surat BAPEPAM–LK No. S-2344/BL/2008 untuk Bank Niaga Tbk dan No. S-2345/BL/2008 untuk Bank Lippo Tbk, keduanya tertanggal 22 April 2008 transaksi Penggabungan yang direncanakan dikecualikan dari Peraturan BAPEPAM–LK No. IX.E.1 mengingat transaksi Penggabungan merupakan tindak lanjut atas pemenuhan Peraturan Bank Indonesia. Dengan efektifnya Penggabungan maka Bank lippo Tbk akan berakhir karena hukum dan tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Pada saat berakhirnya Bank lippo Tbk maka: a. seluruh aktiva dan pasiva Bank Lippo Tbk beralih karena hukum kepada Bank Niaga Tbk; dan b. pemegang saham Bank Lippo Tbk karena hukum menjadi pemegang saham Bank Niaga Tbk. Hal ini diatur dalam pasal 122 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bank Lippo Tbk memiliki perjanjian bancassurance dengan PT AIG Life (“AIG”), dan perjanjian pengiriman uang internasional dengan MoneyGram Payment Systems Inc. (“MoneyGram”), dimana di dalamnya terdapat hak eksklusif yang diberikan kepada AIG dan MoneyGram untuk menjadi satusatunya pihak yang menyediakan, secara berurutan, produk asuransi jiwa dan pengiriman uang internasional untuk ditawarkan kepada nasabah Bank Lippo Tbk. Sehubungan dengan pendirian PT Asuransi CIGNA, Bank Niaga Tbk telah menandatangani perjanjian joint venture dengan Cigna Worldwide Insurance M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

Co, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat (“Cigna Worldwide”), dimana di dalamnya terdapat hak eksklusif yang diberikan kepada Cigna Worldwide untuk menjadi satu-satunya pihak yang bekerjasama dengan Bank Niaga Tbk di bidang asuransi jiwa. Bank Niaga Tbk telah menandatangani perjanjian pengiriman uang internasional dengan Western Union Network (Canada) Company (“Western Union”), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Kanada, dimana di dalamnya terdapat hak eksklusif yang diberikan kepada Western Union untuk menjadi pihak yang bekerjasama dengan Bank Niaga Tbk di bidang pengiriman uang internasional. Dengan demikian, apabila Penggabungan antara Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk menjadi efektif, kecuali antara Bank Niaga Tbk dengan Cigna Worldwide dan Western Union dan Bank Lippo Tbk dengan AIG dan MoneyGram telah terdapat suatu kesepakatan yang berkenaan dengan hak eksklusif, maka Bank Niaga Tbk akan berada dalam keadaan cidera janji berdasarkan perjanjian joint-venture dengan Cigna Worldwide dan perjanjian pengiriman uang internasional dengan MoneyGram. Sampai saat ini, Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk sedang dalam proses penelaahan dan sinkronisasi atas perjanjian-perjanjian

yang

memiliki

eksklusivitas

tersebut,

termasuk

kemungkinan untuk merevisi dan/atau memperbaharui perjanjian kerjasama yang mengandung klausul eksklusivitas. Proses ini diharapkan akan dapat diselesaikan sebelum Tanggal Efektif Penggabungan. Penggabungan harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, khususnya (i) UUPT; (ii) UUPM; M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

(iii) PP 28; (iv) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum (“SK 32/51”); dan (v) Peraturan BAPEPAM–LK No. IX.G.1. Dengan asumsi telah dipenuhinya persyaratan-persyaratan berdasarkan peraturanperaturan yang berlaku di Malaysia, penggabungan baru dapat dilaksanakan setelah persyaratan-persyaratan tersebut di bawah ini dipenuhi: a. Diperolehnya persetujuan dari RUPSBL masing-masing Bank Peserta Penggabungan; b. Dipenuhinya semua persyaratan sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar masing-masing Bank Peserta Penggabungan, UUPT, UUPM, PP 28 dan SK 32/51; c. Diperolehnya pernyataan efektif dari BAPEPAM–LK; d. Diperolehnya persetujuan atau tidak ada keberatan dari para kreditur dan persetujuan dari pihak lainnya yang berkepentingan sebagaimana disyaratkan dalam

perjanjian-perjanjian

dimana

masing-masing

Bank

Peserta

Penggabungan menjadi pihak di dalamnya; e. Diperolehnya izin penggabungan dari BI; dan f. Diperolehnya surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Bank Niaga Tbk sebagai bank penerima penggabungan dari Menkumham. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Bank menandatangani perjanjian-perjanjian dengan

Lippo

Tbk telah

berbagai pihak.

Perjanjian-

perjanjian tersebut tidak memuat ketentuan yang membatasi dilakukannya M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

Penggabungan oleh Bank Lippo Tbk, kecuali Perjanjian Pemakaian ATM, tanggal 28 Agustus 1993 antara Bank Lippo Tbk dengan PT Dayanetwork Lestari (“DNL”) yang mensyaratkan setiap pengalihan hak dan kewajiban Bank Lippo Tbk kepada pihak ketiga karena merger, akuisisi, konsolidasi atau dengan terjadinya penggantian pemegang saham-pemegang saham terbesar pada Bank Lippo Tbk atau oleh sebab-sebab lainnya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DNL, selain itu keanggotaan Bank Lippo Tbk tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Bank Lippo telah memperoleh persetujuan dari DNL sebagaimana ternyata dalam Surat No. 245/AN/06/08 tanggal 17 Juni 2008. Disamping itu terdapat juga perjanjian-perjanjian yang mensyaratkan Bank Lippo Tbk untuk menyampaikan pemberitahuan mengenai Penggabungan kepada pihak lain dari perjanjian-perjanjian tersebut. Sehubungan dengan Penggabungan, Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk secara bersama-sama telah mempersiapkan Rancangan Penggabungan sebagaimana disyaratkan oleh dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam UUPT, PP No. 28 dan SK 32/51 dan Peraturan BAPEPAM–LK No. IX.G.1. Rancangan Penggabungan yang diusulkan secara bersamasama oleh Direksi Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Bank Niaga Tbk pada tanggal 30 Mei 2008 dan Dewan Komisaris Bank Lippo Tbk pada tanggal 30 Mei 2008. Para Pemegang Saham yang tidak menyetujui rencana penggabungan dalam rapat umum pemegang saham Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk, sesuai dengan Pasal 126 juncto Pasal 62 UU PT diberi kesempatan untuk meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Dalam Penggabungan usaha ini, M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

kesempatan yang sama juga diberikan kepada para pemegang saham yang memberikan suara setuju atas rencana Penggabungan dalam rapat umum pemegang saham Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk CIMB Group akan menjadi pihak yang membeli saham dari pemegang saham publik yang akan menjual sahamnya dengan harga pembelian Rp.1.052 untuk saham publik Bank Niaga Tbk dan Rp.2.969 untuk saham publik Bank Lippo Tbk

B. Akibat Hukum Kedudukan Pemegang Saham Setelah Penggabungan Perusahaan Pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk

Penggabungan perusahaan pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk ini akan mengalami perubahan terhadap kedudukan Pemegang Saham hal ini dapat dilihat dari struktur permodalan dan kepemilikian saham sebelum dan sesudah terjadi penggabungan. 1. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham sebelum terjadi penggabungan pada Bank Niaga Tbk Berdasarkan data PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek dari Bank Niaga Tbk, struktur permodalan dan kepemilikan saham Bank Niaga Tbk per tanggal 30 April 2008 adalah sebagai berikut: Tabel 3 : struktur permodalan dan kepemilikan saham Bank Niaga Tbk

Keterangan Modal Dasar : 1. Saham Biasa Kelas A @ Rp. 5.000 2. Saham Biasa Kelas B @ Rp. 50

Nilai Nominal Saham Biasa Kelas A @ Rp. 5.000 per saham dan Nilai Nominal Saham Biasa Kelas B @ Rp. 50 per saham Jumlah Saham Nominal % 50.886.460.336 2.900.000.000.000 71.8553.936 359.269.680.000 50.814.606.400 2.540.730.320.000


Modal Ditetapkan Dan Disetor Penuh *) 1. Saham Biasa Kelas A @ Rp. 5.000 - Masyarakat 2. Saham Biasa Kelas B @ Rp. 50 - CIMB Group**) - Masyarakat

71.853.936

359.269.680.000

0,58

7.902.376.206

395.118.810.300

63,39

4.491.221.918 12.465.452.060

224.561.095.900 36,03 978.949.586.200 100,00

Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel 1. Saham Biasa Kelas A @ Rp. 5.000 2. Saham Biasa Kelas B @ 38.421.008.276 1.921.050.413.800 Rp. 50 Sumber : Surat Edaran kepada Para Pemegang Saham tentang Rancangan Penggabungan PT Bank Niaga Tbk dengan PT bank Lippo Tbk

Catatan: 1.

Semua saham yang dikeluarkan oleh Bank Niaga Tbk adalah saham atas nama yang memiliki hak yang sama dan setiap saham mempunyai 1 suara.

2.

Semua kelas saham adalah saham biasa, dengan ketentuan bahwa Saham Biasa Kelas A mempunyai nilai nominal Rp.5.000 per saham dan Saham Biasa Kelas B mempunyai nilai nominal Rp.50 per saham.

3.

*) Perbedaan antara besarnya modal ditempatkan dan disetor per tanggal 31 Maret 2008 yaitu Rp.978.574.586.200 sebagaimana diaktakan dalam Akta No. 5, tanggal 7 April 2008 yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan SH, LLM, Notaris di Jakarta, dengan besarnya modal ditempatkan

dan

disetor

per

tanggal

30

April

2008

yaitu


Rp.978.949.586.200 berdasarkan data PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek dari Bank Niaga Tbk, disebabkan oleh pelaksanaan Waran Seri I untuk periode 4 April 2008 sampai dengan 30 April 2008. 4.

**) termasuk kepemilikan PT Commerce Kapital sebanyak 123.237.856 saham, dimana CIMB Group menguasai kepemilikan mayoritas atas saham PT Commerce Kapital sebesar 99,00%. Guna memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29

tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dimana bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99%, maka jumlah saham Bank Niaga Tbk yang tidak dicatatkan di Bursa Efek per 30 April 2008 dimiliki oleh PT Commerce Kapital sejumlah 123.237.856 saham atau 0,99% dari jumlah modal disetor dan ditempatkan Bank Niaga Tbk. Persentase tersebut berkurang (terdilusi) akibat adanya pelaksanaan Waran Seri I dan ESOP sehingga jumlah saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek menjadi kurang dari 1%. Namun demikian, jumlah tersebut akan terpenuhi kembali setelah PT Commerce Kapital melaksanakan (exercise) Waran Seri I yang dimilikinya sejumlah 20.539.642 sebelum tanggal 24 September 2008 (tanggal terakhir masa pelaksanaan Waran Seri I).

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham sebelum terjadi penggabungan pada Bank Lippo Tbk M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

Berdasarkan data PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek dari Bank Lippo Tbk, struktur permodalan dan kepemilikan saham Bank Lippo Tbk per tanggal 30 April 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : struktur permodalan dan kepemilikan saham Bank Lippo Tbk

Keterangan

Modal Dasar 1. Saham Biasa Kelas A @ Rp. 5.000 2. Saham Biasa Kelas B @ Rp. 100 3. Saham Biasa Kelas C @ Rp.100 Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh 1. Saham Biasa Kelas A @ Rp. 5.000 - Masyarakat 2. Saham Biasa Kelas B @ Rp. 100 - Santubong

Nilai Nominal Saham Biasa Kelas A @ Rp. 5.000 per saham, Nilai Nominal Saham Biasa Kelas B @ Rp. 100 per saham, dan Nilai Nominal Saham Biasa Kelas C @ Rp. 100 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) % 12.800.798.000 1.700.000.000.000 85.698.000 428.490.000.000 12.626.429.557 1.262.642.955.700 88.670.443

8.867.044.300

85.698.000

428.490.000.000

2,19

3.407.966.956

340.796.695.600

87,03


- Greativille Pte. Ltd.* 218.263.688 21.826.368.800 5,57 - PT. Pantai Damai* 39.157.330 3.915.733.000 1,00 - Masyarakat 98.268.779 6.637.828.600 2,51 3. Saham Biasa Kelas C @ Rp. 100 - Menteri Keuangan RI 66.378.286 6.637.828.600 1,70 Jumlah Modal Ditempatkan 3.915.733.039 811.493.503.900 100,00 Dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel 1. Saham Biasa Kelas A @ Rp. 5.000 2. Saham Biasa Kelas B@ 8.862.772.804 886.277.280.400 Rp. 100 3. Saham Biasa Kelas C @ 22.292.157 2.229.215.700 Rp. 100 Sumber : Surat Edaran kepada Para Pemegang Saham tentang Rancangan Penggabungan PT Bank Niaga Tbk dengan PT bank Lippo Tbk.

Catatan: 1.

Semua saham yang dikeluarkan oleh Bank Lippo Tbk adalah saham atas nama dan setiap saham mempunyai 1 suara.

2.

Semua kelas saham adalah saham biasa, namun untuk Saham Biasa Kelas C: a.

Mempunyai hak untuk menerima hasil sisa likuidasi terlebih dahulu daripada pemegang saham lainnya;

b.

Hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia atau badan hukum yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang ditunjuk untuk itu;


c.

Berubah dengan sendirinya menjadi Saham Biasa Kelas B apabila dialihkan oleh Negara Republik Indonesia kepada pihak yang tidak termasuk dalam huruf b.

3.

*) secara tidak langsung 100% sahamnya dimiliki oleh Khazanah

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham sesudah terjadi penggabungan pada Bank CIMB Niaga Tbk Berdasarkan penghitungan konversi saham Bank Niaga Tbk dan Bank Lippo Tbk, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Bank Niaga Tbk setelah Penggabungan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Bank CIMB Niaga Tbk setelah Penggabungan Keterangan Modal Dasar - Saham Biasa Kelas A @Rp5.000 - Saham Biasa Kelas B @Rp50 Modal Ditempatkan dan Disetor penuh - Saham Biasa Kelas A @Rp5.000 • Masyarakat - Saham Biasa Kelas B @Rp50 • CIMB Group • Santubong Ventures • Masyarakat*

Jumlah Saham 50.886.460.336 71.853.936

%

Jumlah Nominal 2.900.000.000.000 359.269.680.000

50.814.606.400

2.540.730.320.000

23.934.863.660

100% 1.552.420.166.200

71.853.936

0,3%

359.269.680.000

18.607.762.021 3.982.024.793 1.273.222.910

77,74% 16,64% 5,32%

930.388.101.050 199.101.239.650 63.661.145.500


Modal Salam Portepel 26.951.596.676 1.347.579.833.800 -Saham Biasa Kelas A @Rp5.000 - Saham Biasa Kelas B 26.951.596.676 1.347.579.833.800 @Rp50 * Termasuk kepemilikan PT Commerce kapital, PT Pantai Damai dan Greatville Pte Ltd Sumber : Pengumuman Hasil Penggabungan PT Bank Lippo Tbk ke Dalam PT Bank CIMB Niaga Tbk

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya penggabungan Bank Niaga Tbk dengan Bank Lippo Tbk maka dapat dilihat terhadap perubahan kepemilikan atas saham. Hal ini dapat dilihat dimana ada perubahan kepemilikan atas saham biasa kelas A yang ada di kedua bank yang melakukan penggabungan hanya tersisa 71.853.936 saham setelah terjadi penggabungan menjadi CIMB Niaga. Berarti banyak masyarakat yang melepas kepemilikan saham kelas A yang dimiliki pada Bank Lippo Tbk Ini berbeda dengan kepemilikan saham oleh CIMB grup tehadap Bank CIMB Niaga Tbk. yang naik pesat menjadi 77,74% menguasai saham Bank CIMB Tbk akibat dari pengalihan saham dari Santubong kepada CIMB group. Sehingga ada kecenderungan anggapan, bahwa masyarakat sebagai pemegang saham minoritas melepas sahamnya dan memilih untuk tidak ikut berpartisipasi dalam kepemilikan saham pada bank CIMB Niaga Tbk. Ini mungkin adanya ketakutan dari masyarakat bahwa tidak adanya jaminan terhadap prinsip appraisal remedy atau appraisal rights, sehingga ada yang dirugikan yaitu pemegang saham minoritas.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Pembuatan skripsi ini merupakan suatu upaya akademik untuk menjawab tiga permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam BAB I hasil penelitian dan pembahasan mengungkapkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Latar belakang penggabungan (merger) di perusahaan perbankan adalah untuk menerapkan kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia (Single Presence policy) dalam rangka melakukan penataan kembali struktur


kepemilikan perbankan sehingga mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. 2.

Akibat hukum penggabungan terhadap penggabungan perusahaan adalah bubar demi hukum bagi bank yang bergabung ke dalam bank penerima penggabungan. PT Bank Lippo Tbk selaku bank yang bergabung ke dalam bank penerima penggabungan yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk. akhirnya berakhir demi hukum Sehingga di sini akan terjadi perubahan kedudukan terhadap pemegang saham karena ada pemegang saham yang menerima dan tidak menerima penggabungan tersebut. Sehingga para pemegang saham harus dijamin appraisal remedy-nya atau appraisal right-nya,agar keputusan perseroan yang merugikan para pemegang saham tidak dapat menimbulkan sengketa.

3. Kedudukan pemegang saham setelah penggabungan perusahaan pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk adalah beralihnya saham PT Bank Lippo Tbk milik Santubong kepada CIMB Group dan santubong Venture sehingga seluruh aktiva dan pasiva PT Bank Lippo Tbk beralih karena hukum kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk. Dan juga Pemegang saham PT Bank Lippo Tbk karena hukum menjadi pemegang saham Bank Niaga Tbk. B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas dapat di berikan saran sebagai berikut: 1. Kepada pelaku usaha perbankan untuk mengikuti kebijakan dari Bank Indonesia dalam kaitan kepemilikan tunggal di bank. Sehingga dapat mengoptimalisasikan usaha perbankan ke depan.


2. Kepada bank yang melakukan merger agar dapat memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas sehingga tidak dirugikan. 3. Kepada bank yang melakukan merger harus memperhatikan para pemegang saham yang menolak adanya merger, dengan membeli sahamnya dengan harga yang wajar agar tidak ada yang dirugikan

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku Ibrahim, Johannes, Hukum Organisasi Perusahaan, Bandung: PT Refika Aditama, 2006. Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, St. Paul Minnesota, 1991. Frey, Alexander H. et.al., Cases and Materials on Corporations, Canada: Little, Brown & Company Limited , 1997. Sutedi, Adrian, Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucuian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

Cornelius Simanjuntak, Hukum Merger Perseroan Terbatas, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. Go, Marcel, AkuisasiBisnis, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992. Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. Widjaya, I.G. Rai, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Jakarta: Kesaint Balnc, 2006

II. Surat kabar, Majalah, Makalah Christanto Wibson, Merger, dan Akuisisi di Indonesia, Seminar Merger dan Akuisisi, Jakarta, 1995. Sri

Rezeki hartono, Aspek Hukum Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan PT, Makalah Seminar Nasional, Sosialisasi UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995.

Annie Waworuntu, Merger, Konsolidasi dan AkuisisiSserta Perlindungan Yerhadap Pemegang Saham Minoritas Dengan Berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995, Makalah seminar Antisipasi berlakunya UU Nomor 1 Tentang PT Terhadap Perkembangan Dunia Usaha (Bandung : FH- UNPAD, 1995. Retnowulan Sutanto, Holding Company, merger dan lain-lain Bentuk Kerjasama Perusahaan, Makalah Seminar IKANED-IBBI, Jakarta 1992. Robert Short, Business merger, How Ang Wen To Transact Them, dikutip dari Tono Sulistiona dkk., “Merger dan Akuisisi, antar Konsep dan kenyataan”, Manajemen dan Usahawan Indonesia, (Nomor 2 Tahun XIX Pebruari 1990. Surat Edaran Kepada Para Pemegang Saham mengenai Rancangan Penggabungan PT Bank Niaga Tbk dengan PT Bank Lippo Tbk, Tahun 2008 Pengumuman PT Bank CIMB NIAGA Tbk, tgl. 3 November 2008

III. Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, yang telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. M. Reza Adrian : Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan Terhadap Kedudukan Pemegang Saham (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk), 2009. USU Repository © 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi bank. SK Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Noomor 9/32/DNNPtentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/2006 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan. IV. Internet http://zulsitompul.wordpress.com/2008/07/09/merger-akuisisi-dan-konsolidasi perbankan,/ terakhir kali diakses pada tanggal 31 Januari 2009. http://winmit.blogdetik.com/2008/09/23/merger-lippo-dan-niaga-tertunda/ terakhir kali diakses pada tanggal 31 Januari 2009. http://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham/, terakhir kali diakses pada tanggal 31 Januari 2009. http://www.cimbniaga.com/profil/, terakhir kali diakses pada tanggal 31 Januari 2009.


AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN PERUSAHAAN TERHADAP KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM ( STUDI PADA PT. BANK CIMB NIAGA TBK )

Recommend Documents