ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI CYBERCRIME dan CYBERLAW “PEMBAJAKAN SOFTWARE”
Disusun Oleh : 1. Titin Purwati
(18120797)
2. Ida Rahmawati
(18122010)
3. Enda Setiawan
(12129179)
4. Yuliyanti Rinda
(12127284)
5. Feni Agustiyastuti
(12128453)
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA Jl.DR.Bunyamin No.106, Pabuaran, Telp.(0281) 642848, Purwokerto
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat beserta karuniaNYA kami selaku penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini kami buat guna menyelesaikan kewajiban kami dalam menjalankan tugas Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana diamanatkan oleh dosen, disamping itu makalah ini merupakan salah satu syarat agar dapat mengikuti ujian akhir mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi semester 4 Tahun ajaran 2014 / 2015.
Dalam penyusunan Tugas makalah ini penyusun tak luput dari bantuan beberapa pihak yang telah membimbing dalam pembuatan makalah ini, oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih kepada mereka yang telah membantu penyusun sehingga dapat menyelesaikan makalah ini. Penyusun menyadari masih ada kekurangan dalam penyajian makalah ini, sehingga penyusun mohon kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi koreksi diri bagi penyusun.
Purwokerto, 14 April 2014
Tim Penyusun
2
3
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam era informasi seperti sekarang ini, masalah terbesar yang dihadapi oleh industri komputer adalah mengenai pembajakan software, bagaimana software tersebut dicopy dan didistribusikan merupakan masalah yang harus diatasi oleh industri komputer. Pembajakan tidak hanya terjadi di negara berkembang, seperti Indonesia, tetapi juga terjadi di negara maju, sepertiAmerika Serikat di mana terdapat banyak industri komputer. Pembajakan tidak hanya terjadi di dalam satu negara, melainkan bisa melewati batas negara karena pembajakan tidak mengenal batas. Eksistensi industri komputer sangat bergantung pada apa yang mereka jual kepada masyarakat. Apabila apa yang mereka ciptakan dibajak maka penerimaan atas penjualan mereka pun berkurang sehingga dapat mengakibatkan kerugian bahkan kebangkrutan. Pembajakan merupakan hal yang rumit. Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita melihat banyaknya software bajakan yang dijual. Hal itu berlangsung sampai saat ini. Pihak-pihak yang mengcopy dan mendistribusikan software demi meraih keuntungan dan akhirnya masyarakat berpikir itu hal yang biasa karena berlangsung di banyak tempat dan dikonsumsi oleh banyak orang. Sering kali masyarakat berpikir sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang dan berlangsung terus-menerus merupakan hal yang biasa walaupun sebenarnya itu menyalahi aturan. Akan tetapi, masyarakat yang membeli software bajakan tidak terlepas dari mahalnya harga original software. Selain karena mahalnya harga original software, budaya yang tercipta di masyarakat akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain belum tertanam dengan baik. Di negara berkembang, seperti Indonesia, pengawasan pemerintah terhadap beredarnya software bajakan seakan dibiarkan saja, tidak ada tindak tegas terhadap mereka yang melakukan pembajakan atau pihak-pihak yang ikut menjual produk bajakan. Hal ini tentu berbeda dengan negara tetangga kita, Singapura. Pengawasan dari pemerintah di sana sangat ketat terhadap beredarnya software bajakan. Di sini terlihat peran pemerintah sangat besar dalam meningkatkan perilaku antipembajakan. Keseriusan pemerintah dalam menangani masalah pembajakan software sangat penting demi terciptanya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
4
1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dari penulisan makalah ini adalah: a. Memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etika Profesi. b. Menambah wawasan tentang Kasus Cyber Crime dan Hukum yang mengaturnya (Cyber Law) yang ada di Indonesia. c. Sebagai masukan kepada mahasiswa agar menggunakan ilmu yang didapatnya untuk kepentingan yang positif.
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah : a. Untuk dapat di presentasikan sehingga mendapatkan nilai UAS, dikarenakan mata kuliah Etika Profesi adalah KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). b. Memberikan informasi tentang cyber crime kepada kami sendiri pada khususnya dan masyarakat yang membaca pada umumnya.
1.3 Rumusan Masalah 1. Ada Berapa banyak Jenis – jenis pembajakan software? 2. Apakah dampak dari pembajakan software bagi Indonesia? 3. Bagaimana upaya Pemerintah dalam meminimalisir pembajakan software di Indonesia?
BAB II 5
LANDASAN TEORI
2.1 CYBERCRIME 2.1.1 Pengertian Cybercrime Cybercrime adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. Masalah yang berkaitan dengan kejahatan jenis ini misalnya hacking, pelanggaran hak cipta, pornografi anak, eksploitasi anak, carding dan masih banyak kejahatan melalui media internet. Juga termasuk pelanggaran terhadap privasi ketika informasi rahasia hilang atau dicuri. Dalam definisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Kategori Cybercrime adalah : 1. Cyberpiracy Penggunaan teknologi komputer untuk : mencetak ulang software atau informasi mendistribusikan informasi atau software tersebut melalui jaringan computer 2. Cybertrespass Penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada: Sistem komputer sebuah organisasi atau individu. Web site yang di-protect dengan password. 3. Cybervandalism Penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang : Mengganggu proses transmisi informasi elektronik. Menghancurkan data di komputer.
2.1.2 Jenis-Jenis Cybercrime 6
2.1.2.1 Berdasarkan Motif Pelakunya a. Cybercrime sebagai tindak kejahatan murni : Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja,sebagai contoh pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu system informasi atau system computer. b. Cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu : Dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap system informasi atau system computer tersebut. c. Cybercrime yang menyerang individu : Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, Contoh : Pornografi, cyberstalking, dll d. Cybercrime yang menyerang hak cipta (Hak milik) : Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah
yang bertujuan untuk
kepentingan
pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri. e. Cybercrime yang menyerang pemerintah : Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan.
2.1.2.2 Berdasarkan Sasaran Kejahatan a. Cybercrime yang menyerang individu (Againts Person) Jenis kegiatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Contoh : pornografi, Cyberstalking, Cyber-Tresspass. b. Cybercrime menyerang hak milik (Againts Property) Cyber yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Beberapa contoh kejahatan ini misalnya pengaksesan computer secara tidak sah melalui dunia cyber, pemilikan informasi elektronik secara tidak sah/pencurian informasi, carding, cybersquatting, hijacking, data forgery dll. c. Cybercrime menyerang pemerintah (Againts Government) 7
Cybercrime Againts Government dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Kegiatan ini misalnya Cyber terrorism sebagai tindakan yang mengancam pemerintah termasuk juga cracking ke situs resmi, pemerintah atau situs militer.
2.1.3 Faktor Penyebab Munculnya Cybercrime Jika dipandang dari sudut pandang yang lebih luas, latar belakang terjadinya kejahatan di dunia maya ini terbagi menjadi dua faktorpenting, yaitu: 1. Faktor Teknis Dengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian,tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan pihak yang satu lebih kuat dari pada yang lain. 2. Faktor ekonomi Cybercrime dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan isu globa lyang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu,Cybercrime berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia.
2.1.4 Cybercrime di Indonesia Ada beberapa fakta kasus cybercrime yang sering terjadi di Indonesia, diantaranya adalah : 1. Pencurian Account User Internet Merupakan salah satu dari kategori Identity Theft and fraud (pencurian identitas dan penipuan), hal ini dapat terjadi karena pemilik user kurang aware terhadap keamanan di dunia maya, dengan membuat user dan password yang identik atau gampang ditebak memudahkan para pelaku kejahatan dunia maya ini melakukan aksinya.
2. Deface (Membajak situs web) Metode kejahatan deface adalah mengubah tampilan website menjadi sesuai 8
keinginan pelaku kejahatan. Bisa menampilkan tulisan-tulisan provokative atau gambar-gambar lucu. Merupakan salah satu jenis kejahatan dunia maya yang paling favorit karena hasil kejahatan dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat. 3. Virus dan Trojan Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Trojan adalah sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan (malicious software) yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Tujuan dari Trojan adalah memperoleh informasi dari target (password, kebiasaan user yang tercatat dalam system log, data, dan lain-lain), dan mengendalikan target (memperoleh hak akses pada target). 2.1.5 Undang-Undang IT di Indonesia Di negara kita terkenal dengan Undang-Undang yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran baik itu pemerintahan ataupun masyarakat umum. Untuk dunia informasi teknologi dan elektronik dikenal dengan UU ITE. UndangUndang ITE ini sendiri dibuat berdasarkan keputusan anggota dewan yang menghasilkan undang-undang nomor 11 tahun 2008. Keputusan ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar terutama di bidang informasi teknologi elektronik. Berikut sebagian inti dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) mengenai hukuman dan denda untuk setiap pelanggarannya: Pasal 27 Denda Rp 1 miliar dan enam tahun penjara bagi orang yang membuat, mendistribusikan, mentransmisikan, materi yang melanggar kesusilaan, judi, menghina dan mencemari nama baik, memeras dan mengancam. Pasal 28 Denda Rp 1 miliar dan enam tahun penjara bagi orang yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, sehingga merugikan konsumen transaksi elektronik dan menimbulkan kebencian dan permusuhan antarkelompok. Pasal 30 Denda Rp 600-800 juta dan penjara 6-8 tahun bagi orang yang memasuki komputer atau 9
sistem elektronik orang lain, menerobos, sampai menjebol sistem pengamanan. Pasal 31 Denda Rp 800 juta dan penjara 10 tahun bagi orang yang menyadap informasi elektronik atau dokumen elektronik di komputer atau sistem elektronik –mengubah maupun tidak dokumen itu. Pasal 32 Denda Rp 2-5 miliar dan penjara 8-10 tahun bagi orang yang mengubah, merusak, memindahkan, dan menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik. Pasal 34 Denda Rp 10 miliar dan penjara 10 tahun bagi orang yang memproduksi, menjual, mengimpor, mendistribusikan, atau memiliki perangkat keras dan lunak sebagaimana di Pasal 27-34. 2.1.6 Penanganan Cybercrime Cybercrime adalah masalah dalam dunia internet yang harus ditangani secara serius. Sebagai kejahatan, penanganan terhadap cybercrime dapat dianalogikan sama dengan dunia nyata, harus dengan hukum legal yang mengatur. Berikut ini ada beberapa Cara Penanganan Cybercrime : 1. Dengan Upaya non Hukum Adalah segala upaya yang lebih bersifat preventif dan persuasif terhadap para pelaku, korban dan semua pihak yang berpotensi terkait dengan kejahatan dunia maya. 2. Dengan Upaya Hukum (Cyberlaw) Adalah segala upaya yang bersifat mengikat, lebih banyak memberikan informasi mengenai hukuman dan jenis pelanggaran/ kejahatan dunia maya secara spesifik. Beberapa contoh yang dapat dilakukan terkait dengan cara pencegahan cyber crime adalah sebagai berikut: Untuk menanggulangi masalah Denial of Services (DoS), pada sistem dapat dilakukan dengan memasang firewall dengan Instrussion Detection System (IDS) dan Instrussion Prevention System (IPS) pada Router. Untuk menanggulangi masalah virus pada sistem dapat dilakukan dengan memasang anti virus dan anti spy ware dengan upgrading dan updating secara periodik. 10
Untuk menanggulangi pencurian password dilakukan proteksi security system terhadap password dan/ atau perubahan password secara berkala. 2.1.7 Perangkat Anti Cybercrime Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menangani Cybercrime adalah memperkuat aspek hukum dan aspek non hukum, sehingga meskipun tidak dapat direduksi sampai titik nol paling tidak terjadinya cybercrime dapat ditekan lebih rendah. 1.
Modernisasi Hukum Pidana Nasional Sejalan dengan perkembangan teknologi, cybercrime juga mengalami perubahan yang significant. Contoh: saat ini kita mengenal ratusan jenis virus dengan dampak tingkat kerusakan yang semakin rumit.
2.
Meningkatkan Sistem Pengamanan Jaringan Komputer Jaringan komputer merupakan gerbang penghubung antara satu sistem komputer ke sistem yang lain. Gerbang ini sangat rentan terhadap serangan, baik berupa denial of service attack atau virus.
3.
Meningkatkan pemahaman & keahlian Aparatur Penegak Hukum. Aparatur penegak hukum adalah sisi brainware yang memegang peran penting dalam penegakan cyberlaw. dengan kualitas tingkat pemahaman aparat yang baik terhadap cybercrime, diharapkan kejahatan dapat ditekan.
4.
Meningkatkan
kesadaran
warga
mengenai
masalah
cybercrime.
Warga negara merupakan konsumen terbesar dalam dunia maya. Warga negara memiliki potensi yang sama besar untuk menjadi pelaku cybercrime atau corban cybercrime. Maka dari itu, kesadaran dari warga negara sangat penting. 5.
Meningkatkan kerjasama antar negara dalam upaya penanganan cybercrime. Berbagai pertemuan atau konvensi antar beberapa negara yang membahas tentang cybercrime akan lebih mengenalkan kepada dunia tentang fenomena cybercrime terutama beberapa jenis baru.
2.2 CYBERLAW
11
2.2.1 Pengertian Cyberlaw Cyber Law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber Law sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law. Perkembangan Cyber Law di Indonesia sendiri belum bisa dikatakan maju. Hal ini diakibatkan oleh belum meratanya pengguna internet di seluruh Indonesia. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menggunakan telah internet untuk memfasilitasi seluruh aspek kehidupanmereka. Oleh karena itu, perkembangan hukum dunia maya di Amerika Serikat pun sudah sangat maju. 2.2.2 Aspek Hukum Terhadap Kejahatan Cyberlaw Dalam kaitannya dengan penentuan hokum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu : 1. Azas Subjective Territoriality Azas yang menekankan bahwa keberlakuan hokum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan dinegara lain 2. Azas Objective Territoriality Azas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi Negara yang bersangkutan 3. Azas Nasionality Azas yang menentukan bahwa Negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hokum berdasarkan kewarganegaraan pelaku 4. Azas Protective Principle Azas yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban 5. Azas Universality Azas ini menentukan bahwa setiap Negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan 6. Azas Protective Principle Azas yang menyatakan berlakunya hokum didasarkan atas keinginan Negara untuk melindungi kepentingan Negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya yang umumnya digunakan apabila korban adalah Negara atau pemerintah.
BAB III
12
PEMBAHASAN 3.1 Definisi Pembajakan Software Menurut BSA (Business Software Alliance), pembajakan piranti lunak adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas piranti lunak yang dilindungi undang-undang. Hal ini dapat dilakukan dengan penyalinan, pengunduhan, sharing, penjualan, atau penginstallan beberapa salinan ke komputer personal atau kerja. Secara sederhana, membuat atau mendownload salinan tidak resmi dari piranti lunak adalah tindakan melanggar hukum, tidak peduli berapa banyak salinan atau berapa orang yang terlibat. Membuat beberapa salinan untuk teman, menyewakan disk, mendistribusikan atau mendownload piranti lunak bajakan dari internet, maupun membeli satu program piranti lunak dan kemudian menginstalnya pada beberapa komputer, ini termasuk pembajakan.Tidak peduli apakah Anda melakukannya untuk menghasilkan uang atau tidak, jika perusahaan Anda tertangkap menyalin piranti lunak, Anda dapat dituntut secara perdata dan pidana. Denda perdata dapat mencapai Rp 500 juta per program piranti lunak yang dibajak.
3.2 Jenis – Jenis Pembajakan Software (PIRACY) Jenis-jenis Pembajakan Software yang Sering Dilakukan sebagai berikut : 1. Hardisk Loading Jenis pembajakan software yang tergolong pada Hardisk Loading adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh para penjual komputer yang tidak memiliki lisensi untuk komputer yang dijualnya, tetapi software-software tersebut dipasang (install) pada komputer yang dibeli oleh pelangganya sebagai “bonus”. Hal ini banyak terjadi pada perangkat komputer yang dijual secara terpisah dengan software (terutama untuk system operasinya). Pada umumnya ini dilakukan oleh para penjual komputer rakitan atau komputer “jangkrik” (Clone Computer).
2. Under Licensing
13
Jenis pembajakan software yang tergolong pada Under Licensing adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mendaftarkan lisensi untuk sejumlah tertentu, tetapi pada kenyataanya software tersebut dipasang (install) untuk jumlah yang berbeda dengan lisensi yang dimilikinya (bisanya dipasang lebih banyak dari jumlah lisensi yang dimiliki perusahaan tersebut. Misalnya, suatu perusahaan perminyakan dengan nama “PT. Perusahaan Perminyakan” membeli lisensi produk AutoCAD dari perusahaan Autodesk. Perusahan tersebut membeli lisensi produk AutoCAD untuk 25 unit komputer diperusahaannya yang mempergunakan software AutoCAD sebagai aplikasi yang digunakan untuk menangani kebutuhan pekerjaan pada bidang perminyakan. Pada kenyataanya, “PT. Perusahaan Perminyakan” tersebut memiliki lebih dari 25 unit komputer yang menggunakan software AutoCAD, misalnya ada 40 unit komputer. “PT. Perusahaan Perminyakan” tersebut telahymelakukan pelanggaran Hak Cipta (Pembajakan software) dengan kategori Under Licensing untuk 15 unit computer yang dugunakan, yaitu dengan menggunakan software AutoCAD tanpa lisensi yang asli dari AutoDesk. 3. Conterfeiting Jenis pembajakan software yang tergolong pada Conterfeiting adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pembuat software-software bajakan dengan cara memalsukan kemasan produk (Packaging) yang dibuat sedemikian rupa mirip sekali dengan produk aslinya. Seperti CD Installer, Manual Book, Dus (Packaging), dll. 4. Mischanneling Jenis pembajakan software yang tergolong pada Mischanneling adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh suatu institusi yan menjualnya produknya ke institusi lain dengan harga yang relatif lebih murah, dengan harapan institusi tersebut mendapatkan keuntungan lebih (revenue) dari hasil penjuala software tersebut. Sebagai contoh misalnya Kampus BSI, bekerjasama dengan pihak Microsoft Indonesia untuk membeli lisensi produk Microsoft (Misalnya : Microsoft Windows Server 2003 = 10 Lisensi, Microsoft Windows XP Profesional = 100 Lisensi dan Minrosoft Office 2003 Enterprise Editions = 100 Lisensi). Karena Kampus Bina Sarana Informatika merupakan salah satu instrukusi pendidikan (kampus), maka pihak Kampus Bina Sarana Informatika mendapatkan harga khusus dari Microsoft Indonesia untuk pembelian lisensi (Academic License) atau bisa disebut Microsoft Volume License (MVL). Katakanlah untuk pembelian lisensi produk Microsoft Windows XP Profesional, Kampus Bina Sarana Informatika hanya membayar sebesar $ 2 / Lisensi. Kemudian untuk mendapatkan untung, melalui koperasi mahaiswa atau koperasi karyawannya pihak Kampus BSI menjual ke suatu perusahan software Windows XP 14
Profesional berikut dengan lisensinya ke perusahan lain. Sebut saja perusahaan itu adalah “PT. Perusahan Lain”. Pihak Kampus BSI menjual software tersebut dengan harga $ 5 / Lisensi. Padahal secara resmi kalau pihak “PT. Perusahan Lain” untuk membeli satu lisensi produk software Microsoft Windows XP Profesional harus membayar $ 8 / Lisensi. 5. End user copying Jenis pembajakan software yang tergolong pada End user copying adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh sesorang atau institusi yang memiliki 1 (satu) buah lisensi suatu produk software, tetapi software tersebiut dipasang (install) pada sejumlah komputer. 6. Internet Jenis pembajakan software banyak dilakukan dengan menggunakan media internet untuk menjual atau menyebarluaskan produk yang tidak resmi (bajakan), seperti : software, lagu (musik), film (video), buku, dll dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (bisnis).
3.3 Perbedaan Antara Software Asli dan Bajakan Pada dasarnya semua sama karena terdapat master atau Installer yang digunakan, yang membedakan software Asli dan bajakan adalah lisensi yang digunakan. Biasanya pada setiap program atau Windows bisa dilihat di Menu About, disitu akan ada lisensi/serial number ataupun informasi mengenai lisensi pengguna aplikasi Windows atau Software yang digunakan. Disinilah peran hacker dan cracker berperan untuk menciptakan sebuah program (crack atau patch) agar software, windows, dan aplikasi lainnya bisa menjadi asli atau Original dan semua fungsi dari software atau sistem operasi bisa menjadi sama seperti versi asli (originalnya). Biasanya setiap antivirus akan mendeteksi program crack atau patch dan lainlain sebagai virus karena mungkin udah janjian sama yang buat softwarenya.pinter-pinter kalian aja milih patch atau crack yang bukan virus. Tanpa Hacker dan Cracker mungkin kalian tidak akan bisa mencicipi maupun mempelajari aplikasi-aplikasi seperti Microsoft Office, Windows, Adobe, Corel, dan berbagai software atau aplikasi lainnya. Jangan pernah percaya kalau ada artikel yg nulis bahwa software bajakan mengandung virus.Karena hampir seluruh antivirus sepertinya sudah direncakan untuk mendeteksi sebuah patch, keygen sebagai sebuah virus.
15
Menurut saya pribadi, teknologi dan ilmu pengetahuan itu seharusnya Open source agar bisa digunakan dan bermanfaat oleh orang banyak, dan bagi yang ingin mempelajari aplikasi tersebut.Kalaupun ingin menghargai aplikasi buatannya, mungkin pemerintah ataupun orang-orang kaya bisa mendonasikan hasil karya dari program yang mereka buat. Bagi kalian yang orang-orang kaya yang berpenghasilan diangka 3 juta keatas ada baiknya kalian membeli aplikasi atau software yang asli (original) yang harganya berkisar anatara $20 sampai $500 di situs resmi dari aplikasi atau toko resminya, namun bagi kalian yang berpenghasilan kurang atau pas-pasan itu terserah kalian.
3.4 Sebab terjadinya pembajakan software di Indonesia Tidak bisa kita pungkiri, hidup di era globalisasi dengan kehidupan yang serba modern serba digital kita tidak bisa lepas dari alat-alat teknologi yang serba modern, sebut saja komputer.Komputer di era yang serba modern ini memiliki peranan-peranan yang penting untuk membantu kegiatan kita sehari-hari dalam menyelasaikan tugas-tugas yang dibuat dengan menggunakan teknologi digital.Di negara kita Indonesia, banyak sekali pengguna komputer, seperti pelajar, pekerja kantoran, bahkan ibu-ibu rumah tangga pun tidak lepas dari komputer. Komputer
dalam
menjalankan
perananya,
membutuhkan
perangkat
software(perangkat lunak) agar dapat dijalankan oleh penggunanya, apa itu software? Pengertian Software komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui sofware atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Peranan software sangatlah penting bagi para pengguna komputer. Software di negara kita bervariasi, dari yang asli sampai yang palsu, dari yang bayar sampai yang gratis. Beraneka macam pilihan diberikan kepada pengguna komputer untuk bebas memilih mana yang ingin mereka butuhkan. Tetapi tidak bisa kita pungkiri pula bahwa apa yang asli itu biasanya identik dengan harga yang mahal, sedangkan yang palsu tentu kebalikan dari yang asli dari sisi harganya yang lebih murah. Tentunya kita bisa mengetahui bahwa yang palsu tentu ada unsur penjiplakan dari yang asli atau sering disebut pembajakan, apa itu pembajakan? Pembajakan menjadi hal yang sudah tidak tabu lagi bagi pengguna komputer di negeri kita ini, karena banyaknya permintaan software maka semakin banyak pula pembajakan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna komputer, walaupun ada juga pengguna komputer 16
yang menggunakan software yang asli. Banyaknya pengguna komputer yang didominasi oleh semua kalangan masyarakat di negara kita, menyebabkan komputer menjadi barang yang sudah tidak asing lagi di masyarakat kita. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan untuk menggunakan komputer banyak masyarakat kita membeli software bajakan, kenapa? karena harga software yang asli yang begitu mahal Untuk perbandingan, harga lisensi Windows 98 adalah 200 dolar AS, sedangkan software bajakan dapat kita beli hanya dengan harga Rp. 10.000 saja. Andaikata di sebuah kantor mempunyai 20 buah komputer yang menggunakan windows 98, maka biaya yang harus dikeluarkan sebesar 4000 dolar AS atau senilai hampir 40 juta rupiah. Itu hanya untuk sistem operasinya saja, belum termasuk program-program aplikasi lainnya. Itulah penyebab mengapa banyak masyarakat kita menggunakan software bajakan, disamping harganya yang jauh relatif murah, hasil dari produk bajakan pun akan berfungsi sebagaimana mestinya yang asli.Untuk memenuhi kebutuhan hidup saja susah, jika diharuskan membeli software yang sebegitu mahalnya, mungkin masyarakat di negara kita ini tidak akan maju dalam bidang teknologi khususnya komputer, yang memerlukan biaya yang sangat mahal untuk dapat membelinya. Mungkin jika negara kita ini sudah mapan, tingkat ekonomi di masyarakat sudah tinggi, tidak ada kemiskinan, penggunaan software yang asli bisa diharuskan untuk memenuhi kebutuhan penggunaan komputer tersebut, sehingga tidak ada lagi pembajakan-pembajakan di negara kita tercinta, dengan begitu kehidupan masyarakat kita ini menjadi semakin menghargai ciptaan-ciptaan orang dengan tidak membajaknya.
3.5 Dampak dari Pembajakan Software bagi Indonesia Dampak Negatif :
Nilai ekonomi kecil. Di Indonesia, angka pembajakan termasuk tinggi. Hal ini jelas merugikan para pengembang software dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga, industri perangkat lunak komputer kurang bergairah yang mengakibatkan turunnya pendapatan produsen.
Kreativitas terhambat. Karena tingginya angka pembajakan, mengakibatkan anak bangsa Indonesia enggan untuk terjun ke dalam bisnis pembuatan software. Sehingga, bangsa Indonesia tidak memiliki kompetensi dalam persaingan teknologi software dalam negeri apalagi kancah internasional.
17
Mudah menyebarnya berbagai kode-kode ‘jahat’ seperti virus, spyware, rook-kit, dll. Karena, paket program bajakan tidak terjamin keamanannya.
Sistem operasi crash. Karena program bajakan tidak menjamin sistem keamanan yang memadai sehingga bila komputer terinfeksi kode-kode perusak dari program bajakan akan memungkinkan rusaknya sistem operasi.
Dampak Positif :
Minimnya gap teknologi. Karena jarang rumah tangga di Indonesia yang dapat membeli lisensi sebuah software, maka dengan adanya software bajakan akan membantu pengguna rumahan dalam menggunakan komputer tanpa biaya yang mahal.
Membantu pekerjaan. Misalnya tugas sekolah, tugas kantor, buku acara yang memerlukan lisensi software pengolah kata. Software bajakan cukup membantu karena lisensi dari software-software ini sangatlah mahal bagi sebagian besar pengguna.
Membantu dunia pendidikan. Dalam proses pendidikan, terdapat berbagai macam file di internet yang dapat diunduh secara Cuma-Cuma yang berkaitan dengan pengetahuan. Software bajakan membantu karena untuk mendapatkan reader dari software-software tersebut, tidak memerlukan biiaya yang mahal sehingga seorang pelajar dapat mempelajari artikel-artikel tersebut dengan mudah.
Hiburan yang murah. Game-game bajakan sangat memberikan hiburan yang murah karena selain sangat atraktif, untuk mendapatkannya kita tidak memerlukan biaya yang mahal.
3.6 Upaya Pemerintah dalam Meminimalisir Pembajakan Software di Indonesia Upaya yang dilakukan pemerintah meliputi : a) Mengedukasi pengguna perangkat lunak atas keuntungan yang dapat diraih dengan menggunakan perangkat lunak asli. b) Memersuasi ritel agar menjual perangkat lunak asli c) Mengadakan sosialisasi pentingnya penggunaan software asli, BSA dan AutoDesk, mengadakan seminar ke sekolah dan kampus mengenai software-softwara yang ada.
juga
memaparkan
kerugian
jika
menggunakan
software palsu.
d) Melalui edukasi kepada konsumen maupun penjual software seperti dengan menggelar kampanye Global Fair Play yang serentak digelar di 46 negara termasuk Indonesia. Konsumen perlu mendapat pemahaman yang cukup untuk 18
mengetahui ciri-ciri software asli dan hanya membelinya dari reseller resmi. Sementara perlu kesadaran para penjual software untuk melindungi hak konsumen dengan hanya menjual software legal e) Pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk menyadarkan masyarakat dan dunia usaha agar menghargai hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual (HaKI).
3.7 Contoh Kasus Mengenai Pembajakan Software Jakarta – Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bersama BSA (Business Software Association) dan Kepolisian melaksanakan Penindakan Pelanggaran Hak Cipta atas Software di 2 tempat di Jakarta yaitu Mall Ambasador dan Ratu Plasa pada hari Kamis (5/4). Penindakan di Mall Ambasador dan Ratu Plaza dipimpin langsung oleh IR. Johno Supriyanto, M.Hum dan Salmon Pardede, SH., M.Si dan 11 orang PPNS HKI. Penindakan ini dilakukan dikarenakan adanya laporan dari BSA (Business Software Association) pada tanggal 10 Februari 2012 ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang mengetahui adanya CD Software Bajakan yang dijual bebas di Mall Ambasador dan Ratu Plaza di Jakarta. Dalam kegiatan ini berhasil di sita CD Software sebanyak 10.000 keping dari 2 tempat yang berbeda. CD software ini biasa di jual oleh para penjual yang ada di Mall Ambasador dan Ratu Plasa seharga Rp.50.000-Rp.60.000 sedangkan harga asli software ini bisa mencapai Rp.1.000.000 per softwarenya. Selain itu, Penggrebekan ini akan terus dilaksanakan secara rutin tetapi pelaksanaan untuk penindakan dibuat secara acak/random untuk wilayah di seluruh Indonesia. Salmon pardede, SH.,M.Si selaku Kepala Sub Direktorat Pengaduan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, mengatakan bahwa “Dalam penindakan ini para pelaku pembajakan CD Software ini dikenakan pasal 72 ayat 2 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak menutup kemungkinan dikenakan pasal 72 ayat 9 apabila dalam pemeriksaan tersangka diketahui bahwa tersangka juga sebagai pabrikan”. Dengan adanya penindakan ini diharapkan kepada para pemilik mall untuk memberikan arahan kepada penyewa counter untuk tidak menjual produk-produk software 19
bajakan karena produk bajakan ini tidak memberikan kontribusi kepada negara dibidang pajak disamping itu untuk menghindari kecaman dari United States Trade Representative (USTR) agar Indonesia tidak dicap sebagai negara pembajak.
BAB IV 20
PENUTUP
4.1 Kesimpulan Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Beberapa penyebab terjadinya pembajakan software di Indonesia yaitu mahalnya software legal, kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pengguna software, dan kurangnya sikap teladan dari pemerintah dan aparat hukum untuk menggunakan software yang legal pula. 2) Dampak dari pembajakan software bagi Indonesia yaitu tidak hanya merugikan perusahaan software lokal, tapi juga merugikan Negara. Perusahaan software rugi karena produk orisinilnya yang harganya jutaan rupiah harus bersaing dengan produk bajakan yang harganya hanya puluhan ribu rupiah. Negara juga dirugikan, karena software bajakan itu sudah pasti tidak bayar pajak. 3) Upaya Pemerintah dalam meminimalisasi pembajakan software di Indonesia yaitu pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani pelanggaran terkait HaKI ini lewat kelompok kerja yang diberi nama Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (Timnas HaKI), Pemerintah juga mengedukasi pengguna perangkat lunak atas keuntungan yang dapat diraih dengan menggunakan perangkat lunak asli dengan mengadakan sosialisasi pentingnya penggunaan software asli dan memaparkan kerugian jika menggunakan sotware palsu.
4.2 Saran 1) Saran kepada Pemerintah harus memberi contoh terlebih dahulu tentang penggunaan software legal sebelum menuntut masyarakat melakukan hal yang sama. Hal ini dapat menjadi dorongan tersendiri buat masyarakat dan meneladani pemimpinnya karena sudah melakukan hal yang benar. 2) Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional.1.
Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum 21
mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. 3) Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi.
DAFTAR PUSTAKA
22
/5.Modus.Operandi.Pembajakan.Software..Beserta.Hukumannya. http://agunkzscreamo.blogspot.com/2012/10/apa-perbedaan-antara-software-asli-dan.html. http://teknologi.kompasiana.com/internet/2009/10/29/pembajakan-software-dan-solusimengatasinya-19627.html. http://monokotil.wordpress.com/2009/11/17/dampak-pembajakan-software/.
23
