Proceeding ASPROPENDO ISSN: 978-979-602-8580-67-0
ARSITEKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN EKONOMI MEMASUKI MASYARAKAT EKONOMI ASIA Dr. Bambang Ismanto, M.Si -
[email protected] Dosen Pendidikan Ekonomi – UKSW Salatiga
Abstrak Makalah ini mengkaji tentang kurikulum Pendidikan Ekonomi (PE) pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam perspektif persiangan masyarakat ekonomi Asean. Berlakunya UU Pendidikan Tinggi (PT), Standar Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi (SNP PT) dan Kurikulum Tahun 2013, serta Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi pijakan dalam menganalisis substansi, prinsip dan struktur kurikulum Pendidikan Ekonomi. Kerangka kompetensi pendidikan abad 21 dalam pengembangan kurikulum Tahun 2013 berbasis pada kehidupan dan karir, pembelajaran dan inovasi dan aplikasi informasi, media dan teknologi dalam perwujudan lulusan yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif. Rancangan kurikulum Pendidikan Ekonomi mengatur capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Dalam era globalisisa, PT harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. SNP PT menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Arsitektur Kurikulum PE LPTK meliputi kompetensi lulusan, struktur mata kuliah dan administrasi pembelajaran. Kata kunci : Kurikulum , Arsitektur, Pendidikan Ekonomi, MEA 2015 Pendahuluan
Kurikulum menjadi bagian strategis dalam tata kelola (manajemen) Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sebagai perangkat rencana akademik, kurikulum menjadi acuan dalam pengaturan capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi LPTK yang bersangkutan. Berbagai aktivitas mahasiswa LPTK dikendalikan kurikulum untuk menyelesaikan kewajiban akademik yang dialokasikan pada agihan semester yang dilalukaknya. Setelah memasuki karier sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, para 1
lulusan LPTK akan
mengelola kurikulum baik sebagai perencana, pelaksana, dan
pengembang kurikulum. Kurikulum LPTK dinamik dengan perspektif kebutuhan lulusan dalam laju perkembangan lingkungan eksternal.
Perubahan (pengembangan) kurikulum sekolah,
globalisasi, dan dinamika tata kelola Perguruan Tinggi di Indonesia. Sekolah menjadi entitas kelembagaan bagi lulusan LPTK dalam pengembangan karier sebagai agen pembelajaran. Globalisasi dengan arus aplikasi teknologi informasi menjadi lingkungan dan konten serta fasilitas
pembelajaran
dan
pembentukan
karakter
dalam
hidup
ditengah-tengah
perkembangan masyarakat internasional. Penetapan UU Pendidikan, Standar Nasional PT dan KKNI mengarahkan pengembangan kompetensi lulusan LPTK. Terbentuknya hubungan antar masyarakat Internasional bukanlah suasana baru. Jauh sebelum pendidikan nasional tertata, hubungan antar bangsa telah berlangsung dalam kegiatan perdagangan, misi agama, komunitas sosial budaya dan aktivitas yang lainnya. Hubungan antar bangsa ini secara dinamik berpengaruh dalam pengelolaan sistem pendidikan dan sekolah di Indonesia. Terbukti berbagai pemikiran tentang filosofis, teknis-teknis pedagogik dan perkembangan Teknologi informasi bangsa lain menjadi referensi, acuan, dan fasilitas dalam tata kelola pendidikan di Indonesia. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, tantangan yang dihadapi oleh kita bersama adalah meningkatkan pemahaman publik di kalangan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah; tentang manfaat dan peluang yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan MEA 2015. Pembentukan MEA sebenarnya dapat memberikan peluang bagi Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal di kawasan ASEAN. Di lain pihak, Bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan nasional agar dapat bersaing dengan negara ASEAN lain (Bappenas :2014). Hal ini membawa implikasi peningkatan daya saing produk ekspor daerah ini hendaknya menjadi perhatian serius PT menyiapkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan SDM yang bermutu dan berdaya saing pada pasar bersama ASEAN (ASEAN Economic Community). Pendidikan akan menjadi situasi ini menjadi materi pembelajaran dan pengembangan kurikulum adanya pasar bersama regional tersebut maka tidak tertutup kemungkinan pasar lokal akan dibanjiri dengan produk impor dari negara tetangga yang berpotensi menciptakan defisit neraca perdagangan. Peningkatan daya saing produk ini diharapkan akan
2
meningkatkan nilai ekspor sehingga dapat mengimbangi masuknya barang impor dan bahkan dapat memberikan surplus dalam neraca perdagangan. Implikasi dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015, Program Studi Pendidikan Ekonomi (PE) perlu merespon dengan program-program yang relevan dengan kebutuhan SDM memasuki masyarakat yang semakin langsung (inherent) dalam kehidupan kita. MEA 2015 merupakan konvensi yang telah disepakatai Pemerintah Indonesia untu ditindaklanjuti untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Menurut UU 12 tahun 2012, Interaksi sosial dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangan Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah. Kurikulum nasional merupakan kebijakan Pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan / sekolah di Indonesia. Kurikulum tahun 2013 merupakan bentuk campur tangan (intervensi) Pemeirntah Indonesia dalam peningkatan mutu SDM melalui berbagai program / kegiatan sekolah yang diberlakukan sejak tahun 2013. Menurut Permendiknas No : 70 Tahun 2013, Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Perubahan kurikulum ini membawa implikasi perubahan kurikulum Progdi. PE LPTK sesuai dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian pembelajaran ekonomi di Sekolah baik SMP/MTs, SMA/MA dan SMK. Pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Menurut UU 12/2012, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Dalam rangka mewujudkan dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu menghasilkan karya Penelitian dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi menjadi acuan Progdi. PE LPTK menetapkan kriteria kompetensi lulusan dalam penyusunan kurikulum. 3
Paradigma Kurikulum LPTK – Pendidikan Ekonomi Kurikulum merupakan instrumen dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum juga menjadi wahana dalam falsafah hidup bangsa, oleh karana ke arah mana dan bagaimana pendidikan dalam mengembangkan SDM ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh bangsa tersebut sekarang. Nilai sosial, kebutuhan dan tuntutan masyarakat cenderung/selalu mengalami perubahan antara lain akibat dari kemajuan ilmu pengatahuan dan teknologi. Kurikulum harus dapat mengantisipasi perubahan tersebut, sebab pendidikan adalah cara yang dianggap paling strategis untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Sudjana (1993 : 37), perubahan struktural kurikulum menyangkut komponen: (a) Perubahan dalam tujuan; (b) Perubahan isi dan struktur. (c) Perubahan strategi kurikulum; (d) Perubahan sarana kurikulum. (e) Perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum. Dalam hal ini, Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengemukakan empat landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu: (1) filosofis; (2) psikologis; (3) sosial-budaya; dan (4) ilmu pengetahuan dan teknologi. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kuikulum. Sama halnya seperti dalam Filsafat Pendidikan, kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat, seperti : perenialisme, essensialisme, eksistesialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran – aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Pengembangan Kurikulum 2013
sebagai refleksi dalam menghadapi, Tantangan
internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%.
Di lingkungan
eksternal diperhadapkan dengan fenomena globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan 4
masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di World Trade Organization (WTO), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Community, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Peningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa (Konsideran UU 12/2012). berbagai program tridarma Perguruan Tinggi dillaksanakan dan dikembangkan berdasarkan asas : a. kebenaran ilmiah; b. penalaran; c. kejujuran; d. keadilan; e. manfaat; f. kebajikan; g.tanggung jawab; h. kebhinnekaan; dan i. keterjangkauan. Menurut PP 49/2014 tentang SNP PT,
proses pembelajaran Program Studi yang relevan sifat interaktif, holistik, integratif,
saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Perubahan-perubahan mendasar pendidikan tinggi yang berlangsung di abad XXI, akan meletakkan kedudukan pendidikan tinggi sebagai: (i) lembaga pembelajaran dan sumber pengetahuan, (ii) pelaku, sarana dan wahana interaksi antara pendidikan tinggi dengan perubahan pasaran kerja, (iii) lembaga pendidikan tinggi sebagai tempat pengembangan budaya dan pembelajaran terbuka untuk masyarakat, dan (iv) pelaku, sarana dan wahana kerjasama internasional.(Dirjen Dikti 2008:6). Kurikulum Program Studi Pendidikan Ekonomi harus mampu mendinamiskan para siswa dan lulusannya agar mampu mengakselerasikan kehidupannya dengan perubahan lingkungan masyarakat internasional. Aplikasi teknologi informasi menjadi fasilitas dalam pemecahan masalah, peningkatan mutu dan pengembangan diri kehidupannya sejak menjadi mahasiswa hingga tumbuh sebagai guru yang bermutu dan berdaya saing.
5
Kehidupan di abad XXI menghendaki dilakukannya perubahan pendidikan tinggi yang bersifat mendasar. Bentuk perubahan-perubahan tersebut adalah: (i) perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global), (ii) perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis (utamanya dalam pendidikan dan praktek berkewarganegaraan), dan (iii) perubahan dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan. UNESCO (1998) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan empat perubahan besar di pendidikan tinggi tersebut, dipakai dua basis landasan, berupa : Empat pilar pendidikan: (i) learning to know, (ii) learning to do yang bermakna pada penguasaan kompetensi dari pada penguasaan ketrampilan menurut klasifikasi ISCE (International Standard Classification of Education) dan ISCO (International Standard Classification of Occupation), dematerialisasi pekerjaan dan kemampuan berperan untuk menanggapi bangkitnya sektor layanan jasa, dan bekerja di kegiatan ekonomi informal, (iii) learning to live together (with others), dan (iv) learning to be, serta; belajar sepanjang hayat (learning throughout life). Perubahan-perubahan mendasar pendidikan tinggi yang berlangsung di abad XXI, akan meletakkan kedudukan pendidikan tinggi sebagai: (i) lembaga pembelajaran dan sumber pengetahuan, (ii) pelaku, sarana dan wahana interaksi antara pendidikan tinggi dengan perubahan pasaran kerja, (iii) lembaga pendidikan tinggi sebagai tempat pengembangan budaya dan pembelajaran terbuka untuk masyarakat, dan (iv) pelaku, sarana dan wahana kerjasama internasional.(Dirjen Dikti 2008:6) Berdasarkan “21st Century Partnership Learning Framework”, terdapat beberapa kompetensi dan/atau keahlian yang harus dimiliki oleh SDM abad XXI, yaitu: (BSNP:2010) a. Kemampaun berpikir kritis dan pemecahan masalah (Critical-Thinking and Problem-Solving Skills)– mampu berfikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah; b. Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (Communication andBCollaboration Skills) mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak; c. Kemampaun berpikir kritis dan pemecahan masalah (Critical-Thinking and Problem-Solving Skills)– mampu berfikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah; d. Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (Communication and Collaboration Skills) mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak; e. Kemampuan mencipta dan membaharui (Creativity and Innovation Skills) – mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif; f. Literasi teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communications Technology Literacy) – mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari; g. Kemampuan belajar kontekstual (Contextual Learning Skills) – mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi; 6
h. Kemampuan informasi dan literasi media (Information and Media Literacy Skills) – mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut: (a). Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. (b). Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. (c).Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. (d). Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (experimentalism and social reconstructivism). Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (standard-based education), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (competency-based curriculum). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaan yang dilakukan guru (taught curriculum) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik (learned-curriculum) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum. 7
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. Menurut Permendikbud 73 Tahun 2013, dalam menjamin mutu KKNI bidang pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal mengevaluasi kesesuaian perangkat KKNI bidang pendidikan tinggi mencakup peraturan, diskriptor, panduan, mekanisme sosialisasi, dokumen standar implementasi dan aspek pendukung lainya, dan melakukan penyesuaian, pengubahan atau pengembangan. Arsitektur Kurikulum Pendidikan Ekonomi
Kurikulum sebagai Pengalaman Belajar. Dalam hal ini kurikulum merupakan serangkaian pengalaman belajar. Hal ini senada dengan pendapatnya Romie dalam Hamalik (2001). Model pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan fokus
isi/substansi
kurikulum. Dalam hubungan ini dikenal beberapa pendekatan yaitu: (1) Subject academic curriculum, yang berfokus pada bahan ajaran yang berasal dari disiplin ilmu; (2) Humanistic curriculum, yang menekankan keutuhan pribadi, serta kurikulum didasarkan atas minat dan kebutuhan siswa; (3)Technological/competence based curriculum, menekankan penguasaan kompetensi, dan dalam proses pembelajaran/diklat dibantu dengan alat-alat teknologis; dan (4)Social reconstruction curriculum, yang berfokus pada masalah sosial dan dalam pembelajarannya menekankan belajar kelompok (Samsudi : 2010). Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengetengahkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi ke dalam dua kelompok : (1) prinsip– prinsip umum : relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas; (2) prinsip-prinsip khusus : prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Pengembangan kurikulum adalah proses inovatif utama bagi lembaga pendidikan dan bila diterapkan untuk membina kualitas kegiatan 8
di
kalangan mahasiswa. Tahapan yang perlu dilakukan mel;iputi : (Primrose :2013:2)
(1) identifikasi kebutuhan; (2) Rancangan program studi; (3)
Pengiriman dari program pembelajaran; dan (4) Evaluasi hasil dalam kaitannya dengan tujuan awal. Peran guru dan pengelola kurikulum tidak alami dan statis. Guru harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bidang isi dan metode untuk mengkomunikasikan pengetahuan kepada siswa. Kepala Sekolah sebagai penanggungjawb kurikulum
wajib
memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pragmatik desain kurikuler dan praktek instruksional, tetapi juga pemahaman global pendidikan sebagai perusahaan sosial. Sedangkan peran guru dan kurikulum pemimpin saling melengkapi, peran dan kompetensi terkait tidak sama. Hal ini sesuai dengan pemikiran Handler (2010), yang menyatakan : The role of teacher and that of curriculum leader are not naturally equivalent. Teachers must have comprehensive understanding of their content areas and methods for communicating knowledge to students. A curriculum leader is a person who has not only a comprehensive understanding of the pragmatics of curricular design and instructional practice, but also a global understanding of education as a societal enterprise. While the role of teacher and that of curriculum leader are complementary, the roles and associated competencies are not the same. (p3) Rancangan kurikulum berbasis masyarakat internasional, perlu dibangun pada pondasi multikultural. Hal ini tercermin perspektif dan menguraikan dalam interpretasi yang diberikan oleh strategi internasionalisasi. Implikasi penyusunan kurikulum meliputi pengembangan kurikulum, strategi pengajaran dan proses penilaian dan mengarah ke pemahaman tentang persimpangan dari perspektif lokal, nasional dan global dan kontras nilai sistem. Kurikulum universitas dapat memberikan kontribusi lingkungan dan etos kerja dalam lintas-budaya dan perspektif. Pengembangan kompetensi pedagogik dipengaruhi oleh fondasi teoritis dan konseptual asumsi yang relevan dengan regulasi PT. Pemikiran sesuai pernyataan (Welikala, 2011) “Internationalisation of curriculum encompasses curriculum development, teaching strategies and assessment processes and leads to an understanding of the intersections of local, national and global perspectives and contrasting value systems. The university curriculum can contribute an environment and ethos where cross-cultural capabilities and global perspectives are valued and respected and its graduates are thus equipped to live and work in the global arena” (p15). Pedagogic practices of this kind are influenced by a theoretical and conceptual underpinning of assumptions and prejudices held about the ‘others’ rather than by the pedagogic requirements of a diverse learning context. To recognise that diverse learning context, practitioners need to be reflexive and be able to critically question their own teaching and learning orientations as well 9
as the cultural orientations that shape their teaching to make sense of their practices. (p17) Dalam arsitektur pengembangan kurikulum pendidikan dalam kemartabatan bangsa Indonesia, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (Ismanto:2014) : 1. Pendidikan sebagai hak dasar setiap WNI tanpa diskriminasi 2. Pendidikan mendapatkan perlindungan hukum melalui UU, Peraturan dalam implementasi program pendidikan 3. Pendidikan mendapatkan dukungan SDM (pendidik dan tenaga kependidikan), sarana prasarana, pembiayaan, penjaminan mutud peningkatan mutu kehidupan SDM 4. Dinamika pendidikan global dalam abad 21 Pembelajaran inovatif dan bermartabat
Pendidikan ekonomi merupakan salah satu Progdi. LPTK yang meluluskan sarjana pendidikan sebagai guru bidang studi / mata pelajaran ekonomi. Dari berbagai pemikiran di atas, dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Ekonomi perlu memperhatikan : 1. Filosofis Pendidikan Nasional yaitu Pancasila dan UUD 1945 2. Kompetensi Guru Profesional 3. Kurikukulum Tahun 2013 4. Konsepsi tugas dan fungsi PT dan 5. Standar Nasional Pendidikan PT 6. Globalisasi – MEA Tahun 2015 Kurikulum merupakan refleksi yang dinyatakan dalam rencana akademik dalam mempersiapkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing serta memiliki moral kebangsaan Indonesia. Pengembangan kurikulum Pendidikan Ekonomi dikembangkan meliputi : dasar folosofis bangsa Indonesia, pemenuhan kompetensi guru profesional, dan memperhatikan perkembangan lingkungan internal dan eksternal (MEA 2015).
Dari pemikiran ini dapat
disajikan kerangka arsitektur kurikulum pendidikan dalam kemartabatan bangsa Indonesia.
Eksternal - Global Efektivitas Efisiensi 10
Eficiacy
Kurikulum : PE - SKL - Isi - Proses - Penilaian
Kurikulum Sekolah Tahun 2013 Landasan Pancasila dan UUD 1945
Kompetensi Guru Ekonomi
Penutup Kurikulum merupakan titik tolak Progdi. Pendidikan Ekonomi akan menuju kemana dalam perspektif penyiapan guru ekonomi yang profesional. Penguasan konsep diri ekonomi dalam penataan sumber daya yang efeltif, efisien dan eficiacy dalam perspektif lingkungan MEA 2015-Global, Kurikulum sekolah 2013 dan pengembangan kompetensi pribadi, sosial, pedagogik dan profesional menjadi cakupan dalam menetapkan indikator pencapaian SKL, isi, proses dan penilaian. Pendidikan ekonomi bukan ekonomi pendidikan. Kedua bisa aling mengisi dan mendinamiskan dalam pembahasan dan pengembangan konten dan PBM pada kurikulum Progdi. PE – LPTK. Keduanya perlu mendapat pembahasan secara lebih mendalam mengingat kontribusi pendidikan dalam ekonomi nasional dan pembangunan bangsa semakin nyata.
Daftar Pustaka Asfari Rifai, Soekirno, Soedarminto Materi Pokok Pengembangan Kurikulum dan Bahan Belajar I; 1-9 PMAK8160/3 SKS, Jakarta, Universitas Terbuka, 1999, Cet. 3, H. 3. Bappenas, 2014, Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2014 Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008 Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi, (Sebuah alternatif penyusunan kurikulum) Sub Direktorat KPS, (Kurikulum dan Program Studi), Jakarta 11
Gibson, Lynn Kelting, 2013, - Analysis of 100 Years of Curriculum Designs International Journal of Instruction January 2013 Vol.6, No.1 e-ISSN: 1308-1470 www.e-iji.net pISSN: 1694-609X,
[email protected] Handler, Beth 2010, Teacher as Curriculum Leader: A Consideration of the Appropriateness of that Role Assignment to Classroom-Based Practitioners, International Journal of Teacher Leadership Volume 3, Number 3, Winter 2010 http://www.csupomona.edu/ijtl ISSN: 1934-9726 Ismanto, Bambang, 2014, Membangun Kurikulum Pendidikan Dalam Kemartabatan Bangsa Indonesia, Disajikan Dalam Seminar Nasional Pendidikan Untuk Perubahan Masyarakat Bermartabat, Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu, 27 Septmeber 2014 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Bidang Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Primrose, K. & Alexander, C. R. (2013) Curriculum development and implementation: factors contributing towards curriculum development in Zimbabwe higher education system. European Social Sciences Research Journal, 1(1), 55-65.
Samsudi, tt, Model Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Samsudi Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Berbasis Dukungan Stakeholders pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Universitas Negeri Semarang , etalase.unnes.ac.id/files/81c1ce20554306de6fccaf3f541525aa.pdf, Diunduh 10 Oktober 2014 Sudjana, Nana. 1989. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah Kejuruan. Bandung: PT SInar Baru. Sutadji , Eddy Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermakna Melalui Lesson Study: Solusi Tepat Implementasi Kurikulum 2013 Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran, diunduh 22 September 2014 Thushari Welikala, 2011, Rethinking International Higher Education Curriculum: Mapping the research landscape, A position paper commissioned and published by Universitas 21, leading global network of research universities for the 21st century May 2011 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
12
