57
7. KESIMPULAN DAN SARAN
7.1. Kesimpulan
a.
Karakterisitik yang melekat pada UKM agroindustri di Kabupaten Bogor yaitu, masih melakukan manajemen tradisional, melakukan sistem administrasi dengan pencatatan sederhana, pasar untuk penjualan lokal dan regional, menggunakan bahan baku lokal tapi umumnya regional, melaksanakan sistem produksi kontinyu, mempunyai kepedulian yang meningkat akan kualitas, sumber permodalan berasal dari sendiri atau keluarga, menggunakan teknologi dan peralatan sederhana dan dan memiliki kemampuan inovasi yang cukup baik.
b.
Berdasarkan analisis internal eksternal, posisi UKM agroindusti di Kabupaten Bogor berkaitan dengan strategi pengembangan terletak pada koordinat (0,21; 0,13) dan menempati kuadran I cross impact matrix. Posisi tersebut mengindikasikan bahwa dalam pengembangan kebijakan UKM agroindustri dapat menggunakan strategi yang bersifat agresif. Agresif dalam artian UKM perlu memberdayakan dirinya dan diberdayakan melalui penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan UKM dan pembinaan serta pengembangan UKM serta kemitraan usaha
c.
Strategi yang tepat untuk pengembangan UKM agroindustri di Kabupaten Bogor adalah memberikan perhatian yang lebih besar pada proses formulasi kebijakan. Strategi ini dimaksudkan agar berbagai kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor yang dihasilkan baik yang ditujukan khusus kepada usaha kecil baik langsung dan atau tidak langsung berpengaruh terhadap usaha kecil kiranya dapat lebih memihak kepada kepentingan usaha kecil atau minimal tidak menghambat pengembangan usaha kecil di wilayah ini serta harus mampu menjawab kebutuhan atau mengakomodir kebutuhan stakeholder
lain
yang
berhubungan
agroindustri di Kabupaten Bogor.
dengan
pengembangan
UKM
58
7.2. Saran
Dalam rangka melaksanakan strategi yang dihasilkan, beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu : a.
Melakukan
studi
yang
mendalam
mengenai
faktor-faktor
yang
mempengaruhi dinamika UKM di Kabupaten Bogor yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk perumusan kebijakan pemerintah daerah yang lebih tepat serta sesuai dengan kebutuhan UKM. b.
Memperkuat gerakan advokasi atau pembelaan untuk mengangkat persoalan yang dihadapi usaha kecil agar menjadi agenda dalam penyusunan kebijakan. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan peluang agar kepentingan usaha kecil mendapat perhatian yang seimbang dengan kepentingan lain dalam berbagai kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor.
c.
Dalam rangka menghadapi pasar bebas, di kawasan ini perlu dikembangkan pula unit-unit pelayanan pengembangan Business Development Center (BDC) dan Business Development Services (BDS) yang menjangkau pelaku usaha kecil sampai ke tingkat kecamatan.
59
DAFTAR PUSTAKA Asian Development Bank. 2000. Poverty Assessment of Indonesia. ADB. Jakarta. Austin, J. E. 1992. Agroindustrial Project Analysis: Critical Design Factors. The John Hopkins University Press. Baltimore-London. Azrin, M. 2004. Dampak Ekonomi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Sektor perdagangan terhadap Perekonomian Kota Bogor. Tesis tidak dipublikasikan. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB). Bogor. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2004. Pengukuran dan Analisa Ekonomi Kinerja Penyerapan Tenaga kerja, Nilai Tambah dan Ekspor Usaha Kecil Menengah serta peranannya terhadap tenaga kerja nasional dan Produk Domestik Bruto (menurut harga konstan dan harga berlaku). Kementrian Koperasi dan Usaha kecil menenga. Jakarta. Bantacut, T. Sutrisno, Rawi. D. F .A. 2001. Pengembangan Ekonomi Berbasis Usaha Kecil dan Menengah dalam Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi Lokal. Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota Bussiness Inovation Center of Indonesia, Jakarta. Berger, S and Piore, M. J. 1980. Dualism and Discontinuity in Industrial Society. Cambridge University Press, Cambridge. Berry, A; Rodriguez, E. and Sandee, H. 2000, Small Industry Dynamics in Indonesia: A Review of Primary and Secondary Data, Bulletin of Indonesian Economic Studies. Biggs, D and Oppenhegim, W. 1986. "What Drives the Size Distribution of Firms in Developing Countries: EEPA Discussion Paper No. 6, HIID, Harvard University. Brojonegoro, B. P. S. 1992. Analytical Hierarchical Process. PAU Studi Ekonomi UI, Jakarta. Chotim, E.E. dan Sari, Y.I. 1999. "Krisis: Peluang Bagi Usaha Kecil1 Jurnal Analisis Sosial. Vol. 4 No. 1: hal. 1-26 Darwis, A. A. 1983. Pengembangan Agroindustri di Indonesia. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
60
[Deperindag] Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 2002. Rencana Induk Pengembangan Industri kecil Menengah 2002-2004. Buku I: Kebijakan dan Strategi Umum Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Jakarta. Fewidarto, P. 1991. Proses Hirarki Analitik. Jurusan Teknologi Industri. Fakultas Teknologi Pertanian. IPB, Bogor. Grizell, S. 1988. Promoting Small Scale Manufacturing in Indonesia. Development Studies Project II. Development Sutudies Project Research, Jakarta. Han, S., Y,. Dan T. J. Kim. 1989. Can expert system help with planning. Simposium Proses Pengambilan Keputusan Secara Komprehensif. PAU FE UI dan STEKPI, Jakarta. Hardjomidjojo, H. 2004. Strategi Pengembangan Usaha Kecil menengah di Indonesia. Departemen Teknologi Industri Pertanian. Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Bogor Hermanto, Z. 2001. Karakteristik dan Pertumbuhan Industri kecil dan Rumah Tangga. Studi Kasus Pada Industri Kulit dan Produk Kulit di bali dan D. I. Yogyakarta. LIPI. Jakarta. Harris, M. 2002. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi: Karakteristik, Kendala dan Alternatif Solusinya. Disampaikan pada Lokakarya nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sinergitas Pengembangan Kawasan 4 November 2002. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal BAPPENAS. Jakarta. Hicks, P. A. 2000. Financing Rural-Based Small Scale Industries. Asian Produvtivity Organization Report. Tokyo. Hillebrand, W. 1999.Overview on Public Business Development Service for SMEs in Indonesia. Makalah. Seminar Bank Pembangunan Asia/bank Dunia/ILO/Bappenas tentang Pengembangan UKM di Indonesia (8-9 Des 1999). Jakarta. Hisrich, R.D. dan M.P. Peters. 1992. Entrepreneurship Starting. Developing, and managing. Mass-Lexington Books. Lexington. Hoselitz, B.F. 1959. "Small Industry in Underdeveloped Countries", Journal of Economic History, 19 (4). Hu, M. W. and Chi, S. 1996. The Market Shares of Small and medium Scale Enterprises in Taiwan Manufacturing. Asian Economic Journal.
61
Hubeis, M. 1997. Menuju Industri Kecil Profesional di Era Globalisasi Melalui Pemberdayaan Manajemen Industri. Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian(IPB). Bogor. Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2003), Pengembangan usaha Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Jakarta. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
2001. Dinamika Usaha Kecil. LIPI
Liedholm, H. dan Mead, D. 1988. Small Scale Enterprises. Economic Impact. Vol. 63. Liedholm, C. 1993. Small and Micro-enterprises Dynamic and the Revolving Role of Finance. Dalam Helmsing, A.H.J. dan Kolstee, T. ed. Small Enterprises and Changing Policies Structural Adjustment, Financial Policies and Assistance Prorammes in Africa. Exeter Press. Exeter. Mead, D.C. dan Liedholm, C. 1998. "The Dynamics of Micro and Small Enterprises in Developing Countries". World Development. Vol. 26 No.1. Meredith, G.G. et al. 1996. Kewirausahaan Teori dan Praktek. Jakarta. PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. Marimin. 2001. Teori dan aplikasi sistem pakar dalam teknologi manajerial. Jurusan Teknologi Industri pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Parson, W. 1995. Public Policy. An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. Aldershot Edward Elgar Publishing United Kingdom. London. Polman, W. 2000. Policies and Institutional Infrastructure in The Promotion of Rural-Based Small Scale Industries. Asian Produvtivity Organization. Tokyo. Poot. et. al. 1990. Industrialization and Trade in Indonesia. Gadjahmada University Press. Yogyakarta. Rangkuti. R. R. 2002. Analisis SWOT membedah Kasus Bisnis. Pustaka Binaman Presindo. Jakarta.
62
Rasyid, M. 1997. Kebijakan Kredit Perbankan Terhadap Usaha Kecil, menengah dan Koperasi. Informasi Kredit Usaha Kecil. Seri Manajemen Bank. LPPM. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. Rietveld. P. 1989. Rural Small Scale Industry in Developing Countries. Indonesia Experiences, Small and medium Size Enterproses and Regional Development. Routlidge. London. Rimadini, E. 1998. Analisis Pengambilan keputusan Strategi Marketing Mix Melalui Pendekatan Proses Hiraki Analitik (PHA) pada Perusahaan Rokok PT. BAT Indonesia, Tbk. Skripsi. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor. Romijn, H. 1999. "Small Enterprise Development in Developing Countries: Innovation or Acquisition of Technological Capability". Paper for the EADI Workshop on the Importance of Innovation for Small Enterprise Development in the Third World. Eindhoven: September 18-19 Ruky, S. 1999. Proposal Penelitian Disertasi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Saaty. T. L. 1993. Pengambilan keputusan bagi para pemimpin : proses hirarki analitik untuk pengambilan keputusan dalam situasi yang komplek. Terjemahan. PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. Sadoko, I. 1995. Pengembangan Usaha Kecil: Pemihakan Setengah Hati. Akatiga Bandung. Sarana, J. 2001. Karakteristik dan Pertumbuhan Industri Kecil dan Rumah Tangga. Studi Kasus Pada Industri Kayu dan Produk Kayu di Bali dan D. I. Yogyakarta. LIPI. Jakarta. Sartika, P. T. dan Soedjono, A. R. 2002. Ekonomi Skala Kecil Menengah dan Koperasi. Ghalia Indonesia. Jakarta. Sengenberger, W. 1990. The Re-emergence of Small Enterprises: Industrial Restructuring in Industrial Countries. International Institute for labour Studies. Geneva. Sjaifudian. H, Haryadi. D, Maspiyati. 1995. Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil. Yayasan Akatiga. Bandung. Sofyar. C. F,. 2004. Pengembangan Kebijakan Usaha kecil yang berbasis produksi bersih. Desertasi tidak dipublikasikan. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB). Bogor.
63
Stemhoff, D. dan Burgess, J.F. 1989. Small Business Management Fundamentals. Mc Graw Hill Book. Singapore. Suhardi, T. 1992. Kemitraan dan Keterkaitan antara Usaha besar dan Usaha kecil dalam Industri Pengolahan. Direktorat Jendral Industri kecil. Departemen Perindustrian. Jakarta. Sujono, R.A. 1995. "Studi Kasus Industri Kecil Garmen di Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat". Dalam Adi, W. ed. Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil di Pedesaan Kasus Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat. PEP-LIPI. Jakarta. Tambunan, T. 1999. Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia, PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta. Tambunan, M. dan Ubaidillah. 2004. Memposisikan usaha Kecil Menegah dalam Persaingan pasar global: membangun Kekuatan Usaha sebagai Work Horse. Infokop. Jakarta. The Asia Foundation 1999. Small and Medium Enterprises Development. Jakarta. The Asia Foundation 2000. Small and Medium Enterprises Development. Jakarta. Thee, K.W. 1996. "Mengembangkan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah di Era Perdagangan Bebas". Jurnal Analisis Sosial. Jakarta. Thee, K. W. 2001. Peranan dan Perkembangan Usaha-usaha Rumah Tangga, Kecil dan Menengah dalam Ekonomi Indonesia. PEP LIPI. Jakarta. Thoha, M. 2000. "Pengembangan Ekonomi Kerakyatan: Kekuatan Kelemahan, Tantangan, dan Peluang". Dalam Indonesia Menacak Abad 21: Kajian Ekonomi Politik. Kedeputian IPSK-LIPI. Jakarta. Thoha, M. 2001. Perkembangan Industri kecil dan Rumah Tangga di Bali dan D. I. Yogyakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta. Tolentino, L. A. 2000. Indicators for Monitoring and Evaluating Productivity of Rural-Based Small Industries. Asian Produvtivity Organization. Tokyo. Diermen, P. V. 1999. Small Business in Indonesia, Assesment of technical Assitance Support Program to promote Small and medium enterprises. Asian Development Bank, Jakarta. White, B. 1989. Agroindustri di Jawa barat: Konsep Permasalahan dan Kerangka Analitis di dalam Lokakarya Penelitian Agroindustri. 10-12 Agustus 1989. Bogor.
64
ATURAN PERUNDANGAN
[Kementrian KUKM] Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Undang-Undang RI nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Jakarta: MenkopUKM. [Kementrian KUKM] Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Jakarta: MenkopUKM. [Kementrian KUKM] Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan. Jakarta: MenkopUKM. [Kementrian KUKM] Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Jakarta: MenkopUKM. [Kementrian KUKM] Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta: MenkopUKM. [Kementrian KUKM] Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang terbuka Untuk Usaha menengah Atau besar Dengan Syarat Kemitraan. Jakarta: MenkopUKM. [Kementrian KUKM] Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah. Jakarta: MenkopUKM. [Depdagri] Departemen Dalam Negeri. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Depdagri. [Depdagri] Departemen Dalam Negeri. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Depdagri. [Depdagri] Departemen Dalam Negeri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Depdagri.
65
[Pemda] Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Bogor: Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. [Pemda] Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Bogor. Bogor: Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. [Pemda] Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Industri dan Perdagangan. Bogor: Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. [Pemda] Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri. Bogor: Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. [Pemda] Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan. Bogor: Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
