BUPATI KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR
4A
TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN REGISTRASI DAN VERIFIKASI KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Menimbang
a-
bahwa salah satrr upaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, khususnya dalam hal kualitas pelayanan kesehatan adalah melalui pelaksanaan program jaminan kesehatan semesta, hal marra seluruh penduduk di Kabupaten Kepulauan
Sangihe wajib diregistrasi dan diverifikasi sebagai peserta jaminan kesehatan nasional;
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3, pasal 6 dan pasal 1O Peraturan Presiden Nomor L2 Tahun 2OL3 dan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2Al3 dimana seluruh penduduk wqiib diregistrasi sebagai peserta j aminan kesehatan nasional;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang
Pedornan Pelaksanaan Registrasi dan Verifikasi Kepesertaan Jaminan Kesehataa Nasional di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
+
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi lJtara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO2 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA7 tentang Pembentukan Kabupaten Kepularran Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a69ll;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA+ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daeralr. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8afl
;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4
tentang Perimbangan Keuangan arrtara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a+381;
4.
Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaSQ;
u
3
5.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63);
7.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OA9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5A7\;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll Pembentukan
Peraturan
tentang Perundang-undangan
(Lernbaran Negara Reprrblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl;
2O1l tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 116, Tambahan
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52561; 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran
11. Peraturan Pemerintah Nomor
Negara Republik Indonesia Nomor a737);
47 Tahun 2AO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
12. Peraturan Pemerintah Nomor
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nornor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7al);
v.
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2A10 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor llg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturart Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 18, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5197);
96 Tahun 2Ol2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Fublik (Lembaran Negara Republik
15. Peraturan Pemerintah Nomot
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Kesehatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101
Indonesia Nomor 5372l; 17.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OA7 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18.
Peraturan Presiden Nomor t2 Tahun 2AL3 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot3 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Jarr,inan K€sehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
19.
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o14Nomor 81);
+
2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 20A6
tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratrran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OOT tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OOO tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2otl tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahrm 2013 tentang Pedoman Pen;rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol4 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 690); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2OL2 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
24.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 1392);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7l Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada
Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia ?ahun 2013 Nomor14o0); 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 589);
+
27 . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Kepularran Sangihe {Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2OOB Nomor 15); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2OA8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe {Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2OO8 Nomor 16);
2g.Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian T\rgas Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna (Berita Daerah Kabupaten Kepularran Sangihe Talrun 2OOB Nomor 42). MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REGISTRASI DAN VERIFIKASI KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan trrusal Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan T\-rgas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelen ggara Pemerintahan Daerah; 4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
v
7
5.
Pemerintatr Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Uadang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar irrran atam iurannya dibayar oleh pemerintah; 7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selaqiutnya disingkat BPJS Kesehatan adatah badan hukum yang dibentuk untuk program Jaminan Kesehatan; menyelen 8. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan; 9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekeda paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran; 1O. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain; 1 1. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan; 12. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif mau.pun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat; 13. Sistem Rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggarafir pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungiawab pelayanan kesehatan sec€rra timbal balik, baik vertikal maupun horizontal; 14. Registrasi Kepesertaan adalah proses manajemen pemilahan, pendaftaran peserta ja:ninan kesehatan secara berjenjang dari tingkat Kampung/Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan; 15. Verifikasi adalah kegiatal menguji kebenaran administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan yang dilakukan oleh tim koordinasi jaminan kesehatan secara berjenj ang; 16. Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan adalah tim yang melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin daerah yang diangkat dan diteta"pkan oleh Keputusan Bupati dan dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Kampung/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
+
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Maksud Peraturan Bupati ini adalah terbentuknya suatu tata cara atau pedoman guna mengatur pelaksanaan registrasi, verifikasi, perubahan dan pemutahiran data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional baik yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta dana masyarakat yang mendaftar sebagai peserta mandiri. Pasal 3
T\rjuan penetapan pedoman ini adalah : 1. Pedoman bagr tim koordinasi jaminan kesehatan untuk melakukan manqj emen kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional ; 2. Panduan bagr masyarakat dalam melaksanakan proses pendaftaran sebagai peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. BAB III TATA CARA REGISTRASI, VERIFIKASI, PERUBAHAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SERTA PEMBIAYAAN Pasal 4
Tata cara Registrasi, Verifikasi, dan Perubahan serta Pemutakhiran data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5
Pelaksanaan manajemen registrasi, verifikasi, perubahan dan pemutakhiran data kepesertaan jaminan kesehatan dilaksanakan secara periodik oleh tim koordinasi jaminan kesehatan secara berjenjang dan terpadu dimulai dari tingkat Kampung atau Kelurahan, Kecamatan, hingga tingkat Kabupaten.
*-
9
Pasal 6
Pelaksana.an registrasi, verifi.kasi, perubahan dan pemutakhiran. data sebagaimana dimaksud pasal 5, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe atau sumber-sumber lain yang satr. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Peraturan Brrpati ini berlakrr sejak tanggal diundang!
Ditetapkan di Tahuna pada tanggal {"q AArotus
2014
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
'+^
US ROMPAS MAKAGANSA
Diundangkan di Tahuna pada tanggal t:p Aguotrrs 261.1 SEKRETARI S DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2OL4 NOMOR 4P
(
10
LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL TENTANG
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE *z TAHUN 2014
t4. Agustus
281{
PEDOMAN PELAKSANAAN REGISTRASI DAN VEzuFIKASI KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
TATA CARA REGISTRASI DAN VERIFIKASI KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL A.
Jenis Kepesertaan. Kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Peserta Penerima Bantuan Iuran {PB}); 2. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non*PBI).
:
Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah penduduk yang tergolong dalam fakir miskin dan orang tidak mampu, dimana iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBDPeserta Non PBI adalah para penduduk yang membayar secara mandiri iuran jaminan kesehatannya kepada pihak BPJS untuk terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional.
B. Kriteria Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 8.1. Peserta PBI yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2O12 tentang
Penerima Bantuan Iuran Kesehatan maka Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan oleh Menteri dibidang sosial setelah berkoordinasi d.engan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik untuk melakukan pendataan. Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yar:g telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud, sebelum d.itetapkan sebagai data terpadu oleh Menteri di bidang sosial, dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri dirinci menurut Provinsi dan KabupatenlKota. Data terpadu sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan.
*
7t
Data terpadu sebagaimana dimaksud, disampaikan oleh Menteri dibidang sosial kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dan DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional). Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan mendaftarkan jumlah Nasional PBI Jaminan Kesehatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud sebagai peserta prograln Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Penetapan jumlah PBI Jaminan Kesehatan pada tahun 2Ol4
dilakukan dengan menggunakan hasil Pendataaan Program Perlindungan Sosial tahun20ll. Pemerintah Daerah melakukan usulan perubahan data PBI ke kementerian Sosial minimal setiap 6
bulal sekali.
8.2.
Peserta PBI yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
Kriteria atau persyaratan bagi penduduk yang tergolong dalam kategori fakir miskin dan orang tidak mampu yang akan diusulkan sebagai peserta jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor ...... Tahun 2014 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta penerima bantuan iuran yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten Kepularran Sangihe. Verifikasi Peserta PBI C.1. Pendataan, pendaftaran, serta verifikasi peserta C. 1. 1. Tingkat Kampung ./ Data peserta PBI diseleksi atau didata pada Tingkat Kampung oleh Tim Koordinasi Tingkat Kampung atau Kelurahan sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Sebagai Peserta Penerima Bantuan luran Yang Dibiayai Dari Dana APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana waktu penyelesaian seleksi dan pemilahan peserta PBI dilakukan selama maksimal dua minggu (minggu I dan II bulan berjalan); ./ Data hasil seleksi didokumentasi, diverifikasi, dan dilakukan di publik selama maksimal satu minggu {minggm ketiga bulan bedalan); r' Uji publik dilakukan dengan cara menempelkan pengumuman pada papan pengumuman di Kantor kapitalaung dan melalui pengumuman di tempat ibadah'
C. Tata Cara Pendaftaran dan
&
L2
Data hasil konfirmasi uji publik dirampungkan dan diverifkasi Secafa final, kemudian dibuatkan berita acara hasil pendataan dan veri{ikasi oleh tim koordinasi tingkat kampung
untuk selanjutnya diserahkan oleh tim koordinasi tingkat kampung kepada tim koordinasi tingkat kecamatan selambatlambatnya pada minggu IV bulan berjalan; Data diserahkan dari tingkat kampung kepada tingkat kecamatan dalam bentuk hard copA (cetakan) dan soficopg (elektronik) dalam bentuk copA disc atau flash disc, Dibuatkan berita acara serah terima dokumen hasil pendataan dan verifikasi antara ketua tim koordinasi tingkat kampung dan ketua tim koordinasi tingkat kecamatanc.L.2.
Tingkat Kecamatan
t Data yang disampaikan oleh Tim Koordinasi
Tingkat Kampung/Keluraha di verifikasi oleh tim koordinasi Tingkat Kecamatan.
/ Tim Koordinasi Tingkat
Kecamatan melakukan sosialisasi tentang Pelaksanaan Registrasi dan Verifikasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
/ Data dari tingkat kecamatan diserahkan kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dalam bentuk ?mrd copA (cetakan) dan soficopy (elektronik) dalam bentuk copg disc atau ftash disc, dan disampaikan paling lambat satu minggu sejak diterimanya data dimaksud;
,/ Dibuatkan Berita Acara serah terima dokumen ,/
c.1.3.
hasil pendataan dan verifikasi antara ketua tim tingkat kecamatan dengan ketua tim tingkat kabupaten. Tim koordinasi tingkat kecamatan menyerahkal umpan balik dokumen final hasil veri{kasi tim koordinasi tingkat kecamatan kepada tim tingkat kampung.
Tingkat Kabupaten
,/ Hasil pendataan dan verifikasi Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan diuji/diverifikasi oleh Tim Koordinsi Tingkat Kabupaten maskimal selama tiga minggu setelah diterimanya data dari Tingkat Kecamatan;
Y
13
Hasil verifikasi data pada tingkat kabupaten dibuatkan tserita Acara hasil pendataan dan verifikasi oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabrrpaten, untuk selanjutrrya diserahkan kepada
Bupati paling lambat satu minggu setelah ditandatanganinya berita acara hasil verifikasi data; Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten melakukan sosialisasi tentang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; Data yang telah diserahkan kepada Bupati selanjutnya digunakan sebagai lampiran dalarn usulan penetapan peserta JKN dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Menteri Sosial untuk pemutahiran data peserta PBI yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan kepada BPJS untuk pemutahiran data peserta PBI yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
C.2. Perubahan Data KePesertaan
C.2.L.
Syarat Perubahan Data. / perubahan Data Peserta PBI berupa Penghapusan data fakir miskin dan orang tidak mampu yang tercanfum sebagai PBI Jarninan Kesehatan karena. tidak lagi memenrrhi kriteria, misalnya peserta telah meninggal dunia, berpindah alamat antar kabupaten, terjadi perubahan status ekonomi. r' penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk d.icantumkan sebagai PBI Jaminan Kesehatan karena memenuhi kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak
,/
c.2.2.
Mampu. Penduduk yang sudah tidak menjadi Fakir Miskin dan sudah mampll, wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan dengan membayar Iuran secara mandiri.
Jangka Waktu Perubahan Data ./ Perubahan data tingkat kampung dilakukan minimal setiap bulan sekali. Perubahan data tingkat kecamatan dilakukan minimal setiap dua bulan sekali. Perubahan data tingkat kabupaten dilakukan minimal setiap tiga bulan sekali.
C.3. Tata Cara Pernbayaran Iuran
+
L4
A Perpres Nomor 111 Tahun 2073 tentang Perubahan Perpres Nomor t2 Tahun 2013 tentang Jaminan
Berdasarkan pasal 16
Kesehatan, maka, besaran Itrran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp.79.225,O0 {sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per orang per bulan. Anggaran irrran PBI tersebut ditata dalam APBD Kabupaten KepuL;auan Sangihe melalui pos belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulaun Sangihe. Proses pembayaran dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.
D. Tata Cara Pendaftaran dan Verifikasi
Peserta Non PBI
Tata Cara Pendaftaran dan Verifikasi peserta Non PBI merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hal dimaksud.
BUPATI KEPUI,AUAN SANGIHF,,
HIRON
ROMPAS MAKAGANSA
+
15
LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL TENTANG
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
"+5 TAHUN 25 Aguotus
2Ol4
2014
PEDOMAN PELAKSANAAN REGISTRASI DAN VERIFIKASI KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
.
SUSUNAN DAN TUGAS TIM KOORDINASI JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Pengelolaan Registrasi dan verifikasi Kepesertaan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim Koordinasi secara intens mengadakan koordinasi dengan lintas sektor terkait termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPJS Cabang Manado dalam hal pendataan dan pemutahiran data peserta JKN. Tim koordinasi dibentuk secara berjenjang dari Tingkat Kampung atau Kelurahan, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten.
A. Susunan Tim Koordinasi Jaminan
Kesehatan.
Susunan tim kordinasi baik tingkat kampung, kecamatan, dan tingkat kabupaten terdiri dari Pelindung, Ketua, Wakil Ketrra, Sekretaris, Anggota. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam tim koordinasi tersebut adalah sekurang-kurangnya melibatkan beberapa pihak terkait anttara lain sebagai berikut : ./ Tingkat Kampung/Kelurahan : Jumlah Tim Koordinasi maksimal 12 orang yang terdiri dari Unsur Pemerintah Kampung lKelurah.an, unsllr TNI/Polri, Petugas Kesehatan di Kampung/Kelurahan, Petugas KB, Petugas Sosial Masyarakat, petugas penyuluh di Kampung/Kelurahan, Kader Posyandu, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat setempat serta unsur Ormas setempat; ,/ Tingkat Kecamatan: Jumlah Tim Koordinasi maksimal 15 orang yang terdiri dari Unsur Pemerintah Kecamatan, Unsur TNI/Polri Tingkat Kecamatan, Kepala Puskesmas, Kepala UPTD Dikpora, Kepala Unit Kerja/Instansi Jannratan Tingkat Kecamatan, BUMN/BUMD di tingkat Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial tingkat Kecamatan, Asosiasi Pengusaha setempat, LSM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta unsur Ormas setempat;
+
16
'/ Tingkat
Kabupaten: Sekretaris Daerah, Asisten II Sekda, Bappeda, Inspektorat, u.nsur TNI/Polri, Kabag Kesra, Kabag Hukum, Kabag Perekonomian, Kaban BKKBN, Kadis Sosial, Kadis Kesehatan, Kadis Pertanian, Kadis Perindagkop, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis Dukcapil, Direktur RSUD, dan seluruh Camat, unsur pimpinan keagamaan, Kaban Kesbangpol, unsr-lr BUMN/BUMD, asosiasi pengusaha f pedagamg, unsur buruh, LSM dan Ormas serta SKPD/Instansi Jawatan lainnya yang terkait . Susunan organisasi yang lebih rinci dari tim koordinasi tersebut akan diatur lebih lanjut da-lam Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan.
B.
Tugas Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan
B.1. Thgas Tim
a.
b.
Kampung/Kelurahana adalah sebagai berikut : T\rgas Ketua 1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaare registrasi dan verifikasi kepesertaan jaminan kesehatan di Tingkat Kampungf Kelurahan; 2. Mensosialisasikan, mengawasi dan membina pelaksanaan tugas Tim ; 3. Bersama Wakil Ketua, Sekretaris melakukan uji publik terhadap data kepesertaan Jamina Kesehatan Tingkat Kampung; 4. Bertanggungiawab melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan registrasi dan verifikasi kepada Camat setiap bulan. T\rgas Wakil Ketua
1. 2. 3. c.
Koordinasi Jaminan Kesehatan Tingkat
Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan registrasi, verifikasi dan uji publik kepesertaan jaminan kesehatan; Bersama dengan Ketua mensosialisasikan pelaksanaan hasil registrasi dan verifikasi pendataan JKN; Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.
T\rgas Sekretaris;
1.
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses registrasi dan verifikasi peserta dalam rang!<.a penyempurnaan data kepesertaan;
2. Melakukan pencatatan,
pendokumeats.sian dan penyimpanan dokumen hasil registrasi dan verifikasi data peserta JKN;
9,
!7
3. 4. d.
Membantu Ketua dan Wakii Ketua dalam pelaksanaan tugas; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim'
T\:gas Anggota
1. Melakukan pendataan/pendaftaran,
pemilahan, dan seleksi peserta
JKN;
2. Melakukan sosialisasi tentang kepesertaan JKN; 3. Mencatat dan melaporkan hasil pendataan kepada Ketua Tim; 4- Melaksanakan koordinasi dengan sesarna anggota dan lintas sektor 5. 6.
terkait; Membantu Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas; Melaksalakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua'
8.2. T\rgas Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Tingkat
a.
Kecamatan
adalah sebagai berikut : Ttrgas Ketua 1. Memimpin dan mengkoord.inasikan pelaksanaan registrasi dan verifikasi kepesertaan jaminan kesehatan di Tingkat Kecamatan; 2. Mensosialisasikan, mengawasi dan membina pelaksanaan tugas Tim ; 3. Bertanggungiawab melaporkan dan menyanlpaikan hasil pelaksanaan registrasi dan verifikasi kepada Tim Koordinasi
Tingkat Kabupaten tiap 2 (dual bulan seka'li'
b.
T\rgas Wakil Ketua
Ketua Tim dalam pelaksanaan program registrasi dan verifikasi kepesertaan j aminan kesehatan; Bersama dengan Ketua mensosialisasikan pelaksanaan hasil registrasi dan verifikasi pendataan JKN; Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kePada Ketua Tim.
1. Membantu Z. 3. c.
Thgas Sekretaris;
1. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses registrasi dan veri-tikasi peserta dalam rang!
2. 3.
Melakukan pencatatan dan pendokumentasian dan penyimpanan dokumen hasil registrasi dan verifikasi data peserta JKN; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua tim.
Y
18
d.
Tugas Anggota
1. Melakukan pendataan/pendaftaran,
pemilahan, dan seleksi peserta
2. 3. 4.
JKN; Melakukan sosialisasi tentang kepesertaan JKN; Mencatat dan melaporkan hasil pendataan kepada Ketua Tim; Melaksanakan koordinasi dengan sesartla anggota dan lintas sektor
5.
terkait; Melaksanakan tugas-tugas lain yaxg diberikan oleh ketua.
T\rgas Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut : TUgas Ketua 1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi dan
8.3.
a.
verifikasi kepesertaan jaminan kesehatan;
2. 3.
Mensosialisasikan, mengawasi dan membina pelaksanaan tugas Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Koordinasi; Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.
Thgas Wakil Ketua
1. 2. 3. c.
Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan program registrasi dan verilikasi kepesertaan jaminan kesehatan; Bersama dengan Ketua mensosialisasikan pelaksanaan dan hasil registrasi dan verifikasi pendataan JKN; Bertanggungiawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.
Tugas Sekretaris
1. Melakukan pembinaan tata laksana organisasi, dan koordinasi dengan instansi terkait;
2. 3. 4.
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses registrasi dan verifikasi peserta dalam rangka penyempurrraan data kepesertaan yang akan diberikan kepada BPJS; Melakukan pencatatan dan pendokumentasian dan penyimpanan dokumen hasil registrasi dan verifikasi data peserta JKN; Melaksanakan tugas-tugas lain yangdiberikan oleh ketua tim.
v
19
d.
Tugas Anggota
L.
2. 3. 4. 5.
Melakukan pendataan, pemilahan, dan seleksi peserta JI(N; Melal
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
,zw
HIRONIITfS ROMPAS
TVTAKAGANSA