2017 TENTANG

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/M-DAG/PER/4/2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

7.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

17.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 18.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

19.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

20.

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);

21.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

22.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

134/ PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 23.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar; 24.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 25.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

120/ PMK.06/ 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

-6

26.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/ PM K.05/ 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/ PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 894); 27.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

156/ PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/ PMK.07/ 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660); 28.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/ M-DAG/ PER/ 4 / 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/ M-DAG/ PER/ 11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor

27/M-DAG/ PER/4/2015

tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1835); 29.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/ PER/2/2016 tentang Organisasi dan

7

Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

2.

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut OPD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah provinsi.

3.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan

dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 4.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

5.

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

6.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

7.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8.

Kegiatan yang bersifat non-fisik adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survei, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.

9.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

11.

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah.

BAB III LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3 (1) Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Menteri kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

- 10 -

(2)

Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bersifat non-fisik.

(3)

Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4)

Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan dalam Renja K/L yang mengacu pada RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2017.

BAB IV PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 4 (1)

Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada 34 (tiga puluh empat) Gubernur.

(2)

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

(3)

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 5 (1) Dalam

penyelenggaraan

sebagian

urusan

pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Gubernur harus:

a.

melakukan

sinkronisasi

terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan b.

menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

(2)

Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(3)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 6 (1) Gubernur menetapkan OPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (2) Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan yang terdiri atas: a.

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang dijabat oleh Kepala OPD Povinsi;

b.

Pejabat Pembuat Komitmen;

c.

Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar; dan

d.

Pejabat Akuntasi dan Bendahara Pengeluaran.

(3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri

- 12 -

dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perbendaharaan. (4) OPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan anggaran dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri mengenai: a.

pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan

b.

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh OPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

(6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui: a.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

b.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;

c.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

d.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;

e.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;

f.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan

g.

Inspektur Jenderal.

- 13 -

Pasal 7 OPD Provinsi dilarang melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang mengakibatkan perubahan output kegiatan, termasuk perubahan pagu antar program dan pagu antar kegiatan.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8 (1)

Kepala OPD Provinsi bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.

(2)

Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah. BAB VI PENDANAAN

Pasal 9 (1)

Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2017 melalui Dana Dekonsentrasi bidang perdagangan.

(2)

Rincian alokasi anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 untuk masing-masing kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 14 -

(3)

Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh bendahara umum negara atau kuasanya melalui rekening kas umum negara di daerah.

(4)

Tata cara penyaluran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pasal 10 (1)

Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan BMN.

(2)

BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai

penunjang

pelaksanaan

kegiatan

Dekonsentrasi. (3)

OPD Provinsi melakukan penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.

(4)

BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.

(5)

Dalam hal BMN dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan BMN tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai barang milik daerah.

(6)

Penghibahan, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMN atau barang milik daerah.

(7)

Tata cara pengelolaan BMN serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan

- 15 -

ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BM N.

BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11 (1) Kepala OPD Provinsi berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas. (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.

perkembangan realisasi penyerapan anggaran;

b.

pencapaian target keluaran;

c.

kendala yang dihadapi; dan

d.

saran tindak lanjut.

(3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan barang. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a.

neraca;

b.

laporan realisasi anggaran; dan

c.

catatan atas laporan keuangan.

Pasal 12 (1) Kepala OPD Provinsi menyampaikan laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Menteri melalui aplikasi e-Monitoring Kementerian Perdagangan setiap pencairan anggaran.

- 16 -

(2) Kepala OPD Provinsi menyampaikan

laporan

akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, berupa: a.

laporan keuangan; dan

b.

laporan BMN.

yang disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pasal 13 Penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD.

Pasal 14 (1)

Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

(2)

Tata cara penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah.

(3)

Tata cara penyusunan laporan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.

- 17 -

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15 (1)

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam

penyelenggaraan

sebagian

urusan

pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur. (2)

Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi. (4)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh: a.

Sekretaris Jenderal;

b.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

c.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;

d.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

e.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;

f.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional; dan

g.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

(5) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur.

- 18 -

(6) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, dan pemeriksaan atas laporan keuangan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

BAB X PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN

Pasal 16 (1) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur, jika: a.

Menteri mengubah kebijakan;

b.

Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c.

Gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur.

(2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.

- 19 -

BAB XI SANKSI

Pasal 17 (1)

OPD Provinsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 12 dikenakan sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.

(2)

Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), OPD Provinsi dikenakan sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.

(3)

Sanksi penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 19 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 605 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal rian Perdagangan iro Hukum,

-.,f/AT A

M. SYIST

0 z

GUBERNUR ACEH

PELAKSA NA

-

1 ADMINISTRASI UMUM MASALAHA PERDAGA NGAN LUAR NEG ERI 2 PENYELESAIAN PER N 3 DUKUNGAN, M ONITORINGDANE VALUA SI PENERBITAN API ONLIN E 4 DUKUN GAN, M ON ITORING DAN EVALUASI PENERBITANSKA 5 MELAKUKAN PEN GEM BANGAN PRODU K 6PELATIHAN E KSPO R 7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI

ACEH PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 LAYANA NINTERNA L (OVERHEAD) 2 KEGIATAN PASAR MURAH 3 DATA DAN INFORMA SIPERDA GANGAN DALAM NEGERI 4 PAM ERAN PDN DANPA NGANNU SA 5 PEMBERDAYAANKONSUMEN DI DAERAH 6 PENGA WA SANBA RAN GBEREDAR, JASA DAN TERTI BNIA GA 7 STANDARDI SASI DANPENGENDALIANMUTU DI DAERAH PE NGEMBAN GAN FA SILITASIP ERDAGANGAN LUARNEGERIDA ERA H

LOKA SI/ KEGIATAN / OUTPU T

RI NCIAN A LOKASI DANA D EKONSENTRASIBIDAN GPERDA GANGANTA HUN ANGGA RAN201 7

665.412. 0001

1.651.764. 0001 986.352.000

JUMLAH (RUPIAH)

PELIMPAHANSEBAGIANURUSA NPEME RINTAHAN DI BIDAN GPERDA GA NGA NKEPA DA GUBER NURSEBAGA I WAKILPEME RINTAHDALAMRA NGKAPENYELENGGARAA N DEKONSENTRASITAHUN AN GGARAN20 17

TENTANG

21/ M-DAG/ PER/ 4/ 2017

PERATURAN M ENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

0 0 z

cJ

in 0 O.C'r)•

N

0

z

E2

0

0

x

0 z

z z

0

0

0

zz

x z C4

a.

0

a.

cn

a. z z0 0z 0

z

z z z a. z z z Ez 0 -3 0 a. a. E¢ N co 7t- tr)

c.11

a. 0 cn

0 0

cn N-

FF z a.

E2

ci) Cr) Ez

z

0

0

E2

z rx C4 -a 0 a. a. cn a. E- a. -) 0 z '&5 z z z cn 0 C4 _a z 0 CD z C c4 z z 0 z 0 z a. a. 0 0 a. z z 0 z z a . a. 0 cn z 4.1 cn 0 z0 a. 0 :11 a. ECa z0 z a. z a. z z a . cn z zz z a. c7) F z 0 c.1) (24 z0 0 0 a. a. a. 00 0 a. z N co - co cr\ O N co .7r 4.) a.

a.

E—

z ca

cD co

0 0 4.1 a.

z

0 0

0 -a

c4 -a 0 Cn a.

N-

co

ADMI NI STRASIUMU M

LOKASI / KEGIATAN / OUTPUT

0

-a

E-

PELAKSANA

N

0

z (24 Ed

0

z

z

E2

E2 CI) CD z

744.483.000

1.941. 582.889

1.4 93.0 71.00 0

o o o oo o o N: o

IGUBERNU RKEPULAUANRIAU

PELAKSANA

GUBERNU R RIAU

0 z

7r

If;

.

•

IP

JU MLAH

710.966.0001

1 LAYANAN INTE RNAL (OVERHEAD) 2KEGIATANPASAR MURAH 3 DATA DANINFORMASI PERDAGANGANDALA M NEGERI 4PAM ERAN PDNDAN PANGAN NUSA

1 ADMINISTRASIU MUM 2PENYELESAIA N PERMASALA HAN PERDAGANGANLUARN EGERI 3DUKU NGAN, M ONITORIN G DANEVALUASI PEN ERBITANAPIONLINE 4DUKUNGA N, M ONITORING DAN EVALUASIPENERBITAN SKA 5MELAKU KAN PENGEM BANGAN PRODU K 6 PELATIHANEKSPOR 1 7PARTISIPASIDALAM PAMERANTEI 8 EDUKASI PUBLIK MENG ENAI I M PLEM ENTASI M ASYARAKAT EKONOM I 1 3.414.78 1.8891 KEPU LAUAN RIAU PEN GEMBANGAN PERDAGA NGAN DALAM NEGERI DAERAH 1.868.332.889

1 LAYANANINTERNAL (OVERH EAD) 2 KEGIATAN PASAR MURAH 3DATA DANI NFORMASI PERDAGANGAN DALA MNEGERI 4PAMERAN PDNDAN PANGAN NU SA 5PEMBERDAYAANKON SUM EN DIDAERAH 6PENGAWASANBARANG BEREDAR, JASA DANTERTIBNIAGA 7STANDARDI SASI DAN PENGENDALIAN M UTU DIDAERAH 8PASAR LELAN G PENGEM BANGANFASILITASIPERDAGANGANLU AR NEGERI DAERAH1

2 KOORDINASIDANSINKRONI SASI PERAN DAERAH DI BIDANG 3DUKUNGAN, M ONITORINGDANEVALUASIPENERBITAN API ON LINE 4DUKUNGAN, M ONITORINGDANEVALUASI PEN ERBITANSKA 5MELAKUKA N PENGEM BANGANPRODUK 6PELATI HAN E KSPOR 7PARTI SIPASIDALAMPAMERAN TEI 8EDUKASI PU BLI KMENGENAIIMPLEM ENTASIMASYARA KAT EKONOM I 1.8 13.775.0001 RIA U PEN GEMBANGANPERDAGANGANDALAMN EGERIDAERAH 1. 102.809.000

LOKASI / KEGIATAN / OUTPUT

z

vo

LOKA SI/ KEGIATAN/ OUTPUT

5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH 6 PENGAWA SAN BARANG BEREDAR, JASA DANTERTIB NIAGA PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 A DMINISTRASIUMUM 2 PENYEL ESAIANPERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KOORDINAS IDAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DIBIDANG 3 4 DU KUNGAN, M ONITORING DAN EVALUA SI PENERBITAN API ONLINE 5 DU KUNGAN, M ONITORING DAN EVA LUASI PENERBITAN SKA 6 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK 7 PELATIHAN EKSPOR 8 PARTISI PA SI DALAM PAMERAN TEI 9 EDUKASI PUBLIK MENG ENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI 1 GUBERNURBENG KU LU BEN GKULU PEN GEMBANGANPERDAGAN GAN DALAM NEGERI DAERAH 1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) 2 KEGIATAN PASAR MURAH 3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NU SA 5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DIDAERAH 6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA 7 STANDA RDISASI DA N PENGENDALIANMUTUDIDAERAH PENGEMBANGANFASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 ADMINISTRASI UMUM 2 DUKUNGAN FASILITA SI PERDAGANGAN LUAR N EGERI 3 DUKU NGAN, MONI TORING DA NEVALUASI PENERBITAN A PIONLINE 4 DUKUNGAN, MONITORING DA NEVALUASI PENERBITAN SKA 5 PELATIHAN EKSPOR 6 PARTISIPASI DALAM PAMERA N TEI 7 EDUKASIPUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MA SYA RAKAT EKONOMI GUBERNU R KEP. BA NG KA BELITUNG KEP. BA NGKA BELITUNG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 LAYANAN IN TERNAL ( OVERHEAD)

PELAKSANA

1.4 98. 427.000 1

1.546.449. 000 1

JUMLAH (RUPIAH1

r3 I-co

1.275. 36 7. 000 1 771.343.000 1

625.29 1.000 1

0 0 0 q-3 cD

N-

0 z

JU MLAH (RUPIAH )

o 4

N O O

4 f)

oo

1 ADMINISTRASI UMUM 2 PENYELESAIA NPERMASALAHANPERDAGANGAN LUARNEG ERI 3 DUK UNGAN, M ONITORING DA NEVALUASI PEN ERBI TAN API ONLINE 4DUKUNGA N, MONITORING DA N EVALUASI PENE RBI TAN SKA 5MELAKU KAN PENGEMBANGAN PR ODUK 6 PELATIHAN EKSPOR 7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI

3 DATA DA N INFORMASIPERDAGANGAN DALAM NEGERI 4 PAMERAN PDN DANPA NGA NNUSA 5 PEMBERDAYAANKONSU MEN DI DAERAH 6 PENGA WASANBA RANGBERE DA R, JASA DANTERTI B NIAGA 7STA N DARDISASI DA N PENG ENDA LIAN MUTUDIDAERAI I 8PASARLELA NG EN GEMBANGAN FASILITASI PERDAGA NGA NLUAR NEGERI DAERAH P

1.132.225. 1501

5 MELAKU KAN PENGEMBANGAN PRODUK 6 PARTISIPASI DALAM PAMERANTE I 3.270.041.0391 GUBERNUR JAMBI JA M BI PENGEMBANGAN PE RDA GANGAN DALAM NEGERI DAERA H 2. 137.815.889 1 LAYANAN INTERNA L ( OVERH EA D) 2KEG IATA N PASAR MURAH

2 KEGIATANPASAR MU RAH 3 DATA DAN INFORMA SIPERDA GANGAN DALAM NEGERI 4 PAM ERAN PDN DA N PANGAN NUSA 5 PEMBERDAYAAN KONSUMENDIDAERAH 6 PENGAWASAN BARA NGBEREDAR, JASADANTERTIBNIAG A 7STAN DARDISASI DAN PEN GENDALIANMU TUDIDA ERAH PENGEMBANGAN FASILITASIPER DAGANGA N LUAR NEGERI DAERAH 1 ADMINISTRASIUMU M 2 PENYELESAIAN P ERMASA LAHANPERDAGANGAN LUAR NEGERI 3 DU KUNGAN, MO NITORINGDANEVALUASI PENERBITA N API ONLINE 4DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA

LOKA SI/ KEGIATAN/ OUTPUT

to

PELAKSANA

CI

0 0

GUBERNUR LAMPUNG

PELAKSANA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

0 Z

a\

0 ,-(

JUM LAH

3 DATA DAN I N FORMASIPERDAGANGAN DALAM NEGERI 1 4 PA MERAN P D NDANPA N GANNUSA 5 PE M BERDAYAANKONSUM EN DI D AERA H TE 6PENGAWASANBA RANGBE REDAR, JA SADAN RTIB NIAGA PEN SI N GENDALIAN MUTUDI DAERAH 7 STA DARDI SA DAN G 1 8PASARLELAN E G PEN G EMBANGAN FA SILITAS I PER DAGANGANLUAR NE ERI DA RAH1 1 ADMINI STRASI U MU M 2 PENYELESAIANPERMA SALAHANPERDAGANGAN LUARNEGERI 3 DU KU NGAN, M ONITO RINGDANEVALUASIPENERBITANSKA 4MELAKUKAN PEN G EMBA NGANPRODUK

721.278.0 0 01

1 LAYANANINTERNAL (OVERHEAD) 2K EGIATAN PA SARMURAH NEG ERI 3DATADANINF OR MASI PE RDA GANGAND ALAM 4 PAM ERANPDN D A NPANGANNUSA 5 PEMBERDAYAAN KON SU MEN DIDAERAH IBNIAGA 6 PE NG AWASANBARA NGBE REDAR, JASA DANTERT S 7STANDARDI SA IDAN PENGENDALIANMUTUDI DAERAH NEG ERI DAERAH 575.223. 0001 PENGE M BANGANFASILITA SIPERDAGANGAN LUAR 1 ADM INISTRASI UMUM U 2 PENYELESAIANPERMASALAHANPERDAGANGAN L AR NEGERI ON NGA ITORINGDANEVALUASI PENERBITAN APIONLINE N, M 3 DU KU ON NG ITORINGDAN EVALUASIPENERBITANSKA AN, M 4DUKU NG K EMBANGANPRODUK 5M ELAKU AN PE KS POR 6PELATI HAN E 7 PARTISIPA SIDALAMPAM ERANTEI 1 2.054.558.00 01 LAMPU NG 333.280.00 0 PEN G EMBAN GAN PERDAGANGANDA LAM NE G ERI DAERAH 1. 1 LAYANAN INTERNA L ( OVERHEAD) 2 KEG IATAN PA SAR M URA H

SUMATERA SELATAN 1.459. 340. 00 0 884. 1 17. 000 PENGEMBANGANPERDAGANGAN DALAM NEGERI DA ERAH

LOKASI/ KEGIATAN/ OUTPUT

PELAKSANA

JU MLAH (RUPIAH)

1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) 2PAMERA NPDN DANPANGANNU SA PEN GEM BANGAN FASILITASIPERDAGANGANLUARNEGERI DAERAH

541.630.000

5 PELATIHAN EKSPOR 6 PARTISIPASI DALAM PAMERANTEI 7EDUKASIPUBLIK M ENGENAI IM PLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI 1 691.630.000 DKI JAKARTA 1 150.000.000 DAERAH NEGERI DALAM GAN PE NGEMBANGANPERDAGAN

LOKASI/ KEGIATAN/ OUTPUT

I 13 I G U BERNURJAWABARAT

1 LAYANANINTERNAL (OVERHEAD)

1 LAYA NANINTERNAL (OVERHEAD) 2KEGIATANPASARM URAH 3 DATA DAN I NFORMASI PERDAGANGAN DALAMN EGERI 4PAMERANPDN DANPANGANNUSA 5PEMBERDAYAANKONSUM EN DI DAERAH 6PEN GAWASAN BARANG BEREDAR, JASADANTERTI BNIAGA 699.631.0 00 PENGEMBANGAN FASI LITASI PERDAGANGANLUARNEG ERIDAERAH ADMI NISTRASI UMU M 1 2KOORDINASIDANSIN KRON ISASI PERANDAERAHDIBIDANG 3 DUKU NGAN, MONITORINGDA NEVALUASIPEN ERBITANAPIONLINE 4DU KU NGAN, MONITORI NGDAN EVALUASIPEN ERBITANSKA 5PELATI HANEKSPOR TEI 6PARTISIPASI DALAM PAM ERAN 7 EDU KASI PUBLI K MEN GENAIIM PLEM ENTA SIMASYARAKAT EKONOMI 2.070.750.000 JAWABARAT 1.369.413.0001 I PENGEM BANGANPERDAGANGANDALAMNEGERIDAERAH

1 ADMINI STRASIUM UM 2DU KU N GAN, M ONITORING DANEVALUASI PENERBITAN APIONLIN E 3 DUKUNGAN, MONITORI N GDAN EVALUASIPEN ERBITANSKA 4 PELATIHAN EKSPOR 5PARTISIPASI DALAM PAM ERANTEI 1.456. 129.000 12 1GUBERNU RBANTEN BANTEN 756.498.000 PEN GEMBANGAN PERDAGAN GANDALAMNEGERIDAERA H

I 11IGUBERNU R D KIJA KARTA

NOI

0 z

GUBERNUR JAWA TENGAH

PELAKSANA

701. 337. 0001

6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI 7 EDUKASI PUBLIK M E NG ENA I IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI 2. 154.573.00 01 JAWA TENGAH PENGEM BANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERIDA ERAH 1.419.796. 000 1 LAYANANINTERNAL (OVERHEAD) 2 KEGIATA N PASARMU RAH 3 DATA DANI NFO RMASI PERDAGAN GAN DA LAM NEGERI 4 PAMERANPDNDAN PANGANNU SA 5PEMBER DAYAAN KON SUMENDIDAERAH 6 PE NGA WASAN BARANGBEREDA R, JASA DAN TERTIB NIAGA 7STANDA RDISASIDAN PENGE NDALIA NMUTU DI DAERAH 8PASA R LELANG PENGEMBAN GANFASILITA SIPERDA GANGAN LUARNEGERIDA ERA H1 734.777.0001 1 ADMINISTRA SIUMU M 2 KOORDINA SIDAN SINKRONI SA SIPERANDAERAH DI BIDANG 3 DUKU NGAN, M ONITORI NGDAN EVALUASI PENERBITANSKA 4 PARTI SIPASIPADA PAMERANDALAMNEGERI LAINNYA 5PA RTISIPASI DALAM PA MERA NTEI 6EDU KASI PU BLIK ME NG EN AI IMPLEMENTASIMA SYA RAKAT EKON OMI

2 KEGIATAN PASAR MU RAH 3 DATA DAN INFORMASIPERDAGANGAN DALAM N EGE RI 4 PAMERAN PDN DAN PAN GAN NUSA 5PEMB ERDAYAANKONSUMENDI DAERAH 6PENGA WASAN BARA N GBEREDAR, J ASA DANTERTI BNIAG A 7 STA NDARDISASI DANPENGENDAL IA NMUTU DIDA ERAH 8PASARLELA NG PENGEMBANG AN FASILITA SIPERDA GANGAN LUAR N EGERIDAERAH 1 ADM INISTRASIUMU M 2 DUKU NGAN, M ONITO RINGDAN EVALUASI PEN ER BITAN API ONLIN E 3 DU KU NGAN, MO NITORING DAN EVA LUA SI PENERBITA NSKA 4 MELAKU KAN PENGEMBA NGA N P RODU K 5PELATIHAN EKSPOR

LOKASI/ KEGIATAN/ OUTPUT

= < —1 < 2 E' c4 —)—

71 -

GU BERNURJAWA TI MU R

PELAKSANA

GUBERNURD.I. YOGYAKARTA

0 z

to —

q:), ._,

DUKUNGAN, M ONITORINGDAN EVALUASIPENERBITANAPI ONLINE 3 4 D UKU NG AN, M ON ITO RIN G DANE VALUASIPE NERBITANSKA 5PA RTI SIPASI PADA PAMERA NDALAM NE GE RI LAINNYA 6MELA KUKA N PENGEMBANGAN P RODU K TEI 7 PARTISIPASI DALAM PAM ERAN 1 4.322. 997.8891 J AWA TIMU R 793.889 6 PENGEM BA NG AN PE RDAGA NGAN DALAM NEG ERIDAERAH 2. 70. 1 LAYANANINTERNA L ( OVERHEAD) 2 KEGIATAN PASAR M U RAH DATA D ANIN FORMA SIPERDAGA NGA NDALAMNEG ERI 3 4PA MERAN P DNDANPA NG AN NU SA 5PEMBERDAYAANKONSUMENDI DAERAH 6PENG AWASANBARA NGBEREDAR, JASA DAN TE RTI BNIAGA 7 STA NDARD ISASI DANPENG ENDALIAN M UTU DI DA E RAH 8PASAR LELAN G 52. 204. 0 001 PENGEM BANGAN FASILITASIPER DAGANGAN LU A R NEGERIDAERAH1 1.6 ADMINI STRASI UM U M 1 N EG ERI 2PENY ELESAIAN P ERMASALAHAN PERDAGANGANLUAR DUK UNG AN, M ONITORINGDANEVA LUASI PE N ERBITANAPIONLINE 3

1 LAYANA N INTERNAL (OVERHEAD) 2K EG IATAN PASARMU RAH DATADAN INF ORMA SI PERDAGA N GAN DALAMNEGERI 3 4PA MERANPDN DANPAN GANNUSA 5 PEM BER DAYAAN K ONSUM EN DIDA ERA H 6PE NGA WASANBARANGBER EDAR, JA SAD ANTE RTIBNIAGA 7STANDA RDISA SIDAN PEN GEN DALIA NMUTUDI DAERAH 8PASA R LELA NG PENG EMBANGAN FASILITASI PE RDA GANGAN LUA R NEGERIDAERAH 1 ADMI N ISTRA SI UMU M 2KOO RDINASI DANSINKRON I SASI PERAN DAERAH DI BIDANG

697.433.00 01

J UM LAH (RUPIAH) 2. 117.372.000 D.I. YOGYAKARTA NEG 1.4 19.939. 000 ERI DAERAH PENG EMBANGAN PERDAGAN GAN DA LAM LOKASI/ KEGIATA N/ OUTPUT

0 z

< co

N—

1 PENG EMBANGA N PE RDAGAN GAN DALAM NEGERI DAERAH HEA 1 LAYANAN INTERNAL (OVER D)

4 DUKUNGA N, MONITORIN G DANEVALUASIPENERBITAN SKA P3ED 5DU KUNG AN U NTU K 6 MELAKUKAN PENGEMBA NGAN PRODUK 7 PELATIHANEKSPO R 8PARTISIPASI DALAM PAMERANTEI 9EDU KA SI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT E KONOMI

LOKASI/ KEGIATAN/ OUTPUT

JUMLAH (RUPIAH)

1.333.861.0001

,cli If) ch

oo

1 ADMINISTRASI UMUM

,o

1.491.448. 150

0 0 0 .--. N N N N

1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) 2KE GIATAN PASAR MURAH 3DATA DAN INFORMASI PERDAGA NGAN DALAMNEG ERI 4PAMERAN PDN DAN PANGANNU SA 5 PEMBERDAYAA N KONSU MEN DI DAERAH 6PENGA WASAN BARANG BER EDA R, JASA DA N TERTIB NIAGA 7 PASAR LELANG PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGA NGA NLUARNEG ERI DAERAH

2KEGIATAN PASAR MURAH 3 DATADAN IN FORMASIPERDAGANGAN DA LAM NEGERI 4PAMERAN PDNDAN PANGAN NU SA 5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH 6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR JASA DAN TERTIBNIAGA 7STANDARDI SASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 8 PASAR LELANG PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 A DMINISTRASI UMUM 2 DUKUNGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUARNEG ERI 3 DUKUN GAN, M ONITORIN GDANE VA LUASIPENER BITAN SKA 4 MELAKUKAN PENGEMBA NGA NPRODUK 5PARTI SIPASI DALAM PAMERANTEI 3. 736. 961. 0391 GUBERNU R NU SA TEN G GARA BARAT NU SA TENGGARA BARAT PENG EMBA NGA NPER DAGANGAN DALAM NEG ERI DAERAH 2.245. 512.889

GUBERNUR BALI

PELAKSANA

o o 0 N 00 0

1

2 PENYELESAIAN PERMASALA HAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI 3DU KU NGAN, MONITORING DAN EVALUA SI PENERBITAN API ONLINE 4DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PEN ERBITAN SKA 5 PARTISIPASI PADAPAMERAN DALAM NEGE RILAINNYA 6DUKUNGAN U NTUKP3ED 7 MELA KUKAN PENGEMBA NGAN PRODUK 8PELATIHANEKSPOR 9PARTI SIPASIDALAMPAMERA NTEI NUSATEN GGARATIMU R PENGEMBAN GANPERDAGAN GANDA LAM NEGERI DAERAH 1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) 2 KEGIATANPASAR MURAH 3 DATADANINFORMASIPERDAGANGAN DA LAMNEGERI 4 PAM ERAN PDN DAN PANGAN NUSA 5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH 6PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DANTERTIB NIAGA PENGEMBAN GAN FASILITASI PERDAGANGAN LUARNEGERI DAERAH1

GUBERNU R NU SATENGGARA TIM UR

IGUBERN URGORONTALO

0 Z

19

1.9 1 1.592.0001

657.927.0001

Lri ,i-

N

o

1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEA D) 2KEGIATANPASAR MURAH 3 DATA DAN INFORMASIPERDAGAN GANDALA M NEGERI 4 PAMERAN PDN DAN PANGANNUSA 5 PEMBERDAYAAN KONSU MEN DI DAERAH

1.602.996.0001

J U MLAH a

C) Z 0

1 ADM IN ISTRASI U MU M 2DU KU NGANFASILITASI PERDAGANGAN LUA RNEGERI 3 DU KU NGAN, MONITORI NGDANEVALUASIPENERBITAN APIONLIN E 4DU KU NGAN, MONITORI NGDANEVALUASIPENERBITANSKA 5PELATI HANEKSPOR 6PARTISIPASIDALAM PA MERAN TEI 7EDUKASIPUBLIKMENGENAIIMPLEM ENTASIMASYARAKATEKONOMI I GORONTALO PENG EMBANGANPERDAGANGAN DALAMNEGERI DAERAH

LOIKASI/ KEGIATAN/ OUTPUT

PELAKSANA

o o o 0 0 0 Ci N q)

ci, z co

co

N

1 ADMINISTRASIUMUM 2 KOORDINASI DANSINKRONISASI PERAN DAERA H DI BIDANG 3 DUKUNGAN, MONITORINGDANEVALUASIPENERBITAN APIONLINE 4DU KUNGAN, MONITORI NGDANEVALUASIPEN ERBITANSKA 5MELAKUKANPENGEMBANGANPRODU K TEI 6PARTISIPASIDALAM PAMERAN I3.457.618.889 KALI MANTANTENGAH PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAMNEG ERI DAERAH 1 LAYANANINTERNAL (OVERHEA D) 2 KEGIATANPASAR M URAH 3 DATA DAN INFORMASIPERDAGANGAN DALAM NEGERI 4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA

538.958.0001

0 0

1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) 2 KEGIATAN PASARMURAH 3 DATA DA N INFORMASI PERDAGAN GANDALAM NEG ERI 4PAMERAN PDN DAN PAN GANNU SA 5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH 6 PENGAWASANBARANG BEREDAR, JASA DA N TERTIB N IAGA 7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DIDAERAH PENG EM BANGAN FASILITASI PERDAGANGANLUAR NEGERI DAERAH1

1 ADM INISTRASI UM UM 2PENYELESAIAN PE RMASALAHA NPERDAGANGANWARNEGERI 3 DUKUNGAN, M ONITORINGDANEVALUASIPENERBITAN APIONLINE 4DU KUNGAN, M ONITORINGDANEVALUASI PENERBITAN SKA 5MELAKU KAN PENGEMBANGANPRODUK 6PARTISIPASI DALAM PAMERA NTEI KALIMANTAN BARAT PENGEMBANGAN PERDAGANGANDA LAMNEGERI DAERAH 1.196.048.0001

0

IG U BERNU RKALI MANTANTENGAH

c4

550.963.0001

-)

6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB N IAGA 7STANDARDISASI DANPENGENDALIANMUTU DI DAERAH 8 PASAR LELANG PENGEMBANGANFASILITASIPERDAGANGAN LUA R N EGERI DAERAH

LOKASI/ KEGIATAN / OUTPUT ...

GUBERNU R KALIMANTAN BARAT

PELAKSANA

—1 o o

a\ co co 1;:i vD —

tr) o c,i

PELAKSANA

GU BERNUR KALIMANTAN TIMUR

Z

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

0

co CV

,CV

J U MLAH (RUPIA HI

1 ADMINISTRASI UMUM 2PENYELESA IANPERMASALAHANPERDAGAN GANLUA RN EGERI 3 DUKUNGAN, M ONITORING DANE VALUASI PENERBITANSKA 4 PARTISIPASI PADA PAMERAN DALAM NEGERI LAINNYA 5 DUKUN GAN UNTUKP3ED 6 MELAKUKAN PENGEMBANGANPRODUK 7PARTISIPASI DALAM PA MERA NTEI 8EDUKA SI PUBLIKM ENGENA I IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKON OM I KALIMANTAN TIMU R 3.575.394.8891 PEN GEMBANGAN PERDAGANGANDALAM NEGERI DAERAH 2. 12 7. 961.889 1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) 2 KEGIATAN PASAR MURAH

5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH 6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DA N TERTIB NIAGA 7 STAN DARDISASI DA N PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH PENGEMBANGAN FASI LITA SI PERDAGANGAN LUAR NE GERIDAERAH 1.398.452. 0001 UMUM 1 ADM INISTRASI PERMASA PENYELESAIA 2 N LA HANPERDA GA NGANLUAR NEGERI MONITORING NGA 3 DUKU N, DA NE VALUASI PENERBITAN API ONLINE 4 DU KU NGA N, MONITORING DA NEVALUA SIPENERBITA NSKA 5 PELATI HAN EKSPOR TEI 6PA RTI SIPASI DALAM PAMERAN 7ED UKASIPUBLIKMENG ENA IIM PLEM ENTASI MASYARA KAT EKONOMI KALIMANTAN SELATAN 1.719. 580.0001 PEN GEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 835.6 12. 0 00 1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) 2KEG IATAN PASAR MU RAH 3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 4 PAMERANPDNDANPANGANNUSA 5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH 6 PENGAWASAN BARANG BER EDA R, JASA DANTERTIB NIAGA 7STANDARDI SASI DAN PE NGENDALIA N MU TUDIDAERA H PENGEMBA NGAN FASILITASI PERDAGANGAN LU AR NEGERI DAERAH 883.968.0 001

LOKASI/ KEGIATAN/ OUTPUT

0 Z

N

in

C \I

1GU BER NU R SU LAWESI BARAT

GUBERNURKALIMAN TA NUTARA

PELAKSANA

JUM LAH (RUPIA H)

2 KEGIATA NPASARMURAH

1 LAYANA NINTERNAL (OVERHEAD) 2KEGIATANPASAR MU RAH DATA DANINF OR MASI PE RDA GAN GANDALAM N EG ERI 3 4PAM ERAN PDNDANPANGANNU SA 5PEM BER DAYAANKONSU MENDI DA ERA H 6PEN GAWASANBARANG BEREDAR, JASA DANTERTIBNIAGA 50 5.525.00 01 GERIDAERAH1 PEN GEM BANGANFA SILI TA SI PERDAGANGANLU AR NE 1 ADMI NIST RA SIUMU M EG ERI 2 DU KU NGANFASILITASIP ERDAGA NGANLU AR N NER DU KU NGA N, MONITORI NGDA N EVA LUA SI PE BITANAPI O NL IN E 3 NER BITANSKA 4DU KU NGA N, MON ITORINGDAN EVALUASI PE U 5MELA KU KA N P E NGEMBA NGA N PROD K TEI 6PARTISI PA SIDALAM PA M ERAN 1SULAWESIBARAT 3. 1 57.678.8891 8 E PENGE M BAN GANPE RDAG ANGAN DALAM NEGERI DA RAH 1.914. 101. 89 1 1 LAYAN AN I NTERNAL ( OVERHEA D)

DATA DA N INFORMASI PERDAGANGANDALAM N EG ERI 3 4PAMERAN PDN DAN PA NG AN N USA 5 PEMBER DAYAA N KONSUMEN DI DAERAH T 6P ENGAWASAN BARAN GBER EDA R, JASADAN TER IB NIAGA E 7STA NDAR DISA SI DAN PEN GENDA LIANMU TU DI DA RAH NEG ERIDAERA H 1.447.433.00 01 PE NG EMBA NGANFASILITASI PER DAGANGANWAR 1 ADMI NISTRASIU MUM NE GERI 2PENYELESAIA NPER MASALA HA NPERDA GANGANLUAR D KOO RDI NASIDANSIN KRON ISA SIPERA NDAERAH IBI DANG 3 4DU KUN GAN, MONI TOR ING DANEVALUASI PENERBITANSKA 5MELA KU KANPENG EMBA N GANPRO DUK 6 PELATIHANEKSPOR 7 PARTISIPASIDALAM PAM ERANTEI O E 8EDU KASIPU BLIK MENG ENAII M PLEM EN TASI MASYA RAKAT KON MI A 1.439.840. 0001 KALIM NTAN UTARA 934.315.00 0 PENG EMBANGAN P E RDAGAN GAN DALA MNEGERI DAERAH

LOKASI / KEGIATAN/ OUTPUT

(T N

0 0

,--4

CO CO

CV

847.046. 0001

0

0 0 0

LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) 1 2 KEGIATANPASAR MU RAH

C7) l'-•

5 PELATI HANEKSPOR 6 PARTISIPASI DALAM PAMERANTEI SULAWESI TENGAH P E NGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAMN EG ERI DAERAH1

TEI 6 PARTISIPASI DALAM PAM ERAN SULAWESI UTARA PENGEMBANGANPERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1.299.3 13.0001 1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) 2 KEGIATAN PASAR MURAH 3 DATA DANI NFO RMASI PERDAGA NGA N DALAM NEGERI 4 PAME RAN PDNDAN PANGAN NUSA 5 PEMBERDAYAAN KO NSUMEN DI DAERAH 6 PENGAWA SANBARANG BEREDAR, JASA DA N TERTIB NIAGA 7 STANDAR DISASIDAN PENGENDA LIA NMUTU DI DAERAH 8PASARLELANG 499.984. 0 001 PENG EMBANGAN FASILITA SIP ERDAGA NGA NLUA RNEGERI DAERAH 1 ADMINIST RASIUMUM 2K OORDINASI DANSI NKRO NISASI PERANDA ERAHDI BIDANG 3DUKUNGAN, MON ITORING DAN EVA LU ASI PENERBITAN A PIONLINE 4 DU KUNGAN, MONI TORING DAN EVA LUASI PENERBITAN SKA

1.243.577.0001

J U MLAH (RUPIAH 1

CT

1GUBERNURSU LAWESI TENGAH

LOKASI/ KEGIATAN/ OUTPUT

3 DATA DA NINFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 4 PAM ERAN PDN DAN PA NGA NNU SA 5 PEMBERDAYAAN KON SUMEN DI DAERAH 6 PEN GAWASAN BARA NGBEREDAR, JASA DANTERTIB NIAGA 7STANDAR DISASIDANPENG ENDALIAN MUTU DIDAERAH PE NGEM BANGANFA SILITASIPERDAGANGAN LUAR N EGERI DA ERAH 1 ADMINI STRASIU MU M 2 PENYELESAIANPER MASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NE G ERI 3DU KUNGAN, M ONITORING DAN EVA LUASIPENERBITAN APIO NLINE 4 MELAKUKAN PENGE M BANGA N PRODUK 5PELATIHANEKSPOR

c)

GUBERNU R SULAWESI UTARA

PELAKSANA

L1) o o

.--4

PELAKSANA LOKASI/ KEGIATAN/ OUTPUT

fRI JPIAT-11

JUMLAH

3 DATA DA N INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA 5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DIDAERAH 6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, J ASA DAN TERTIB NIAGA 7STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DIDAERAH PENGEMBANGAN FASILITASIPERDAGANGANLUAR NEGERIDAERAH 1 ADMINISTRASI U MUM 2 KOORDINASI DA N SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG 3 DUKUNGAN, MONITORIN G DAN EVALUA SI PENERBITAN API ONLINE 4DU KUNGAN, MONITORIN G DAN EVALUASI PENERBITAN SKA 5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK 6 PARTI SIPASI DALAM PAMERAN TEI 29I GUBERNUR SULAWESISELATAN SULAWESI SELATAN 4. 055.559.589 PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 2.517. 362.889 1 1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) 2 KEG IATAN PASAR MU RAH 3 DATA DAN INFO RMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 4 PAMERAN PDN DANPANGA N NUSA 5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DIDAERAH 6 PEN GAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA 7 STANDARDISASIDAN PENGENDA LIAN MUTU DI DA ERAH 8 PASAR LELANG PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERIDAERAH 1.538. 196.700 1 1 ADMINISTRASIUMUM 2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUARNEGERI 3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUA SI PENERBITAN SKA 4DUKUNGAN U NTUK P3ED 5 MELAKUKAN PENGEMBA NGAN PRODUK 6 PELATIHAN EKSPOR 7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI 8 EDUKASI PUBLIK MENG ENAI IMPLEMENTASI MA SYARAKAT EKONOMI GUBERNUR SULAWESITENGGARA SULAWESI TENGGARA 1.835.777. 000 1 PENGEMBANGAN PERDA GANGAN DALAM NEGERI DAERAH

0 Z

o o 0 o .r) (:,

0 0 0 03 co cy

tr;

CV .--,

t: Cl)

0 CO

0

Z

CO

—

1GUBERN U RMALU KUU TARA

CNI CO

1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

1.452. 131.00 01

559.494. 00 01

1.4 27.9 75. 0001

54 1.069.0001

cs

5PELATIHANEKSPOR 6 PARTI SIPASI DALAM PA M ERANTEI 1 MAL U KUUTARA G N BAN M N GANPERDAGANGANDALAM E ERI DAERAH PE GE

6PARTISIPASI DALAM PAM E RAN TEI MALUKU G PENGEMBANGAN PERDAGANGANDALAM NE ERI DAERAH LAYANAN INTERNAL (OVERH EAD) 1 2KE G IATAN PASARMURAH G G 3DATADAN I N FO RM ASI PERDA ANGANDALAM NE ERI NUS N M A 4PA ERAN PDN DANPA GAN 5 PEMBERDAYAANKON SUMENDI DAERAH RE DAR, JASAD AN TERTIBN IAGA 6PENG AWA SANBARANGB E R S S PE N GE MBANGAN FA ILITA I PE DAGA NGA NLUARNE GERIDAERA H1 ADM I NISTRA SIU M U M 1 G LU D 2D UKUN GANFA SILITASIP ER AGANGAN AR NE ERI LU A SIPENERBITAN API ONLINE 3D U KUN GAN, MO N ITORINGDANEVA B S 4D U KUN GAN, MONITORI NG DANEVALUA IPENER ITANSKA

8PASARLELANG NGA N WAR NE G ERI DAERAH ENG E M BAN GANFASILITA SIPERD AG A P ADMINI STRA SIU M UM 1 NGA N LUARN EGER I R 2PENYELESAIAN PERMASALAHANPE DAGA O 3DUKUNGAN, M ON IT O RING DAN EVALUASI PENERBITANAPI NLINE SI PENERBITA N SKA 4 D U KUNGAN, M O NI TO RING DAN EVALUA PRO G G DUK 5 M ELAKUKANPEN EMBAN AN

1 LA YANANINTERNAL (OVERHEAD) 2KEG IATANPASARMU RAH 3DATA DA NIN FORMASIPERDAGAN GAN DALAM NEGERI USA 4 PAMERANPDNDANPANGANN DA ERAH E 5P EM BER D AYAANK ONSUM NDI REDA NG AR NGAWASA R, JASA DANTE RTI BNIA GA BE NB A 6PE 7STANDARDI SASI DAN PENGENDALIANMUTUDI DAERAH

LOKASI / KEGIATAN/ OUTPUT

--) .4.

G UBERNU R MALUKU

PELAKSANA

X -z

o o o c. o 0 0 cd (3) G\

0

caN

0 z

460.977. 0001

J UMLAH (RUPIA H)

co

Cl)

co

/-

3 DATA DA NINFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

4 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI PAPUA PE NGEMBA NGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DA ERA H 1. 159.2 25.0001 1 LAYANAN I NTERNAL (OVERHEAD) 2 KEGIATANPASARMU RAH DATA DA N INFORMASI PERDAGANGA N DALAM NEGERI 3 4 PA MERAN PDN DAN PANGAN NUSA 5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH 6PENGA WASAN BARANG BEREDAR, JASA DANTERTIBNIAGA 7 STANDARDI SASI DANPENGENDALIANMUTUDIDA ERA H PENGEMBANGANFA SILITASIPER DAGANGAN LUAR NEG ERI DAERAH 1 1 ADMINISTRASIUMUM 2 DUKUNGANFASILITASIPERDA GA NGA NLUA RNEGERI DUKUNGAN, MONITO RING DAN EVALUA SIPENERBITA NAPI ONLINE 3 4DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALU ASI PENERBITANSKA 5PELATI HANEKSPOR 6PA RTISI PASI DALAM PAMERANTEI 7EDUKASI PUBLIK M ENGENA IIMPLEM ENTASI MA SYA RAKAT EKONOM I PAPUA BARAT 2.092. 125.0 001 1 PENGEMBANGANPER DAGANGAN DALAM NEG ERI DAERAH 1.0 76. 1 17.000 1 LAYANANINT ERNA L ( OVERHEAD) 2KEGIATA NPA SARMU RAH

2KEGIATAN PASAR MU RAH 3 DATA DANINFORMA SIPERDAGANGAN DALAM NEGERI 4 PA MERAN PDN DAN PANGAN NUSA 5 PEMBERDAYAA NKONSUMEN DI DA E RAH 6 PENGA WASANBARANGBEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA 7 STANDAR DISASI DA NPENG ENDA LIA NMUTUDIDAERAH PEN GEMBANGANFASILITASIPERDAGANGA N LUAR NEGERI DAERAH ADMIN ISTRASI UMU M 1 2DUKUNGANFASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DUKUNGAN, MONITO RING DAN EVA LUASI PENERBITAN API ONLIN E 3

LOKASI / KEGIATAN / OUTPUT

tf)

[ GUBERNUR PAPUA BARAT

GUBERNU R PAPUA

PELAKSANA

ob co o o o 6 o o

o 0 o 4 oo

6 cr,

h

PELAKSANA

0

z

LOKASI/ KEGIATAN / OUTPUT

MENTERI PERDAGANGAN RE PUBLIKI NDONESIA,

4 PAMERAN PD N DAN PAN GANNU SA 5 PE M BERDAYAA N KONSU MEN DI DAERAH 6 PENGAWASANBARANG BEREDAR, JASADAN TERTIB NIAGA 7STANDARDISAS I DAN PENGEN DA LIA NMUTU DI DA ERA H PE NGE MBANGANFASI LITASIPER DAGANGAN LUARNE GERI DAERAH 1 ADM IN ISTRASIUMUM 2PENY ELESA IA N PERMASALA HA N PERDAGANGAN LUAR NEGERI DUKUNGA N, MONITORIN GDANEVALUASIPENER BITAN APIONLINE 3 4DUKUNGA N, MO NITORINGDAN EVALUASIPENE RBITA N SKA 5 M ELAKUKA NPENGEMBANGAN PR ODU K 6PARTI SIPASIDALAMPAME RAN TEI 7 EDUKASI PUBLIKME NG ENAI IMPLEMENTA SIMASYARAKATEKONO MI

co -d ENGGARTIA STOLU KITA

J UMLAH (RU PIA H1

0 0 o cci 0 o ,13

0 --,